Lingkar.co - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menanggapi sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) yang belakangan dinilai berada di posisi abu-abu di tengah berbagai aksi demonstrasi dan kritik terhadap pemerintah.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengatakan pihaknya menghormati sikap politik PDIP yang oleh sejumlah petingginya disebut sebagai partai penyeimbang.
*"Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang,"* kata Sarmuji saat dihubungi, Jumat (19/6/2026).
Meski demikian, Sarmuji mengaku belum memahami secara jelas makna posisi tersebut. Menurutnya, publik dapat menilai sendiri bagaimana peran yang dijalankan PDIP saat ini.
*"Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai,"* ujarnya.
Ia menambahkan, istilah "penyeimbang" sebenarnya sudah cukup menggambarkan posisi politik yang sedang diambil PDIP. Karena itu, ia memilih tidak mengomentari lebih jauh.
*"Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca. Tidak perlu memaksa supaya jelas. Kita hormati saja,"* katanya.
Sebelumnya, kritik serupa juga disampaikan Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid. Ia meminta PDIP menentukan sikap secara tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan dan tidak berada di wilayah yang dianggap ambigu.
Pernyataan tersebut salah satunya merujuk pada kehadiran kader PDIP sekaligus mantan Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto, dalam aksi mahasiswa yang berlangsung di kawasan Bundaran HI, Jakarta, pada Jumat (12/6/2026).
Menurut Jazilul, partai politik perlu menunjukkan sikap yang jelas, baik sebagai pendukung maupun pengkritik pemerintah.
*"Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden,"* ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Perdebatan mengenai posisi politik PDIP mencuat setelah sejumlah tokoh partai tersebut menyebut diri berada pada posisi "penyeimbang". Sikap itu kemudian memunculkan beragam tafsir dari partai-partai lain, terutama terkait peran PDIP dalam mengawasi sekaligus merespons kebijakan pemerintah di luar koalisi pemerintahan.
