Arsip Tag: Petani

Tanggul Sungai TuntangJebol, 278 Hektare Sawah Petani Guntur Gagal Panen

Lingkar.co – Pemkab Demak melalui Dinas Pertanian dan Pangan melaporkan sekitar 278 hektare sawah gagal panen di Kecamatan Guntur ke Pemerintah Pusat. Kondisi tersebut disebabkan jebolnya tanggul Sungai Tuntang yang melintas di Desa Trimulyo dan Desa Sidoharjo.

“Kelima desa tersebut, yakni Desa Trimulyo, Tlogorejo, Sidoharjo, Bumiharjo, dan Turitempel,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak Agus Herawan di Demak, Minggu, (19/4/2026).

Sementara luas lahan yang puso, kata dia, di Desa Trimulyo seluas 35 hektare, Desa Tlogorejo seluas 25 hektare, Desa Turitempel seluas 80 hektare, Desa Bumiharjo seluas 12 hektare, dan Sidoharjo seluas 126 hektare.

Menurut Agus, dari ratusan hektare sawah tersebut yang paling luas 126 hektar di Desa Sidoharjo dan desa Turitempel kurang lebih 80 hektare.

Secara rinci, ia sebut luas lahan yang puso di Desa Trimulyo seluas 35 hektare, Desa Tlogorejo seluas 25 hektare, Desa Turitempel seluas 80 hektare, Desa Bumiharjo seluas 12 hektare, dan Sidoharjo seluas 126 hektare.

Ia mengungkapkan lahan puso tersebut merupakan hasil pengamatan sejak 3-7 April 2026. Sementara total lahan tanaman padi yang terdampak banjir di Kabupaten Demak seluas 662 hektare yang tersebar di 11 desa yang tersebar di dua kecamatan.

Kedua kecamatan tersebut, yakni Kecamatan Guntur ada lima desa dengan total luas terdampak 451 hektare, 278 hektare di antaranya mengalami puso. Sedangkan di Kecamatan Karangtengah ada enam desa dengan luas tanaman padi tergenang 211 hektare.

Ia menjelaskan, usia tanaman padi yang terdampak juga bervariasi, antara dua hari hingga 65 hari. Sedangkan yang puso usianya antara tujuh hari hingga 20 hari. Sedangkan varietas tanaman padi yang ditanam petani inpari 32, 50, dan Ciherang.

“Untuk laporan sudah sampai di pusat dan saat ini sudah mendapatkan droping bantuan benih padi 11 ton dari Badan Standarisasi Instrumen Pangan (BSIP) Jawa Tengah,” ujarnya.

Laporan kondisi sawah yang dilakukan ke pusat, lanjutnya, merupakan upaya langkah  penanganan pemerintah agar para petani terdampak dapat bantuan. Sehingga  mengurangi beban petani dan mempercepat pemulihan. (*)

Dari Vaksinasi Hingga Healing, Layanan Kesehatan Hewan Gratis Pemprov Jateng Sasar Peternak Desa

Lingkar.co – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat layanan kesehatan hingga ke sektor peternakan. Melalui program Layanan Kesehatan Hewan Keliling (Healing), puluhan ternak milik warga di Desa Monggot, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, mendapatkan vaksinasi hingga pemeriksaan kebuntingan secara gratis.

Program Healing yang digagas Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah ini menjadi pelengkap layanan kesehatan masyarakat yang sebelumnya dikenal melalui program dokter spesialis keliling (Speling). Jika Speling menyasar manusia, Healing difokuskan untuk memastikan kesehatan ternak tetap terjaga.

Pada pelaksanaan di Desa Monggot, tempo hari, sebanyak 22 ekor sapi milik peternak setempat mendapatkan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta pemeriksaan ultrasonografi (USG) untuk mengetahui kondisi kebuntingan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Veteriner Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, Budy Astyantoro, mengatakan, program ini merupakan langkah strategis dalam menjaga produktivitas peternakan di Jawa Tengah yang menjadi salah satu penopang kebutuhan nasional. Terlebih pada tahun ini, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Tah Yasin Maimoen, memfokuskan pada program ketahanan pangan.

