Arsip Tag: Bullying

Berita, Pemerintahan, Pendidikan

Sejak 2019 Ada Puluhan Kasus Kekerasan Terhadap Santri, Wagub Jateng Dorong Pesantren Ramah Anak

Lingkar.co – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen mengungkapkan, sejak 2019 hingga 2025, tercatat ada puluhan kasus kekerasan di lingkungan pesantren. Namun, angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya, karena banyak santri tidak berani menyampaikan persoalan tersebut ke pihak yang berwenang.

“Sering kali santri berasumsi, kalau mereka bicara, harus menjaga nama pesantren dan kiai, sehingga tidak berani menyampaikan,” katanya disela acara halaqah bertema Pesantren Aman, Nyaman, dan Ramah Anak yang digelar di Pondok Pesantren Girikesumo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak pada Jumat (12/12/2025).

Maka dari itu Gus Yasin, sapaan akrab Taj Yasin mengingatkan, bahwa isu mengenai perlindungan anak di lingkungan pendidikan, termasuk pondok pesantren, tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan sepele.

Ia menyebut, masih ditemukannya puluhan kasus kekerasan, terutama perundungan dan tekanan mental, dalam beberapa tahun terakhir, menjadi peringatan serius, agar pesantren memperkuat sistem pengasuhan yang aman, nyaman, dan ramah anak.

“Bentuk kekerasan itu tidak selalu fisik. Yang paling tinggi justru bullying dan tekanan mental. Ini menimbulkan ketidakpercayaan anak-anak didik kita untuk tumbuh dan menjadi pemimpin,” ujar Taj Yasin

Menurut Taj Yasin, pondok pesantren sejatinya merupakan lembaga pendidikan yang bersifat inklusif. Karena itu, pesantren harus menjadi ruang aman bagi seluruh santri, termasuk mereka yang sedang menghadapi persoalan psikologis.

Ia juga menyoroti pentingnya penataan pembinaan dan pengawasan, terutama mengenai pola senioritas di pesantren. Penugasan santri senior sebagai pengurus merupakan bagian dari pendidikan, namun Yasin menandaskan, perlu pendampingan agar tidak berubah menjadi tekanan.

“Pemberian ta’zir (hukuman) harus bersifat mendidik,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikam Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Fatkhurronji menegaskan, untuk mewujudkan pesantren ramah anak, membutuhkan sistem dan jejaring yang saling terhubung.

“Pesantren yang aman dan nyaman tidak cukup dilihat dari sisi fisik. Harus ada kenyamanan dalam proses pendidikan, dengan jejaring antara pengasuh, orang tua, santri, masyarakat, serta dukungan pemerintah,” terang Fatkhurronji.

Halaqah tersebut menjadi ruang penguatan komitmen para ustadz dan ustadzah, untuk menciptakan lingkungan pesantren yang aman, nyaman, dan ramah anak, sekaligus tetap menjaga nilai-nilai keilmuan dan akhlakul karimah, sebagai ciri khas pesantren. (*)

Berita, Pemerintahan, Pendidikan

Perangi Bullying dan Kekerasan di Sekolah, Ning Nawal Ajak Siswa Jadi Pejuang HAM

Lingkar.co – Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Nawal Arafah Yasin, mengajak para siswa untuk berani menjadi pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan sekolahnya masing-masing.

Di hadapan ratusan siswa SMAN 2 Kota Semarang, Nawal mengungkapkan rasa keprihatinannya atas maraknya fenomena bullying dan kekerasan, yang terjadi di lingkungan pendidikan akhir-akhir ini.

Dia mengatakan, berdasarkan data Komnas Perempuan, sepanjang 2024, tercatat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk di sekolah. Sedangkan menurut KPAI, ada 2.057 kasus kekerasan terhadap anak, termasuk yang terjadi di lingkungan pendidikan.

Atas fenomena itu, Nawal menekankan, pengetahuan dan literasi tentang HAM sangat penting ditanamkan kepada siswa di Jawa Tengah, untuk memerangi praktik bullying dan kekerasan.

“Ini salah satu hal yang mestinya kita respon untuk kita hadir di sekolah-sekolah, mengenalkan hak asasi manusia itu perlu kita pahami. Kita perlu edukasi pelajar untuk bisa memperjuangkan hak asasi,” kata dia, seusai membuka kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi Pelajar SMAN 2 Semarang, Selasa (25/11/2025).

Nawal juga menyoroti keterlibatan pelajar dalam gelombang demonstrasi dan gerakan anarkisme di berbagai daerah pada 29 Agustus 2025 lalu, termasuk di Jateng. Bahkan, beberapa pelajar ada yang tertangkap aparat kepolisian.

Sesuai dengan arahan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, satuan pendidikan juga didorong untuk melakukan pembinaan terhadap para siswanya guna menciptakan kondusivitas wilayah.

“Sehingga kekerasan, ekstremisme, dan aksi-aksi bullying dan lain sebagainya itu, perlu adanya respon tentang pemahaman HAM bagi pelajar ini,” ungkap istri Wakil Gubernur Jateng tersebut.

Lebih lanjut, Nawal berharap kegiatan literasi tentang HAM di SMAN 2 Semarang pada hari ini, ke depannya benar-benar diimplementasikan, sehingga sekolah tidak hanya ramah anak, tetapi juga ramah HAM.

Ketua TP PKK Jateng ini mengatakan, guna mengedukasi tentang pencegahan bullying dan kekerasan bagi pelajar, pihaknya telah menggandeng Forum Generasi Berencana (Genre) yang memiliki program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R).

“Ini akan kemudian menyosialisasikan dan mengedukasi bukan hanya anti bullying, tapi juga tentang edukasi yang lain terkait misalnya reproduksi, terkait kemudian anti narkoba, dan sebagainya,” kata Nawal.

Pada kesempatan itu, Nawal mengapresiasi SMAN 2 Semarang yang telah membentuk Duta Anti Kekerasan dan Duta Literasi. Dia mendorong para duta di sekolah untuk menginternalisasikan nilai-nilai HAM.

“Harapannya bukan hanya siswa-siswi ini paham dan memiliki pengetahuan, tetapi juga bisa menginternalisasi sikapnya, membentuk sikap yang bisa mendukung sekolahnya itu, juga menjunjung tinggi hak asasi manusia,” tandas Nawal.

Sementara itu, Kepala SMAN 2 Semarang, Dian Milasari menyampaikan terima kasih kepada Nawal Arafah Yasin, yang telah memberikan motivasi kepada siswa. Dia berharap, kegiatan itu dapat memberikan perspektif baru tentang HAM.

Terkait upaya pencegahan kekerasan, pihaknya terus menanamkan sikap RRC kepada siswa di sekolahnya. RRC ialah sikap respect (menghargai) responbility (tanggung jawab), dan confident (percaya diri).

“Melalui kegiatan ini siswa diharapkan dapat menumbuhkan empati, kecerdarsan sosial, dan keberanian, untuk menjadi generasi kritis namun juga tetap santun,” harap Dian. (*)

Berita, Pemerintahan, Pendidikan, Peristiwa

Prihatin Insiden Ledakan di SMAN 72 Jakarta, FKPT Jateng Dorong Penguatan Pendidikan Damai

Lingkar.co – Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah menyampaikan rasa prihatin dan empati yang mendalam atas peristiwa ledakan yang terjadi di lingkungan SMAN 72 Jakarta, Jumat (7/11/2025) kemarin. Peristiwa tersebut menjadi duka sekaligus pembelajaran bersama tentang pentingnya memperkuat ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, dan berkarakter damai.

Ketua FKPT Jawa Tengah, Dr. Hamidulloh Ibda, M.Pd., menegaskan bahwa pencegahan kekerasan dan ekstremisme di kalangan pelajar tidak dapat hanya mengandalkan aspek penegakan hukum, tetapi juga harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih lembut (soft approach). Menurut Ibda, api tidak bisa dipadamkam dengan api.

“Kami melihat akar persoalan dari peristiwa seperti ini sering kali bukan semata tindakan ekstrem, melainkan muncul dari rasa keterasingan, tekanan sosial, lemahnya resiliensi, dan hilangnya ruang dialog di antara remaja. Maka pendidikan damai dan empati sosial harus menjadi fondasi utama di sekolah,” ujar Ibda, sapaan akrab Hamidullah Inda dalam keterangan tertulisnya, Ahad (9/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa FKPT Jawa Tengah saat ini tengah melaksanakan Survei Pendidikan Damai di 35 kabupaten/kota sejak Oktober hingga Desember 2025. Berdasarkan data sementara, banyak pelajar di Jawa Tengah mengaku membutuhkan ruang komunikasi yang lebih sehat, terbuka, dan bebas dari intimidasi di sekolah.

