Lingkar.co – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menegaskan untuk mempercepat mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul di era digital harus dengan memperkuat kolaborasi multipihak
Wamendikdasmen menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber dalam Roundtable Discussion bertema ‘Peningkatan SDM Unggul Melalui Kolaborasi Multipihak di Era Digital’ yang diselenggarakan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) RI di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Pada kesempatan itu, Fajar memaparkan jika sampai saat ini, lebih dari 257 ribu sekolah telah menerima perangkat Interactive Flat Panel (IFP) sebagai bagian dari program digitalisasi pembelajaran nasional. Kemudian tahun depan, pemerintah juga menargetkan distribusi mencapai satu juta unit ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
Menurut Wamen, kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden untuk mempercepat transformasi pembelajaran secara digital. “Presiden ingin transformasi pembelajaran digital. Pembagian perangkat ini adalah bagian dari revolusi pembelajaran, bukan sekadar kegiatan distribusi,” urainya.
Wamen juga menyampaikan jika Interactive Flat Panel (IFP) dibekali dengan aplikasi Rumah Pendidikan, platform terintegrasi yang menyatukan ratusan aplikasi pendidikan dalam satu ekosistem.
“Sebelum Rumah Pendidikan diluncurkan, ada lebih dari 900 aplikasi pendidikan yang membebani guru. Kini, kita mengintegrasikannya dalam satu pintu yakni Ruang Guru, Ruang Murid, Ruang Sekolah, Ruang Pemerintah, Ruang Orang Tua, hingga Ruang Mitra. Inilah fondasi kolaborasi pendidikan masa depan,” jelasnya.
Untuk melengkapi ekosistem digital, pemerintah juga sedang memperluas pelatihan guru dan mulai menerapkan pembelajaran koding serta kecerdasan buatan (AI) di jenjang SD, SMP, dan SMA. Fajar menyebut bahwa koding dan AI akan menjadi mata pelajaran wajib dalam waktu dekat.
“Negara-negara seperti Tiongkok dan Singapura sudah mewajibkan koding dan AI di pendidikan dasarnya. Kita harus memastikan anak-anak Indonesia memiliki akses yang sama terhadap kompetensi masa depan,” ujarnya.
Menutup pemaparannya, Fajar menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan melalui kerja sama lintas sektor.
“Transformasi digital bukan hanya urusan pemerintah. Dunia usaha, komunitas, orang tua, sekolah, dan pemerintah daerah harus terlibat. Hanya dengan bekerja bersama kita bisa memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan pembelajaran terbaik,” pungkasnya.
Prioritas Nasional
Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI, TB. Ace Hasan Syadzily, dalam sambutannya menyampaikan bahwa peningkatan kualitas SDM adalah isu strategis yang akan menentukan keberhasilan Indonesia memasuki era bonus demografi dan menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menegaskan bahwa arah kebijakan Presiden menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas nasional dan harus dijalankan secara sistematis oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Ini momentum strategis. Dari berbagai kajian yang dilakukan, kita melihat bahwa kualitas SDM kita masih perlu ditingkatkan untuk dapat bersaing dengan negara seperti China, Singapura, dan Vietnam. Jika kualitas SDM tidak kita siapkan hari ini, jangan berharap Indonesia Emas bisa terwujud,” ujarnya.
Ace Hasan juga menyoroti pentingnya penguatan ekosistem pendidikan, bukan hanya sekolahnya. Ia menyontohkan bahwa berbagai persoalan seperti kasus-kasus di sekolah menengah harus dipandang dari sudut pandang ekosistem yang lengkap mulai dari aspek ideologi, penggunaan digital, lingkungan sekolah, hingga peran keluarga.
“Digital jangan sampai menjadi instrumen yang justru merusak dunia pendidikan, tetapi harus menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM,” tegasnya.
Lebih jauh, Ace Hasan menekankan pentingnya penataan jalur akademik dan vokasi sejak dini, sebagaimana telah dilakukan di beberapa negara seperti Jerman. Ia menyampaikan bahwa Lemhannas RI siap merumuskan rekomendasi strategis bagi Presiden terkait penguatan kualitas SDM berbasis kajian komprehensif, termasuk hasil penelaahan terhadap sistem pendidikan negara-negara lain.
“Pendidikan bukan hanya tugas Kemendikdasmen, tetapi seluruh ekosistem yang melibatkan multipihak. Diskusi hari ini harus melahirkan protokol pemikiran yang kuat untuk pembangunan SDM unggul 2045,” jelasnya.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menambahkan perlunya perubahan struktural untuk mengatasi fragmentasi tata kelola pendidikan, memperjelas alokasi anggaran, dan menata ulang regulasi agar kebijakan pendidikan berjalan efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
“Ada kendalanya yang luar biasa seperti tata kelola kita terfragmentasi sehingga anggaran dan program seringkali tidak sampai ke yang membutuhkan. Kita perlu naskah akademik yang kuat, manpower planning, dan kodifikasi regulasi agar tidak lagi terjadi tumpang-tindih kewenangan antar kementerian dan pemda,” ujar Hetifah.
Ia juga menekankan pentingnya menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, memperhatikan kesejahteraan guru, serta memasukkan pemahaman penggunaan teknologi dan AI dalam kurikulum sejak dini untuk mengurangi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan. (*)