“Kalau di kesehatan ada Speling, di peternakan ada Healing. Hari ini kami melakukan vaksinasi PMK sebagai upaya mendukung ketahanan pangan Jawa Tengah,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Selain layanan pemeriksaan dan vaksinasi, lanjut Budy, program Healing juga hadir saat kondisi darurat seperti bencana. Tim akan memberikan bantuan pakan hijauan serta pendampingan kepada peternak terdampak.

Ia menegaskan, seluruh layanan dalam program Healing diberikan secara gratis. Peternak cukup mengajukan permohonan melalui dinas peternakan kabupaten/kota, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh tim provinsi berdasarkan tingkat urgensi.

“Ini pelayanan aktif dari kami. Tim akan datang langsung ke lokasi, tanpa biaya,” tambahnya.

Data Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah mencatat, populasi ternak di provinsi ini cukup besar, mulai dari sapi potong yang mencapai lebih dari 1,2 juta ekor hingga ayam kampung hampir 40 juta ekor. Produksi daging, susu, dan telur dari Jawa Tengah juga menjadi kontributor utama secara nasional.

Apresiasi atas program ini datang dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan, dan Pemasaran, Andreas Iwan, menilai layanan Healing sangat responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

“Kami sudah beberapa kali menerima layanan ini, baik saat banjir maupun kondisi normal. Responsnya cepat dan sangat membantu peternak,” ungkapnya.

Pihaknya juga menargetkan pemberian 40.000 dosis vaksin PMK di wilayah Grobogan guna menekan penyebaran penyakit pada ternak.

Sementara itu, salah satu peternak sapi Desa Monggot, Widi Yunianto, mengaku terbantu dengan adanya program tersebut. Menurutnya, selain gratis, layanan yang diberikan juga lengkap.

“Ada vaksin, USG, sampai pemberian vitamin. Sangat membantu kami sebagai peternak,” katanya.

Pemprov Jawa Tengah berharap, melalui program Healing, kesehatan ternak semakin terjaga sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan mendukung ketahanan pangan daerah maupun nasional. (*)

Demplot Digital Farming di Pesisir Pekalongan Utara, Tekan Risiko Gagal Panen Akibat Kadar Garam

Lingkar.co – Petani padi di pesisir Pekalongan Utara mulai diperkenalkan dengan dengan digital farming atau pertanian dengan basis aplikasi digital.

Sedikitnya telah tersedia area seluas tiga hektare sebagai lahan percontohan atau demplot berbasis aplikasi digital.

Upaya tersebut diharapkan dapat mengatasi tingginya kadar garam di lahan pesisir yang kerap mengakibatkan penurunan produktivitas panen padi dan bahkan gagal panen.

Pertanian dengan teknologi digital farming dan sistem bioremediasi (bakteri, jamur, alga) kini mulai diperkenalkan sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan produktivitas padi di lahan bekas rob.

Program ini menjadi langkah strategis dalam menjawab persoalan klasik yang selama ini dihadapi petani di wilayah terdampak intrusi air laut, yakni tingginya kadar salinitas tanah yang berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian.

Asisten Manajer Unit Pengembangan UMKM Bank Indonesia Tegal, Muhammad Abror Widigdo, menjelaskan bahwa pihaknya turut memfasilitasi pembuatan demplot seluas tiga hektare berbasis aplikasi digital.

Ia bilang, teknologi tersebut memungkinkan petani memantau kondisi tanaman secara lebih akurat dan real-time.

“Bank Indonesia memfasilitasi pembuatan demplot seluas tiga hektare berbasis aplikasi digital untuk memantau kondisi tanaman secara akurat,” jelasnya, Rabu (8/4/2026).

Ia mengungkapkan, selain difungsikan untuk produksi konsumsi, sebagian lahan tersebut juga diproyeksikan menjadi pusat perbenihan padi biosalin unggul.

Hal ini, kata dia, bertujuan untuk menjamin ketersediaan bibit yang tahan terhadap intrusi air laut bagi para petani setempat.

