Arsip Tag: kekerasan

Sejak 2019 Ada Puluhan Kasus Kekerasan Terhadap Santri, Wagub Jateng Dorong Pesantren Ramah Anak

Lingkar.co – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen mengungkapkan, sejak 2019 hingga 2025, tercatat ada puluhan kasus kekerasan di lingkungan pesantren. Namun, angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya, karena banyak santri tidak berani menyampaikan persoalan tersebut ke pihak yang berwenang.

“Sering kali santri berasumsi, kalau mereka bicara, harus menjaga nama pesantren dan kiai, sehingga tidak berani menyampaikan,” katanya disela acara halaqah bertema Pesantren Aman, Nyaman, dan Ramah Anak yang digelar di Pondok Pesantren Girikesumo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak pada Jumat (12/12/2025).

Maka dari itu Gus Yasin, sapaan akrab Taj Yasin mengingatkan, bahwa isu mengenai perlindungan anak di lingkungan pendidikan, termasuk pondok pesantren, tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan sepele.

Ia menyebut, masih ditemukannya puluhan kasus kekerasan, terutama perundungan dan tekanan mental, dalam beberapa tahun terakhir, menjadi peringatan serius, agar pesantren memperkuat sistem pengasuhan yang aman, nyaman, dan ramah anak.

“Bentuk kekerasan itu tidak selalu fisik. Yang paling tinggi justru bullying dan tekanan mental. Ini menimbulkan ketidakpercayaan anak-anak didik kita untuk tumbuh dan menjadi pemimpin,” ujar Taj Yasin

Menurut Taj Yasin, pondok pesantren sejatinya merupakan lembaga pendidikan yang bersifat inklusif. Karena itu, pesantren harus menjadi ruang aman bagi seluruh santri, termasuk mereka yang sedang menghadapi persoalan psikologis.

Ia juga menyoroti pentingnya penataan pembinaan dan pengawasan, terutama mengenai pola senioritas di pesantren. Penugasan santri senior sebagai pengurus merupakan bagian dari pendidikan, namun Yasin menandaskan, perlu pendampingan agar tidak berubah menjadi tekanan.

“Pemberian ta’zir (hukuman) harus bersifat mendidik,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikam Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Fatkhurronji menegaskan, untuk mewujudkan pesantren ramah anak, membutuhkan sistem dan jejaring yang saling terhubung.

“Pesantren yang aman dan nyaman tidak cukup dilihat dari sisi fisik. Harus ada kenyamanan dalam proses pendidikan, dengan jejaring antara pengasuh, orang tua, santri, masyarakat, serta dukungan pemerintah,” terang Fatkhurronji.

Halaqah tersebut menjadi ruang penguatan komitmen para ustadz dan ustadzah, untuk menciptakan lingkungan pesantren yang aman, nyaman, dan ramah anak, sekaligus tetap menjaga nilai-nilai keilmuan dan akhlakul karimah, sebagai ciri khas pesantren. (*)

Padmasari Mestikajati Sebut Perempuan Golkar Fokus Bantu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Lingkar.co – Politisi Golkar Jateng, Padmasari Mestikajati, fokus memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang jadi korban kekerasan.

Bukan tanpa alasan, Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Jateng, itu menyebut, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup tinggi.

“Perempuan Partai Golkar fokus terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang banyak terjadi,” ucapnya, usai pendaftaran caleg di Kantor KPU Jateng, Sabtu (13/5/2023).

Anggota Fraksi Golkar DPRD Jateng periode 2019-2024 itu, mengaku, akan bertindak tegas terhadap perlakuan kekerasan kepada perempuan dan anak.

“Perempuan di Golkar fokus pada stop kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ucap anggota Komisi C DPRD Jateng tersebut.

“Banyak di medsos kasus seperti itu, tapi hanya segelintir dari kasus-kasus yang banyak tentang kekerasan pada perempuan pada anak,” sambungnya.

Diketahui, Padmasari, kembali maju sebagai calon legislatif (caleg) DPRD Jateng, dari Partai Golkar pada Pemilu 2024.

Padmasari Mestikajati menegaskan, perlindungan dan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagai jalur perjuangannya bersama Golkar.

“Sampai sekarang, Golkar satu satunya partai yang punya pelayanan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujar Padma, sapaan akrabnya. 

Sebagai bukti kata dia, Golkar Jateng menyediakan layanan pengaduan dan pendampingan bagi perempuan dan anak yang jadi korban kekerasan.

“Ada di kantor Partai Golkar Jateng, kita juga punya nomor online dan juga sudah beberapa kali menerima pengaduan dan juga mengadakan pendampingan,” jelasnya.

Selain itu, kata Padma, pihaknya juga melakukan pemberdayaan perempuan di masyarakat.

