Arsip Tag: Normalisasi Sungai

Berita

Cegah Risiko Longsor Susulan, Bupati Kendal Prioritaskan Normalisasi Sungai

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten Kendal mengambil langkah cepat untuk meminimalkan dampak bencana longsor di lereng Gunung Prau, Desa Genting Gunung, Kecamatan Sukorejo. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari turun langsung meninjau lokasi longsor guna memastikan upaya penanganan berjalan maksimal.

Bupati menyampaikan bahwa peninjauan tersebut dilakukan sebagai respons atas laporan masyarakat terkait longsor yang terjadi di kawasan tersebut. Usai menerima laporan, pihaknya langsung melakukan koordinasi lintas instansi.

“Kami langsung bergerak dan berkoordinasi. Saat ini dilakukan kerja bakti bersama TNI, Polri, Perhutani, BPBD, Satpol PP, Damkar, serta masyarakat,” ujar Dyah Kartika Permanasari, Kamis (5/2/2026).

Ia menjelaskan, meskipun titik longsor berada cukup jauh dari permukiman warga, lokasi kejadian berada tepat di jalur aliran sungai sehingga tetap menimbulkan potensi bahaya jika tidak segera ditangani.

“Memang tidak ada rumah warga di sekitar lokasi, tetapi longsor ini terjadi di alur sungai,” jelasnya.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, banyak pepohonan berukuran besar yang tumbang dan menutup badan sungai. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menghambat aliran air dan memicu luapan, terutama di tengah tingginya curah hujan beberapa hari terakhir.

“Kalau aliran air tersumbat dan hujan terus turun, air bisa meluap ke wilayah bawah dan berdampak langsung ke masyarakat,” kata Tika, sapaan akrab bupati.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian warga Dusun Dawan, Desa Genting Gunung, sempat mengungsi akibat debit air sungai yang meningkat secara signifikan.

“Ada warga Dusun Dawan yang sudah mengungsi karena debit airnya sangat besar,” ungkapnya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, Agus Dwi Lestari, menuturkan bahwa fokus utama penanganan longsor saat ini adalah membersihkan material yang menghambat aliran sungai. Menurutnya, sungai yang tersumbat berpotensi menimbulkan banjir bandang dan mengganggu pasokan air bersih warga karena pipa distribusi dilaporkan mengalami kerusakan.

“Kami fokus membersihkan material longsor dan pohon tumbang yang menutup sungai agar aliran air kembali normal,” jelas Agus.

Di sisi lain, Kepala Desa Genting Gunung, Rudi Darmawan, mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kabupaten Kendal. Ia menyebut kehadiran bupati di lokasi menjadi penyemangat tersendiri bagi warga yang bergotong royong membersihkan material longsor.

Rudi menegaskan bahwa longsor tersebut terjadi di kawasan hutan lindung dan tidak disebabkan oleh aktivitas manusia.

“Ini murni terjadi di hutan lindung. Faktor utamanya hujan deras yang berlangsung cukup lama,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Kendal juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga terdampak di Desa Genting Gunung sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah.

Penulis: Putri Septina

Berita, Infrastruktur, Pemerintahan

Jaga Lalu Lintas Nelayan, Pemkab Batang Lakukan Normalisasi Muara Sungai Sambong

Lingkar.co – Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Batang Agung Wisnu Bharata, turun langsung meninjau lokasi untuk memastikan proses normalisasi muara Sungai Sambong berjalan sesuai rencana. Menurutnya, pendangkalan di titik ini sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan bagi kelancaran logistik laut.

“Jadi hari ini kita pengecekan langsung ke lokasi pengerukan di muara sungai sambong tepatnya di TPI Klidang Lor. Karena ini sudah dangkal, kedalamannya mungkin sudah 1 meter sehingga kapal tidak bisa masuk,” katanya saat ditemui usai meninjau TPI di Klidang Lor, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (19/1/2026).

Selama ini, diketahui dangkalnya muara memaksa para nelayan merogoh kocek lebih dalam. Perahu nelayan yang membawa hasil laut seringkali tertahan dan harus ditarik menggunakan bantuan tenaga tambahan agar bisa masuk ke dermaga. Kondisi inilah yang ingin segera dipangkas oleh pemerintah daerah.

Agung menjelaskan, bahwa tujuan utama pengerukan ini adalah memberikan kemudahan bagi lalu lintas perahu nelayan. Jika akses keluar-masuk lancar, biaya operasional nelayan pun bisa ditekan.