“Sebagian lahan juga diproyeksikan menjadi pusat perbenihan padi biosalin unggul guna menjamin ketersediaan bibit tahan intrusi air laut,” paparnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa penerapan teknologi presisi dalam sektor pertanian diharapkan mampu menekan risiko gagal panen akibat faktor alam yang selama ini sulit dihindari.

“Melalui penerapan teknologi yang presisi, risiko gagal panen akibat faktor alam diharapkan dapat diminimalisir secara signifikan,” terangnya.

Transformasi menuju pertanian digital ini tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil panen, tetapi juga menjadi bukti bahwa lahan bekas rob tetap memiliki potensi besar apabila dikelola dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat. (*)

Luas Lahan Bisa Ditingkatkan Jadi 100.000 Hektare, Kabupaten Blora Incar Posisi Raja Jagung Jateng

Lingkar.co – Bupati Blora, Arief Rohman menargetkan kabupaten yang ia pimpin bisa menjadi penghasil jagung terbesar di Jawa Tengah.

Ia bilang, saat ini Blora merupakan produsen jagung terbesar kedua di Jawa Tengah dengan luas lahan mencapai hampir 83.000 hektare.

Sebagai ikhtiar mencapai target tersebut, pemerintah daerah mengajak seluruh elemen, termasuk Perkumpulan Semut Ireng dan Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk bersinergi meningkatkan produktivitas jagung demi kesejahteraan bersama.

“Kita tentunya mendukung apa yang menjadi program dari Bapak Presiden terkait dengan ketahanan pangan, bahwa Blora ini penghasil jagung terbesar kedua, kita luasan lahanya hampir 83.000 hektare,” terangnya Rabu (8/4/2026).

Arief Rohman menyampaikan hal itu saat menghadiri acara Halalbihalal yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendamping Perhutanan Sosial Perkumpulan Rejo Semut Ireng Kabupaten Blora di Pendopo Kabupaten.

Bahkan, Bupati Arief berharap dengan tekad bersama dan dengan dukungan Pemkab Blora, nantinya luas lahan pertanian jagung juga bisa ditingkatkan.

“Tidak hanya 83.000, tapi bisa meningkat sampai 100.000 hektare kalau bisa dan kita ingin nanti ada pendampingan juga dari hulu sampai hilir, bagaimana soal bibitnya, soal pupuknya, dan sampai nanti setelah pasca panen ini hilirisasinya seperti apa,” ujarnya.

Terlebih dengan adanya wacana dari Kementerian Pertanian terkait kemungkinan produksi bioethanol yang ada di Kabupaten Blora. Pihaknya ingin agar dinas-dinas terkait bekerja sama dengan Kementerian terkait untuk melakukan pemetaan kaitannya dengan Perhutani, dengan perhutanan sosial dan KTH.

“Muaranya adalah untuk para petani, terutama yang ada di KTH. Nanti dipetakan, dibuat semacam pokja untuk memetakan ini. Jadi biar antara satu dengan yang lain, antara Perhutani ini dengan perhutanan sosial ini, tidak ada dikotomi. Satu dan yang lain Saling bisa berjalan. Tentunya patokannya adalah aturan yang ada,kita harmonisasi,” jelasnya.

Tentunya nanti dari kepolisian dan TNI juga sudah punya program untuk ketahanan pangan, nanti kita bisa seiring sejalan. Lahan-lahan yang kira-kira tidak termanfaatkan, lahan-lahan yang marjinal ini, kalau bisa kita manfaatkan.

“Jadi saya ingin pemetaannya, termasuk kendala-kendala apa yang dihadapi untuk teman-teman yang perhutanan sosial, kita ingin bersinergi, kita ingin bekerjasama dengan baik. Ini kami harap nanti keberadaan teman-teman ini nanti bisa rukun, bisa akur, bisa bersinergi semuanya,” sambungnya.

Usai Halalbihalal, kegiatan dilanjutkan dengan sarasehan dengan menghadirkan narasumber dari Direktur Pengendalian Perhutanan Sosial Dr. Marcus Oktavianus Susatyo, S.Hut, M.P, dari Balai PSKL Yogyakarta Wahyudi Ardhyanto, S.Si.St.MT, Kodim 0721 Blora.