“Yang lain juga kita pikirkan, intinya pemberdayaan perempuan di masyarakat,” ucap Padma.

Sebagai informasi, berdasarkan data Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM), pada periode 2017-2021 terdapat 1.249 kasus kekerasan terhadap perempuan di Jateng.

Bahkan, data LRC-KJHAM pada Januari-November 2022 tercatat 124 kasus, dengan 147 perempuan menjadi korban. 

Peran Perempuan Sangat Penting

Pada kesempatan tersebut, Padma juga menilai, peran perempuan dalam partai politik sangat penting.

“Peran perempuan di partai politik saya rasa krusial,” ucapnya.

Karena menurutnya, dengan adanya pembangunan secara menyeluruh, dapat menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

“Pembangunan sekarang pembangunan menyeluruh, jadi adanya kesetaraan perempuan dan laki-laki. Perempuan dinilai sebagai motor keluarga,” kata Padma.

Menurutnya, dengan adanya perwakilan perempuan di partai politik dapat menjadi harapan dalam menyuarakan kepentingan perempuan dalam masyarakat.

“Semoga dengan adanya perwakilan di partai politik, menjadikan perempuan di masyarakat merasa terlindungi hak-haknya,” ucap Padma.

“Harapannya yang menjadi wakil di partai politik bisa meyuarakan kepentingan perempuan di masyarakat,” pungkasnya.

Padma menambahkan, dengan kesetaraan, perempuan bisa menjadi apa saja dengan kemauan dan kemampuan yang dimiliki.

“Perempuan bisa menjadi apa saja yang mereka mampu dan mau, perlindungan itulah yang kami perjuangkan,” pungkas Padma.***

Penulis: Alan Henry

Editor: M. Rain Daling

Jelang KTT ke-42 ASEAN, Presiden Jokowi: Hentikan Kekerasan di Myanmar!

Lingkar.co – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menyerukan agar kekerasan di Myanmar segera dihentikan. Seruan tersebut, diucapkan Presiden Jokowi, dalam pernyataan pers, jelang KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 10-11 Mei 2023.

“Tekad ASEAN dan Indonesia untuk menyerukan kembali hentikan kekerasan di Myanmar,” ucapnya, dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (8/5/2023).

Presiden Jokowi, menilai, situasi di Myanmar saat ini tidak membuat pihak mana pun menang dan hanya membuat rakyat menjadi korban.

“Rakyat yang akan menjadi korban karena kondisi ini tidak akan membuat siapa pun menang,” ujar Presiden Jokowi,

Kepala Negara mengajak seluruh pihak yang terkait agar melakukan dialog untuk mencari solusi.

“Saya mengajak marilah kita duduk bersama, ciptakan ruang dialog untuk mencari solusi bersama,” ajak Presiden Jokowi.

Sebagai keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini, Kepala Negara menekankan, terus mendorong implementasi lima poin kesepakatan atau Five-Point Consensus.

“Yang salah satu poinnya (Five-Point Consensus) adalah mengenai bantuan kemanusiaan,” ucap Presiden Jokowi.

Ia menyampaikan, keketuaan Indonesia di ASEAN mampu memfasilitasi The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre).

Setelah tertunda cukup lama karena masalah akses, Presiden Jokowi mengatakan, joint needs assessment mampu diselesaikan.

“Berbagai upaya telah kita lakukan, Alhamdulillah, keketuaan Indonesia mampu memfasilitasi AHA Center, sehingga joint needs assessment mampu diselesaikan,” ucapnya.

“Ini masalahnya adalah di masalah akses,” sambung Presiden Jokowi.

Ia pun menyebut, AHA Center didampingi tim monitoring ASEAN sempat akan menyerahkan bantuan kemanusiaan, namun dalam perjalanan terjadi baku tembak.

“Kemarin, AHA Center didampingi tim monitoring ASEAN akan menyerahkan bantuan kemanusiaan. Tapi disayangkan, di tengah perjalanan terjadi baku tembak,” lanjutnya.

Dua Tahap Bantuan Kemanusiaan

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi, menjelaskan, bahwa ada dua tahap bantuan kemanusiaan untuk Myanmar.

Tahap pertama terkait dengan life saving, telah selesai dilakukan karena terkait dengan bantuan penanggulangan Covid-19, dan tahap kedua life sustaining.

“Tahap kedua ini sempat alami hambatan,” ucapnya, dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (5/5/2023).

Hal itu kata dia, karena kurangnya akses kepada AHA Centre untuk menjangkau penduduk terutama di wilayah-wilayah di luar kontrol militer Myanmar.

“Kurangnya akses kepada AHA Centre untuk menjangkau penduduk yang memerlukan terutama di wilayah-wilayah yang di luar kontrol militer Myanmar,” pungkasnya.***

Penulis: M. Rain Daling

Editor: M. Rain Daling