Arsip Tag: Prof Dr Nizar Ali

LPBINU Gelar Jambore Nasional Zona II di Curug Sewu Kendal, Prof. Nizar Minta Relawan Kemanusiaan Harus Gerak Cepat, Efektif dan Efisien

Lingkar.co – Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar apel Jambore Relawan Nasional di Taman Wisata Curug Sewu, Patean, Kendal, Jumat (1/11/2024)

Kegiatan ini melibatkan LPBINU dari Zona II, yang mencakup wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta diikuti oleh para relawan dari LPBINU Cang Kabupaten/Kota. Acara ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari.

Wakil Ketua PBNU, Prof. Dr. Nizar Ali, saat dalam amanat apel menekankan pentingnya kesiapan relawan dalam menghadapi situasi darurat.

“Melalui apel siaga ini, kami berharap para relawan tidak hanya siap dalam penanganan bencana, tetapi juga memiliki ketangguhan mental, keterampilan teknis, dan kesiapan fisik dalam membantu masyarakat terdampak,” tuturnya.

Rektor UIN Walisongo Semarang ini meminta, semua personel yang tergabung dalam LPBINU sebagai bagian dari relawan kemanusiaan harus bergerak cepat, efektif dan efisien dalam menjalankan misi membantu sesama manusia.

“Relawan harus mampu bertindak cepat, efektif, dan efisien. Ini bukan hanya soal memberi bantuan, tetapi juga memastikan kita benar-benar bisa memulihkan kondisi masyarakat dengan baik,” lanjutnya.

Prof. Nizar juga menegaskan bahwa prinsip dasar dalam kerja relawan LPBI adalah berdaya guna dan berhasil guna.

Relawan LPBINU berfoto bersama seusai apel pembukaan Jambore Nasional Zona II di Curug Sewu Kendal. Foto: istimewa
Relawan LPBINU berfoto bersama seusai apel pembukaan Jambore Nasional Zona II di Curug Sewu Kendal. Foto: istimewa

“Kita bergerak dalam sinergi tim yang solid. Kerja sama dengan berbagai pihak dan koordinasi kuat adalah kunci keberhasilan misi kemanusiaan ini. Kemitraan dengan lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta, sangat penting untuk menghadapi tantangan yang lebih besar,” jelasnya.

Oleh karena itu, dirinya juga mengingatkan pentingnya menyiapkan relawan yang terlatih dalam pemetaan risiko, perencanaan tanggap darurat, hingga masa pemulihan pasca terjadi bencana dengan menggelar simulasi bencana.

“Dengan pelatihan ini, setiap relawan LPBI diharapkan mampu menjalankan tugas dengan kesiapan tinggi dalam menangani korban, mengamankan lokasi, dan melakukan evakuasi,” paparnya.

Selain keterampilan teknis, Prof. Nizar juga menekankan bahwa relawan LPBINU harus berpegang pada nilai kemanusiaan.

PWNU Jawa Tengah Prioritaskan Pendidikan, Digitalisasi, dan Ekonomi

Lingkar.co – Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng, KH Abdul Ghafar Razin (Gus Rozin) menyatakan bahwa NU Jateng akan menyelaraskan dengan program PBNU. Ia menyebut pendidikan, digitalisasi dan ekonomi menjadi prioritas dirinya mendampingi kepemimpinan KH. Ubaidillah Shodaqoh selaku Rais Syuriah.

“Ya tentunya kami mengikuti apa yang menjadi prpogram PBNU..apa yang menjadi prioritas PBNU menjadi prioritas pula di PWNU. Tentu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Jawa Tengah. Salah satunya adalah Pendidikan,” ungkapnya.

Ia menyatakan hal itu disela Musyawarah Kerja Wilayah Konferwil I di Kampus II Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang pada Sabtu (24/8/2024)

Ia lantas menjelaskan bahwa PWNU Jawa Tengah sudah melakukan berbagai pemandangan Kerjasama dengan belasan Perguran Tinggi di Jawa tengah dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan bagi Nahdliyin (warga NU).

“Kita bekerjasama pula degan banyak pihak di bidang pendidikan ini supaya angkatan kerja kita itu terserap,” ujarnya.

Kemudian ia menyebut yang menjadi program prioritas jangka panjang adalah digitalisasi, baik digitalisasi di tingkat masyarakat maupun organisasi. “Yang kedua adalah digitalisai yang menjadi prioritas program yang harus kita percepat akselerasinya,” ujarnya.

“Kemandirian ekonomi juga menjadi salah satu prioritas program kerja 5 tahun mendatang. Akselerasi kemandirian ekonomi itu tentu saja memperbanyak kuantitas UMKM bagi Masyarakat,” tutupnya.s Yusuf kita tunggu kepastiannya, wong daftar (di KPU) aja belum,” paparnya. (*)

Hal itu sesuai dengan yang disampaikan Wakil Ketua PBNU, Prof. Dr. Nizar Ali yang menginginkan ada keselerasan program PWNU Jateng dengan PBNU. Ia menaruh harapan kepada Gus Rozin agar bisa menjalankan amanah organisasi dengan baik.

“Saya rasa Musykerwil adalah penyelarasan program PWNU dan PBNU. Saya yakin Gus Rozin adalah tipe orang yang lebih aktif dan vokal sehingga bisa mengikuti pergerakan yang masif dari PBNU,” ujarnya.

Penulis: Bojes
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat

Hadiri Musyawarah Kerja Wilayah di Unwahas, Prof Nizar Sebut NU Belum Saatnya Bicara Pilkada

Lingkar.co – Wakil Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof . Dr. Nizar Ali, menyebut bahwa belum saatnya NU membahas konstelasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

“Belum saatnya, belum saatnya,” jelasnya singkat saat ditemui disela pelantikan lembaga dan Musyawarah Kerja Wiliayah (Musykerwil) I PWNU Jateng di Fakultas Kedokteran Unwahas Semarang pada Sabtu (24/8/2024),

Terkait apel pembatalan Banser oleh PBNU, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI) ini juga menjelaskan kehadiran puluhan ribu anggota Bantuan Ansor Serbaguna (Banser) yang hadir dan melakukan apel akbar tidak terkait dengan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali sejak Rabu (21/8/2024).

“Terkait dengan keberangkatan puluhan ribu anggota Ansor dan banser yang berangkat ke Bali dan bertepatan dengan Munas PKB, itu jangan dikait-kaitkan,” jelasnya.

Menurut Nizar, Ansor-Banser adalah organisasi yang bernaung di NU, bukan PKB. Itu sebabnya, kata Nizar, Ansor-Banser secara institusi tidak boleh terlibat dalam politik praktis seperti PKB.

“Jadi Ansor-banser itu organisasi yang bernaung di NU, bukan PKB. Jadi PKB itu kan punya Satgas sendiri, jadi itu wajar. Tapi jangan diperpanjang pembahasannnya. Karena Ansor-Banser itu secara institusi tidak boleh terlibat dalam politik praktis seperti PKB,” bebernya.

Namun begitu, jika anggota Ansor-Banser berangkat ke Munas PKB tanpa membawa nama institusi atau tidak memakai seragam maka dipersilahkan.

“Tapi kalau anggota Ansor dan Banser berangkat tanpa seragam ya silahkan. itu hak masing-masing. Tapi secara institusi tidak boleh berpolitik praktis,” tutupnya. (*)

Penulis: Bojes
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat