Arsip Tag: Bambang Pramusinto

Berita, Pemerintahan

Tiga Kandidat Sekda Semarang 2026 Mengerucut, Sosok Eksternal Jadi Sorotan

Lingkar.co – Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang tahun 2026 kini memasuki fase akhir. Setelah melalui serangkaian tahapan panjang, panitia seleksi menetapkan tiga kandidat terbaik dengan nilai tertinggi.

Ketiga nama tersebut terdiri dari dua pejabat internal Pemerintah Kota Semarang, yakni Budi Prakosa dan Bambang Pramusinto, serta satu kandidat eksternal, Handi Priyanto dari Pemerintah Kota Malang.

Kepala BKPP Kota Semarang, Joko Hartono, memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi telah berjalan sesuai aturan dan dilakukan secara terbuka.

“Seluruh tahapan telah dilaksanakan secara kompetitif, mulai dari seleksi administrasi, assessment kompetensi, uji gagasan, hingga penelusuran rekam jejak. Dari proses tersebut ditetapkan tiga peserta dengan nilai tertinggi,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Kandidat Eksternal Jadi Sorotan

Dari ketiga nama tersebut, Handi Priyanto menjadi satu-satunya kandidat yang berasal dari luar Pemerintah Kota Semarang. Saat ini ia menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang dan dikenal memiliki rekam jejak kuat di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Selama menjabat, Handi mendorong berbagai inovasi dalam sistem perpajakan daerah, termasuk digitalisasi layanan pajak, penguatan pengawasan transaksi, serta peningkatan transparansi guna menekan potensi kebocoran pendapatan.

Di bawah kepemimpinannya, instansi yang ia pimpin berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN-RB. Capaian tersebut menjadi indikator keberhasilan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik.

Selain itu, sejumlah inovasi dalam optimalisasi pajak daerah turut berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui pengembangan layanan berbasis teknologi dan program edukasi sadar pajak kepada masyarakat.

Kehadirannya sebagai figur eksternal dinilai membawa perspektif baru dalam tata kelola pemerintahan. Namun, tantangan adaptasi terhadap lingkungan birokrasi baru tetap menjadi catatan tersendiri.

Dua Kandidat Internal

Sementara itu, dua kandidat dari internal memiliki keunggulan masing-masing. Budi Prakosa dikenal berpengalaman dalam bidang perencanaan pembangunan daerah serta menjaga kesinambungan program strategis pemerintah kota.

Adapun Bambang Pramusinto memiliki rekam jejak dalam menjaga stabilitas sosial serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam bidang politik dan kebangsaan.

Menunggu Keputusan Akhir

Dengan mengerucutnya tiga nama tersebut, keputusan akhir kini berada di tangan Wali Kota Semarang. Publik pun menantikan arah kebijakan yang akan diambil, apakah mempertahankan kesinambungan dari internal atau membuka peluang pembaruan melalui figur eksternal.

Penetapan Sekda definitif ini diharapkan mampu memperkuat kinerja birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan Kota Semarang yang lebih optimal ke depan. ***

Pemerintahan

Masuksi Tahap Akhir, Tiga Nama Lolos Seleksi Sekda Semarang

Lingkar.co – Proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang kini memasuki tahap akhir. Tiga kandidat dengan nilai tertinggi resmi diumumkan kepada publik, termasuk satu peserta yang berasal dari luar daerah.

Pengumuman tersebut dipublikasikan melalui akun Instagram resmi BKPP Kota Semarang serta dituangkan dalam surat Panitia Seleksi (Pansel) bernomor 21/Pansel-JPTSekda/IV/2026.

Seleksi dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan sejumlah tahapan ketat, mulai dari seleksi administrasi, uji kompetensi berbasis assessment, uji gagasan tertulis dan lisan, hingga penelusuran rekam jejak peserta.
Ketua Pansel yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan hasil akhir seleksi tersebut.

“Menetapkan tiga peserta dengan nilai tertinggi yang disusun berdasarkan urutan abjad. Mereka adalah Bambang Pramusinto, Budi Prakosa dan Handi Priyanto,” bunyi pengumuman resmi tersebut.

Dari ketiga nama tersebut, dua di antaranya merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang telah lama berkarier di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Bambang Pramusinto saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), sementara Budi Prakosa menjabat Kepala Bappeda sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kota Semarang.

Adapun kandidat lainnya, Handi Priyanto, berasal dari luar daerah dan saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Pemerintah Kota Malang.

Kepala BKPP Kota Semarang, Joko Hartono, menyampaikan bahwa proses seleksi terbuka ini memberikan kesempatan luas bagi ASN dari berbagai daerah untuk berkompetisi secara sehat.

“Semua mekanisme pendaftaran, termasuk unggah berkas dan pengumuman, dilakukan di situs BKN yang dinamakan ASN Career. Tidak ada tatap muka dengan panitia seleksi,” jelasnya.

Ia menambahkan, seluruh tahapan seleksi dilakukan secara daring melalui platform milik Badan Kepegawaian Negara, guna menjamin transparansi dan akuntabilitas proses rekrutmen.

Seleksi Sekda Kota Semarang sendiri telah dibuka sejak 20 Februari hingga Maret 2026 sebagai bagian dari upaya menjaring kandidat terbaik secara terbuka. Sebelumnya, posisi Sekda diisi oleh pelaksana tugas setelah pejabat definitif, Iswar Aminuddin, memilih pensiun dini dan kemudian menjabat sebagai Wakil Wali Kota Semarang.

Tahapan selanjutnya, tiga nama kandidat tersebut akan dikoordinasikan dengan Gubernur Jawa Tengah serta Badan Kepegawaian Negara sebelum satu nama ditetapkan sebagai Sekda definitif.

Dengan proses seleksi yang terbuka dan berbasis merit ini, diharapkan pejabat Sekda terpilih mampu memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Semarang. ***

Berita, Pelayanan, Sosial

Posko Mudik PMI Kota Semarang 2026, Bersinergi Jaga Layanan Kemanusiaan

Lingkar.co – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Semarang bersinergi dengan Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kota Semarang dalam memberikan pelayanan kemanusiaan bagi pemudik yang beristirahat di posko mudik yang terletak di kantor Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Ketua PMI Kota Semarang, Dr. dr. Awal Prasetyo, M.Kes. Sp. THT-KL menyebut kegiatan tahunan nelayani pemudik merupakan tradisi yang baik untuk menjaga semangat kemanusiaan.

“Maka tradisi yang baik itu dikembangkan melalui sinergitas PMI, Pramuka unsur kecamatan, semua stakeholder yang selalu guyub memberikan bagi para pemudik yang melintas di kota Semarang,” kata Awal seusai upacara pembukaan posko, Jum’at (13/3/2026) sore.

Awal bilang PMI Kota Semarang menyambut hangat adanya pemudik yang mampir beristirahat. Ia berharap para pemudik bisa memanfaatkan pelayanan para relawan agar tetap bisa menjaga diri tetap bugar dan semangat serta selamat sampai tujuan.

Untuk itu, lanjutnya, PMI menyiagakan personel terlatih beserta perlengkapan yang menunjang kinerja relawan.

“Kami mendukung penuh posko sinergi ini baik dari sisi sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain,” tandasnya.

Ketua Kwarcab Pramuka Kota Semarang, Dr. Bambang Pramusinto, SH, S.Ip, MSI menambahkan,

“Hari ini kami membuka kembali posko sinergitas publik. Ini adalah bukti kuatnya modal sosial di kota Semarang. Jadi posko tidak dilakukan oleh Pramuka sendiri, PMI sendiri, tapi supaya lebih baik kita adakan secara gabungan. Insya Allah nanti kita tingkatkan kualitasnya,” ujarnya.

Disupport Pak camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar kecamatan Tugu,” sambungnya.

Lebih lanjut ini menyebut beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh para pemudik. Diantaranya; ruang istirahat yang nyaman, penunjuk jalan, pelayanan kesehatan, servis motor gratis, dan terbaru pemberian bahan bakar minyak (BBM).

“Ada BBM juga, nanti untuk yang kebetulan kehabisan BBM bisa kita bantu isi supaya bisa menuju ke SPBU terdekat,” jelasnya. (*)

Berita, Pemerintahan, Tech

Larangan Medsos untuk Anak di Bawah 16 Tahun Dinilai Jadi Momentum Penguatan Literasi Digital

Lingkar.co, Rencana kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun yang digagas Kementerian Komunikasi dan Digital dinilai bukan hanya langkah protektif, tetapi juga strategi jangka panjang untuk membangun literasi digital generasi muda.

Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang melihat kebijakan tersebut sebagai upaya mengurangi risiko dampak negatif media sosial sekaligus mengarahkan pemanfaatan teknologi ke arah yang lebih produktif.

Kepala Kesbangpol Kota Semarang, Bambang Pramushinto, mengatakan pembatasan usia dalam penggunaan media sosial perlu dipandang sebagai bagian dari pengelolaan ruang digital bagi anak-anak yang masih berada pada tahap perkembangan.

Menurutnya, akses tanpa batas terhadap media sosial berpotensi memengaruhi pola pikir, perilaku, hingga kesehatan mental anak apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan literasi digital yang memadai.

“Pada prinsipnya kami sepakat dengan kebijakan pemerintah pusat karena tentu sudah melalui kajian. Beberapa negara juga mulai menerapkan pembatasan penggunaan teknologi digital bagi anak-anak,” ujarnya.

Dalam perspektif kebijakan publik, pembatasan tersebut juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat peran lembaga pendidikan, keluarga, serta pemerintah daerah dalam membangun ekosistem digital yang lebih sehat bagi generasi muda.