Hasil lengkap survei tersebut akan dirilis pada akhir Desember 2025 atau awal Januari 2026 sebagai bahan evaluasi bersama untuk memperkuat budaya damai di dunia pendidikan di Jawa Tengah.

Menurut Ibda, kejadian di SMAN 72 Jakarta menjadi pengingat bahwa sekolah bukan sekadar tempat belajar akademik, tetapi juga arena tumbuhnya karakter, empati, dan solidaritas sosial. Ia menegaskan, “Sekolah harus menjadi tempat yang aman, menyenangkan, damai, dan menenangkan bagi semua siswa, bukan ruang yang menumbuhkan rasa takut atau keterasingan,” kata Ibda.

Sebagai tindak lanjut dan langkah preventif, FKPT Jawa Tengah menawarkan lima strategi konkret. Pertama, penguatan literasi damai di sekolah. Dapat dilakukan melalui penguatan ekosistem literasi dan damai, pelatihan guru, siswa, dan tenaga kependidikan untuk membangun komunikasi empatik, mencegah perundungan, serta menumbuhkan kesadaran terhadap keberagaman.

Kedua, kolaborasi tripusat pendidikan. Perlu adanya optimalisasi peran sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam memantau kesehatan mental serta perilaku sosial anak dan remaja agar tercipta lingkungan belajar yang suportif. Bisa jadi, anak pendiam itu karena banyak masalah di rumah, ia introvert dan akhirnya jadi objek bullying. Karena tidak ada katarsis, daya resiliensi rendah, ya apapun bisa terjadi termasuk tindakan radikal. Bagi saya pendidikan keluarga adalah kunci penyemaian kasih sayang, cinta dan toleransi.

Ketiga, integrasi nilai moderasi dan empati dalam kurikulum. Kita perlu mendorong sekolah untuk memasukkan nilai-nilai kemanusiaan, kerja sama lintas perbedaan, dan resolusi konflik dalam kegiatan belajar mengajar.

Keempat, peningkatan kapasitas guru dan konselor sekolah. Perlu kerjasama antara guru konseling dengan keluarga. Perlu melatih guru dan konselor agar mampu mendeteksi dini gejala tekanan sosial, perundungan, maupun indikasi perilaku ekstremisme pada siswa.

Kelima, pengawasan bersama dan kerja partisipatif. FKPT Jawa Tengah berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dinas pendidikan, ormas keagamaan, kampus, media massa, serta komunitas masyarakat sipil dalam memperluas literasi perdamaian dan membangun daya tangkal generasi muda terhadap kekerasan.

“Semoga peristiwa ini menjadi momentum refleksi bagi kita semua untuk menumbuhkan kembali semangat saling peduli, saling menghargai, dan saling melindungi,” pungkasnya. (*)

Berita, Kesehatan, Pendidikan

PMI Kota Semarang Konsisten Menyemai Bibit Kemanusiaan Saat Marak Pelajar Terlibat Aksi Kekerasan

Lingkar.co – Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Semarang, Dr. dr. Awal Prasetya, M.Kes., Sp.THT-KL menegaskan, pihaknya masih konsisten menyemai bibit kemanusiaan saat aksi kekerasan di kalangan pelajar masih marak di ibu kota Jawa Tengah. Salah satunya dengan memaksimalkan potensi Duta Kemanusiaan PMI Kota Semarang.

“Duta PMI Kota Semarang memiliki potensi untuk membantu menekan angka kekerasan terhadap anak, kenakalan anak, dan geng motor, meskipun peran utama PMI adalah di bidang sosial kemanusiaan, terutama penanganan bencana dan kesehatan,” kata Awal saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Senin )26/5/2025).

Dirinya lantas memaparkan beberapa cara Duta PMI dalam berkontribusi menekan angka kenakalan anak dan remaja. Yakni, melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi: Duta PMI, terutama yang berasal dari kalangan Palang Merah Remaja (PMR), “PMR dan khususnya yang jadi duta kemanusiaan dapat menjadi agen perubahan dengan memberikan edukasi tentang nilai-nilai kemanusiaan, persahabatan, anti-kekerasan, dan pentingnya menghindari perilaku negatif seperti kenakalan remaja dan geng motor,” katanya.

