Arsip Tag: Tambang

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Tak Hanya di Lereng Gunung Slamet, Pemprov akan Evaluasi Semua Aktivitas Tambang di Jateng

Lingkar.co – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menjaga lingkungan dan hutan. Menurutnya, Pemprov Jateng akan mengkaji lagi tambang-tambang di Jawa Tengah, apakah sesuai dengan tata ruang atau tidak.

“Di Gunung Slamet, di Banyumas, di Muria, oleh teman-teman dinas LH, kita kaji lagi tambang-tambang, apakah sesuai dengan tata ruang atau tidak, dan membahayakan atau tidak,” kata Gus Yasin, sapaan akrabnya, di acara UI Greenmetric 2025, Announcement and Awarding, di Muladi Dome Undip Semarang, Selasa (16/12/2025).

Acara tersebut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Rektor Undip Prof Suharnomo, serta perwakilan perguruan tinggi se – Indonesia.

Lebih lanjut, Gus Yasin mengatakan, sebagaimana disampaikan Menteri LH dalam acara tersebut, bencana yang terjadi di Sumatera, tidak lepas dari intensitas hujan. Oleh karenanya, dia mengajak supaya perlindungan hutan harus dikembalikan.

“Hutan harus kita proteksi. Aktivitas penambangan kita awasi, karena di Jawa Tengah juga masih banyak hutan-hutan yang sekarang berubah dan pindah fungsi alih fungsi,” ujarnya.

Gus Yasin yang hadir mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan, berbagai langkah strategis upaya ramah lingkungan juga sudah dilakukan, melalui sinergi dengan perguruan tinggi.

“Kami sudah melakukan MOU dengan kampus-kampus yang ada di Jawa Tengah. Artinya kita mendorong yang disampaikan oleh Pak Rektor Undip untuk ramah lingkungan. Dan di Undip ini sudah dilaksanakan. Kami sudah beberapa kali mengadopsi untuk kita bawa ke masyarakat,” kata Gus Yasin.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengemukakan, Kementrian Lingkungan Hidup mendukung langkah tegas yang dilakukan oleh Pemprov Jateng terkait aktivitas penambangan di Gunung Slamet.

“Saya mendukung apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Kami tidak segan-segan mengambil langkah tegas terhadap kondisi di Gunung Slamet. Bilamana di dalam evaluasinya ternyata seluruh kajian tata lingkungannya tidak mampu lagi menanggung beban lingkungan maka ya harus dipikirkan untuk dicabut,” ujarnya. (*)

Berita, Nasional, Wisata

Menteri Pariwisata Soroti Ekspansi Tambang Nikel di Raja Ampat

Lingkar.co – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyoroti kegiatan industri ekstraktif khususnya terkait ekspansi tambang nikel di wilayah Raja Ampat, yang lokasinya relatif berdekatan dengan Kawasan Wisata UNESCO Global Geopark (UGGp) Raja Ampat.

Menurut dia, kegiatan tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan pemerhati lingkungan. Raja Ampat sendiri adalah salah satu destinasi pariwisata prioritas Indonesia yang memegang sejumlah predit atau status selain UGGp termasuk Kawasan Konservasi Perairan Nasional dan Pusat Terumbu Karang Dunia.

“Setiap kegiatan pembangunan di kawasan ini harus berpijak pada prinsip kehatihatian, menghormati ekosistem, serta keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti dalam siaran persnya, Kamis (5/6/2025).

Hal itu dikatakan Menteri Pariwisata Widiyanti dalam pertemuan dengan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta pada Rabu (4/6/2025).

Menteri Widiyanti mengatakan, Kementerian Pariwisata berkomitmen menjadikan Raja Ampat sebagai simbol pariwisata berkualitas yang berbasis konservasi, edukasi, masyarakat, kualitas, dan keberlanjutan.

Untuk itu, Menteri Widiyanti mendukung adanya evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin pertambangan di wilayah sensitif, terutama yang bersinggungan dengan destinasi wisata konservasi.

Kementerian Pariwisata juga mendukung pendekatan whole of government dalam penyelarasan kebijakan antara sektor pariwisata, lingkungan hidup, energi, dan mineral. Oleh sebab itu dirinya mendorong agar setiap aktivitas industri ekstraktif di Indonesia senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan sehingga bisa berjalan selaras dengan pembangunan pariwisata, ekologi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Selain itu, diperlukan adanya forum dialog bersama kementerian terkait agar keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan arah pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Menteri Widiyanti mengatakan, Kementerian Pariwisata siap menyuplai data dan masukan berbasis perencanaan pariwisata dan pengalaman empiris, termasuk peran masyarakat lokal sebagai pelindung kawasan.

“Kami percaya bahwa kekuatan masa depan Raja Ampat ada pada kelestarian laut, budaya, dan masyarakatnya, maka inilah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti.

Hal serupa disampaikan oleh Gubernur Papua Barat, yang menekankan pentingnya komitmen dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian Raja Ampat.

“Kami di daerah memiliki kewenangan yang terbatas. Melalui komunikasi, kami berharap destinasi Raja Ampat dapat menjadi atensi pemerintah pusat. Bersama-sama kita memastikan Raja Ampat dapat menjadi kekayaan bukan hanya Indonesia, tapi juga dunia,” ujar Gubernur Elisa Kambu.

Raja Ampat merupakan kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Oleh karena itu, investasi terbaik di Raja Ampat adalah investasi pada konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Jika dikelola dengan bijak, Raja Ampat dapat menjadi model destinasi di dunia yang menyeimbangkan ekonomi dan ekologi dengan selaras. (*)

Berita, Ekonomi

Rugikan Warga, Tambang di Pati Hanya Sumbang PAD Rp 300 Juta

Lingkar.co – Menjamurnya tambang ilegal di Kabupaten Pati dinilai sangat merugikan warga, khususnya para petani. Hal ini disampaikan oleh Ketua Serikat Petani Pati, Kamelan.

Kamelan menilai aktivitas tambang liar yang menjamur di Pegunungan Kendeng memicu percepatan pendangkalan Sungai Juwana dan membuat kawasan hutan gundul. Sehingga, hal ini membuat para warga dan petani dihantui banjir ketika musim hujan.

”Penambangan liar membuat hutan gundul, sehingga tidak ada resapan air dan bila hujan rawan banjir dan mengakibatkan sedimentasi yang sangat parah di Sungai Juwana. Pendangkalan ini mengakibatkan bila curah hujan tinggi banjir akan menggenangi lahan,” jelasnya, kemarin.

Ia menyebutkan per tahun ada ribuan hektare lahan pertanian dilanda kebanjiran. Sehingga, membuat petani mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati, Sukardi mengungkapkan selama ini tambang hanya menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pati sekira Rp 300 juta.

Tak banyaknya Retribusi Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) itu, katanya, karena jumlah tambang yang berizin di Kabupaten Pati tidak banyak. Misal ada tambahan pun, menurutnya, setiap tahun hanya sedikit, bahkan terkadang jumlahnya berkurang karena tidak diperpanjang izinnya.

“Yang berizin kan tidak banyak. Paling kisaran angka (saya tidak hafal betul, Red) karena naik turun, karena ada yang berizin tapi sudah habis izinnya, itu kisaran Rp 300 juta,” ujarnya.

Ia menyebutkan saat ini jumlah tambang yang memberikan sumbangan PAD hanya sekira 12 titik. Belasan tambang itu tersebar di Kabupaten Pati, salah satunya berada di Kecamatan Sukolilo. 

“Kemarin itu di kisaran yang berizin sekitar 12, tapi sekarang belum saya cek lagi, karena ada yang izin baru ada yang sudah berhenti,” jelasnya.

Lebih lanjut, pihaknya pun meminta tambang yang belum memiliki izin mematuhi aturan dengan mengurus izin ke antor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah.

“Harusnya berizin, karena kalau tidak berizin tidak ada pemasukan, di samping juga merusak lingkungan,” ujarnya. 

“Karena sekali lagi hasil tambang kadang merusak jalan yang dilalui sehingga perlu perawatan dan lain-lain, sehingga ada dana untuk itu,” tegasnya. (*)

Penulis: Miftah