Lingkar.Co - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menyatakan dukungannya terhadap rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menghibahkan sepeda motor listrik kepada guru honorer di berbagai daerah. Kendaraan tersebut sebelumnya dibeli untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Yahya, kebijakan hibah merupakan langkah terbaik agar aset yang telah dibiayai melalui anggaran negara tidak terbuang sia-sia dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Waktu rapat dengan Komisi IX, ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut,"
Meski mendukung pemanfaatan aset melalui skema hibah, Yahya mengaku sejak awal tidak sejalan dengan pengadaan motor listrik untuk kebutuhan operasional SPPG.
Ia menilai kendaraan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan utama pengelola dapur gizi karena pekerjaan mereka tidak menuntut tingkat mobilitas yang tinggi.
Politikus Partai Golkar itu juga mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR tidak pernah memperoleh laporan maupun informasi terkait proyek pengadaan motor listrik tersebut. Akibatnya, fungsi pengawasan DPR terhadap penggunaan anggaran BGN pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana dinilai tidak berjalan maksimal.
Selain mempertanyakan urgensi pengadaan, Yahya turut menyoroti proses pembelian kendaraan yang dianggap kurang profesional. Menurutnya, perusahaan penyedia tidak memiliki jaringan dealer serta layanan purnajual yang memadai. Ia juga menyinggung adanya dugaan penggelembungan harga atau *mark-up* dalam proyek tersebut.
Terlepas dari berbagai kritik yang disampaikan, Yahya mengapresiasi langkah Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang berupaya mengoptimalkan aset yang sudah terlanjur dibeli demi menyelamatkan penggunaan uang negara.
Sebelumnya, Agustina Arumsari menjelaskan bahwa motor listrik untuk operasional SPPG merupakan pengadaan yang dilakukan pada masa kepemimpinan BGN sebelumnya. Meski berencana menyalurkannya kepada guru honorer, BGN tetap akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kejaksaan Agung terkait aspek hukum dan administrasi yang diperlukan.
"Iya. Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan," ujar Agustina usai rapat di Kompleks Parlemen*
Agustina menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya menyasar pengadaan motor listrik, tetapi juga seluruh barang dan perangkat teknologi informasi yang dibeli pada 2025. Beberapa di antaranya meliputi laptop, perangkat *Internet of Things* (IoT), hingga kamera CCTV yang sempat menjadi sorotan publik.
Menurut Agustina, pemanfaatan maksimal terhadap aset yang sudah tersedia menjadi bagian dari strategi besar BGN dalam melakukan efisiensi anggaran pada 2026.
Dengan mengoptimalkan barang yang telah dibeli sebelumnya, kebutuhan pengadaan baru dengan fungsi serupa tidak lagi dimasukkan dalam rencana belanja tahun berjalan.
"Nah, itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya, kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025, kami bilang 'no'. Itu enggak ada lagi di 2026 lakukan," pungkas Agustina