Dari sarasehan itu diharapkan memunculkan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan termasuk kepada Pemerintah Kabupaten Blora.

“Kira-kira rumusannya dan seperti apa rekomendasi kepada pemerintah yang harus kami dukung. Termasuk nanti akan kami tindaklanjuti hingga tingkat kecamatan atau desa-desa yang di situ ada lokasi perhutanan sosialnya,” kata dia.

“Kalau selama ini mungkin ada masih ada miskomunikasi antara teman-teman KTH dengan Kepala Desa dan sebagainya, kami tolong diberikan gambarannya dan petanya,” pungkasnya. (*)

Bupati Kendal Pastikan Bantuan Bibit Melati Tepat Sasaran

Lingkar.co Bantuan bibit melati yang digelontorkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menunjukkan hasil. Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, memastikan program tersebut tepat sasaran setelah meninjau langsung kebun melati di Dusun Randusari, Desa Gempolsewu, Kecamatan Rowosari, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (7/4/2026).

Dalam kunjungan kerja itu, bupati mendapati lahan seluas 3,7 hektare telah produktif ditanami melati. Puluhan petani kini menggantungkan penghasilan dari komoditas tersebut.

“Kami ingin memastikan bantuan bibit dari pemerintah benar-benar bermanfaat. Hasilnya luar biasa, lahan yang digarap sudah mencapai 3,7 hektare,” ujar Dyah.

Menurutnya, selain menjanjikan dari sisi bisnis, budidaya melati juga membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Setiap hari, warga dilibatkan sebagai pemetik bunga.

“Memang harga fluktuatif, tapi petani tetap mendapatkan keuntungan. Ini juga membuka peluang kerja harian bagi masyarakat,” imbuhnya.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Kendal, Indarwanti, menambahkan kebun melati di Randusari menjadi satu-satunya di kawasan Pantura Kendal.

“Tahun ini ada bantuan 10 ribu bibit melati dari provinsi. Kami juga terus melakukan pembinaan karena komoditas ini cukup menjanjikan,” jelasnya.

Ia menyebut tanaman melati dapat dipanen setiap hari sehingga menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi petani.

Sementara itu, Kepala Desa Gempolsewu, Carmadi, mengatakan saat ini terdapat sekitar 30 petani dengan lebih dari 100 pekerja yang terlibat sebagai pemetik bunga.

“Kami juga terus mendorong pengembangan lahan sekitar dua hektare lagi. Harapannya bantuan bibit bisa terus berlanjut setiap tahun,” katanya.

Hasil panen melati dari wilayah tersebut selama ini dipasarkan ke pabrik teh di Kabupaten Batang. (*)

Dorong Perkembangan Pertanian, Bupati Boyolali Pastikan Petani Tembakau Dapat Bantuan

Lingkar.co – Bupati Boyolali, Agus Irawan memastikan para petani mendapatkan berbagai bantuan yang telah disalurkan oleh pemerintah.

Pihaknya menegaskan, akan terus mendorong perkembangan pertanian di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Oleh karena itu ia meminta agar para petani yang membutuhkan bantuan alat-alat pertanian dapat langsung mengajukan permohonan ke dinas terkait.

“Halal bihalal ini untuk kita saling silaturahmi, tentunya juga untuk kita saling tukar pendapat ataupun permasalahan-permasalahan tembakau di Kabupaten Boyolali dan kemudian mencari solusinya.” kata Bupati saat menghadiri Halal Bihalal yang digelar Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Boyolali di Dukuh Karangtalun, Desa Ngagrong Kecamatan Gladagsari, Jum’at (3/4/2026).

Pada kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk mengikuti program cek kesehatan gratis di puskesmas-puskesmas terdekat.

Selain itu, Agus juga menyampaikan kabar baik yaitu bagi anak-anak sekolah yang memasuki tahun ajaran baru, akan memperoleh seragam dan LKS gratis.

