Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mendorong keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Selain pemerintah, sektor swasta dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, khususnya bagi pekerja perempuan.
Ajakan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, saat membuka kegiatan Kebijakan Ramah Keluarga untuk Mendukung Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pati yang diselenggarakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DinsosP3AKB) Kabupaten Pati di Ruang Joyokusumo, Selasa (21/7/2026).
Dalam sambutannya, Chandra menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Kabupaten Layak Anak memerlukan sinergi berbagai pihak. Menurutnya, dunia usaha tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial melalui penerapan kebijakan yang berpihak kepada keluarga.
"Pembangunan Kabupaten Layak Anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan komitmen dunia usaha dalam menciptakan lingkungan kerja yang ramah keluarga," ujar Chandra.
Ia menjelaskan, perusahaan diharapkan menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung kebutuhan pekerja perempuan, seperti ruang laktasi, ruang konsultasi, area ramah anak, serta memastikan hak-hak pekerja, termasuk cuti melahirkan dan kesempatan menyusui, dapat terpenuhi dengan baik.
Menurut Chandra, kebijakan tersebut menjadi semakin penting mengingat banyak perusahaan di Kabupaten Pati mempekerjakan tenaga kerja perempuan dalam jumlah besar. Perhatian terhadap kebutuhan ibu dan anak diyakini akan berdampak positif terhadap kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.
"Perhatian terhadap kesejahteraan ibu dan anak merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang sehat, berkualitas, dan siap menghadapi tantangan masa depan," katanya.
Selain mengajak perusahaan menerapkan kebijakan yang ramah keluarga, Pemerintah Kabupaten Pati juga berkomitmen memperkuat kemitraan dengan pelaku usaha. Pemerintah siap membuka ruang komunikasi untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan sekaligus menjaga iklim investasi tetap kondusif.
"Pemerintah daerah akan terus menjadi mitra dunia usaha. Kami ingin investasi tumbuh, lapangan kerja bertambah, dan masyarakat Pati memperoleh manfaat sebesar-besarnya," tutur Chandra.
Sebagai bentuk dukungan terhadap dunia usaha, Pemkab Pati juga akan mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Di samping itu, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan tetap menjadi prioritas sebagai upaya mencetak sumber daya manusia yang unggul.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala DinsosP3AKB Kabupaten Pati beserta jajaran, narasumber, dan fasilitator. Peserta berasal dari berbagai unsur dunia usaha, mulai dari perusahaan media, sektor industri, rumah sakit, perbankan, hingga pusat perbelanjaan. Melalui forum ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah dan pelaku usaha untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pati.