Ia mengakui bahwa aksi kekerasan yang menghebohkan jagat media sosial, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu dua geng remaja putri duel satu lawan satu di daerah Semarang Utara. Untuk itu, duta kemanusiaan bertugas menyampaikan pesan damai secara langsung maupun lewat media sosial. “Mereka bisa menyampaikan pesan-pesan ini melalui kegiatan di sekolah, komunitas, atau media sosial,” jelasnya.

Secara umum, kata Awal, relawan PMI mendapatkan pembinaan rutin dan melalui berbagai pelatihan. Ia menyebut di antaranya pelatihan pertolongan pertama, kesiapsiagaan bencana, dan sebagainya.

“Pelatihan-pelatihan dapat membantu membentuk karakter positif pada anak dan remaja. Keterampilan ini tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan positif dan menghindari lingkungan yang memicu perilaku negatif,” ujarnya.

Selain itu, Awal menyatakan kesibukan peserta didik pada kegiatan ekstrakurikuler PMR akan membuat anak sibuk dengan kegiatan yang bermanfaat dan mengurangi peluang terlibat pada perilaku negatif. PMI menawarkan wadah untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang kemanusiaan,” tegasnya.

Ia menyadari bahwa kenakalan anak tidak bisa diatasi secara instan. Oleh karena itu pendekatan sebaya (Peer Education) dipandang sebagai solusi yang tepat untuk melengkapi berbagai tawaran solusi pembentukan karakter pelajar.

“Yang seringkali adalah pendekatan remaja sebaya, dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan kepada teman-teman mereka. Mereka dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menjadi panutan bagi teman-temannya untuk tidak terlibat dalam kekerasan atau kenakalan,” jelasnya.

Meskipun demikian, kata dia, penting untuk diingat bahwa menekan angka kekerasan terhadap anak maupun kenakalan anak adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan multisektoral dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan aparat penegak hukum. “Peran Duta PMI akan lebih efektif jika disinergikan dengan program-program dari instansi terkait lainnya,” tegasnya.

Laman: 1 2
Berita, Pemerintahan, Pendidikan

Gandeng Unicef, Komitmen Pemprov Jateng Cegah Bullying dan Kekerasan Seksual di Pesantren

Lingkar.co – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mencegah aksi perundungan atau bullying dan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Komitmen itu diwujudkan salah satunya dengan menggandeng United Nations Children’s Fund, (Unicef).

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menuturkan, Pemprov Jateng bersama Unicef telah mengadakan pelatihan sebagai langkah awal dalam mendampingi pesantren membangun lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan.

“Alhamdulillah agenda yang disiapkan DP3AP2KB bersama UNICEF dan LPA Klaten langsung ditindaklanjuti. Dari pelatihan untuk 70 pesantren kemarin, muncul ide agar pelatihan lanjutan digelar langsung di pondok-pondok,” ujar pria yang akrab disapa Gus Yasin itu usai menerima audiensi perwakilan Unicef di ruang kerjanya, Jumat, 16 Mei 2025.

Dalam audiensi tersebut, kata dia, sempat tercetus wacana peluncuran program pendampingan yang lebih intensif untuk santri dan pengasuh pada Hari Santri Nasional 22 Oktober 2025

Lebih jauh Yasin mengungkapkan, pemerintah juga akan menggandeng Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, hingga Dinas Kesehatan dalam pencegahan kekerasan lewat program lintas sektor seperti Speling dan Kecamatan Berdaya.

“Kita ingin semua program dikeroyok bareng. Bahkan nanti akan kita susun produk hukum turunan dari Perda Pesantren untuk menguatkan perlindungan di dalamnya,” urainya.

Selain itu, Yasin juga menyoroti pentingnya layanan konseling di lembaga pendidikan, termasuk pesantren. “Konseling harus kita dekatkan ke satuan pendidikan. Nanti dari DP3AP2KB akan menerbitkan buku saku panduan bagi santri dan pengasuh. Mereka akan tahu bagaimana bersikap saat menghadapi atau melihat kasus bullying,” ujarnya.