Sementara, Ketua APTI Kabupaten Boyolali Nanang Priyambodo, menyampaikan, halal bihalal tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, juga sebagai sarana menyamakan persepsi bagi para petani tembakau di Boyolali.

Dikatakan Nanang, dari ribuan anggota APTI, setidaknya ada sekitar 600 petani tembakau perwakilan dari Kecamatan Selo, Cepogo, Juwangi, Wonosamodro, Banyudono dan Sawit yang hadir pada acara tersebut.

“Harapan kita, kita akan selalu bermitra dengan beberapa perusahaan, artinya kawan-kawan petani yang kemarin jual sendiri-sendiri, kita akan bermitra sehingga tembakau akan tertampung.” ujar Nanang. (*)

Dirut Perum Bulog Sambangi Petani TebuKabupaten Blora, Siap Tampung Panen Tebu Petani

Lingkar.co – Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani, melakukan kunjungan kerja secara maraton untuk memastikan stabilitas industri pangan di daerah Blora, Jawa Tengah, Jumat (3/4/2026).

Rizal memulai agenda sambang petani dengan berdiskusi bersama perwakilan petani tebu hingga melakukan panen jagung di Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora Jawa Tengah.

Rizal menegaskan bahwa Bulog tidak akan tinggal diam terhadap kendala yang dihadapi petani lokal.

Rizal bilang langkah pertama yang diambil adalah memberikan jaminan pasar bagi hasil panen masyarakat.

“Perum Bulog bersedia membantu menyerap seluruh tebu petani Blora untuk disalurkan ke empat pabrik gula milik negara di wilayah Jawa Tengah. Ini adalah langkah antisipasi sambil kita menunggu perbaikan Pabrik Gula GMM Bulog selesai,” tegasnya di sela-sela kunjungan.

Tak hanya soal serapan hasil tani, restrukturisasi besar-besaran juga akan menyasar internal manajemen pabrik. Rizal mengungkapkan komitmennya untuk membawa semangat baru dengan melibatkan tenaga ahli lokal.

“Kami akan segera melakukan penggantian direksi pimpinan dan pengurus Pabrik Gula GMM Bulog dengan melibatkan potensi putra daerah,” tambahnya.

Dari sisi teknis produksi, Dirut Bulog memastikan adanya perubahan orientasi mesin pabrik agar lebih berpihak pada petani.

Menurutnya, mesin yang ada saat ini akan dimodifikasi total. “Kami memastikan akan memperbaiki mesin Pabrik Gula GMM Bulog. Yang tadinya mesin untuk gula rafinasi dan gula tebu, akan diubah semuanya hanya fokus untuk gula tebu petani,” jelas Rizal.

Terakhir, Rizal meredam kekhawatiran mengenai nasib para pekerja selama masa transisi perbaikan pabrik. Ia menjamin operasional SDM tetap berjalan meski pabrik sedang dalam tahap renovasi mesin.

“Untuk sementara waktu, kami akan memberdayakan SDM pekerja untuk disalurkan ke beberapa perusahaan Bulog di sekitar Blora, mencakup wilayah Jateng-DIY. Tujuannya agar pekerja tetap bisa produktif dan bekerja sambil menunggu perbaikan Pabrik Gula GMM Bulog tuntas,” pungkasnya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi titik balik bagi kemajuan sektor perkebunan di Blora, sekaligus memperkuat peran Bulog sebagai penyangga kedaulatan pangan nasional hingga ke level daerah. (*)

Gubernur Sultra: Pemprov Dapat Tambahan Program Cetak Sawah Rakyat 10 Ribu Hektare dari Mentan Amran Sulaiman

Lingkar.co – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menegaskan komitmen dirinya dalam membangun daerah melalui semangat pengabdian dan kepemimpinan yang berintegritas.

“Jangan pernah bertanya apa yang kau dapatkan dari negara, tapi apa yang kau berikan untuk negara. Selaku pemimpin saya memegang prinsip ‘ikan busuk mulai dari kepalanya’, saya harus dalam keadaan bagus agar seluruh ‘badan’ Sulawesi Tenggara juga ikut bagus,” tegasnya.