“Tujuan pengerukan itu untuk mempermudah lalu lintas kapal, baik yang masuk maupun keluar. Kalau tidak dikeruk itu kapalnya nanti ditarik, itu memerlukan biaya yang cukup banyak tambahan bagi nelayan,” jelasnya.

Selain aspek ekonomi, pengerukan sepanjang kurang lebih 300 meter ini merupakan strategi mitigasi bencana. Mengingat saat ini sudah memasuki musim penghujan, kelancaran aliran air sungai menuju laut menjadi kunci utama agar wilayah sekitar tidak terendam banjir.

“Dengan muara yang lebih dalam, kapasitas tampung dan laju air diharapkan meningkat drastis. Kemudian juga musim hujan dan banjir, air mengalir ke laut juga sangat tinggi sekali. Kalau ini dikeruk, nanti insyaallah, air hujannya cepat mengalir ke laut untuk meminimalisir banjir di wilayah Sungai Sambong,” harapnya.

Kegiatan normalisasi ini direncanakan berlangsung secara berkala untuk menjaga kedalaman ideal muara. Untuk tahap awal di bulan ini, petugas diterjunkan secara intensif guna mengejar target volume pengerukan.

“Jadi setiap tahun kita ada 75 hari kegiatan pengerukan ini. Bulan pertama, 15 hari pengerukan. Langkah cepat ini diharapkan tidak hanya memperlancar sirkulasi kapal di TPI Klidang Lor, tetapi juga memberikan rasa aman bagi warga Sambong dari ancaman banjir tahunan,” pungkasnya. (*)

Berita, Pelayanan, Pemerintahan, Peristiwa

Tanggul Jebol dan Sungai Meluap, Ratusan Rumah di Kecamatan Mundu Terendam Air

Lingkar.co – Sejumlah titik terdampak banjir di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi usai hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut. Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, meninjau langsung meninjau dua lokasi terparah, yakni Perumahan Green Pamengkang dan Perumahan Puri Banjarwangunan, Senin (5/1/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Wabup yang akrab disapa Jigus melihat langsung ratusan rumah di kedua kawasan itu terendam air. Kemudian, Jigus menelusuri langsung aliran sungai yang diduga menjadi pemicu banjir di Perumahan Green Pamengkang.

Walhasil, diketahui banjir terjadi akibat jebolnya tanggul di sekitar kawasan perumahan, sehingga air sungai dengan cepat masuk ke permukiman warga.

“Tadi saya sudah menelusuri sungai yang menjadi penyebab banjir di Perumahan Green Pamengkang. Banjir ini terjadi karena tanggul yang dibangun oleh developer jebol, sehingga air langsung masuk ke pemukiman warga,” ujar Jigus.

Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Jigus menegaskan akan segera mengumpulkan sejumlah pihak terkait guna mengambil langkah konkret perbaikan tanggul yang rusak.

“Supaya kejadian ini tidak terulang, saya akan mengumpulkan paguyuban masyarakat, BBWS, pihak developer, pemerintah desa, serta dinas terkait untuk segera mengambil langkah konkret,” ucapnya.

Sementara terkait banjir di Perumahan Puri Banjarwangunan, Jigus secara langsung berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Karena banjir di kawasan tersebut disebabkan oleh luapan Sungai Kalilunyu yang tidak mampu menampung debit air akibat sedimentasi dan penyempitan aliran sungai.

“Saya bersama BBWS tadi meninjau langsung Sungai Kalilunyu yang menjadi penyebab banjir di Banjarwangunan,” tuturnya.

Ia menegaskan, normalisasi Sungai Kalilunyu akan segera dilakukan sebagai langkah penanganan jangka pendek dan menengah untuk mengurangi risiko banjir di wilayah tersebut.

“Dalam waktu dekat, sungai ini harus mulai dilakukan normalisasi. Sedimentasi dan penyempitan Sungai Kalilunyu menjadi penyebab utama banjir,” tegasnya.

Selain penanganan teknis, Jigus juga memerintahkan BPBD Kabupaten Cirebon bersama pihak kecamatan untuk segera melakukan asesmen terhadap warga terdampak banjir. Ia bilang, Pemerintah Kabupaten telah menyalurkan bantuan logistik bagi warga yang terdampak.

“Langkah cepat yang kami lakukan adalah mengirimkan sejumlah kebutuhan dasar bagi warga terdampak banjir di Perumahan Puri Banjarwangunan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jigus juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada TNI dan Polri yang telah terjun langsung membantu proses evakuasi serta penanganan warga di lokasi banjir. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Dukung Pengembangan Pertanian Jepara, Normalisasi Sungai di Pecangaan Dipercepat

Lingkar.co – Bupati Jepara Witiarso Utomo, mengatakan, Pemerintah Kabupaten Jepara akan mempercepat normalisasi sungai di sejumlah desa untuk mendukung sektor pertanian di Kecamatan Pecangaan.

Menurutnya, penanganan sungai sangat penting, agar lahan pertanian dapat kembali produktif dan petani bisa berproduksi optimal pada tahun depan.

“Pada kegiatan ngantor di desa kali ini banyak persoalan terkait normalisasi sungai. Ini akan kita tindaklanjuti supaya petani bisa kembali berproduksi dan panen meningkat,” jelasnya saat Ngantor di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Selasa (23/12/2025).

Disampaikan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), untuk mempercepat penanganan. Jika proses administrasi dinilai terlalu lama, pihaknya siap mengambil langkah percepatan, melalui kolaborasi pendanaan.

“Kalau memang terlalu lama, nanti kita komunikasikan. Bisa kita instruksikan dengan iuran bersama, misalnya alat dari Pemkab Jepara, BBM dari BBWS, atau sebaliknya. Ini sangat urgen dan harus segera ditindaklanjuti secara cepat, agar petani bisa panen,” tegas Mas Wiwit, sapaan akrabnya.

Selain sektor pertanian, pengembangan tenun Troso juga menjadi perhatian. Dia menyebut, Pemkab Jepara melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) akan mengembangkan kembali Troso, sebagai kawasan wisata berbasis industri kreatif tenun.

“Tenun Troso akan kita kembangkan kembali. Kita dorong Disparbud untuk menghidupkan kembali wisata ke Troso,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, bupati juga menyampaikan terkait progres pembangunan fasilitas Pendidikan, yakni Sekolah Rakyat (SR) yang saat ini tengah dibangun di wilayah Pakisaji. Rencananya, pada Agustus tahun depan, bangunan bisa digunakan dan aktivitas pembelajaran bisa dimulai.

“Pembangunan sudah berjalan, dengan anggaran kurang lebih Rp200 miliar. Nantinya diperuntukkan bagi sekitar 1.000 siswa, terdiri dari 600 siswa SD, serta sisanya dari jenjang SMP dan SMA,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan, fasilitas tersebut diprioritaskan bagi peserta didik dari keluarga desil 1 dan 2, termasuk untuk kategori Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Jepara. Menurutnya, program dari pemerintah pusat ini menjadi bagian dalam mendukung upaya Pemkab Jepara, memperkuat akses pendidikan yang merata dan berkelanjutan. (*)

Berita

Antisipasi Banjir, DPUTR Pati Genjot Normalisasi Sungai

Lingkar.co – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati melakukan normalisasi sejumlah sungai  yang telah mengalami pendangkalan dan kondisi tanggul yang lemah. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya banjir di musim hujan.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUTR Kabupaten Pati, Widyotomo Kusdiyanto, menyebutkan beberapa sungai yang sedang dalam proses normalisasi di antaranya, Sungai Wedusan, Sungai Tegalombo, Sungai Cingu 2, Sungai Simo, dan Sungai Glonggong. Sementara itu, sejumlah sungai lain telah selesai ditangani, seperti Sungai Godo, Sungai Bugel, Sungai Dunggong, Sungai Kedunglumbung, Sungai Pantirejo, dan Sungai Mangin.

“Ada beberapa lokasi yang kita normalisasi, mulai dari utara, Sungai Wedusan di Desa Wedusan, Sungai Tegalombo di Desa Tegalombo. Kemudian Sungai Simo di Pati-Juwana. Di Pati selatan Sungai Cingu 2 di Kecamatan Kayen dan Sukolilo yang bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dari Pasuruhan, Srikaton, Baturejo, Baleadi. Kemudian, DPUTR ke Sungai Glonggong, mulai dari Desa Mantingantengah, Tondokerto, Glonggong, Sembaturagung, dan Bungasrejo, kita normalisasi,” terang Widyo, kemarin.

Dalam penanganan ini, DPUTR tidak bekerja sendiri. Pihaknya menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk memastikan upaya normalisasi mampu meminimalkan risiko banjir di kawasan permukiman maupun area pertanian.

“Untuk yang Sungai Godo di Desa Sinomwidodo-Angkatan Kidul-Angkatan Lor ini sementara beberapa titik sudah kita normalisasi. Di daerah Sungai Bugel di Desa Mintobasuki (Kecamatan Gabus)-Desa Dukuhmulyo (Kecamatan Jakenan), terus di Sungai Dunggong Desa Kedalingan, sama Sungai Kedunglumbung Desa Tlogoayu, Sungai Pantirejo. Kalau Kayen ada di Sungai Mangin dari Desa Kayen menuju Desa Pesagi juga kita tangani,” jelasnya.

Widyo menambahkan, upaya normalisasi dilakukan sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi musim hujan, meskipun hingga kini belum ditemukan adanya genangan air yang mengkhawatirkan. Sejumlah alat berat milik DPUTR pun masih disiagakan di beberapa titik.

“Mungkin ini gak ada genangan dengan curah hujan yang tinggi, mudah-mudahan ke depan tidak ada banjir. Alat PU (DPUTR) masih di sana (sekitar Sungai Glonggon), karena air sempat tinggi, kita lakukan normalisasi sungai,” ujarnya. (*)

Berita, Infrastruktur, Pemerintahan

Atasi Banjir, Kementerian Setuju Normalisasi Kolam Retensi Terboyo dan Sungai

Lingkar.co – Tiga usulan Gubernur Ahmad Luthfi dalam penanganan banjir di Kota Semarang dan Demak langsung disetujui oleh Kementerian PUPR. Ketiganya langsung dieksekusi dengan tujuan menyedot air genangan banjir di sejumlah kecamatan di dua wilayah tersebut.

Usulan pertama yang langsung di ACC oleh Dirjen SDA Kementerian PUPR adalah penambahan pompa. Analisa Pemprov Jateng, kekurangan pompa menjadi titik krusial penanganan banjir. Pompa bakal ditempatkan di Sayung Demak dan Kota Semarang.

“Kami minta penambahan pompa. Untuk segera mengeringkan genangan, agar masyarakat bisa beraktifitas sebagaimana biasanya,” kata Ahmad Luthfi dalam acara percepatan penanganan banjir Semarang dan Demak di Ruang Kerja Kantor Gubernur Jateng, Rabu (29/10/2025).

Permintaan kedua yang juga disetujui adalah normalisasi sungai-sungai yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR. Sungai tersebut memberikan andil dalam mengalirkan air dari genangan di Sayung, Kaligawe dan Genuk.

Menurut Luthfi, normalisasi penting karena bisa saja curah hujan bertambah tinggi jelang Desember 2025 hingga Januari 2026. Maka normalisasi sebagai antisipasi banjir jangka menengah dan panjang. Hal ini juga langsung disetujui Dirjen SDA. Ketiga adalah pengerukan Kolam Retensi Terboyo agar daya tampung tidak berkurang.

Dirjen SDA KemenPU, Dwi Purwantoro, memastikan pemerintah pusat siap menindaklanjuti usulan Gubernur Jateng. Di antaranya, usulan pompa tambahan sebanyak 5 buah dengan total kapasitas 2000 liter per second.

“Kami mendukung penuh langkah Pak Gubernur. Di Demak kami tambah lima pompa. Kemudian usulan pengerukan Kolam Retensi Terboyo dan normalisasi sungai-sungai di Semarang untuk meningkatkan kapasitas tampung air dan memperlancar aliran ke laut. Pompa 5×500 akan kita datangkan dari Jakarta, Surabaya maupun dari Solo dalam minggu ini. Pompa termasuk yang di Muktiharjo juga akan kita ganti,” ujarnya.

Dirjen menambahkan, tim teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng–DIY telah berkoordinasi di lapangan untuk mengintegrasikan pekerjaan pompa, kolam retensi, dan sistem drainase.

“Kementerian akan mengupayakan penggantian pompa eksiting yang sudah berumur lebih dari lima tahun. Kita siapkan 2026. Harapan Pak Gubernur kita selesaikan semua,” tegasnya.

Berdasarkan data BBWS Pemali Juana, total kapasitas pompa yang dikerahkan di empat titik utama penanganan banjir di Kota Semarang (Sringin, Terboyo, Tenggang, dan Pasar Waru) mencapai 30.360 liter per detik.

Sementara itu, dari BBPJN Jateng-DIY sesang membuat sodetan Sungai Sayung yang akan memiliki panjang sekitar 168 meter. Lama pengerjaan selama 65 hari dengan nilai anggaran mencapai Rp 6,4 miliar bersumber dari APBN.

Di sodetan itu akan dibangun rumah pompa menuju Kolam Retensi Terboyo dengan jumlah 2 unit pompa kapasitas masing-masing 50 liter per detik. Menurut Dirjen SDA, akan mengurangi banjir yang menggenangi jalan nasional.

Untuk mendukung sistem drainase, BBPJN juga memperlebar saluran sementara (temporary channel) dari 10 meter menjadi lebih lebar, serta melakukan pembongkaran aramco di muara Sungai Babon guna memperbesar kapasitas aliran air. (*)

Berita, Pemerintahan

Wabup Benny Protes ke Gubernur Ahmad Luthfi, Minta Normalisasi Sungai untuk Atasi Banjir di Kendal

Lingkar.co – Wakil Bupati Kendal, Benny Karnadi, melayangkan protes keras kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, terkait belum adanya penanganan normalisasi sungai-sungai yang mengalami sedimentasi tinggi di wilayah Kendal. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Kali Aji di Kecamatan Kaliwungu, yang diduga menjadi penyebab banjir di Pasar Gladag, Selasa (28/10/2025) lalu.

Menurut Benny, banyak sungai di Kendal yang kondisinya semakin dangkal akibat sedimentasi, namun hingga kini belum dilakukan pengerukan atau normalisasi. Padahal, kewenangan pengelolaan sungai tersebut berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Kami sudah berulang kali menyampaikan kondisi ini, tapi sampai sekarang belum ada tindakan nyata dari provinsi. Salah satunya di Kali Aji yang sudah sangat dangkal dan butuh segera dinormalisasi,” tegas Benny saat meninjau lokasi banjir bersama Kapolres Kendal di Pasar Gladag, Rabu (29/10/2025).

Hujan deras yang mengguyur wilayah Kendal pada Selasa malam menyebabkan air dari Kali Aji meluap dan masuk ke pemukiman warga serta area pasar. Ketinggian air mencapai lutut orang dewasa dan membuat aktivitas perdagangan lumpuh sementara.

Benny menjelaskan, berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, posisi sungai yang lebih tinggi dari area pasar memperparah limpasan air. Selain itu, kondisi sedimentasi di dasar sungai membuat aliran air tidak lancar.

“Kami sudah konfirmasi ke dinas terkait, dan ternyata pengerukan belum dilakukan karena alasan adanya kabel listrik dan telepon di sepanjang bantaran sungai, sehingga alat berat sulit masuk. Namun, seharusnya hal ini bisa dicarikan solusi, bukan dijadikan alasan,” ujar Benny.

Ia berharap Gubernur Jawa Tengah segera menginstruksikan dinas terkait untuk melakukan pengerukan dan normalisasi sungai-sungai di Kendal, termasuk Kali Bodri yang juga memiliki beberapa titik tanggul kritis.

“Kalau tidak segera dilakukan normalisasi, maka banjir seperti ini akan terus berulang, dan yang kasihan adalah para pedagang serta masyarakat di sekitar Kali Aji,” pungkasnya. (*)

Penulis: Yoedhi W

Berita, Ekonomi, Infrastruktur, Pemerintahan

Berkat Normalisasi Sungai Pemprov Jateng, Sawah 4 Desa di Demak Kini Bisa Ditanami Padi Lagi

Lingkar.co – Berkat adanya normalisasi sungai yang dilakukan pemerintah provinsi Jateng, lebih dari 450 hektare (ha) lahan persawahan dari 512 ha di empat Desa, di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, yang dulunya menjadi lahan tidur karena banjir, kini bisa ditanami padi kembali. Diantaranya di Desa Dukun, Klitih, Pidodo, dan Kedunguter.

Hal itu karena pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan lintas instansi berhasil memulihkan lahan pertanian dengan program normalisasi irigasi sungai bersama lintas sektor. Terlebih pada musim kemarau ini, mendukung upaya percepatan pemulihan sawah dari banjir.

Kolaborasi program yang melibatkan lintas pihak itu di antaranya Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun), Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (PUBMCK), Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jateng, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jateng-DIY, Pemadam Kebakaran, PT Corin Mulia, PT NBI, hingga PT Djarum, dan lain-lain.

Rifan, salah satu petani di Desa Dukun, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, terbata-bata saat menyampaikan perasaannya di hadapan Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin. Dia mengucapkan rasa terimakasih karena areal persawahan di desanya kembali bisa ditanami, usai mangkrak beberapa musim tanam karena banjir melanda.

