JAKARTA, Lingkar.co - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) meminta agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menempatkan perempuan yang berkualitas dan potensial di minimal 30% daerah pemilihan di seluruh Indonesia.
Menurut Ketua Umum DPP KPPI, Rahayu Saraswati, permintaan tersebut adalah rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KPPI.
"Bukan hanya itu, kami juga ingin setiap Parpol bisa memastikan Caleg perempuan bisa terpilih di Dapil tersebut dengan cara menambah komposisi para caleg dari perempuan," katanya.
Sarah, sapaan akrab Rahayu Saraswati menyampaikan hal itu dalam audiensi dengan DPP PPP di Kantor Sekretariat DPP PPP Jalan Diponegoro 60, Jakarta Pusat, Kamis (19/1/2023).
Sarah bersama rombongan diterima oleh Wakil Ketua Umum DPP PPP, Rusli Effendi, Wasekjen DPP PPP, Choirunnisa Yusuf, Ketua DPP PPP Bidang Sosial, Syafa Illiyyin dan jajaran pengurus dari kalangan perempuan.
Bahkan, Sarah juga meminta Parpol juga harus berkomitmen untuk mendukung para caleg perempuan dengan memfasilitasi bantuan logistik yang cukup untuk mencapai target keterwakilan 30% perempuan di parlemen.
"Demikian pula, harus ada kompensasi atau memberikan penggantian atas sumbangan suara dari caleg perempuan apabila mereka tidak lolos. Ini agar mereka termotivasi untuk bisa berperan aktif di politik," pintanya.
Tidak berhenti di situ, Sarah juga meminta, Parpol harus memastikan perlindungan terhadap caleg perempuan dari segala bentuk (kemungkinan) kekerasan saat kampanye, baik dari eksternal maupun dari internal parpol itu sendiri.
"Terakhir, kami meminta parpol untuk tegas menolak bentuk politik uang," tandasnya.
PPP Sudah Lakukan
Menanggapi hal itu, Waketum DPP PPP, Rusli Effendi menyampaikan terima kasih atas jalinan silaturahmi DPP KPPI dengan DPP PPP.
Rusli juga menyatakan pihaknya siap menampung aspirasi yang telah disampaikan.
"Pada dasarnya, apa yang menjadi rekomendasi KPPI ini sudah dipraktikkan oleh DPP PPP sejak dulu," katanya.
"Kita memiliki kader-kader perempuan yang menempati posisi strategis di pemerintahan," ujarnya.
"Kita ada Ibu Lena Maryana Mukti, Duta Besar Kuwait yang juga pernah berperan aktif di KPPI, kemudian ada Illiza Sa'adudin Djamal, Wartiah, Elly Rachmat Yassin, Nurhayati, Ema Ummiyatul Chusna yang berperan di senayan," sebutnya.
Sejalan dengan harapan KPPI, Rusli pun menerangkan, PPP juga sudah menerapkan dalam AD/ART bahwa pengurus partai wajib 30% perempuan di semua tingkatan struktur partai.
"Ini sudah kita pastikan, bahkan di DPP PPP mencapai 49% dari unsur perempuan. Bahkan di setiap bidang itu ada perwakilan perempuan. Dan mereka dilibatkan dalam setiap rapat sehingga bisa memberikan masukan dan ikut dalam menentukan kebijakan strategis," jelasnya.
Bahkan, Rusli menegaskan, PPP juga tentu siap mengawal para kader perempuan yang berpotensi agar bisa terpilih di Pemilu 2024 mendatang dengan menjadikan mereka sebagai caleg prioritas.
"Kami sudah memenuhi sekitar 42% Caleg dari kalangan perempuan. Langkah selanjutnya tentu mensupport mereka bagaimana agar para celeg perempuan ini terpilih," pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Idris
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat
