Jelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Tambakberas, Jombang, isu politik uang dan dugaan intervensi kekuasaan menjadi sorotan. Dr. Mahsun Mahfudh, M.Ag, alumni Ikatan Mutakhorijin Al Falah Ploso (IMAP) sekaligus Wakil Katib Syuriah PWNU Jawa Tengah, menyerukan agar proses muktamar dijaga dari praktik transaksional.
Mahsun menyampaikan sikap tersebut pada Sabtu (29/8/2026). Ia menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk politik uang dalam proses pemilihan kepemimpinan NU.
“Menolak praktik politik uang dalam Muktamar NU ke-35 di Tambakberas, Jombang,” kata Mahsun dalam pernyataannya.
Ia juga mengutip hadis yang tercantum dalam Sunan Abu Dawud nomor 3109 yang memuat larangan terhadap praktik suap, sebagai landasan moral dalam menyerukan penolakan terhadap politik uang.
Menurut Mahsun, persoalan integritas muktamar tidak hanya berkaitan dengan internal organisasi. Ia menilai adanya penyalahgunaan kekuasaan negara dalam proses muktamar berpotensi mengganggu kebebasan warga negara.
“Segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan negara dalam proses Muktamar NU ke-35 sama dengan memasung kebebasan warga negara, adalah pengkhianatan terhadap Hak Asasi Manusia dan UUD 1945,” tegasnya.
Negara Diminta Tak Intervensi Muktamar NU
Mahsun menilai negara memiliki kewajiban untuk memastikan kebebasan warga dalam menjalankan hak konstitusional, termasuk kebebasan beragama, berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat.
“Negara wajib hadir untuk melindungi kebebasan beragama, berserikat dan berkumpul untuk menyatakan pendapat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan agar proses Muktamar NU ke-35 berjalan secara independen dan tidak dipengaruhi kepentingan di luar mekanisme organisasi.
Mahsun menilai muktamar harus menjadi ruang bagi peserta untuk menentukan arah kepemimpinan NU secara bebas tanpa tekanan maupun transaksi politik.
Soroti Legitimasi Pemimpin Jika Terpilih karena Politik Uang
Sorotan paling tajam disampaikan Mahsun terkait legitimasi pemimpin yang terpilih apabila proses pemilihannya didasarkan pada politik uang.
Ia menyebut persoalan tersebut menjadi semakin serius apabila praktik politik uang dilakukan dengan memanfaatkan kekuasaan negara.
“Jika Muktamar NU menghasilkan pemimpin yang dipilih atas dasar politik uang, apalagi dengan meminjam kekuasaan negara, maka tidak ada kewajiban warga NU (nahdliyyin) untuk patuh pada perintah pemimpin tersebut patut untuk dikaji ulang,” katanya.
Pernyataan itu menempatkan persoalan politik uang bukan sekadar sebagai pelanggaran etika dalam proses pemilihan, tetapi juga menyentuh persoalan legitimasi kepemimpinan yang dihasilkan dari muktamar.
Meski demikian, Mahsun tidak menyebut secara spesifik pihak tertentu yang dituding melakukan politik uang maupun penyalahgunaan kekuasaan negara. Pernyataannya lebih berupa seruan agar proses Muktamar NU ke-35 terbebas dari praktik tersebut.
Muktamar NU Dinilai Bukan Sekadar Perebutan Kepemimpinan
Mahsun juga mengingatkan bahwa muktamar seharusnya tidak dipandang sebatas arena pergantian atau perebutan posisi kepemimpinan organisasi.
Menurutnya, Muktamar NU memiliki fungsi yang lebih besar dalam memperkuat posisi masyarakat sipil atau civil society.
“Muktamar sesungguhnya bagian dari upaya penguatan civil society untuk menjalankan amanat sebagai khalifah Allah di bumi,” ujarnya.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen NU mengawal muktamar agar tetap menjadi forum organisasi yang bermartabat, demokratis dan bebas dari politik uang.
Seruan tersebut disampaikan Mahsun di Jombang pada 29 Agustus 2026, menjelang pelaksanaan Muktamar NU ke-35 di Tambakberas.
Ia berharap proses pemilihan kepemimpinan NU dapat berjalan secara jujur dan terbuka sehingga pemimpin yang lahir dari muktamar memiliki legitimasi kuat di mata warga NU.
