Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) memberikan perhatian serius sekaligus menyambut baik langkah cepat pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional dalam membongkar kasus, memerintahkan penarikan produk, hingga mencabut izin edar terhadap 25 merek beras fortifikasi yang terbukti tidak sesuai standar.
Hal yang perlu diperhatikan
Temuan tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran serius yang merugikan masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun keamanan pangan. FKBI menyoroti beberapa poin penting dalam kasus ini.
Pertama, perlindungan hak konsumen atas produk pangan yang aman dan bermutu. Hak dasar konsumen untuk mendapatkan produk pangan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar mutu telah dicederai oleh praktik curang para pelaku usaha. Beras fortifikasi yang seharusnya memberikan nilai tambah gizi bagi kesehatan masyarakat justru disalahgunakan untuk meraup keuntungan sepihak secara tidak sah.
FKBI menegaskan bahwa perlindungan keselamatan dan hak ekonomi konsumen harus diutamakan sesuai standar dalam tata niaga pangan nasional.
Kedua, kewajiban memberikan informasi produk yang sebenarnya dan transparan. Kejujuran dan transparansi informasi pada label produk merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi setiap pelaku usaha. Pembohongan spesifikasi produk, klaim fortifikasi palsu, serta ketidaksesuaian mutu merupakan bentuk penipuan informasi publik yang merugikan konsumen.
Konsumen berhak mengetahui kondisi riil produk yang mereka beli dan konsumsi setiap hari karena menyangkut tingkat kepercayaan masyarakat.
Ketiga, pemerintah tidak hanya selesai dengan mencabut izin, tetapi harus memberikan sanksi berat dan memprosesnya secara hukum. FKBI mengapresiasi langkah awal pemerintah dalam menarik produk dan mencabut izin edar ke-25 merek tersebut. Namun, FKBI menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti sekadar pada sanksi administratif berupa pencabutan izin.
Pemerintah bersama aparat penegak hukum lainnya wajib menindaklanjuti kasus ini dengan menjatuhkan sanksi tegas termasuk sanksi pidana, serta melakukan penelusuran rantai distribusi secara menyeluruh.
Hal ini dilakukan guna memberikan efek jera (deterrent effect) bagi pelaku usaha lain agar tidak mempermainkan hak dan keselamatan konsumen.
Kasus pemalsuan beras fortifikasi ini merupakan bentuk kejahatan ekonomi dan penipuan massal yang mencederai kepercayaan publik. Pemerintah tidak boleh setengah-setengah dalam pencabutan izin yang harus dikawal dengan sanksi pidana yang tegas.
Melalui keterangan ini, FKBI juga mengimbau seluruh masyarakat konsumen di Indonesia agar senantiasa waspada dan teliti dalam memilih produk, serta menghindari pembelian produk yang masuk dalam daftar temuan resmi pemerintah.
FKBI membuka posko pengaduan bagi konsumen yang merasa dirugikan serta mendesak negara untuk terus memperketat pengawasan terhadap peredaran pangan di pasar domestik.