Arsip Tag: Pemkab Semarang

Berita, Hukum dan Kriminal, Peristiwa

Tiga Gereja di Getasan Semarang Jadi Sasaran Pencurian

Lingkar.co – Serangkaian kasus pencurian yang menyasar rumah ibadah terjadi di wilayah Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pada bulan Februari dan April 2026, sedikitnya tiga gereja menjadi sasaran pencurian.

Kapolres Semarang AKBP Ratna Quratul Ainy menyatakan, peristiwa itu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya Polres Semarang.

Ratna menegaskan, peristiwa tersebut sudah dalam penanganan Unit Reskrim Polsek Getasan dan Sat Polres Semarang.

“Pencurian gereja ini menjadi konsen kami, karena sudah beberapa kali terjadi. Saat ini kami melakukan pendalaman maupun penyelidikan,” ungkapnya, Kamis (23/4/2026).

Dari rangkaian kejadian tersebut, Ratna menyebut pelaku diduga memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi, dengan waktu kejadian yang umumnya diketahui pada pagi hingga siang hari saat aktivitas belum berlangsung.

“Kami juga sudah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, serta olah TKP sehingga menjadi modal mencari titik terang pelaku dari rangkaian kejadian yang terjadi,” jelasnya.

Di lain sisi, Kapolres mengingatkan pengurus gereja untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan sejumlah antisipasi.

Bahkan, ia juga meminta Polsek Getasan untuk bersama Linmas setempat melakukan monitoring tempat ibadah di masing masing wilayah, sehingga kejadian yang sama tidak terulang kembali. (*)

Berita, Pemerintahan

WFH ASN Kabupaten Semarang Diawasi Ketat, Wajib Absen 3 Kali dari Rumah

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang menerapkan aturan ketat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalankan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH). Dalam skema ini, ASN diwajibkan melakukan presensi sebanyak tiga kali sehari dari titik koordinat rumah masing-masing sebagai bentuk pengawasan kinerja.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat terkait penerapan WFH satu hari dalam sepekan. Saat ini, Pemkab Semarang masih mematangkan regulasi teknis yang akan mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Karena itu Pemkab Semarang menyusun rancangan regulasi yang mengatur secara terperinci teknis pelaksanaannya,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Valeanto Soekendro, Kamis (2/4/2026).

Soekendro menjelaskan, meskipun ASN bekerja dari rumah, pengawasan tetap dilakukan secara ketat melalui sistem digital. Setiap pegawai diwajibkan melakukan presensi hingga tiga kali dalam sehari menggunakan aplikasi berbasis lokasi guna memastikan keberadaan mereka sesuai titik yang ditentukan.

“Absensi itu tak hanya sekali, bahkan tiga kali presensi di titik rumah masing-masing melalui aplikasi digital yang juga akan segera disiapkan,” jelasnya.

Mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Pemkab Semarang mengusulkan agar pelaksanaan WFH dilakukan setiap hari Jumat. Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dari total 46 OPD yang ada, sebanyak 10 instansi dipastikan tidak dapat menerapkan sistem WFH. Instansi tersebut di antaranya Satpol PP dan Damkar, Dinas Perhubungan (Dishub), DPMPTSP, serta sektor pendidikan. Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi mereka berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat yang harus tetap berjalan secara optimal.

“Alasannya karena OPD tersebut melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” papar Soekendro.

Selain itu, pejabat struktural eselon II dan III juga tidak diperkenankan mengikuti kebijakan WFH. Sementara untuk pegawai pelaksana, pengaturan kehadiran di kantor akan dilakukan secara bergiliran oleh masing-masing pimpinan OPD.

Pemkab Semarang juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran melalui kebijakan ini. Setiap akhir bulan, pimpinan OPD diwajibkan melaporkan capaian penghematan, seperti penurunan penggunaan listrik kantor dan bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas, kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Inspektur Kabupaten.

“Akan kita lihat, pelaksanaan WFH-nya akan bisa menurunkan pembayaran listriknya atau tidak. Penurunan pengeluaran anggaran BBM kendaraan dinas atau tidak?” pungkas Soekendro.

Penulis: Putri Septina

Berita, Pemerintahan, Politik

Wabup Semarang Dorong Kader Muslimat NU Jadi Mitra Strategis Pemerintah

Lingkar.co – Wakil Bupati Semarang, Nur Arifah mendorong agar para kader Muslimat Nahdlatul Ulama menjadi mitra strategis dalam menyukseskan program pemerintah.

“Muslimat NU ini merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang bersifat keagamaan. Ada delapan program yang kita punya,” kata arifah yang juga Ketua Pimpinan Cabang PC Muslimat NU Kabupaten Semarang kepada wartawan seusai kegiatan peringatan Nuzulul Qur’an yang digelar PAC Muslimat NU Kecamatan Ungaran Timur di Masjid Nurul Hadi Al-Hasyimi komplek gedung Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Ungaran Timur, Ahad (8/3)2026) siang.

Ia lantas memaparkan, Muslimat NU telah bergerak dalam melindungi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak setelah mendapatkan pendidikan paralegal, dan memperbaiki perekonomian keluarga dengan pelatihan di Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK).

“Kita kerja sama dengan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), dan pihak lain untuk pelatihan menjahit,” urainya.

Selain itu, lanjutnya, Muslimat NU juga bergerak di bidang kesehatan dengan menyukseskan program Keluarga Berencana (KB).

“Kemudian juga memberikan layanan kesehatan bagi lansia, mencegah stunting dan sebagainya,” ujarnya.

Kemudian, kata dia, Muslimat NU juga membantu pemerintah di bidang sosial, “Di bidang sosial kami juga membantu pemerintah dengan memberikan bantuan kepada yang kurang mampu,” paparnya.

“Kalau untuk sampah, kita sepakat datang bersih pulang bersih, tidak meninggalkan sampah di setiap kegiatan, itu namanya Mustika Darlin, Muslimat Cantik Sadar Lo Lingkungan,” lanjutnya.

Sebagai informasi, peringatan Nuzulul Qur’an digelar oleh PAC Muslimat NU Kecamatan Ungaran Timur di Masjid Nurul Hadi Al-Hasyimi, komplek gedung Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Ungaran Timur pagi ini

Ketua PAC Muslimat NU Kecamatan Ungaran Timur, Siti Rochmah menambahkan, Muslimat berkomitmen untuk mandiri dalam berorganisasi.

Hal itu, kata dia, ditunjukkan dengan mendukung dan menyukseskan program PC Muslimat NU Kabupaten Semarang yang tidak mengandalkan proposal kegiatan.

Sebisa mungkin, lanjutnya, kegiatan berasal dari iuran.pada kegiatan ini, pihaknya memberi bantuan sosial berupa 100 parsel bagi 10 anggota Pimpinan Ranting.

“Total ada 100 paket berisi bahan pokok penting (Bapokting), setiap ranting dijatah 10 paket yang dikhususkan bagi hafizah dan anggota yang kurang mampu,” katanya.

“Semua kegiatan ini dilakukan secara mandiri, iuran pengurus PAC yang jumlahnya ada sekitar 50. Alhamdulillah bisa untuk kegiatan dan membantu kader yang kurang mampu,” imbuhnya. (*)

Pemerintahan

Pemkab Semarang Gencarkan Edukasi dan Siapkan Alsintan Menuju Swasembada Pangan 2026

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten Semarang siapkan lakah menuju swasembada pangan di tahun 2026.

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha menyebut meski terganggu organisme pengganggu tanaman (OPT) produktivitas pertanian padi di Kabupaten Semarang di tahun 2025 surplus beras hingga 30.575 ton.

Menurut Bupati Ngesti, total luasan tanam padi di wilayah Kabupaten Semarang tahun 2025 mencapai 19.500 hektar, dan produktivitas gabah kering panen mencapai 243.701 ton.

Kemudian gabah kering giling sebanyak 204.708 ton dan berasnya mencapai 131.013 ton.

Lanjutnya kebutuhan di Kabupaten Semarang tahun 2025 mencapai 100.438 ton.

“Artinya produktivitas gabah kering surplus 30.575 ton. Walaupun di tahun 2025 serangan hama tikus, wereng dan lainnya cukup luas, mencapai sekitar 643 hektare,” jelas usai mengikuti acara Panen dan Pengumuman Swasembada Pangan, bersama Presiden Prabowo secara daring, di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Rabu (7/01/2026).

Lanjut Ngesti, melihat dampak tersebut, Pemkab Semarang memberikan bantuan berupa benih padi serta pupuk untuk meringankan beban petani. Termasuk keringanan pajak bagi petani terdampak.

Pihaknya meminta agar dapat mempertahankan produktivitas dan hasil panen padi di Kabupaten Semarang di tahun 2026.

Pemkab Semarang juga telah menyiapkan skema maupun langkah untuk meningkatkan hasil pertanian berupa edukasi .

“Baik melalui edukasi pertanian organik dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia ke penggunaan pupuk organik maupun edukasi untuk meningkatkan produktivitas lainnya,” jelasnya.

Bupati terus melakukan pengembangan beras organik bersama dengan gapoktan Al Barokah di Desa Ketapang. Termasuk penyiapan alat mesin pertanian (alsintan) moderen.

“Saat ini sudah ada 11 set alsintan moderen yang dipinjamkan secara gratis untuk para petani, di 11 kecamatan, yang ada di Kabupaten Semarang,” jelasnya.

Ia mengatakan keberadaan alsintan moderen ini, sangat membantu para petani untuk mendorong produktivitas dan meningkatkan hasil panennya.

Terlebih, saat ini tenaga kerja di bidang pertanian cukup sulit di Kabupaten Semarang.

“Alsintan ini cukup membantu baik dari sisi tenaga efisiensi biaya produksi,” ujarnya.

Kepala Dispertanikap Kabupaten Semarang, Moh Edy Sukarno menambahkan, upaya peningkatan indeks produktivitas melalui luas tambah tanam (LTT), Pemkab Semarang mengikuti target Kementerian Pertanian.

Namun,tantangan di Kabupaten Semarang adalah OPT yang cukup luar biasa merusak ekosistem dan mengganggu keseimbangan alam

“Oleh karena itu ke depan, dispertanikap juga akan mendorong para petani menjadi garda terdepan penjaga ekosistem melalui laku baik dalam mengelola alam pendukung keseimbangan alam,” tuturnya. ***

Penulis : Rahdyan Trijoko Pamungkas