“Terimakasih sudah dibantu normalisasi (sungai). Tapi kalau sudah dikeruk sungai yang di sini, sampai desa sebelah harus dinormalisasi. Mumpung ini menuju musim kemarau, kemarin musim hujan baru nandur (menanam) sebentar langsung banjir lagi,” katanya dalam kegiatan Wiwitan Tandur Pari bertema ‘Sinergi Penanganan Sawah Terdampak Banjir untuk Peningkatan Produksi Padi di Kabupaten Demak’, di Desa Dukun, Kecamatan Karengtengah, Rabu, 27 Agustus 2025.

Dia juga meminta, agar normalisasi aliran irigasi juga diperluas di wilayah tetangga seperti Desa Dukun Lor. Termasuk memperbaiki pintu air, dan betonisasi jalan sepanjang 700 meter.

Petani lainnya, Sayugo, berharap agar panan padii di Desa Dukun bisa bagus hasilnya. Apalagi sudah beberapa musim tanam petani tak menanam padi karena lahan persawahan kebanjiran.

Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin, mengatakan, upaya bersama lintas pihak termasuk oleh masyarakat membuahkan hasil. Dimulai pada 3 Juli 2025 lalu, dia menyaksikan masyarakat dan lintas instansi pemerintahan serta swasta terlibat dalam normalisasi aliran Sungai Pelayaran kurang lebih sepanjang 300 meter. Di mana Sungai Pelayaran itu menjadi penghubung antara aliran irigasi yang melintasi areal persawahan menuju Sungai Wonokerto di sisi hilir.

“Pada 3 Juli 2025 lalu saya kesini. Luasan tanah total sekitar 512 hektar masih terendam air, Alhamdulillah saat ini sudah kering dan sudah bisa ditanam lagi,” katanya.

Taj Yasin mengatakan, sebelumnya Kabupaten Demak merupakan wilayah penyumbang komoditas padi nomor tiga di Jateng. Akan tetapi peringkatnya turun menjadi nomor lima. Untuk itu perlu digenjot lagi produksi padinya, khususnya terus mempertahanlan Jateng sebagai penumpu pangan nasional.

“Tidak hanya di Kecamatan Karangtengah, tetapi kami juga melihat keseluruhan di Kabupaten Demak. Mana potensi yang bisa kita kembangkan lagi, kita kembalikan lagi, kita tanam lagi. Yang saat ini tadi sudah saya sampaikan untuk bisa dikerjakan bersama-sama,” ucapnya.

Dia mencontohkan di Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, ada 7.000 ha potensi lahan yang bisa digenjot dengan ditanami padi. Dengan begitu, Demak bisa meningkatkan produksi padi agar terus konsisten menjadi salah satu wilayah penyumbang terbesar untuk Jateng.

Kepala Distanbun Jateng, Defransisco Dasilva Tavares, mengatakan, Kabupaten Demak merupakan salah satu sentra produksi padi utama di Jateng dengan kontribusi terhadap produksi provinsi sebesar 8,89%. Khusus di Kecamatan Karangtengah merupakan salah satu sentra penghasil produksi padi di Kabupaten Demak dengan capaian luas tanam seluas 4.951 ha hingga pada Juli Tahun 2025.

“Akan tetapi, puncaknya pada awal tahun 2025, terjadi banjir yang menyebabkan kerusakan dan genangan lahan sawah seluas 512 hektare di Kecamatan Karangtengah termasuk di Desa Dukun,” katanya.

Hal itu menimbulkan kerugian cukup banyak, mencapai Rp18 miliar per musim tanam. Rinciannya, bila produktivitas panen gabah kering 5,6 ton per hektar dikalikan 512 hektare, maka potensi kehilangan produksi padi sebanyak 2.867,2 ton dalam satu musim tanam.

“Setara dengan Rp 18.636.800.000, dengan asumsi harga gabah Rp6.500 per kilogram,” katanya.

Lebih lanjut, kata Defransisco, apabila pertanian di Kecamatan Karangtengah didukung ketersediaan air dan kondisi saluran irigasi yang baik, maka dimungkinkan mampu mendorong tanam padi menjadi tiga musim tanam dalam satu tahun. Dengan kata lain, sinergitas penanganan genangan di Kecamatan Karangtengah dapat mengembalikan pendapatan masyarakat sebesar Rp55,89 miliar.

