Pengembangan Motor Listrik Nasional (Molinas) dinilai tidak seharusnya hanya diarahkan untuk menggantikan motor berbahan bakar minyak (BBM) di kota-kota besar. Pemerintah justru perlu memanfaatkan momentum elektrifikasi kendaraan untuk memperluas akses mobilitas di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan distribusi BBM.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Prof. Dr. Ir. Djoko Setijowarno, mengatakan wilayah perdesaan, pulau-pulau kecil, daerah perbatasan hingga kawasan tertinggal, terdepan dan terluar (3T) dapat menjadi pasar strategis bagi motor listrik nasional.
Menurutnya, strategi tersebut sekaligus dapat mencegah program Molinas justru menambah kepadatan kendaraan di perkotaan.
"Jangan sampai motor listrik hanya menambah jumlah kendaraan di kota-kota besar. Distribusinya perlu diarahkan juga ke wilayah yang memiliki kebutuhan mobilitas tinggi tetapi menghadapi persoalan distribusi BBM," kata Djoko.
Ia menilai kendaraan listrik memiliki nilai ekonomis tersendiri bagi daerah yang biaya distribusi BBM-nya relatif tinggi. Penggunaan motor listrik dapat membantu masyarakat menekan pengeluaran energi sekaligus mendukung program transisi dari bahan bakar fosil.
Sejumlah wilayah penghasil mineral dan kawasan operasional di luar Jawa, menurut Djoko, memiliki potensi untuk menjadi lokasi pengembangan pasar motor listrik nasional. Di antaranya kawasan di Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Sumatera hingga Papua.
Djoko mencontohkan Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Wilayah tersebut telah menggunakan kendaraan listrik sejak 2007 karena menghadapi tantangan distribusi BBM.
"Agats bisa menjadi contoh bahwa keterbatasan distribusi BBM tidak selalu harus dijawab dengan mempertahankan kendaraan berbahan bakar minyak. Kendaraan listrik dapat menjadi alternatif mobilitas," ujarnya.
Jangan Terjebak Perang Harga
Di sisi industri, Djoko menilai Molinas juga menghadapi tantangan besar dari produk kendaraan listrik asal China. Produsen China memiliki keunggulan dalam skala produksi dan rantai pasok sehingga mampu menawarkan harga yang sangat kompetitif.
Karena itu, Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan harga murah. Produk nasional harus memiliki keunggulan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam negeri.
Pengembangan desain, spesifikasi, teknologi dan layanan purna jual yang menyesuaikan karakteristik Indonesia dinilai dapat menjadi pembeda.
"Produk nasional harus mampu menawarkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, bukan sekadar ikut perang harga," katanya.
Selain itu, penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi bagian penting dalam membangun industri motor listrik nasional. Lokalisasi baterai dan komponen inti perlu diperkuat agar Indonesia tidak hanya menjadi tempat perakitan kendaraan.
Jaringan servis, ketersediaan suku cadang dan kepastian layanan purna jual juga dinilai akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk nasional.
Insentif Harus Tepat Sasaran
Djoko menyebut insentif pemerintah tetap dibutuhkan dalam fase awal pengembangan industri motor listrik nasional. Namun, pemberian insentif harus dirancang agar tidak hanya mendorong peningkatan penjualan.
Insentif, kata dia, juga harus menjadi instrumen untuk memperkuat industri dalam negeri, membangun kemandirian teknologi dan memperluas ekosistem kendaraan listrik.
"Insentif pemerintah merupakan faktor penting pada masa transisi. Tetapi harus diarahkan untuk membangun industri nasional agar nantinya mampu mandiri," jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah perlu berhati-hati karena insentif berupa potongan harga dapat memicu peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi.
Apabila motor listrik dibeli sebagai kendaraan tambahan, bukan menggantikan kendaraan lama, pertumbuhan jumlah kendaraan di jalan justru dapat memperburuk persoalan kemacetan.
Elektrifikasi Transportasi Umum Tetap Prioritas
Menurut Djoko, sekitar 75-80 persen kendaraan di kawasan perkotaan masih berupa sepeda motor. Karena itu, pengembangan kendaraan listrik tidak boleh dipisahkan dari kebijakan transportasi umum.
Pergantian motor bensin menjadi motor listrik memang dapat mengurangi ketergantungan terhadap BBM dan emisi dari kendaraan. Namun, jumlah kendaraan yang memenuhi jalan tetap menjadi persoalan apabila masyarakat terus bergantung pada kendaraan pribadi.
"Motor listrik hanya mengubah sumber energi kendaraan. Kalau jumlah kendaraan terus bertambah, kemacetan tetap terjadi," tegasnya.
Ia pun menekankan bahwa strategi utama mengatasi kemacetan tetap melalui penguatan transportasi umum massal yang terintegrasi dan, secara bertahap, menggunakan teknologi kendaraan listrik.
Dengan demikian, Molinas diharapkan tidak berhenti sebagai program elektrifikasi kendaraan pribadi, tetapi menjadi bagian dari transformasi sistem transportasi nasional yang lebih efisien, merata dan berkelanjutan.
