Lingkar.co - Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, berharap persoalan hukum yang sedang terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN) pusat tak mempengaruhi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.
“Kami memperoleh berbagai informasi terkait perkembangan yang terjadi di BGN. Namun, kami berharap dinamika yang terjadi tidak memengaruhi kinerja jajaran BGN di daerah. DPD RI akan terus memantau dan mengawasi pelaksanaan program ini karena menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
BACA JUGA: MBG
Ia menyampaikan hal itu saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor BGN wilayah Sulawesi Selatan di Makassar pada Senin (8/6/2026) kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mendengarkan secara langsung berbagai perkembangan serta kendala yang dihadapi jajaran pelaksana Program MBG di daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Tamsil Linrung disambut oleh Kepala Kantor Wilayah KPPG Sulawesi Selatan, Handayani Syaukani. Turut hadir Kepala Regional BGN Sulawesi Selatan, Muhammad Abdi S. Gilman, serta Koordinator Wilayah Makassar, Abdillah Sattari.
Ia melanjutkan, berbagai persoalan yang terjadi di tingkat pusat diharapkan tidak mengganggu pelaksanaan program di daerah. Salah satu isu yang banyak disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah keterlambatan operasional sejumlah dapur MBG yang disebabkan oleh lambatnya proses perizinan dan administrasi.
“Kami menerima informasi bahwa masih terdapat beberapa dapur MBG di daerah yang mengalami keterlambatan operasional. Bahkan, Presiden juga telah menyoroti lambatnya proses perizinan dapur. Karena itu, berbagai hambatan yang ada perlu segera dicarikan solusi agar program ini dapat berjalan sesuai target,” kata Tamsil.
BACA JUGA: Kesehatan
Lebih lanjut, Tamsil Linrung menyampaikan optimismenya terhadap kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional. Menurutnya, kehadiran Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, diharapkan menjadi energi baru dalam memperkuat kinerja lembaga tersebut.
“Kami optimistis di bawah kepemimpinan Ibu Nanik S. Deyang, berbagai kendala yang selama ini dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. DPD RI siap mendukung upaya percepatan penyelesaian berbagai hambatan yang selama ini menghambat pelaksanaan program, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” tuturnya.
Senator RI tersebut juga meminta seluruh jajaran pimpinan dan staf BGN di daerah untuk tetap fokus menjalankan tugas serta tidak terpengaruh oleh berbagai isu yang berkembang. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat demi keberhasilan program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. (*)