Arsip Tag: WTP

Pemerintahan

Semarang Raih WTP, Agustina Apresiasi Kinerja Jajaran Pemkot

Lingkar.co – Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang untuk ke sembilan kalinya secara berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024. Opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ini diterima langsung oleh Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Kamis (5/6/2025).

“Opini WTP ini adalah bukti kerja luar biasa dari seluruh komponen pemerintah. Saya sangat mengapresiasi kinerja dan hasil kerja seluruh unsur pemerintahan. Ini akan membawa semangat lebih untuk melayani agar Semarang semakin hebat,” ujar Agustina.

Dirinya menyambut baik capaian ini sebagai dasar untuk kinerja yang lebih baik lagi di masa mendatang, dan menyampaikan apresiasi atas kerja kolektif seluruh unsur pemerintahan.

Agustina juga menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja dan tata kelola keuangan daerah demi pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan berintegritas. Termasuk dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk tata kelola keuangan seluruh jajaran OPD Pemkot Semarang.

Sementara, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah menyampaikan sejumlah catatan yang tetap perlu menjadi perhatian, seperti pengelolaan database wajib pajak, pertanggungjawaban belanja, pelaksanaan e-purchasing, belanja pegawai, belanja BBM, serta penatausahaan aset. Ahmad Luthfi menekankan bahwa hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari sejak LHP diterima.

Menyambut baik capaian ini, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, menegaskan pentingnya menjaga sinergitas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

“Sinergitas antara Pemerintah dengan komponen masyarakat, khususnya legislatif penting untuk dijaga sehingga tata kelola pemerintahan menjadi semakin baik,” tegas Kadarlusman. (Adv)

Berita, Highlight, Pemerintahan

Pemkot Semarang Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut

Lingkar.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) tahun 2023 dari Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Jawa Tengah.

Ini merupakan raihan Opini WTP ke-8 berturut-turut Pemerintah Kota Semarang atas pelaporan anggaran yang dilaksanakan. Hasil tersebut diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Tengah, Hari Wiwoho kepada Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Jalan Perintis Kemerdekaan Semarang, Senin (20/5/2024).

“Alhamdulillah kami menerima LHP LKPD tahun 2023 dari BPK. Ini merupakan delapan kalinya Pemerintah Kota Semarang mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP),” ujar perempuan yang akrab disapa Mbak Ita tersebut.

Dirinya bersama jajaran Pemkot Semarang memastikan akan terus berproses menjalankan percepatan pembangunan dengan tetap taat pada peraturan yang ada. Dikatakan, memang banyak dinamika untuk proses pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Kota Semarang.

“Ini merupakan upaya kami agar bisa selalu bekerja sesuai dengan peraturan atau regulasi yang ada. Ini semua milik rakyat yang harus kembali dan diaudit untuk rakyat,” tegasnya.

Wali Kota mengaku bangga dengan raihan Opini WTP ke-8 kali berturut-turut Pemkot Semarang. Dimulai sejak tahun 2016, setahun setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang dilantik. Hingga saat ini, di bawah kepemimpinan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu masih terus mempertahankan Opini WTP dari BPK RI.

“Berbagai hal terus kami lengkapi. Ini tentu adalah kerja keras teman semua dan support yang tak terkira tim BPK, sehingga menjadi cambuk sekaligus pembelajaran ke depan untuk lebih baik,” paparnya.

Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Tengah, Hari Wiwoho mengatakan, tugas BPK yang sudah tertuang dalam pasal 23E ayat 1 UUD 45, menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah daerah dibentuklah Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

“Hari ini menjadi bagian dari tugas kami menjalankan pemeriksaan keuangan dan kinerja,” ujar Hari dalam sambutannya.

Untuk pemeriksaan keuangan, lanjut dia, secara mandatori rutin dilakukan setiap tahun dengan urutan yang sudah jelas hingga didapatkan laporan hasil pemeriksaan.

“Pada laporan pemeriksaan keuangan ini, berarti kami memberikan opini atas kewajaran penyelesaian laporan keuangan. Nah opini ini ditetapkan atau diberikan secara objektif sesuai dengan standart pemeriksaan keuangan negara,” paparnya.

Kriteria terkait opini WTP, kata Hari, yang pertama yakni penyajian laporan sesuai dengan standart akreditasi pemerintah. Kedua, kaitannya dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, apakah sudat terealisasi patuh atau belum.

Yang ketiga, lanjutnya, berkaitan dengan kecukupan atas catatan laporan keuangan. “Selengkap apa, se-informatif apa laporannya terkait dengan keandalan sistem keuangan,” imbuh dia.

Dengan proses pemeriksaaan sesuai ketentuan tersebut, jelas Hari, Pemerintah Kota Semarang menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) tahun 2023. (ADV)

Berita, Pemerintahan

Pemkab Blora Targetkan Raih Kembali Opini WTP dari BPK

Lingkar.co – Bupati Blora Arief Rohman berharap Blora bisa mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Harapan kami agar hasil pemeriksaan terinci atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Tahun Anggaran 2023, kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ungkap Bupati seusai menyerahkan LKPD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 unaudited ke BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Jumat (15/3/2024).

Bupati Arief mengungkapkan, untuk mempertahankan capaian WTP tersebut, pihaknya telah melakukan beberapa hal khususnya dalam perbaikan tata kelola keuangan.

“Beberapa hal yang telah kami lakukan untuk mempertahankan WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2023, diantaranya terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan untuk menjadi lebih baik,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, juga terus berupaya memperbaiki kelemahan serta kekurangan yang menjadi temuan pemeriksaan. Termasuk berusaha semaksimal mungkin menindaklanjuti Laporan Hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta penguatan komitmen dan integritas.

Dukung Pemeriksaan

Dengan telah diserahkannya LKPD unaudited kepada BPK tersebut, kemudian akan dilakukan serangkaian audit/pemeriksaan secara terperinci. Pemkab Blora pum siap untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan tersebut.

“Kami siap untuk dilakukan audit terinci atas LKPD yang telah kami serahkan, sebagai lanjutan proses audit interim I pada akhir tahun anggaran 2023 dan audit interim II pada awal tahun 2024,” kata Bupati Arief.

Dikatakan, pihaknya menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan LKPD. Untuk itu, Pemkab Blora selalu berupaya mendukung penuh semua proses pemeriksaan melalui arahan kepada seluruh perangkat daerah agar kooperatif. Baik dan proaktif serta menyiapkan data-data yang diperlukan selama pemeriksaan audit terinci.

Koreksi dan masukan dari Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, lanjut Bupati, sangat diharapkan sehingga Pemkab dapat mengetahui dan melakukan evaluasi atas kelemahan dalam laporan keuangan telah disusun. Untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka penyempurnaan LKPD.

Sementara itu, Kepala Sub Auditorat Wilayah III BPK Perwakilan Jawa Tengah, Puspitaningtyas mengapresiasi atas kepatuhan Pemda dalam menyampaikan LKPD secara tepat waktu.

“Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemkab Blora, Pemkab Purworejo dan Pemkab Temanggung atas kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang mewajibkan daerah menyampaikan LKPD unaudited sebelum 31 Maret,” papar Puspitaningtyas.

Dikemukakan, dengan diterimanya dokumen LKPD tersebut maka BPK akan segera menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan terperinci.

Hadir dalam acara penyerahan LKPD tersebut Sekda Kabupaten Blora, Asisten Administrasi Umum, Kepala BPPKAD Blora. (adv)

Berita, Pemerintahan

Targetkan WTP, Pemkab Blora Apelkan OPD dan Camat

BLORA, Lingkar.co – Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP.,M.Si beserta Wakil Bupati, Tri Yuli Setyowati, ST, MM, dan Sekda, Komang Gede Irawadi, SE, Msi mengapelkan seluruh Kepala OPD dan Camat di halaman Kantor Bupati, Rabu (4/1/2023).

Arief Rohman memberikan pengarahan kepada seluruh kepala OPD dan camat, salah satunya untuk mengurai permasalahan serapan anggaran tahun 2022 di beberapa OPD yang masih rendah.

Bupati pun memaparkan data BPPKAD Blora pada tahun 2022. Dari anggaran belanja Rp.2,575 Triliun lebih, terserap sebesar Rp.2,380 Triliun lebih atau sekitar 92,41%. Sehingga ada sekitar Rp.195 miliar yang belum terserap.

Bupati mengapresiasi dan memberi penghargaan OPD yang berhasil mencapai penyerapan anggaran tertinggi. Demikian pula sebaliknya, Bupati memberikan catatan dan perhatian kepada OPD yang capaian penyerapan anggaran masih rendah.

Adapun tiga dinas atau badan yang meraih penyerapan anggaran tertinggi dan mendapat penghargaan, antara lain Dinas Sosial P3A, Dinporabudpar dan Dindukcapil. Sedangkan untuk kecamatan yang berhasil meraih pengerapan tertinggi pertama yaitu Kecamatan Cepu, kedua Kecamatan Banjarejo, dan ketiga Kecamatan Blora.

“Saya ucapkan selamat OPD/Badan yang serapan anggarannya tinggi. Semoga prestasi tersebut menjadi cambuk untuk perangkat daerah dan kecamatan lain,” kata Gus Arief, sapaan akrab Arief Rohman.

“Sementara itu, kami perlu memberikan perhatian dan catatan kepada beberapa dinas yang penyerapannya di tahun anggaran 2022 masih agak rendah. Kita perlu mencari problem permasalahannya apa? Apakah dari faktor perencanaan atau hal-hal lain,” ujarnya.

Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP.,M.Si beserta Wakil Bupati, Tri Yuli Setyowati, ST, MM, dan Sekda, Komang Gede Irawadi, SE, Msi mengapelkan seluruh Kepala OPD dan Camat di halaman Kantor Bupati
Bupati Blora, Arief Rohman beserta jajaran berfoto bersama seusai apel (dokumentasi)

Pembelajaran Target WTP

Gus Arief juga mengingatkan, pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 lalu bisa menjadi bahan pembelajaran, agar penyerapan anggaran di tahun 2023 bisa lebih maksimal.