Bambang mencontohkan praktik pembatasan penggunaan gim bagi pelajar di negara seperti Inggris dan Jepang. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa negara yang memiliki industri teknologi maju pun tetap menerapkan regulasi untuk melindungi anak-anak dari penggunaan teknologi yang berlebihan.

Ia menilai hal tersebut penting agar generasi muda tidak hanya menjadi konsumen teknologi global, tetapi juga mampu berperan sebagai pelaku dalam industri digital.

“Negara yang memproduksi game saja tetap membatasi anak-anak sekolah dalam bermain game. Artinya ada kesadaran bahwa teknologi harus dikelola agar tidak hanya menciptakan pengguna, tetapi juga inovator,” jelasnya.

Di sisi lain, Bambang menilai pendekatan pembatasan tidak serta-merta menutup ruang bagi anak-anak untuk mengenal teknologi. Aktivitas seperti kompetisi gim atau e-sports justru dapat menjadi sarana pembelajaran apabila diarahkan pada pengembangan kreativitas dan kemampuan teknologi informasi.

Menurutnya, kegiatan tersebut dapat memicu ketertarikan pelajar untuk memahami proses di balik teknologi digital, seperti pengembangan perangkat lunak, desain gim, hingga inovasi aplikasi.

“Kalau kompetisi game itu berbeda. Tujuannya membentuk pola pikir pelajar agar ke depan bisa menjadi developer atau pencipta teknologi, bukan hanya pengguna,” katanya.

Dengan pendekatan tersebut, Bambang menilai kebijakan pembatasan media sosial seharusnya tidak dipahami hanya sebagai larangan, melainkan sebagai bagian dari strategi membangun generasi digital yang lebih kritis, kreatif, dan produktif di masa depan.

Ke depan, implementasi kebijakan tersebut juga diharapkan melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, sekolah, serta keluarga, agar pengawasan dan edukasi terkait penggunaan teknologi dapat berjalan secara seimbang. (*)

Penulis: Husni Muso

Pemerintahan

Kesbangpol Semarang Dorong Ekosistem Kolaboratif Cegah Penyakit Masyarakat saat Ramadan

Lingkar.co – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang menggelar FGD Sarasehan bertema Meningkatkan Lingkungan Aman, Tertib dan Bebas Penyakit Masyarakat. Forum ini menjadi ruang konsolidasi lintas sektor untuk merespons potensi gangguan sosial dan kriminalitas, khususnya selama bulan Ramadan.

Kegiatan yang digelar di Semarang tersebut menghadirkan 75 peserta dari 16 kecamatan, para camat, 16 kapolsek, organisasi perangkat daerah seperti Dinas Sosial, Satpol PP dan Dinas Pendidikan, organisasi kemasyarakatan, PKK, hingga forum OSIS.

Kepala Kesbangpol Kota Semarang, Bambang Pramusinto, menegaskan sarasehan ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan pintu masuk lahirnya rekomendasi kebijakan yang terstruktur.

“Ini forum kolaboratif. Kami ingin semua pihak duduk bersama membahas solusi. Tidak berhenti di diskusi, tapi ada tindak lanjut konkret,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).

Sejumlah narasumber dihadirkan, di antaranya Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, Singgih Tri Sulistyono, Komandan Kodim 0733 Kota Semarang Kolonel Inf Priyo Handoyo, serta perwakilan dari Polrestabes Semarang.

Isu utama yang mengemuka adalah penanganan masalah sosial dan kriminalitas selama Ramadan. Namun ke depan, tema sarasehan akan disesuaikan dengan isu aktual, termasuk penguatan kerukunan umat beragama.

Bambang menjelaskan, salah satu poin penting yang mengemuka adalah pendekatan ekosistem dalam menangani persoalan sosial. Selama ini, berbagai instansi telah menjalankan program masing-masing, tetapi dinilai belum optimal karena belum terintegrasi.

“Dinas Pendidikan sudah bergerak, Polres sudah melakukan langkah-langkah, Kodim juga. Tapi kalau berjalan sendiri-sendiri kurang efektif. Harus digabung dalam satu ekosistem dan disinergikan,” jelasnya.

Dalam paparannya, Prof. Singgih menekankan pentingnya menghadirkan ruang publik inklusif sebagai bagian dari strategi pencegahan kriminalitas. Pendekatan kultural dan sosial dinilai sama pentingnya dengan penegakan hukum.

Ia mengusulkan pengembangan taman ramah anak, ramah remaja, hingga ramah lansia sebagai ruang interaksi positif masyarakat. Ruang publik yang hidup diyakini dapat menekan potensi perilaku negatif.

Bambang menilai usulan tersebut realistis dan relevan. Ia mencontohkan meningkatnya antusiasme warga terhadap fasilitas olahraga yang memadai.

“Ketika orang sibuk dan senang berolahraga, pikiran-pikiran negatif akan berkurang. Maka fasilitas itu harus diwadahi, bisa lewat sasana pelajar gratis atau optimalisasi aset pemkot yang belum terpakai,” katanya.