Usai pengerukan sedimentasi sepanjang kurang lebih 300 meter di Sungai Pelayaran, sehingga bisa menjadi perantara dari saluran irigasi menuju Sungai Wonokerto, kini petani bisa lagi menanam padi karena banjir tertangani. Terlebih pada musim kemarau mempercepat penurunan debit air.

Kini luas lahan sawah yang sudah tertanami seluas 231,9 hektare, meliputi Desa Dukun 148 hektare, Desa Klitih 41 hektar, Desa Pidodo 12 hektare, dan Desa Kedunguter 30,9 hektare. Sementara sebagian lahan sawah dalam proses persiapan tanam atau persemaian, dan rencana tanam MT 1 seluas 223,114 hektare meliputi Desa Dukun 37,77 hektare, Desa Klitih 88,73 hektare, dan Desa Pidodo 96,61 hektare.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jateng, Rahmat Dwisaputra, mengatakan, beras masuk dalam lima besar penyumbang inflasi di Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Jawa Tengah Juli 2025 sebesar 2,52% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,37% (yoy).

“Kenaikan harga pangan, kata Rahmat, khususnya pada gabah dan beras, sebagian besar dipicu oleh tekanan pasokan akibat banjir,” katanya.

Kemudian, berkat kerja sama lintas pihak pada sejak Juli 2025, normalisasi saluran irigasi khususnya di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak sudah mulai menunjukkan hasil. Genangan surut, dan petani mulai kembali ke lahan untuk menanam.

Kedepan, ucap Rahmat, luas tanam akan terus bertambah seiring dengan surutnya genangan, sehingga diharapkan produktivitas padi Kabupaten Demak dapat segera pulih secara bertahap.

“Upaya pemulihan ini tidak hanya menjaga ketersediaan beras di daerah sentra produksi, tetapi juga menjadi penopang stabilitas harga pangan di Jawa Tengah,” katanya. (*)

Berita, Peristiwa

Banjir Rob di Desa Tunggulsari Pati Belum Terselesaikan, Penanganan Terhambat Normalisasi Sungai

Lingkar.co – Desa Tunggulsari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, dilanda banjir rob yang tak kunjung usai. Meskipun pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan logistik seperti beras, minyak, mie instan, sarden, dan sandbag untuk meringankan beban warga, masalah banjir masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat setempat.

Kepala BPBD Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penanganan banjir rob terkendala oleh proses normalisasi sungai yang menjadi penyebab utama.

“Kami sudah menyuarakan kebutuhan normalisasi sungai yang mengarah ke laut agar aliran air lancar, tapi kewenangan ada di provinsi dan harus koordinasi dengan dinas lingkungan hidup dan kehutanan,” ujarnya, kemarin.

Martinus menyampaikan bahwa keberadaan mangrove di sekitar sungai membuat penggunaan alat berat untuk normalisasi menjadi sulit karena berisiko merusak ekosistem.

“Masalah normalisasi ini tidak mudah karena di sana ada populasi mangrove. Jika dilakukan normalisasi dengan alat berat, dipastikan populasi tanaman mangrove akan terdampak,” tambahnya.

Warga dan kepala desa setempat menginginkan adanya perahu pemecah lumpur sebagai solusi alternatif untuk mengurangi dampak banjir rob. Namun, hingga kini sarana tersebut belum tersedia karena keterbatasan alat dan dukungan dari instansi terkait.

“Permintaan seperti perahu pemecah lumpur belum bisa kami penuhi karena keterbatasan sarana yang ada di kami maupun OPD teknis seperti DPUTR Pengairan dan Balai Besar Wilayah Sungai,” jelas Martinus.

Sementara itu, warga Desa Tunggulsari masih harus menghadapi kesulitan akses dan risiko kerusakan rumah serta lahan tambak yang sering terendam air rob. Pemerintah Kabupaten Pati terus berupaya memberikan bantuan darurat, namun solusi permanen masih menunggu realisasi dari instansi provinsi dan dukungan anggaran yang memadai.

“Pemkab Pati terus berupaya memberikan bantuan darurat, namun solusi permanen untuk mengatasi rob di pesisir masih menunggu realisasi dari instansi provinsi dan dukungan anggaran yang memadai demi melindungi masyarakat dan lingkungan setempat,” pungkas Martinus. (*)

Pemerintahan

Banjir Demak dan Grobogan Masih dalam Penanganan, Ahmad Luthfi Dorong Normalisasi Sungai Tuntang

Lingkar.co – Beri perhatian dalam penanganan bencana banjir yang melanda wilayah Kabupaten Demak dan Grobogan, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dorong normalisasi Sungai Tuntang.

Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi usai menghadiri acara Sarasehan Kebangsaan di Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

“Kita sudah mengerahkan beberapa satgas, BPBD dan dinas terkait sudah di tempat, beberapa pengungsi sudah kita lokalisir. Bantuan logistik sudah dikerahkan ke sana,” katanya.

Banjir di Demak terjadi karena hujan dengan intensitas tinggi, sehingga menyebabkan luapan atau limpasan air dari Sungai Tuntang dan tanggul Sungai Tuntang yang jebol di dua titik, yaitu di Desa Karangrejo dan Desa Kembangan Kecamatan Bonang.

Terkait hal ini, Ahmad Luthfi sudah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Kementrian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera melakukan normalisasi.

“Sungai Tuntang ini adalah kewenangannya pemerintah pusat, dalam hal ini BBWS dan Kementerian PU,” kata dia.

Luthfi mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, karena curah hujan yang masih tinggi di beberapa daerah. Untuk itu, antisipasi terus dilakukan oleh tim gabungan dengan melokalisir warga agar mudah dalam mengatur apabila terjadi bencana susulan.

“Tempat-tempat pengungsian juga sudah kami siapkan,” katanya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggugan mengatakan, sesuai instruksi dari Gubernur Ahmad Luthfi, timnya langsung bergerak ke lokasi bencana setelah mendapatkan laporan.

“Langkah pertama dilakukan adalah penyelamatan warga terdampak dengan di evakuasi ke pengungsian, utamanya kelompok rentan. Kedua, penanganan teknis yang dikoordinasikan dengan instansi terkait,” katanya.

Ia menjelaskan, bencana banjir di Kabupaten Demak terjadi pada hari Minggu, 18 Mei pukul 18.00 WIB. Penyebabnya adalah hujan intensitas tinggi yang menyebabkan debit air di wilayah hulu ke hilir meningkat. Akibatnya, terjadi luapan air dari Sungai Tuntang dan tanggul Sungai Tuntang jebol di Desa Karangrejo dan Desa Kembangan Kecamatan Bonang.

Setidaknya ada 11 desa di Kabupaten Demak yang terdampak banjir kali ini. Di antaranya Desa Ploso Kecamatan Karangtengah, Desa Lempuyang Kecamatan Wonosalam, Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur, Desa Trimulyo Kecamatan Guntur, Desa Mintreng Kecamatan Kebonagung.

Selain itu, banjir juga melanda Desa Karangrejo, Kembangan, Krajanbogi, Gebangarum Kecamatan Bonang, serta Desa Sayung dan Kalisari Kecamatan Sayung.

Berdasarkan data BPBD Jateng pada Senin, 19 Mei 2025, pukul 18.00, jumlah warga terdampak banjir ada 11.662 jiwa dari 2.903 KK. Sebanyak 153 unit rumah tergenang, serta 18 unit fasilitas umum, 13 unit fasilitas pendidikan, 3 unit fasilitas kesehatan, dan 270 hektare lahan pertanian terdampak banjir tersebut.

“Data itu bersifat fluktuatif atau dinamis, karena tim saat ini masih di lapangan untuk penanganan,” bebernya.

Selain di Kabupaten Demak, bencana banjir juga terjadi di Kabupaten Grobogan. Setidaknya ada 10 desa terdampak banjir di Grobogan, yaitu
Desa Sukorejo, Tanggirejo, Medani Kecamatan Tegowanu, Desa Sugihmanik Kecamatan Tanggungharjo, Desa Penadaran Kecamatan Gubug, Desa Tungu, Latak, Manggarmas, Harjowinangun Kecamatan Godong, Desa Termas, Putatnganten, dan Temurejo Kecamatan Karangrayung.

Banjir di Grobogan terjadi sejak Jumat, 16 Mei 2025, pukul 22.30. Disebabkan oleh hujan intensitas tinggi, saluran drainase yang buruk, dan jebolnya tanggul Sungai Kliteh dan Sungai Renggong serta luapan dari Sungai Tuntang.

“Di Grobogan, sampai Selasa, 20 Mei 2025, pukul 07.00 air belum surut di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu dengan ketinggian air 50-150 cm. Jebolan tanggul belum tertutup karena aliran air dari persawahan mengalir ke Kali Renggong melalui jebolan,” jelas Bergas. ***