Sebagai informasi, audiensi dengan perwakilan Unicef menjadi tindak lanjut dari pelaksanaan Training of Facilitator (ToF) bertema Kesejahteraan Remaja di Pesantren yang digelar di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dua hari sebelumnya.

Sementara, Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa, Ignatius Setyawan Cahyo, mengapresiasi kebijakan dan komitmen Jawa Tengah dalam isu perlindungan anak.

“Saya sangat senang bisa mendukung Pemerintah Jawa Tengah. Kepemimpinannya sangat proaktif dan progresif dalam mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk diskriminasi dan intoleransi. Ini menumbuhkan optimisme bahwa penghapusan kekerasan terhadap anak di seluruh Indonesia itu mungkin,” ujar Cahyo.

UNICEF menilai kegiatan ToF sangat penting untuk melihat seberapa jauh pemahaman pengasuh pesantren terhadap isu kekerasan. Organisasi internasional ini juga berterima kasih atas dukungan penuh Pemprov Jawa Tengah dalam menyukseskan pelatihan tersebut.

Turut hadir dalam audiensi tersebut, Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Emma Rachmawati dan Ketua LPA Klaten, Akhmad Syakur. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Pemerintahan, Sosial

Kasus Bullying di Pesantren Meningkat 100 Persen, Ning Nawal Dorong Pelibatan LBH

Lingkar.co – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, Hj. Nawal Arafah Yasin, MSI, menegaskan untuk mencegah terjadinya perundungan (bullying) di pesantren dengan melibatkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Ning Nawal menyatakan hal itu saat diskusi Ngopi Penak seri Ramadan Ramah Anak, bertajuk “Pesantren Anti Bullying dan Kekerasan Seksual”, secara daring melalui ruang kerja Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), Selasa (25/3/2025).

Ia menyebut, enurut data yang dikutip dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) pada 2024 kasus kekerasan pada lembaga pendidikan, madrasah, hingga pesantren, meningkat 100 persen.

Ia berkata, ada beberapa faktor yang mencetuskan kekerasan, baik fisik maupun verbal, di pesantren. Di antaranya, terkait kurangnya pengetahuan terkait bullying, juga rendahnya penegakan disiplin di internal pesantren.

“Solusinya adalah dengan memberikan edukasi. Juga membentuk sistem pelaporan yang aman dan menjaga privasi, serta penuh dengan empati,” tuturnya.

Isteri Wagub Jateng itu mengatakan, ajakan tersebut bermula dari pilot project Pesantren Ramah Anak, yang digagas oleh dirinya dan Unicef. Pada program tersebut dua pesantren di Rembang yakni, Ponpes Al Anwar IV dan Ponpes Alhamdulillah, telah menerapkan prinsip anti-bullying.

Selain itu, dia mengajak agar pondok pesantren menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum, hingga Dinas Kesehatan, untuk menanggulangi jika terjadi kasus.

“Kerja sama dengan pihak kesehatan seperti Puskesmas, kemudian bilamana membutuhkan bantuan hukum kerja sama dengan LBH dan psikolog. Selain itu, jangan ada relasi kuasa senior-junior. Kakak senior seharusnya bisa menjadi teman konselor sebaya,” ungkap Nawal.

Oleh karenanya, dia mengajak agar pengurus pesantren mampu belajar untuk menciptakan budaya antikekerasan, juga memberi afirmasi positif kepada santri.

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Jateng, Retno Sudewi mengungkapkan, data bullying pada lingkup pesantren dari kurun 2021-Maret 2025, mencapai 85 kasus.

“Kami melalui UPTD yang kami miliki besama Unicef, telah melakukan pembinaan dan edukasi, juga pendampingan psikologis kalau ada korban,” ungkapnya.

Dewi, sapaannya, berharap dengan acara itu, kepedulian akan tindakan perundungan di mana pun, akan semakin menguat. ***

Penulis : Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Pendidikan, Religi

Peduli Pendidikan Pesantren, Ning Nawal Terbitkan Buku Pesantren Anti Bullying dan Kekerasan Seksual

Lingkar.co – Nawal Nur Arafah, M.S.I, isteri Wakil Gubernur Terpilih Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), punya kepedulian yang luar biasa terhadap pendidikan pesantren. Kepedulian menantu Mbah Maimoen Zubaer itu diwujudkan dengan menerbitkan buku panduan khusus tentang penanganan bullying dan kekerasan seksual di pesantren. Judul bukunya ‘Pesantren Anti Bullying dan Kekerasan Seksual’.

