Lingkar.co - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkap adanya lonjakan jumlah titik **Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)** atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran hingga Rp1 triliun setiap bulan.
Menurut Zulhas, peningkatan jumlah titik tersebut diduga berkaitan dengan praktik jual beli titik SPPG. Berdasarkan data terbaru, jumlah titik dapur MBG di luar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mengalami kenaikan signifikan dibandingkan rencana awal.
"Misalnya, terjadi jual beli titik, ya. Yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik, ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik, ya. Laporan Ibu Nanik tadi barusan," kata Zulhas usai rapat koordinasi di Gedung Kemenko Pangan, Kamis (11/6/2026).
Ia menjelaskan, rencana awal pembangunan SPPG di luar wilayah 3T ditetapkan sebanyak 21 ribu titik. Namun berdasarkan pendataan terbaru, jumlahnya meningkat menjadi 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik dari target semula.
Selain itu, temuan serupa juga terjadi di kawasan 3T. Awalnya, pemerintah memproyeksikan kebutuhan sekitar 2.000 titik SPPG. Akan tetapi, hasil pendataan menunjukkan jumlahnya mencapai 8.617 titik.
"Nah, yang nomor dua Saudara-saudara, ini menjadi perhatian kita yang utama karena memang tertinggal, yaitu 3T. 3T itu didata ada 2.000 titik tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik. Dan 6.138 titik itu sudah ada SK-nya dari BGN, 6.138," ujarnya.
Zulhas menilai lonjakan jumlah titik tersebut berimplikasi langsung terhadap kebutuhan anggaran program MBG. Dengan asumsi biaya operasional Rp6 juta per titik per hari, tambahan ribuan titik SPPG berpotensi menambah beban belanja negara dalam jumlah besar.
"Kalau lapak 6.877 penambahan, kalau Rp 6 juta, satu hari maka 1 tahun ada atau 1 bulan? 1 bulan. 1 bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun. Pemborosan. Berarti kalau 1 tahun Rp 12 triliun. Nah, ini yang yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan," ujarnya.
Atas temuan tersebut, Zulhas meminta **Badan Gizi Nasional (BGN)** melakukan evaluasi dan penataan ulang terhadap pendataan maupun penetapan titik SPPG agar pelaksanaan program MBG berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran negara.
