Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membagikan kisah awal pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo sebelum ditunjuk jadi menteri pada 2014.
“Saya mengakui sebelumnya tidak memiliki hubungan pribadi dengan Jokowi dan hanya mengetahui Presiden kerap menggunakan pesawat charter milik Susi Air,” papar Susi di acara Summer Talk 2026 di Hiroshima, Jepang, Minggu (5/7/2026).
Menurut Susi, pertemuan pertama terjadi menjelang pelantikan kabinet.
Saat itu ia hanya menyampaikan ucapan terima kasih dan menyapa Presiden Jokowi.
Di kesempatan yang sama, ia juga bertemu Andi Widjajanto. Setelah itu ia diundang berdiskusi di Istana Kepresidenan.
Susi menceritakan latar belakang pendidikannya yang sederhana. Ia hanya lulus SMP dan tidak menamatkan SMA.
Meski begitu, selama sekitar 30 tahun ia membangun usahanya hingga besar dan terbiasa memimpin sebagai CEO.
"Saya dianggap orang agak gila," ujarnya saat menceritakan gaya kepemimpinannya yang berbeda.
Menurut Susi, ia bekerja tanpa banyak beban dan tidak membatasi diri dalam mengambil keputusan, asal ada aturan main yang jelas.
Sebelum menerima tawaran jadi menteri, Susi mengaku mengajukan beberapa syarat. Di antaranya kepastian aturan kerja serta hak cuti dua bulan penuh sebanyak dua kali dalam setahun.
Sebagai single parent, ia menilai pengaturan waktu itu penting.
Ia juga menegaskan tidak melakukan negosiasi soal jabatan dan menyadari posisinya sebagai pembantu Presiden.
Susi menyebut Presiden Jokowi memberi kepercayaan penuh padanya.
Namun dua minggu pertama di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) penuh tantangan, terutama beradaptasi dengan birokrasi yang sangat berbeda dengan budaya kerja di dunia usaha.
Ia mengaku kesulitan berkomunikasi dengan birokrasi yang dinilai terlalu banyak memakai istilah normatif.
Karena itu, Susi melarang penggunaan kata seperti pengembangan, pemberdayaan, atau penguatan dalam penyusunan program karena dianggap tidak punya ukuran keberhasilan yang jelas.
Pendekatan tersebut, kata Susi, menghasilkan efisiensi besar. Ia mengklaim berhasil mengembalikan sekitar Rp9,2 triliun ke negara dalam kurun sekitar dua tahun serta memangkas anggaran kementerian hingga 32 persen.
Untuk mengevaluasi penggunaan anggaran, ia bahkan mengumpulkan pejabat eselon I dan II dalam retreat khusus guna membahas seluruh program dan alokasi belanja kementerian.
Dalam kesempatan itu, Susi juga menyampaikan pandangan soal reformasi birokrasi. Ia menilai kesejahteraan aparatur negara perlu ditingkatkan agar bisa menarik SDM terbaik dan menekan potensi korupsi.
Menurutnya, pejabat eselon I layak menerima gaji jauh lebih tinggi jika dibarengi sistem pengawasan yang kuat.
Di bidang penegakan hukum, Susi menegaskan persoalan kelautan bukan hanya soal perikanan. Ada juga perdagangan manusia, penyelundupan narkotika, penyelundupan satwa liar, hingga kejahatan terorganisasi yang memanfaatkan wilayah laut Indonesia.
Untuk menghadapi itu, pemerintah saat itu membentuk Satgas 115 yang melibatkan KKP, Bakamla, TNI AL, dan Kepolisian Perairan.
Meski demikian, ia mengakui koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Bea Cukai, tidak selalu mudah.
Susi juga mengingatkan sejak 2009 dirinya sudah menyoroti praktik illegal fishing.
Setelah menjabat menteri akhir 2014, ia mengumumkan penindakan terhadap kapal eks asing berbendera Indonesia melalui praktik naturalisasi perusahaan yang dinilainya tidak sesuai ketentuan. ***