Buku setebal 100 halaman karya Ning Nawal, panggilan akrabnya itu, dilaunching secara meriah di Hotel Ciputra Semarang, pada Sabtu, (25/1/2025). Ratusan kaum wanita dari berbagai profesi hadir menyambut buku yang diberi pengantar Begawan Pers Prof. Dr. (H.C.) Dahlan Iskan.

Banyak pihak bertanya-tanya, mengapa, isteri Gus Yasin, yang juga dari keluarga pesantren Al Anwar, Sarang Rembang itu sampai menulis buku tentang bullying dan kekerasan seksual di pesantren.

“Ide dasar dari menulis buku ini, karena saya menyaksikan praktek bullying di sebuah pesantren. Sebuah kisah ada petugas keamanan di pesantren yang menyita beberapa ponsel sejumlah santri,” kenang Ning Nawal saat memberi pengantar launching dan bedah buku tersebut.

“Lalu santri membully petugas tersebut dengan memasukkan batang-batang rokok di almarinya. Karena tidak terima, petugas tersebut suatu malam membeli bensin lalu membakar tubuh santri yang tidur hingga 70 persen tubuhnya rusak,” sambungnya.

Cerita lain juga ia ungkapkan, ada juga di sebuah pesantren, dengan alasan untuk mencari berkah, tubuh santri wanita sampai disentuh-sentuh oleh pengasuh maupun pemangku pesantren. “Inilah masalah serius praktek bullying dan kekerasan seksual yang menurut saya harus kita cegah dan lawan,” tegasnya.

Dari praktek-praktek terlarang di pesantren itulah, ia berusaha menuliskan sehingga terbit sebuah buku. Harapannya, buku ini menjadi panduan pondok pesantren dalam mengelola santri yang bermartabat. Sehingga pesantren terbebas dari bullying dan kekerasan seksual.

Nawal Nur Arafah saat launching Buku Pesantren Anti Bullying dan Kekerasan Seksual di Hotel Ciputra Semarang. Foto: dokumentasi
Nawal Nur Arafah saat launching Buku Pesantren Anti Bullying dan Kekerasan Seksual di Hotel Ciputra Semarang. Foto: dokumentasi

“Buku ini berisi panduan lengkap tentang bullying, ada bab membahas pesantren ramah anak dan perempuan, memahami bullying, pencegahan bullying, memahami kekerasan seksual dan pencegahanya, membangun pelaporan, menciptakan pesantren yang inklusif dan lainya,” ucapnya.

Ning Nawal mengakui pesantren memang rawan bullying dan kurang ramah anak. Misalnya masih terjadi santri dipaksa masuk jurusan tertentu padahal dia tidak suka. Atau ada santri anak-anak orang kaya, yang mendapatkan perlakuan khusus, lain dengan anak-anak kurang beruntung. Atau segala keputusan dan aturan sepihak dari pengasuh.

“Kalau pesantren ramah anak, dalam membuat keputusan harus melibatkan dan berorientasi kepada santri, sehingga ada dialog yang membuat santri nyaman di pesantren,” jelasnya.

Laman: 1 2
Berita, Highlight, Hukum dan Kriminal, Pendidikan

Dugaan Bullying dan Pungli, Polda Jateng Dalami Kasus Kematian Mahasiswa PPDS UNDIP

Lingkar.co – Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengungkapkan tak hanya perundungan yang menimpa Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (UNDIP) dr Aulia Rahma Lestari.

Ada dugaan pungli dengan angka fantastis, yakni mencapai 40 juta rupiah untuk para senior. Hal itu disinyalir sebagai salah satu pemicu Aulia mengakhiri hidup.

“Iya, kami telah mendapatkan informasi adanya pungutan itu, nanti menjadi bahan petunjuk bagi penyidik melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi,” kata Artanto dalam siaran persnya kepada Lingkar.co hari ini, Senin (2/9/2024).

Ia menyebut pungli tersebut ada pada kisaran 20 – 40 juta rupiah per bulan. Kasus dugaan pungli itu merupakan hasil investigasi Kementerian Kesehatan RI secara langsung. Namun begitu pihak Polda Jateng masih mengalkulasikan.

