Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meluapkan kekesalannya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di area persawahan Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Kemarahan tersebut dipicu oleh kondisi lahan pertanian seluas sekitar 1.000 hektar yang masih mengalami kekeringan. Area persawahan itu disebut telah sekitar tujuh bulan tidak memperoleh pasokan air.
Ketika berada di lokasi, Dody langsung menghubungi Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian PU Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw melalui telepon seluler. Arnold diketahui baru dilantik sebagai Dirjen SDA pada 1 Mei 2026.
"PPK kamu di mana yang paling dekat? Suruh ke sini sekarang!" cecar Dody melalui sambungan telepon seluler yang disaksikan langsung oleh petani setempat dan awak media, Minggu (27/9/2026).
Dody mempertanyakan kondisi tersebut karena laporan yang diterimanya dari jajaran birokrasi ternyata tidak menggambarkan situasi sebenarnya yang ia temukan ketika turun langsung ke lapangan.
Dalam sidak tersebut, saluran irigasi tersier di Desa Karangharja diketahui dalam kondisi tidak berfungsi. Sehingga menimbulkan tanda tanya bagi dirinya karena ketidaksesuaian tersebut.
Padahal, terdapat sungai besar yang debit airnya disebut tidak pernah surut dan lokasinya hanya berjarak sekitar 2 kilometer dari areal persawahan. Tidak berfungsinya saluran irigasi tersebut diduga berkaitan dengan kurangnya pemeliharaan serta persoalan sedimentasi yang belum ditangani secara maksimal, Hal ini menyebabkan kemarahan bagi Dody melihat situasi ini.Baca jugaDody Hanggodo Upayakan Aliran Air Lancar di Lahan Pertanian di Demak
Petani Beli Pompa dan Selang Sendiri
Dalam kunjungannya, Dody juga bertemu dengan Supandi yang merupakan salah seorang petani di wilayah tersebut. Supandi mengaku harus membeli mesin pompa air beserta selang menggunakan uang pribadi agar lahan yang digarapnya tetap mendapatkan pasokan air.
Bukan hanya Supandi, sejumlah petani lainnya juga merasakan hal yang sama yaitu mengeluarkan biaya sendiri untuk mengalirkan air dari sumber terdekat. Kondisi tersebut berlangsung karena tidak adanya intervensi dari dinas maupun balai terkait selama berbulan-bulan.
Mendengar keluhan tersebut, Dody menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Supandi dan petani lainnya. Dirinya mengakui lambannya respons jajaran Kementerian PU dalam menangani kondisi yang dialami para petani di lapangan.
"Saya minta maaf ke Pak Supandi dan para petani di sini. Ini murni kelalaian kami," ujar Dody.
"Harusnya upaya tarik air pakai pompa dan selang ini sudah dikerjakan jajaran kami dari kemarin-kemarin, bukan malah dibiarkan sampai petani beli sendiri," kata dia lagi.
Dody kemudian menyinggung kinerja jajarannya yang menurut dia terlalu sering menyampaikan laporan yang pada akhirnya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Menurut Dody, persoalan kekeringan tidak boleh hanya ditangani melalui laporan administratif melainkan juga kinerja di lapangan. Penanganan juga tidak semestinya baru bergerak setelah masyarakat melakukan aksi unjuk rasa.
"Saya sengaja enggak nunggu Bapak (Dirjen SDA), supaya saya bisa tunjukkan bahwa feeling saya benar. Selama ini Bapak PHP saya," ungkap Dody.
"Hati-hati loh, sasaran swasembada pangan 2026 tidak ada kata-kata tidak tercapai. Kalau yang enggak perform, ganti saja! PLT-kan saja Kepala Balai atau PPK-nya!" tegas Dody memperingatkan Dirjen SDA.