Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo meninjau kondisi lahan pertanian terdampak kekeringan di Desa Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Minggu (27/9).
Peninjauan dilakukan untuk memastikan langkah penanganan ketersediaan air bagi lahan pertanian dapat segera dilaksanakan, sekaligus melihat kondisi rob yang juga menjadi kendala bagi petani di wilayah tersebut. Dody Hanggodo mengatakan, prioritasnya adalah penanganan kekeringan di Demak harus dilakukan secara cepat agar lahan bisa di tanami tanpa kendala.
“Saya sudah minta jajaran untuk segera melakukan penanganan. Kita lihat ada sawah yang terdampak kekeringan, sekaligus ada persoalan rob. Yang penting sekarang bagaimana air bisa segera kita hadirkan untuk membantu petani dan memastikan lahan pertanian tetap bisa ditanami,” kata Menteri Dody.
Daerah Irigasi (DI) Guntur memiliki luas sekitar 2.036 hektare dan sumber airnya berasal antara lain dari Sungai KB1, Sungai Jragung Lama, serta Sungai Cabean. Namun, pada musim kemarau, kawasan tersebut menghadapi persoalan kekurangan air sekaligus masuknya air laut (rob) ke wilayah persawahan.
Wilayah yang Terdampak
Berdasarkan data BBWS Pemali Juana per 21 September 2026, di Kabupaten Demak tercatat 124 hektare sawah yang terdampak kekeringan dengan status resiko gagal panen.
Saat ini, sejumlah penanganan telah dilakukan, salah satunya penambahan air dari Rawa Pening, pompanisasi dan bantuan BBM untuk operasional pompanisasi petani. Kondisi tersebut tersebar di sejumlah desa, termasuk Desa Blerong, Kecamatan Guntur yang juga terdampak dengan total hamparan sawah seluas 8 hektare.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali, Juana Sudarto, menjelaskan, kekeringan tersebut terjadi akibat tidak adanya suplai air dari Bendung Jragung melalui Sungai Jragung. Sehingga, untuk penanganan jangka pendek di Desa Blerong, Kementerian PU akan melakukan iupaya melalui pemompaan dari sumber air yang tersedia.
Apabila diperlukan, Kementerian PU juga akan menyiapkan sumur bor untuk membantu memenuhi kebutuhan air di lahan pertanian yang terdampak kekeringan sesuai kebutuhan lahan pertanian.
“Tim kami hari ini langsung ke lapangan untuk melakukan penanganan dengan membawa alat bor, juga pompa apabila di sana dibutuhkan. Pemompaan nanti kami maksimalkan sesuai kebutuhan lahan pertanian,” ujar Sudarto.
Sementara untuk penanganan jangka panjang, Kementerian PU terus mendorong optimalisasi Bendungan Jragung yang saat ini dalam tahap impounding atau pengisian awal. Bendungan dengan kapasitas tampung sekitar 90 juta m3 tersebut diharapkan selesai pada akhir Desember 2026 ini dan dapat mulai mendukung pelayanan irigasi pada 2027. Setelah beroperasi, Bendungan Jragung diproyeksikan dapat mendukung layanan irigasi hingga 4.500 hektare.
“Bendungan Jragung sekarang progresnya sudah 97 persen persen. Akhir tahun ini, Desember 2026, selesai. Dan akan beroperasi pada awal 2027. Nanti tergantung curah hujan. Kalau maksimal terisi, paling tidak tahun depan sudah menjadi irigasi premium sehingga irigasi-irigasi di bawahnya bisa kita maksimalkan,” tambah Sudarto.
Optimalisasi Bendung Karet Wonokerto Untuk Pengendalian Rob
Selain penanganan yang telah dilakukan melalui pemompaan dan dukungan operasional pompa di sejumlah lokasi, BBWS Pemali Juana juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam penanganan rob.
Melalui optimalisasi Bendung Karet Wonokerto, diharapkan pengaturan dan suplai air dapat terjaga sehingga persoalan masuknya air laut dan kekeringan di kawasan pertanian Pantura dapat ditangani dengan kolaborasi pemerintah dan masyarakat setempat.
“Untuk penanganan robnya sendiri, kami mengambil air dari Bendung Karet Wonokerto, kami melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Sekarang sebenarnya sudah kami fungsikan, sehingga sebagian besar lahan pertanian sudah bisa kita aliri air,” jelas Sudarto.
Melalui berbagai upaya penanganan tersebut, Kementerian PU berkomitmen untuk terus memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan pertanian sekaligus mendukung swasembada pangan di Jawa Tengah.