Hasil FGD Sarasehan ini akan dirumuskan dalam notulen dan rekomendasi resmi untuk dilaporkan kepada Wali Kota Semarang. Selanjutnya, rekomendasi tersebut akan dibahas lintas OPD, termasuk kemungkinan melibatkan Bappeda dan Dinas Pemuda dan Olahraga guna merancang implementasi program.

“Selama ini kita hanya berdialog tanpa tindak lanjut. Kali ini berbeda. Notulen akan kami buat dalam nota dinas dan kami laporkan ke Bu Wali supaya ada arahan dan realisasi,” tegas Bambang.

Kesbangpol juga membuka peluang kolaborasi lebih luas, termasuk penambahan fasilitas olahraga seperti sirkuit baru di luar wilayah yang selama ini dinilai terlalu jauh dijangkau sebagian masyarakat.

FGD ini menjadi sinyal bahwa penguatan keamanan dan ketertiban tidak cukup hanya dengan pendekatan represif, tetapi membutuhkan orkestrasi kebijakan yang melibatkan pendidikan, ruang publik, komunitas, hingga aparat keamanan dalam satu ekosistem terpadu. ***

Berita, Pemerintahan, Pendidikan

Sinergi Antar PAUD Tingkatkan Mutu Pendidikan di Kota Semarang

Lingkar.co – Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dr. Bambang Pramusinto, SH, SIP, MSI, mengungkapkan sinergi antara pemerintah, sesama pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan para pemerhati pendidikan dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di kota Semarang.Saat ini, kata dia, ada sekitar 40 persen PAUD yang telah terakreditasi dengan kategori grid A.

“Jadi PAUD di Kota Semarang itu kan ada 1.200-an atau 1.280-an. Itu ada tiga grid akreditasi A, B, C. Yang A itu sudah sekitar 40 sampai 50 persen, sisanya grid B sama grid C,” katanya.
.
Bambang mengungkapkan hal itu saat ditemui wartawan seusai menjadi narasumber Upgrading Komite PAUD yang digelar oleh Dewan Pendidikan Kota Semarang dengan 100 orang peserta komite PAUD.

Kegiatan dilaksanakan di kampus Graha Wisata (Grawis) Hotel School, Jl Puspowarno Raya, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Sabtu (27/9/2025) siang.

Menurut dia, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan telah memrakarsai gerak sinergi bersama PAUD dengan grid A untuk mendukung semua terakreditasi sama, grid A.

“Tapi kami sudah buat komitmen, teman-teman yang sudah grid A itu nanti memberikan pendampingan untuk teman-teman yang gridnya masih B dan C,” katanya.

Tujuannya, kata dia, kalau semua sudah grid A, maka tingkat kualitas pembelajaran juga semakin baik karena lebih fokus pada target pembelajaran, “Kalau kualitas pembelajaran baik, outputnya ke anak-anak,” ucapnya.

Ia juga mengapresiasi Dewan Pendidikan Kota Semarang yang selalu pro-aktif sehingga kota Semarang selalu update dalam mengakses berbagai kebijakan.

Terkait anak putus sekolah, Bambang menyebut pendataan sudah dilakukan dalam aplikasi Bambu Apus dan pendampingan terhadap 316 anak yang terdata agar tetap memiliki kompetensi untuk bersaing di dunia industri melalui pendidikan kesetaraan kejar paket.

“Ya, jadi kami kan punya aplikasi ini, Bambu Apus, ya untuk mendata anak putus sekolah. Nah, tapi kami tidak hanya gunakan aplikasi, kami kolaborasi dengan Camat Lurah,” jawabnya.

“Nah, kami buat program Guru Bersamamu. Itu memberdayakan guru-guru penggerak yang ada di kota Semarang, jumlahnya banyak, ada 600, sambungnya.

Mereka yang putus sekolah, kata dia, akan memperoleh hak pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memfasilitasi kejar paket A, B, dan C. Sebab, pada dasarnya anak putus sekolah itu anak yang enggan sekolah di sekolah reguler.

“Makanya alternatifnya ya di kejar paket. Nah, kami kerjasama dengan sekolah kesetaraan yang mau memberikan fasilitas gratis. Jadi kami tempatkan di PKM terdekat yang gratis, terus didampingi sama guru-guru penggerak, gitu,” urainya.

Meski demikian, terdapat kendala dalam evaluasi pelaksanaan agar mereka bisa belajar di PKBM, yakni persoalan jarak tempuh dari rumah menuju PKBM. Maka, pihaknya mengupayakan bantuan.

“Kemarin muncul satu kendala transport. Pak, ini pembelajaran sudah jalan. PKPM-nya sudah oke semua, gratis enggak apa-apa, tapi jarak siswa tertentu itu jauh, gitu,” kata dia menceritakan.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang Dr Drs Budiyanto SH MHum saat menyampaikan materi dalam Upgrading Komite PAUD 'TK, Pos PAUD/KB Kota Semarang di Graha Wisata (Grawis) Hotel School, Semarang Barat, Kota Semarang, Sabtu (27/9/2025). Foto: Rifqi/Lingkar.co
Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang Dr Drs Budiyanto SH MHum saat menyampaikan materi dalam Upgrading Komite PAUD ‘TK, Pos PAUD/KB Kota Semarang di Graha Wisata (Grawis) Hotel School, Semarang Barat, Kota Semarang, Sabtu (27/9/2025). Foto: Rifqi/Lingkar.co

“Maksudnya, kemarin ada ide dibeliin sepeda. Jadi kalau nanti kita survei, bisa ditemukan dengan sepeda, mending kita beliin sepeda. Gampangnya satu juta, beliin sepeda kan,” imbuhnya.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang, Dr. Drs. Budiyanto, SH, MHum menambahkan, pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Maka dari itu, pemerintah harus mempersiapkan pendidikan yang bermutu, transparan, dan partisipatif menuju kota Semarang yang semakin hebat.

“Pendidikan merupakan modal dasar yang investasi jangka panjangnya untuk mempersiapkan masa depan anak bangsa yang lebih baik,” tandasnya.

Dengan demikian, menurutnya, prioritas pembangunan Pemkot Semarang pada pendidikan dan kesehatan sudah sangat tepat dan sesuai amanat konstitusi dan perundangan, “Sudah banyak sekolah swasta gratis dengan bantuan Pemkot Semarang, selanjutnya memperhatikan bagaimana pendidikan juga dinikmati oleh kaum difabel, tidak perlu dibeda-bedakan karena itu hak warga,” tegasnya.

“Maka program pemerintah harus mengupayakan terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas menguasai pengetahuan dan teknologi, sehat fisik, sehat mental, memiliki kecakapan hidup, dan etika yang baik untuk kejayaan Indonesia,” pungkasnya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Pemerintahan, Pendidikan

Atasi ABK, Dinas Pendidikan Kota Semarang Siapkan Guru Khusus di ULD

Lingkar.co – Penerapan peraturan wali kota (Perwali) tentang sekolah inklusi di kota Semarang menyisakan permasalahan yang harus segera mendapatkan solusi. Yakni Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang belum tentu bisa memahami pembelajaran dari guru kelas padat umumnya.

Maka dari itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang mempersiapkan Guru Pendamping Khusus (GPK) yang bertugas di Unit Layanan Disabilitas (ULD).

“Jadi konsep kami ULD ini, kami kan punya guru GPK 15, guru yang memang kompetensinya guru pendamping khusus. Nah itu nanti kami tempatkan di ULD.” kata Kepala Disdik Kota Semarang, Dr. Bambang Pramusinto, SH, SIP, MSI seusai menjadi narasumber Upgrading Komite PAUD yang digilar Dewan Pendidikan Kota Semarang di kampus Graha Wisata (Grawis) Hotel School, Jl. Puspowarno Raya, Semarang Barat Kota Semarang, Sabtu (27/9/2025) siang.

Dia menjelaskan, ULD berbeda dengan Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) yang lebih fokus pada persoalan psikologi dan sosial, “Yang ini unit layanan disabilitas untuk membantu sekolah-sekolah yang mereka memiliki ABK, anak berkebutuhan khusus,” kata Budiyanto di hadapan 100 peserta.

Menurut dia, ULD merupakan solusi sekolah inklusi, yakni membaurkan anak penyandang disabilitas agar tidak harus belajar di Sekolah Luar Biasa (SLB), “Jadi kalau memang tidak harus ke sekolah luar biasa, SLB, kita bantu di ULB. Jadi setelah di assessment, RDRM kok kategorinya cenderung berat, coba kita latih dulu di ULB,” jelasnya.

“Karena mengasuh anak berkebutuhan khusus ini perlu kemampuan ekstra, perlu waktu yang lebih lama, dan kemampuan yang spesifik dari gurunya,” urainya.

Lebih jauh ia mengungkapkan, gagasan tersebut tidak lepas dari kolaborasi Disdik dan Dewan Pendidikan Kota Semarang yang menggelar Ngopi Bareng, sebuah ajang diskusi tematik yang fokus untuk memecahkan persoalan-persoalan pendidikan di kota Semarang.

“Nah kemarin kan itu semua masukan dari Pak Dr. Budiyanto, ketua Dewan Pendidikan kan begitu, harus ada guru yang khusus mendampingi proses belajar dan mendidik anak berkebutuhan khusus,” ungkapnya.

Saat ini, kata Bambang, ULD baru tersedia di kecamatan Semarang Selatan, “Tapi nanti kan perlu dibangun lagi di Genuk misalkan, di Banyumanik. Jadi masyarakat enggak terlalu jauh gitu,” ujarnya.

Kendati demikian, Bambang mengakui ULD juga harus memperhatikan spesifikasi atau pengelompokan ABK. Dia menyontohkan, ada tiga anak kebutuhan khusus yang berbeda, satu tuna rungu, tuna wicara, dan tuna daksa. Tentunya ketiganya tidak bisa dibimbing oleh satu GPK.