Adanya pungutan di luar biaya pendidikan ini diduga menjadi pemicu awal korban mengalami tekanan. Kata Artanto, angka-angka pungli yang informasinya sudah beredar tersebut menjadi petunjuk untuk pendalaman.

“Kami berharap, dari petunjuk ini mempermudah pemeriksaan dan mengambil keterangan kepada pihak terkait,” ungkapnya.

Pihaknya juga masih menyelidiki isu perundungan yang dialami dr Aulia Risma. “Kami memastikan akan menindaklanjuti berkas-berkas dan data yang diberikan Tim Investigasi Kemenkes,” kata Artanto.

Selain isu perundungan dan pungli, kepolisian juga mendalami penyebab pasti kematian korban yang diduga bunuh diri. Menurut Artanto, untuk memastikan penyebab kematian korban, perlu menunggu hasil autopsi psikologi forensik. Dari autopsi tersebut, nantinya tergambar petunjuk motivasi kematian dari korban.

“Bukti-bukti dan dokumen hasil penyelidikan penyebab kematian korban sudah kami pegang. Nah, gong-nya nanti hasil autopsi psikologi kedokteran,” ungkapnya.

Dia berjanji akan menyampaikan hasil autopsi psikologi tersebut secepatnya. “Ya, semoga dalam waktu dekat ini sudah selesai sehingga bisa kami sampaikan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Polda Jateng melakukan pertemuan dengan Tim Investigasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) untuk membahas kasus dugaan perundungan yang dialami mahasiswi PPDS Undip dr Aulia Risma Lestari, di Mako Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), Kota Semarang, Jumat (30/8/2024).

Laman: 1 2
Berita, Hukum dan Kriminal, Kesehatan, Pendidikan

Hasil Investigasi Kemenkes dan Kepolisian: Dokter Aulia Kerap Dipalak Senior Hingga Puluhan Juta

Lingkar.co – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) tengah melakukan investigasi kasus kematian dokter Aulia Risma Lestari. Aulia merupakan dokter yang sedang mengikuti Pendidikan Program Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi (Prodi) Anestesi Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (Undip) di RSUP Dr Kariadi Semarang.

Ramai diberitakan sebelumnya bahwa dokter Aulia diduga bunuh diri karena tak tahan menjadi korban bullying senior PPDS di FK Undip

Melansir dari Kumparan pada Senin (2/9/2024), hasil penyelidikan sementara Kemenkes mengungkapkan bahwa almarhumah dokter Aulia kerap dipalak oleh seniornya hingga puluhan juta. Pemalakan ini terjadi sejak semester pertama dari rentang waktu Juli-November 2022.

“Uang ini berkisar antara Rp 20-40 juta per bulan,” kata Juru Bicara Kemenkes dr Mohammad Syahril saat dikonfirmasi oleh Kumparan, Minggu (1/9/2024).

Syahril bilang, permintaan dana ini karena dokter Aulia ditunjuk sebagai bendahara angkatan. Karena itu, ia mendapatkan tugas untuk mengumpulkan pungutan dari teman-teman angkatan.

Namun, uang hasil pungutan ini digunakan untuk kebutuhan non-akademik seperti membiayai kebutuhan senior hingga menggaji OB. Hal ini diduga menjadi salah satu pemicu dokter Aulia mengalami tekanan saat menempuh program spesialis di Undip.

Untuk mengungkap kasus ini Kemenkes bekerja sama dengan Kepolisian. Bukti-bukti yang ditemukan Kemenkes, soal pemalakan ini, juga diary hingga rekaman voice note dokter Aulia sudah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bukti dan kesaksian akan adanya permintaan uang di luar biaya pendidikan ini sudah diserahkan ke pihak kepolisian,” ucap Syahril.

Aulia merupakan dokter RSUD Kardinah Tegal yang juga mahasiswa PPDS program studi anestesi Universitas Diponegoro. Ia ditemukan meninggal dunia pada Senin (12/8) di kamar kosnya.

Laman: 1 2
Politik

Ferry Wawan Cahyono Sayangkan Masih Maraknya Bullying di Sekolah

SEMARANG, Lingkar.co – Wakil Ketua DPRD Jateng, Ferry Wawan Cahyono menyoroti kasus perundungan (bullying) oleh oknum guru di SMAN 1 Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Menurutnya, perlunya evaluasi bersama agar kejadian semacam ini tidak terulang kembali.