“Ini perlu menjadi sebuah catatan. Jadi mungkin ada permasalahan di perencanaan atau yang lainnya. Saya menginginkan penyerapan anggaran belanja di 2023 bisa lebih maksimal.’’ pintanya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, jumlah anggaran Pemkab Blora pada tahun 2022 termasuk terbesar selama ini. Bahkan lebih besar daripada anggaran tahun 2023. Namun demikian, pihaknya mengharap penyerapannya lebih baik dan terencana.

Meski menekankan penyerapan anggaran yang maksimal. Namun Gus Arief juga mewanti-wanti agar seluruh perangkat daerah tetap mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan, efektivitas serta efisiensi anggaran.

Sebab, menurutnya, serapan tinggi beserta kepatuhan peraturan, efektifitas dan efisiensi merupakan prestasi pengelolaan keuangan tertinggi. Tentunya hal tersebut tidak bisa lepas dari perencanaan yang matang.

“Saya berharap pola pikir dan manajemen yang holistik, terintegrasi dari hulu hingga hilir, dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Semua itu harus dilaksanakan dengan baik,” tandasnya.

Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Blora, Bupati mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada kepala perangkat daerah, camat, dan seluruh jajaran yang telah bersama, Sesarengan Mbangun Blora di tahun 2022 dan seterusnya.

“Karena kita punya target untuk WTP. Ini menjadi salah satu tugas kita. Semoga di 2023, insyaallah akan lebih baik lagi. Saya dan bu Wakil tidak bisa sendiri. Tentunya kerja sama tim yang sudah kita lakukan mohon untuk bisa kita teruskan dan tingkatkan di 2023 ini,” pesannya. (Adv)

Editor: Ahmad Rifqi Hidayat

Politik

BPK Nilai Pengelolaan Keuangan DPP PPP Telah Memadai dan Sesuai Aturan

JAKARTA, Lingkar.co – Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) mendapatkan penilaian telah memadai dan dilaksanakan sesuai ketentuan atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penilaian tersebut atas laporan keuangan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik (Banparpol) tahun anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penyerahan hasil laporan ini oleh Tim Kebendaharaan partai yang diwakili Wakil Bendahara Umum Lukman Yani kepada Sekjen PPP Arwani Thomafi, Senin (23/5/2022).

“Alhamulillah kita mendapatkan penilaian dari BPK yakni telah memadai dan sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini membuktikan kinerja seluruh pengurus partai khususnya dalam pengelolaan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan,” jelas Sekjen PPP, Arwani Thomafi.

Baca Juga:

Sekjen DPP PPP: Nilai Keagamaan dan Kebangsaan Selaras Dalam Mewujudkan Bernegara Melalui Instrumen Demokrasi Konstitusional

Pria yang akrab disapa Gus Sekjen ini penilaian telah memadai dari BPK ini bisa menjadi pemicu semangat bagi para pengurus di tingkat wilayah hingga daerah. Agar bisa menjalankan penggunaan dana Banparpol dan dana lainnya secara efektif, tepat dan transparan.

“Kita harap seluruh struktural PPP dari pusat hingga daerah bisa mengatur keuangannya dengan baik. Penggunaan yang efektif dan tepat sasaran serta melakukan pelaporan yang transparan,” jelasnya.

Gus Sekjen menambahkan saat ini PPP terus melakukan pembenahan berkenaan dengan pelaporan keuangan baik di pusat hingga daerah.

“Kita terus memberikan pemahaman kepada seluruh pengurus partai dan kader berkenaan dengan efektivitas penggunaan dana. Hingga pelaporan keuangan yang tepat, terutama penggunaan anggaran secara efektif,” jelasnya.

Hasil Pemeriksaan BPK: Laporan Keuangan PPP Sesuai

Sementara itu, Wakil Bendahara Umum PPP Lukman Yani mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, PPP telah melakukan pelaporan keuangan banparpol sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kita telah menunjukan bahwa rekening yang digunakan sesuai dengan yang diajukan ke Kemendagri. Kemudian jumlah banparpol yang diterima sesuai dengan yang disalurkan,” jelasnya.

Selanjutnya, kata ia, seluruh laporan keuangan kegiatan partai telah didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

“Kemudian yang juga penting adalah penggunaan Banparpol ini telah kita prioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota Parpol. Seperti Sekolah Politik PPP, pendidikan politik perempuan, dan kegiatan lainnya.” jelasnya.

Baca Juga:

Ribuan Aset Milik Kabupaten Pati tak Bersertipikat

Lukman Yani mengatakan, penilaian dari BPK ini menunjukan bahwa pengelolaan anggaran Banparpol telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Serta bebas dari salah penyajian material.

“Ini membuktikan bahwa PPP telah melakukan pembenahan pada aspek manajemen keuangan. Serta kita terus berkomitmen agar partai ini tetap menjalankan mekanisme partai yang amanah, bersih, transparan dan akuntabel,” tandasnya.

Penulis: Muhammad Idris

Editor: Muhammad Nurseha