“Ini kemarin masukan dari Dewan Pendidikan agar ke depan cepat dibuat konsep, dikelompokkan. Jadi pembelajarannya mentes gitu, karena kalau asal saja hanya konsep pembelajaran, ya emang ndak efisien, ndak efektif gitu,” katanya.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang Dr Drs Budiyanto SH MHum saat menyampaikan materi dalam Upgrading Komite PAUD 'TK, Pos PAUD/KB Kota Semarang di Graha Wisata (Grawis) Hotel School, Semarang Barat, Kota Semarang, Sabtu (27/9/2025). Foto: Rifqi/Lingkar.co
Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang Dr Drs Budiyanto SH MHum saat menyampaikan materi dalam Upgrading Komite PAUD ‘TK, Pos PAUD/KB Kota Semarang di Graha Wisata (Grawis) Hotel School, Semarang Barat, Kota Semarang, Sabtu (27/9/2025). Foto: Rifqi/Lingkar.co

Senada, Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang, Dr. Drs. Budiyanto, SH, MHum menuturkan, pendidikan membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, dari keluarga, lingkungan hingga sekolah yang dapat mendukung perkembangan anak didik.

Ia mengakui, tidak hanya sebatas mengusulkan guru pendamping khusus. Namun lebih dari itu, ia ingin ada rumah inklusi yang menjadi wadah bagi para guru pendamping khusus. Dengan demikian, para guru bisa lebih fokus mendampingi anak saat di sekolah.

“Nah anak yang berkebutuhan khusus ini juga tentunya membutuhkan perhatian khusus dari keluarga hingga sekolah, termasuk,” ujarnya.

Menurut dia, setiap anak yang lahir memiliki potensi yang belum tentu sama, terlebih lagi ABK yang membutuhkan pendampingan secara mental maupun kompetensi agar bisa menata diri menjadi orang yang berguna di masa depan.

“Nah, harapan kami di dewan pendidikan itu hanya ingin mereka bisa tetap berkembang seperti anak lain pada umumnya. Meskipun mereka berbeda, tapi kita tetap memberikan peluang tumbuh dan berkembang yang sama,” tuturnya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Pendidikan

Up Grading Komite PAUD, Budiyanto Wanti-wanti Orang Tua dan Guru Tak Tergantikan Teknologi

Lingkar.co – Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang Dr. Drs. Budiyanto, SH, MHum mengingatkan bahwa perkembangan teknologi yang demikian pesat bisa membahayakan budaya pendidikan. Maka dari itu ia mewanti-wanti peran mendidik anak dari lingkungan keluarga, orang tua dan guru menjadi teladan dan tak dapat digantikan oleh teknologi.

Sebab, menurut Budiyanto, pendidikan yang paling utama dimulai dari keluarga yang menanamkan nilai-nilai, membentuk dan membangun karakter pada anak. Semestinya, komite sekolah memberikan saran dan masukan yang berharga dalam memantapkan karakter anak di lingkungan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Jadi peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan melalui program-program yang diajukan kepada kepala sekolah, komite sekolah dan kepala sekolah harus berkolaborasi menanamkan karakter sebelum masuk sekolah dasar,” kata dia.

Ia menyampaikan hal itu saat memberikan pembekalan Upgrading Komite PAUD ‘TK, Pos PAUD/KB Kota Semarang di Graha Wisata (Grawis) Hotel School, Semarang Barat, Kota Semarang, Sabtu (27/9/2025). Kegiatan dihadiri 100 orang Komite PAUD.

Dirinya mengungkapkan, aturan terbaru yang menyatakan adanya Komite PAUD menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan di Indonesia. Sementara itu banyak orang tua yang menyekolahkan anak ke PAUD karena sibuk bekerja.

Maka dari itu, Budiyanto meminta agar para komite sekolah mempertimbangkan dalam menentukan ekstrakurikuler sekolah. Sebab, pendidikan karakter diharapkan bisa terwujud melalui kegiatan tambahan tersebut.

“Kegiatan ekstrakurikuler yang harus dirumuskan oleh Komite Sekolah. Jadi semua bisa memberikan masukan kepada kepala sekolah. Setidaknya, program tambahan memberikan dampak pada etika,” pesannya.

Ia menyontohkan, kegiatan outing class di tempat tertentu seperti kebun binatang, pantai, kota lama, atau tempat-tempat bersejarah dan tempat ibadah, “Anak harus mulai belajar mengenal satwa dan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, memahami etika beribadah dan berinteraksi dengan orang lain,” jelasnya.

Budi, sapaan akrabnya, juga mengungkapkan kebijakan Pemkot Semarang yang menjadikan kesehatan dan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah.

