Arsip Tag: Sedimentasi

Pemkab Cilacap Siapkan 104 Paket Pekerjaan Total Rp29,1 Miliar

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Pekerjaan Sumber Daya Air (PSDA) telah menetapkan total anggaran Dinas PSDA tahun 2026 sebesar Rp29,1 miliar yang dialokasikan ke dalam 104 paket pekerjaan. Anggaran terbesar dialokasikan pada sektor Sekretariat dengan nilai lebih dari Rp15,8 miliar untuk 14 paket.
.
Sektor Drainase mendapatkan Rp6,68 miliar untuk 52 paket, disusul Irigasi dan Air Baku sebesar Rp5,01 miliar untuk 32 paket. Sementara sektor Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) memperoleh Rp1,57 miliar untuk 6 paket pekerjaan.

Kepala Dinas PSDA Kabupaten Cilacap Bambang Tujiatno mengatakan, permasalahan genangan dan banjir masih kerap terjadi, baik di wilayah perkotaan maupun kecamatan.

Ia menyontohkan longsoran tanah beberapa waktu lalu di Majenang menyebabkan kelebihan air di area persawahan, sementara saluran pembuangan (avur) mengalami sedimentasi tinggi sehingga rawan tersumbat.

“Ini membutuhkan solusi berkelanjutan. Karena itu, pada setiap kegiatan di tahun 2026 akan disertai imbauan agar masyarakat ikut menjaga lingkungan dari sampah serta merawat infrastruktur pengairan,” ujarnya, Kamis (22/1/2026)

Berdasarkan data PSDA, kondisi infrastruktur pengairan di Cilacap masih menghadapi tantangan signifikan. Dari total luas irigasi 64.391 hektare, baru 45,10 persen saluran yang berada dalam kondisi baik, sementara 54,90 persen lainnya mengalami rusak berat. Pada saluran pembuang (drainase makro), tingkat kerusakan berat bahkan mencapai 90,18 persen dari total panjang lebih dari 3,28 juta meter.

Sebaliknya, drainase perkotaan menunjukkan kondisi yang relatif baik, dengan 93,37 persen jaringan berada dalam kondisi layak. Pengelolaan infrastruktur tersebut dibagi ke dalam empat UPTD, yakni Majenang, Sidareja, Jeruklegi, dan Kroya, dengan beban kerja terbesar berada di UPTD Majenang.

Untuk itu, pihaknya berupaya terus memperkuat peran strategis sektor pengairan dan drainase sebagai penopang kesejahteraan masyarakat.

Selain perbaikan rutin, lanjutnya, Pemkab Cilacap juga menaruh perhatian pada proyek strategis berskala besar, salah satunya pembangunan Bendungan Matenggeng di Sungai Cijolang yang berbatasan dengan Jawa Barat.

Proyek dengan estimasi anggaran sekitar Rp7 triliun ini dirancang multifungsi, mulai dari pembangkit listrik berkapasitas total 627 MW, layanan irigasi seluas 28.000 hektare, penyediaan air baku 1,08 meter kubik per detik, hingga pengurangan potensi banjir sebesar 39,34 persen.

Di sektor pelayanan dasar, capaian akses air minum aman di Kabupaten Cilacap juga menunjukkan tren positif. Saat ini, akses air minum aman telah menjangkau 53,29 persen penduduk atau setara 333.632 sambungan rumah, melampaui target sebelumnya sebesar 52,64 persen.

Sementara, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman mengapresiasi kinerja jajaran PSDA sepanjang 2025 dan mendorong peningkatan kinerja di tahun 2026. Meski ada pengurangan anggaran sehingga beberapa program prioritas harus ditinjau ulang, Syamsul menegaskan kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sasaran dan sesuai jadwal.

Melalui penguatan infrastruktur pengairan, drainase, serta peningkatan layanan air minum, Pemkab Cilacap berharap program-program Dinas PSDA dapat memberikan dampak langsung terhadap produktivitas pertanian, pengendalian banjir, dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. (*)

Tanggul Jebol dan Sungai Meluap, Ratusan Rumah di Kecamatan Mundu Terendam Air

Lingkar.co – Sejumlah titik terdampak banjir di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi usai hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut. Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, meninjau langsung meninjau dua lokasi terparah, yakni Perumahan Green Pamengkang dan Perumahan Puri Banjarwangunan, Senin (5/1/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Wabup yang akrab disapa Jigus melihat langsung ratusan rumah di kedua kawasan itu terendam air. Kemudian, Jigus menelusuri langsung aliran sungai yang diduga menjadi pemicu banjir di Perumahan Green Pamengkang.

Walhasil, diketahui banjir terjadi akibat jebolnya tanggul di sekitar kawasan perumahan, sehingga air sungai dengan cepat masuk ke permukiman warga.

“Tadi saya sudah menelusuri sungai yang menjadi penyebab banjir di Perumahan Green Pamengkang. Banjir ini terjadi karena tanggul yang dibangun oleh developer jebol, sehingga air langsung masuk ke pemukiman warga,” ujar Jigus.

Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Jigus menegaskan akan segera mengumpulkan sejumlah pihak terkait guna mengambil langkah konkret perbaikan tanggul yang rusak.

“Supaya kejadian ini tidak terulang, saya akan mengumpulkan paguyuban masyarakat, BBWS, pihak developer, pemerintah desa, serta dinas terkait untuk segera mengambil langkah konkret,” ucapnya.

Sementara terkait banjir di Perumahan Puri Banjarwangunan, Jigus secara langsung berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Karena banjir di kawasan tersebut disebabkan oleh luapan Sungai Kalilunyu yang tidak mampu menampung debit air akibat sedimentasi dan penyempitan aliran sungai.

“Saya bersama BBWS tadi meninjau langsung Sungai Kalilunyu yang menjadi penyebab banjir di Banjarwangunan,” tuturnya.

Ia menegaskan, normalisasi Sungai Kalilunyu akan segera dilakukan sebagai langkah penanganan jangka pendek dan menengah untuk mengurangi risiko banjir di wilayah tersebut.

“Dalam waktu dekat, sungai ini harus mulai dilakukan normalisasi. Sedimentasi dan penyempitan Sungai Kalilunyu menjadi penyebab utama banjir,” tegasnya.

Selain penanganan teknis, Jigus juga memerintahkan BPBD Kabupaten Cirebon bersama pihak kecamatan untuk segera melakukan asesmen terhadap warga terdampak banjir. Ia bilang, Pemerintah Kabupaten telah menyalurkan bantuan logistik bagi warga yang terdampak.

“Langkah cepat yang kami lakukan adalah mengirimkan sejumlah kebutuhan dasar bagi warga terdampak banjir di Perumahan Puri Banjarwangunan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jigus juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada TNI dan Polri yang telah terjun langsung membantu proses evakuasi serta penanganan warga di lokasi banjir. (*)

19 Sungai di Pati Bakal Dinormalisasi Tahun Ini

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) pada tahun 2024 akan normalisasi sejumlah sungai yang mulai mengalami sedimentasi.

Berdasarkan data dari DPUTR Pati, total ada 19 sungai yang akan dinormalisasi. Diantaranya, Sungai Kedunglumbung Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Sungai Gayang Desa Ngagel, Kecamatan Dukuhseti, Sungai Beji Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Sungai Golan Desa Kertomulyo, Kecamatan Trangkil, Sungai Tompe Desa Talun, Kecamatan Kayen, dan Sungai Jaranmati Desa/Kecamatan Margoyoso.

Kemudian, Sungai Kedunglumbung Desa Tambahagung, Kecamatan Tambakromo, Sungai Golan Desa Tlutup, Kecamatan Trangkil, Sungai Luboyo Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Sungai Bapoh Desa Bumiayu, Kecamatan Wedarijaksa, Sungai Jaranmati Desa Semerak, Kecamatan Margoyoso, Sungai Kluweh Desa Ketip, Kecamatan Juwana, Sungai Pengkok Desa Trimulyo, Kecamatam Juwana, Sungai Lumpang Desa Plangitan, Kecamatan Pati, dan Sungai Patoman Desa Dororejo, Kecamatan Tayu.

Selanjutnya, Sungai Gungwedi Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Sungai Pakis Desa Jepatkidul-Tunggulsari, Kecamatan Tayu, Affur Druju Desa Margomulyo, Kecamatan Tayu, dan Sungai Simo Desa Sidokerto, Kecamatan Pati.

Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) DPUTR Kabupaten Pati Sudarno mengatakan pihaknya terus melakukan penanganan usai banjir melanda sejumlah wilayah yang berjuluk Bumi Mina Tani ini. Salah satunya, pihaknya pada tahun ini bakal melakukan normalisasi sungai yang sudah mengalami sedimentasi.

“Selain itu juga penanganan longsor dan tanggul jebol,” katanya, Senin (29/4/2024).

Menurutnya, normalisasi sungai harus dilakukan secara menyeluruh, tidak bisa sepotong-sepotong.

“Kami tidak mungkin menormalisasi yang atas, yang bawah tidak. Harus ada teknis penanganan normalisasi itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan banjir yang sering terjadi di Kabupaten Pati salah satunta disebabkan sampah yang menumpuk di sungai. Dalam hal ini, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk pemerintah desa dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana untuk menangani masalah sampah.

“Kami setiap ada pelaporan tumpukan sampah di sungai, kami langsung merapat untuk penanganan bersama,” tuturnya.

“Seperti di Margoyoso kita tangani bersama. Yang jelas kita tidak bisa menanganinya sendiri,” imbuhnya.

Menurutnya, paling banyak sampah di sungai berupa bambu dan kebutuhan keluarga.

“Yang lebih ngeri di Pakis, itu sampai beberapa hari membersihkannya. Yang jelas kita tidak bisa menghentikan kejadian itu, karena faktor alam,” pungkasnya. (*)

Penulis: Miftahus Salam