Sebagai informasi, kasus perundungan pada Kamis (3/11/2022) itu menimpa seorang siswi kelas X SMA Negeri 1 Sumberlawang. Perundungan tersebut lantaran korban tak memakai jilbab, kemudian, oknum guru memarahi korban saat jam pelajaran.

Ia mengaku prihatin sekaligus menyayangkan peristiwa yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut. Ferry Wawan Cahyonopun meminta pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus tersebut untuk dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan.

Menurutnya, teguran dan amukan guru kepada siswi untuk mengenakan kerudung dalam peristiwa itu merupakan bentuk pemaksaan. Padahal di sekolah negeri tidak ada peraturan bagi siswi untuk memakai kerudung saat sekolah.

Ferry, sapaan akrab Ferry Wawan Cahyono, menilai seluruh stakeholder, baik itu dinas pendidikan, wali murid, kepala sekolah dan guru harus duduk bersama merancang aturan atau batasan dalam memberikan pembelajaran.

“Sangat menyayangkan atas terjadinya perundungan di dunia pendidikan. Mestinya kasus seperti ini tidak lagi terjadi,” kata Ferry.

Ia melanjutkan, perundungan itu tidak seharusnya terjadi dengan motif maupun alasan apapun. Setiap pihak di sekolah harus menghargai dan menghormati hak, pilihan, dan prinsip pada masing-masing individu.

Menurut Ferry, kasus perundungan yang selalu dilaporkan kepolisian sering kali terjadi. Mestinya kasus seperti ini bisa diselesaikan dengan cara duduk bersama pihak sekolah, guru, dan orang tua siswa.

“Saya kira bisa diselesaikan dengan cara humanis. Potret seperti ini masih ada, dan bahkan sering kali terjadi, ” ungkap Ferry.

Pemerintah Perlu Hadir

Ferry, menambahkan, perlu dorongan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui dinas pendidikan guna memutus mata rantai perlakuan buruk di lingkungan sekolah.

“Dinas pendidikan harus melakukan evaluasi. Seperti halnya meningkatkan mutu pendidik agar tidak terulang lagi. Misalnya, peningkatan profesional guru, kapasitas guru,” tegas Ketua DPD Ormas MKGR Provinsi Jawa Tengah itu.

Bukan hanya evaluasi saja, ia mendesak Pemprov Jateng segera membuat perlindungan agar masalah serupa tak terjadi kembali di kemudian hari.

“Ini perlu sistem yang harus kita laksanakan secara serentak di Jawa Tengah. Jadi kita buat sistem gerakan bahwa itu tidak boleh terjadi di sekolah. Lewat peraturan, kalau perlu ada phunisment buat pelajaran bagi semuanya, ” katanya.

Ferry berharap kasus perundungan di sekolah tidak terjadi lagi, terlebih di Jawa Tengah. Pasalnya kasus seperti ini sangat memprihatinkan dan kerap terulang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Sragen pada tahun 2020 lalu. Peristiwa itu terjadi di salah satu SMA di Gemolong.

“Semoga tidak terjadi pada anak -anak kita. Karena, kasus perundungan itu traumanya masih termemori hingga mereka beranjak dewasa, kasihan, ” kata legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jateng-10 yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Kebumen.

Lebih lanjut, untuk mengantisipasi agar peristiwa saemacam itu tidak terjadi lagi di lembaga pendidikan, Ferry menilai bahwa pemahaman nasionalisme dan nilai-nilai pancasila sangat penting untuk ditanamkan kepada guru, siswa, dan seluruh civitas akademik.

Dengan begitu, nantinya seseorang akan semakin menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan meskipun memiliki perbedaan. Pancasila harus menjadi dasar kehidupan bernegara. Sehingga tidak ada paksaan untuk menganut satu ideologi atau pemahaman tertentu.

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tercatat ada 3.164 laporan pengaduan sepanjang tahun 2022. Angka tersebut relatif turun berbanding tahun sebelumnya yang mencapai angka 5.953 kasus.

Namun dengan angka kasus yang terbilang tinggi dan masih kerap terjadi, perlu adanya perhatian khusus dari berbagai pihak terutama pemerintah.(adv)

Penulis: Kharen Puja Risma

Editor: Muhammad Nurseha