Lingkar.co - Isu reshuffle kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik setelah adanya desakan dari berbagai kalangan untuk merombak beberapa posisi menteri. Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden dan hingga kini belum ada pengumuman resmi terkait hal tersebut.
“Reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi, tapi kapan dan siapa yang akan terkena reshuffle itu betul-betul hak prerogatif Presiden,” ujar Hasan di Kantor PCO Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Ia juga menambahkan bahwa semua spekulasi yang beredar di luar hanya merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan belum bisa dipastikan kebenarannya selama belum ada pengumuman resmi dari Presiden.
Hasan menegaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki penilaian yang menyeluruh dan objektif terhadap kinerja para menteri, termasuk kelebihan dan kekurangan mereka. Presiden juga mengingatkan agar seluruh pejabat menjalankan tugas dengan bersih, tidak korupsi, dan jika tidak mampu menjalankan mandatnya, lebih baik mundur sebelum diberhentikan.
“Ini peringatan umum, tidak ditujukan kepada orang atau nama tertentu,” jelas Hasan.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang baru-baru ini bertemu Presiden Prabowo selama lebih dari dua jam, enggan memberikan komentar soal isu penggantian dirinya. Budi menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kepada Presiden.
“Itu hak beliau. Silakan tanya kepada beliau,” katanya singkat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Ia juga menepis kabar bahwa pertemuannya membahas teguran terkait pernyataan kontroversialnya di publik, malah mengaku mendapat senyuman dari Presiden.
Desakan reshuffle juga datang dari kalangan aktivis dan Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Indonesia (FKUI) yang menilai beberapa kebijakan Menteri Kesehatan sudah melampaui batas, terutama terkait pelayanan kesehatan dan pendidikan kedokteran.
Ketua Iluni FKUI, Wawan Mulyawan, secara tegas mendesak Presiden Prabowo untuk mengganti Menteri Kesehatan agar kabinet bisa lebih responsif dan efektif.
Isu reshuffle kabinet bukan hal baru dalam pemerintahan Prabowo. Pada awal tahun 2025, Presiden telah melakukan perombakan kabinet dengan mengganti beberapa pejabat dan mengangkat sejumlah kepala badan baru setelah evaluasi kinerja kabinet selama lebih dari 100 hari kerja. Namun, keputusan resmi terkait reshuffle selanjutnya masih menunggu waktu dan kebijakan Presiden Prabowo sendiri. (*)