“Program di bidang kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas Pemkot Semarang karena kalau warga kota Semarang sehat dan pintar, berilmu. Maka pembangunan di kota Semarang berjalan dengan lancar,” tuturnya.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang Dr Drs Budiyanto SH MHum saat menyampaikan materi dalam Upgrading Komite PAUD 'TK, Pos PAUD/KB Kota Semarang di Graha Wisata (Grawis) Hotel School, Semarang Barat, Kota Semarang, Sabtu (27/9/2025). Foto: Rifqi/Lingkar.co
Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang Dr Drs Budiyanto SH MHum saat menyampaikan materi dalam Upgrading Komite PAUD ‘TK, Pos PAUD/KB Kota Semarang di Graha Wisata (Grawis) Hotel School, Semarang Barat, Kota Semarang, Sabtu (27/9/2025). Foto: Rifqi/Lingkar.co

Oleh karena itu dirinya meminta agar komite PAUD bisa meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan membuat program yang terbaik bagi anak di sekolah agar memiliki ilmu dan etika sebagai bekal hidup di masa depan.

“Mari sumbangkan tenaga dan pikiran untuk.mengembangkan pendidikan untuk menyiapkan anak-anak menjadi generasi emas di masa mendatang,” ajaknya.

Sebelumnya, Kapala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dr. Bambang Pramusinto, SH, SIP, MSi, memaparkan berbagai program Pemkot Semarang di bidang pendidikan. Yakni: Program Sekolah Swasta Gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu di sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan Pemkot Semarang.

Selanjutnya, program Gerbang Harapan, yaitu bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa yang membutuhkan melalui skema gotong royong, baik dalam bentuk orang tua asuh maupun CSR. Hal ini, kata Bambang, termasuk study wisata.

“Sekolah boleh mengadakan studi wisata, tapi teknis penganggaran yang harus diatur dengan baik, jika ada yang keberatan bisa disikapi dari CSR,” terangnya.

Kemudian, program Semarang Mendidik, sebuah inovasi pendidikan terpadu yang melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang kuat.

Pemkot Semarang juga menerapkan pendidikan dalam menjaga kebersihan lingkungan yang diberi nama GESIT (Gerakan Sisa Sampah Jadi Berkah): Melalui ini, anak dididik untuk memilah, mengolah, dan membuat produk inovasi dari sampah. (*)

Berita, Pemerintahan, Pendidikan

Agustina Tegaskan Bunda PAUD Bukan Sekedar Simbol

Lingkar.co – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramesti menegaskan bahwa Bunda PAUD bukan sekadar simbol, melainkan motor penggerak utama layanan pendidikan anak usia dini.

“Bunda PAUD adalah motor penggerak agar setiap anak memperoleh hak pendidikan sejak dini dengan mutu yang sama di seluruh wilayah,” ujar Wali Kota.

Ia menyampaikan hal itu dalam kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Program Kerja dan Penguatan Kapasitas Peran Bunda PAUD yang digelar pada Selasa-Rabu, 16-17 September 2025.

Setiap kelurahan dan kecamatan menghadirkan 10 pengurus Bunda PAUD sebagai peserta kegiatan.

Agustina hadir bersama sejumlah narasumber dari berbagai lembaga pendidikan. Selain membuka kegiatan, Agustina juga menyampaikan materi ‘Penguatan Kapasitas Peran Bunda PAUD Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2025-2030”.

Ia juga menambahkan bahwa lingkungan keluarga, guru, hingga kerabat memiliki pengaruh besar dalam pembentukan karakter generasi mendatang.

“Karakter ini penting. Jangan sampai anak-anak diperlihatkan kemarahan, kekhawatiran, atau lisan yang tidak baik untuk tumbuh kembangnya,” tutur Agustina.

Wali Kota turut mengingatkan pentingnya gizi seimbang, tidur cukup, serta lingkungan yang aman, nyaman, dan bersih sebagai penentu kualitas tumbuh kembang anak.
“Itulah wujud kebiasaan baik. Sederhana memang, tetapi sangat penting bagi anak-anak. Janganlah membebani mereka dengan hal tidak bermanfaat,” imbuh Wali Kota Semarang.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto kemudian menyampaikan materi “Kebijakan Program Kerja Bunda PAUD dalam Layanan PAUD”.

Ia menegaskan bahwa program Bunda PAUD harus terintegrasi dengan kebijakan pendidikan kota.

“Program Bunda PAUD harus menyatu dengan kebijakan pendidikan kota agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid PAUD PNF Dra Ratih Herawati, MM membawakan materi “Peran Bunda dalam PAUD Berkualitas Mewujudkan Generasi Emas 2025”.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara sekolah, orang tua, dan lingkungan belajar.

“Kualitas PAUD lahir dari lingkungan yang sehat, dukungan orang tua, serta proses transisi baik menuju sekolah dasar,” jelasnya.

Antusiasme peserta meningkat ketika narasumber dari BBPMP Jawa Tengah, Dra Aniek Sugiyanti, M.Si., menyampaikan strategi pencapaian indikator penilaian apresiasi Bunda PAUD.

“Bunda PAUD harus mampu menjadi teladan, sehingga kiprahnya bisa diukur dan diapresiasi secara nyata,” ujarnya.

