Arsip Tag: Sekolah Enam Hari

Tahun 2026 Kota Salatiga Terapkan Kembali Sekolah 6 Hari

Lingkar.co – Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas Pendidikan Kota Salatiga sudah mulai mempersiapkan penerapan kembali sekolah enam hari untuk jenjang SMP, SD, dan TK pada tahun ajaran 2026-2027 mendatang.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Muh Nasiruddin, pihaknya telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak dan Wali Kota Salatiga telah menyetujui kebijakan tersebut, meskipun belum ada penandatanganan resmi.

“Kami sudah berhungan dengan pemerintah kota, Pak Wali Kota juga sudah menyetujui enam hari sekolah, tapi belum ditandatangani,” kata Muh Nasiruddin dilansir dari Kompas pada Rabu (31/12/2025).

Lebih jauh Nasiruddin mengaku telah menginstruksikan semua satuan pendidikan (Satpen) tersebut untuk menyiapkan penjadwalan guna menghadapi kemungkinan diberlakukannya kembali sekolah enam hari.

“Ini kemarin saya sampaikan ke sekolah, apakah nanti kita akan menjalankan 5 hari sekolah, atau 6 hari sekolah. Saya sampaikan, persiapkan jadwal. Jadi kalau kita berjalan 5 hari sekolah, berarti bisa lanjut ke jadwal sendiri, ” jelasnya.

Dengan begitu, pelaksanaan sekolah enam hari bisa langsung berjalan sesuai dengan jadwal, “Maka sekolah sudah menyiapkan jadwal. Jadwal itu setelahnya, maka ketika nanti masuk, sudah ada surat resmi keputusan itu. Sehingga tinggal menjalankan,” imbuhnya.

Pelaksanaan sekolah enam hari diperkirakan akan dimulai pada pertengahan semester 2025 atau awal semester tahun 2026, yakni antara Januari atau Juli.

“Nah, di samping itu kita menyiapkan jadwal yang seandainya nanti jadi 6 hari sekolah. Harapannya nanti bisa dilihat. Pilihannya ada dua, antara Januari atau nanti di Juli,” urainya.

Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa kebijakan sekolah lima hari sebelumnya bersifat ujicoba dan sementara. Pengembalian ke sistem enam hari sekolah bertujuan untuk mengembalikan kemampuan anak dalam menerima pelajaran.

“kita harus menyesuaikan kemampuan anak menerima pelajaran, jika pulang lebih awal diharap bisa memkasimalkan pendidikan karakter dirumah,” tutupnya (*)

Lima Hari Kerja Bukan Konsep Pendidikan, Abdul Kholik Dukung Kembalikan Sekolah Enam Hari

Lingkar.co – Anggota DPD RI dari Jawa Tengah, Dr. Abdul Kholik menyoroti polemik pemberlakuan kembali sekolah enam hari. Menurutnya, sekolah lima hari merupakan adaptasi dari sistem kerja, bukan konsep pendidikan.

Ia menilai proses belajar mengajar idealnya berjalan bertahap atau perlahan-lahan (gradual) sehingga membutuhkan waktu yang lebih dan tidak bisa dipadatkan, terlebih dalam menanamkan karakter

“Dalam sistem enam hari, siswa memiliki waktu lebih panjang untuk menyerap pelajaran dan tetap punya ruang untuk belajar moral, karakter, dan agama di luar sekolah,” jelasnyam

Ia menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber seminar nasional bertema ‘Revitalisasi Moralitas dalam Dunia Pendidikan: Akar Masalah dan Strategi’ yang digelar seusai pelantikan pengurus Pimpinan Wilayah (PW) Perhimpunan Remaja Masjid (Prima) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jawa Tengah masa khidmat 2025–2029 di Wisma Perdamaian Semarang, Jumat (5/12/2025).

Maka dari itu, dirinya juga mendorong Pemprov Jateng menggandeng berbagai organisasi keagamaan lintas agama untuk mengisi ruang pembelajaran karakter bagi siswa. Sebab, menurut Abdul Kholik, penguatan moralitas tidak cukup hanya dengan mengandalkan sekolah formal.

Karena itu, ia menilai remaja harus memiliki ruang belajar tambahan di luar jam sekolah, termasuk melalui kegiatan berbasis masjid seperti pesantren liburan, kelas karakter, dan kegiatan edukatif lainnya.

Sejalan dengan tujuan pendidikan, Abdul Kholik berharap Prima DMI memiliki peran besar dalam menghidupkan fungsi masjid, terutama sebagai pusat pendidikan karakter, dakwah, dan pemberdayaan remaja.

“Saya berharap Prima DMI dapat memaksimalkan peran masjid sebagai ruang pembinaan moral. DPD siap berkolaborasi untuk memperkuat fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan,” tuturnya.

Senada, Ketua PW DMI Jawa Tengah, Prof. Dr. KH Ahmad Rofiq, MA menekankan, masjid tidak boleh hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pembinaan akhlak dan peradaban. Maka, ia meminta aktivitas remaja masjid harus menjadi motor yang menggerakkan revitalisasi moral masyarakat.

“Celoteh anak-anak di masjid adalah tanda kehidupan. Jika remaja tidak lagi hadir di masjid, kita kehilangan satu generasi,” tegasnya.

Ia lanjut menerangkan, pendidikan moral tidak bisa hanya dibebankan pada keluarga atau sekolah. Lebih dari itu, lingkungan dan ruang digital harus bersinergi agar remaja tidak salah asuh.

Menyoroti berbagai kasus moralitas di dunia pendidikan yang muncul belakangan, Rofiq berharap pemerintah, khususnya Kementerian Agama, segera melakukan MoU untuk memperkuat perlindungan bagi guru dan madrasah agar kasus seperti guru madrasah diniyah di Demak tak terulang.

Ia juga mendukung gagasan kembali ke sekolah enam hari sebagai bagian dari upaya memperkuat pembinaan moral di luar sekolah, “Budaya kerja tidak bisa disamakan dengan budaya sekolah. Pendidikan itu harus bertahap, tidak dipaksakan. Dengan enam hari sekolah, pembinaan karakter bisa lebih optimal,” katanya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Gus Wafa Dorong Pemprov Jateng Kembalikan Sekolah Menjadi Enam Hari

Lingkar.co – Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, M. Ali Wafa atau yang akrab disapa Gus Wafa, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengembalikan sistem sekolah jenjang SMA sederajat menjadi enam hari belajar dalam sepekan.

Menurutnya, kebijakan lima hari sekolah yang berlaku saat ini berdampak cukup besar terhadap keberlangsungan kegiatan pendidikan keagamaan di tingkat masyarakat, terutama madrasah diniyah (madin) dan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ).

Gus Wafa menilai, penerapan lima hari sekolah membuat banyak siswa kesulitan mengikuti kegiatan di madin atau TPQ karena waktu belajar di sekolah formal yang padat dan pulang terlalu sore. Akibatnya, lembaga pendidikan keagamaan di berbagai daerah mengalami penurunan jumlah santri.

“Sekolah lima hari memang memberi ruang istirahat dua hari, tapi efek sosialnya besar. Banyak madrasah diniyah yang kehilangan murid karena anak-anak sudah lelah atau waktunya berbenturan dengan kegiatan sekolah,” ujar Gus Wafa saat melakukan kegiatan reses di Desa Pengkol, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Sabtu (4/10/2025).

Menurut politisi asal Rembang itu, pendidikan agama dan moral di madin serta TPQ justru menjadi pelengkap penting dalam pembentukan karakter siswa. Oleh sebab itu, ia menilai sistem enam hari sekolah lebih seimbang karena tetap memberi ruang bagi siswa untuk belajar ilmu umum di sekolah formal dan ilmu agama di madrasah.

“Kalau enam hari sekolah, sore harinya anak-anak masih bisa mengaji atau mengikuti kegiatan keagamaan. Ini bukan sekadar soal jadwal, tapi soal keberlanjutan pendidikan karakter dan moral,” tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.

Gus Wafa berharap Pemprov Jateng bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera mengevaluasi kebijakan lima hari sekolah dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta kondisi lembaga pendidikan nonformal keagamaan.

“Pendidikan itu tidak hanya soal akademik, tapi juga pembentukan akhlak. Madin dan TPQ punya peran penting di situ, jangan sampai terpinggirkan,” pungkasnya. (*)

Pemkab Pati Kembali Terapkan Sekolah Enam Hari, Dimulai 11 Agustus 2025

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati resmi mengembalikan kebijakan sekolah enam hari dalam sepekan. Kebijakan ini mulai berlaku pada 11 Agustus 2025, menggantikan sistem lima hari sekolah yang sebelumnya diterapkan.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Pati Nomor 400.3.1/303/M tertanggal 8 Agustus 2025. Surat itu ditandatangani langsung oleh Bupati Pati, Sudewo, dan berisi tentang Penyesuaian Hari Sekolah dan Penguatan Karakter Anak Melalui Kegiatan Keagamaan.

Dalam surat tersebut menjelaskan, bahwa berdasar hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan lima hari sekolah di Kabupaten Pati, diketahui implementasi kebijakan tersebut belum optimal dalam mendukung pembentukan karakter peserta didik secara optimal. Oleh karena itu, dengan memperhatikan kondisi sosial budaya lokal serta kebutuhan penguatan pendidikan karakter secara berkesinambungan dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Penyesuaian hari sekolah menjadi enam hari dalam seminggu, yang diberlakukan mulai tanggal 11 Agustus 2025.

2. Penguatan Karakter Anak melalui kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan di luar jam sekolah. Satuan Pendidikan berkolaborasi dengan Lembaga Pendidikan Keagamaan di wilayah masing-masing misalnya TPQ, Madrasah Diniyah, Pesantren, Sekolah Minggu dan Lembaga Pendidikan Keagamaan lainnya. (*)