Ia menegaskan hal itu saat hadir sebagai pembicara dalam Pertemuan Saudagar Bugis-Makassar (PSBM) XXVI di Ballroom Hotel Claro Makassar, Kamis (26/3/2026).

Kehadiran tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memperkuat jejaring dengan pemerintah pusat sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor guna mendukung percepatan pembangunan daerah.

Lebih lanjut Andi Sumangerukka menjelaskan, nilai-nilai tersebut bukan sekadar prinsip, melainkan terbentuk dari pengalaman hidupnya sejak kecil di Sulawesi Tenggara, khususnya saat tinggal di Pulau Wawonii. Di tempat itulah, ia menyaksikan secara langsung ketulusan masyarakat yang membantu keluarganya tanpa pamrih.

Kenangan tersebut, kata dia, kemudian membentuk komitmennya untuk membalas kebaikan masyarakat melalui kerja nyata dan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Prinsip pengabdian tersebut juga tercermin dalam gaya kepemimpinannya saat ini, termasuk komitmen menjaga integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai informasi, momentum PSBM XXVI turut menghadirkan dukungan konkret bagi pembangunan Sulawesi Tenggara, khususnya di sektor pertanian.

Gubernur berkata, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Sultra akan mendapatkan tambahan program Cetak Sawah Rakyat (CSR) seluas 10 ribu hektare.

“Sulawesi Tenggara tambah cetak sawah lagi 10 ribu, demi mendorong swasembada selanjutnya,” ungkapnya.

Dengan tambahan tersebut, total program cetak sawah rakyat di Sulawesi Tenggara kini mencapai 24.050 hektare, meningkat dari sebelumnya, yaitu 14.050 hektare. Peningkatan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong percepatan swasembada pangan di daerah.

Tambahan program ini juga sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menempatkan sektor pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan, khususnya melalui pengembangan agromaritim.

Melalui forum yang mengangkat tema “Saudagar Tangguh, Ekonomi Tumbuh” dan dirangkaikan dengan Halal Bi Halal Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), PSBM XXVI menjadi ruang strategis dalam membuka peluang kerja sama yang berdampak langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. (*)

Harga Bawang Merah Anjlok Jelang , Petani Kendal Bertahan di Tengah Kerugian

Lingkar.co – Harga bawang merah di tingkat petani di Kabupaten Kendal anjlok tajam menjelang Hari Raya Idulfitri. Kondisi ini memukul petani karena nilai jual hasil panen turun drastis jauh dari harga normal.

Pantauan di sejumlah sentra produksi, satu siring lahan yang biasanya mampu menghasilkan hingga Rp30 juta, kini hanya dihargai sekitar Rp12 juta. Penurunan ini terjadi hampir merata di berbagai wilayah, termasuk di Desa Kedunggading, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal.

Petani setempat, Suwanto (56) mengaku kondisi tersebut sangat memberatkan. Ia menyebut biaya produksi yang tinggi tidak sebanding dengan harga jual saat ini.“Biasanya satu siring bisa sampai Rp30 juta, sekarang hanya Rp12 juta. Jelas merugi. Biaya pupuk, obat, dan tenaga kerja tetap tinggi,” ujar Suwanto, Selasa (25/3/2026)

Menurutnya, anjloknya harga dipicu oleh panen raya yang terjadi secara bersamaan di berbagai daerah, sehingga pasokan melimpah dan harga di pasaran jatuh.

Untuk menyiasati kerugian, para petani mengambil langkah alternatif dengan menjual sebagian hasil panen dan menyimpan sisanya sebagai bibit untuk musim tanam berikutnya.

“Kami jual sebagian saja untuk kebutuhan, sisanya kami bawa pulang untuk bibit. Kalau semua dijual, nanti malah harus beli lagi,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Muqodim (58) petani lainnya di wilayah tersebut, yang juga mengalami kondisi serupa. Ia mengaku hasil panennya ikut terdampak harga yang jatuh.

“Kondisinya sama, harga turun jauh. Mau tidak mau kami juga harus jual sebagian, sisanya disimpan untuk bibit,” kata Muqodim.