Sebagai penutup, Sub Koordinator Penilaian Kurikulum PAUD dan PNF, Rifki Nugroho, S.Pd., M.Kom., memaparkan tentang peran Bunda PAUD dalam PAUDHI sekaligus pentingnya publikasi wajib belajar 13 tahun.

“Kesadaran masyarakat tentang wajib belajar harus ditanamkan sejak dini, dan Bunda PAUD berperan penting dalam menyosialisasikannya melalui layanan pra sekolah dasar,” ungkap Rifki.

Dengan rangkaian materi yang komprehensif, Bimtek ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas, tata kelola peran Bunda PAUD di Kota Semarang.

“Dukungan penuh dari Wali Kota serta Dinas Pendidikan akan menjadikan Bunda PAUD semakin strategis mencetak generasi emas 2025-2030,” imbuhnya. (*)

Berita, Pemerintahan, Pendidikan

Tantangan Memajukan Pendidikan di Kota Semarang Kian Berat, Komite Sekolah Diharap Makin Berdayaguna

Lingkar.co – Komite Sekolah di Kota Semarang diharapkan mampu merangkai potensi yang melekat pada satuan pendidikan (satpen) , masyarakat, dan elemen lain yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan pendidikan di ibukota provinsi Jawa Tengah ini.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang (DPKS) Dr Drs Budiyanto SH, M.Hum mengatakan kepala sekolah bersama potensi yang ada di internal satuan pendidikan (satpen) saat ini tantangannya semakin berat dan dipastikan tidak mampu menyelesaikan tantangan itu tanpa adanya dukungan dan kerjasama dengan komite sekolah.

“Karena itu pengurus komite sekolah di kota Semarang dituntut harus mampu memberdaya gunakan diri agar dapat membersamai kepala sekolah mewujudkan pendidikan yang bermutu, transparan dan partisipatif menuju Semarang lebih hebat,” kata Budiyanto .

Budiyanto mengatakan hal itu saat membuka Up Grading Komite Sekolah yang diikuti para ketua komite sekolah pada satpen tingkat dasar dan menengah di Kota Semarang di kampus Graha Wisata Hotel School Jl Puspowarno Raya Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Sabtu (14/9/2025).

Menurutnya, tantangan komite sekolah sebagai wadah peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan pada era digital, transparansi, dan akuntabilitas semakin tinggi. Oleh karena itu komite sekolah di kota Semarang perlu di-up Grading agar semakin profesional sehingga dapat mengambil langkah-langkah strategis dan partisipatif dalam melibatkan masyarakat untuk berkontribusi memajukan pendidikan.

Melalui up grading ini, lanjutnya diharapkan pengurus komite sekolah semakin meningkat pemahamannya tentang tugas,fungsi dan peran strategis komite, wawasan kebijakan terbaru di bidang pendidikan, ketrampilan perencanaan, pengawasan dan evaluasi, semangat partisipatif dan transparansi pendidikan dan mendorong terciptanya komunikasi dan koordinasi efektif antara sekolah dengan komite.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Dr Bambang Pramusinto SH, M.Si saat menyampaikan paparan di hadapan sejumlah 100 orang ketua komite yang mengikuti up grading merespon positif DPKS yang menginisiasi kegiatan Up Grading ini.

Menurutnya, diharapkan setelah Grading ini komite sekolah yang ada di seluruh satpen di kota Semarang semakin meningkat pemahaman dan pengetahuannya, sehingga kualitas partisipasi masyarakat dalam membantu kepala sekolah juga semakin meningkat.

“Terima kasih DPKS atas terselenggaranya kegiatan ini, kepada para pengurus komite sekolah tolong dan saya titip para kepala sekolah di Semarang agar didampingi dalam menjalankan tugasnya agar tidak melenceng ketika menjalankan amanah mencerdaskan anak bangsa,” ujarnya.

Sebelumnya peserta up grading mengikuti paparan best practice dari dua nara sumber, yakni Kepala SMP Negeri 2 Semarang yang mengupas tema Sinergi Kerjasama Kepala Sekolah, Guru dengam Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 2 Semarang.

Drs Diyana, MT Ketua Komite SMK Negeri 3 Semarang yang juga mantan Kepala SMK Negeri 3 Semarang dan mantan ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kota Semarang tampil sebagai narasumber kedua, menyampaikan testemoni pengalamannya selama berpartisipasi meningkatkan mutu pendidikan melalui komite sekolah.

Up grading ditutup walikota Semarang, Dr Agustina Wilujeng Pramestuti , SS MM yang dalam sambutannya merasa prihatin atas maraknya perilaku anak-anak usia sekolah terlibat demo anarkhis beberapa hari lalu.

“Melalui Komite Sekolah saya titip pesan untuk disampaikan kepada para orangtua agar meningkatkan peran pendidikan keluarga yang salah satunya memantau ketat kegiatan anak-anak di luar jam sekolah,” ujarnya. (*)