Lingkar.co - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menyebut pemerintah membuka kemungkinan anak-anak dari keluarga berkecukupan tidak lagi menjadi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penajaman sasaran atau refocusing agar program lebih tepat sasaran.
Dudung menjelaskan, efisiensi yang dilakukan pemerintah tidak semata-mata berkaitan dengan pengurangan anggaran. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi.
"Artinya efisiensi itu begini, contoh misalnya sekolah di Jakarta ini ada SMP (Santo) Aloysius. Dia sebetulnya yang menerima manfaat yang pantas hanya 40 persen itu nanti akan dihitung. Maka efisiensi dari penyaluran," kata Dudung dalam konferensi pers di KSP, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).
Ia mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap komposisi penerima manfaat di sejumlah sekolah yang dinilai memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi lebih baik dibanding kelompok masyarakat lainnya.
Menurut Dudung, penyesuaian sasaran penerima manfaat merupakan bagian dari strategi meningkatkan efektivitas program MBG. Karena itu, pemerintah mempertimbangkan penghentian bantuan bagi kelompok yang dinilai tidak lagi memerlukan dukungan tersebut.
"Itu tadi efisiensi jadi tepat sasaran tadi, refocusing maksudnya itu. Artinya kalau misalnya ini tidak perlu, mereka anak-anak orang kaya ya enggak akan dikasih," katanya.
Sebelumnya, wacana penajaman sasaran penerima manfaat MBG juga disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang. Ia menyebut pemerintah sedang menata kembali kelompok penerima manfaat agar program lebih difokuskan kepada masyarakat yang membutuhkan dukungan gizi.
Nanik menilai sekolah-sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi baik menjadi salah satu kelompok yang perlu dievaluasi dalam proses tersebut.
"Rasanya tidak perlu ya, kalau misalnya sekolah-sekolah kaya (mendapat MBG). Kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus. Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi," kata Nanik.
Lebih lanjut, Nanik menjelaskan evaluasi juga akan mencakup jumlah penerima manfaat yang saat ini mencapai sekitar 63 juta orang.
Pemerintah berencana melakukan pendataan ulang untuk memastikan seluruh penerima yang terdaftar memang membutuhkan program tersebut. Jika ditemukan kelompok yang tidak lagi menjadi prioritas, alokasi anggaran dapat dialihkan kepada penerima lain yang lebih membutuhkan.
Menurut Nanik, langkah refocusing dilakukan guna memastikan Program Makan Bergizi Gratis menjangkau kelompok sasaran yang tepat sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.