Para petani berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga dan memperbaiki distribusi hasil panen. Jika kondisi ini terus berlanjut, mereka khawatir akan mengurangi produksi pada musim tanam berikutnya. (*)

Penulis: Yoedhi W

Kabar Gembira! Ancaman Gagal Panen Akibat Banjir Bisa Klaim Asuransi

Lingkar.co – Banjir yang menerjang persawahan menjadi ancaman gagal panen. Namun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kabar gembira untuk melindungi petani. Pemprov sudah mengajukan klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bagi petani yang lahannya terdampak banjir di Kabupaten Kudus, Pati, Grobogan, dan Jepara. Saat ini, seluruh data klaim sudah berada di PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) untuk proses validasi sebelum realisasi pencairan.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, mengatakan pendataan lahan terdampak telah rampung, khususnya di Kudus, Pati, dan Grobogan. Data tersebut telah diunggah ke dalam aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP) sebagai dasar pengajuan klaim AUTP.

“Data sudah masuk ke Jasindo. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi lapangan bersama petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di masing-masing kabupaten untuk memastikan kesesuaian data,” ujar Frans, Senin, 19 Januari 2026.

Ia menjelaskan, proses validasi umumnya memakan waktu sekitar 15 hari sejak laporan kejadian diterima. Setelah dinyatakan valid, Jasindo akan menyalurkan ganti rugi kepada kelompok tani terdampak.

Di Kabupaten Kudus, luas lahan padi yang terdampak banjir mencapai 315,49 hektare. Lahan tersebut tersebar di Kecamatan Jati 50,70 hektare, Kaliwungu 58,02 hektare, Mejobo 130,18 hektare, Undaan 35,86 hektare, dan Jekulo 40,73 hektare.

Sementara di Kabupaten Pati, banjir merendam 672,12 hektare lahan padi, meliputi Kecamatan Jakenan seluas 260 hektare dan Kecamatan Gabus 412,29 hektare. Adapun di Kabupaten Grobogan, tercatat 83,3 hektare lahan di Kecamatan Brati turut terdampak.

“Umumnya yang mendapatkan penggantian adalah tanaman yang sudah mendekati masa panen dan tidak bisa diselamatkan. Di Kudus, misalnya, sebagian besar sawah memang sudah siap panen,” katanya.

Frans menambahkan, berdasarkan peta risiko AUTP Jawa Tengah 2025, terdapat empat daerah yang masuk kategori rawan dampak perubahan iklim dan bencana, yakni Demak, Pati, Kudus, dan Grobogan. Keempat daerah tersebut menjadi prioritas perlindungan asuransi pertanian.

Adapun Kabupaten Jepara belum masuk dalam skema AUTP 2025. Meski demikian, pemerintah provinsi tetap menyiapkan mekanisme bantuan lain bagi petani terdampak.

“Untuk Jepara, karena belum terdaftar AUTP, kami mengajukan bantuan penggantian benih padi dan pupuk agar petani bisa segera menanam ulang,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, telah menginstruksikan seluruh kepala daerah yang wilayahnya terdampak cuaca ekstrem untuk segera mengajukan asuransi gagal panen sebagai bentuk perlindungan terhadap petani.

“Nanti untuk Kudus, Pati, dan Jepara diminta segera ajukan terkait asuransi gagal panen,” kata Luthfi saat memberikan arahan dalam penandatanganan Komitmen Bersama Pencapaian Target Kinerja Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 2026 di Surakarta, Rabu, 14 Januari 2026.

Menurut Ahmad Luthfi, bencana hidrometeorologi memang tidak dapat dihindari, namun dampaknya bisa ditekan melalui mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah, salah satunya dengan memperkuat perlindungan asuransi pertanian.

Pada 2026, Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,8 miliar untuk program AUTP guna melindungi lahan pertanian seluas 10.449 hektare. Kebijakan ini ditempuh agar target ketahanan pangan dan swasembada pangan Jawa Tengah pada 2026 tetap terjaga meski menghadapi ancaman cuaca ekstrem. (*)