Arsip Tag: Pelatihan Arsitektur Pesantren

Berita, Infrastruktur, Pendidikan, Religi

Halaqah RMI PWNU Jawa Tengah Segera Berlakukan Standarisasi Infrastruktur Pesantren

Lingkar.co – Pemberlakuan standarisasi infrastruktur dan tata ruang pondok pesantren mendesak untuk segera dilakukan agar musibah yang terjadi di Pesantren Al Khoziny tidak berulang.

Hal ini ditegaskan dalam Halaqah Pengasuh Pesantren yang digelar Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PWNU Jawa Tengah di Ponpes Nurul Qur’an, Simo, Boyolali, Selasa (21/10/2025). Acara tersebut bertema :Arsitektur, Desain, Tata Ruang, dan Infrastruktur Pesantren’.

Salah satu narasumber, Dr. KH. Abu Choir, M.A. perwakilan RMI PWNU Jateng mengatakan bahwa sarana merupakan bagian 2 arkanul ma’had yang dikristalkan dalam UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yaitu Asrama dan Masjid.

“Kedua aspek ini memiliki nilai filosofis yang tidak hanya sekedar bangunan. Bahkan asrama santri, masjid, dan rumah kiai ibarat pertemuan simbolik interaksi manusia menuju kebaikan hakiki,” ujarnya.

Gus Dur, lanjut Abu Choir, pernah mengilustrasikan cerita pewayangan, dimana santri ialah para salik yang beriyadhah menuju baik dan Kiai ialah para mursyid yang membimbingnya, sedangkan masjid adalah medan Kurusetranya.

Oleh karena itu keberadaan asrama santri, rumah/dalem Kyai, Masjid dan infrastruktur pesantren lainnya tidak boleh sampai kehilangan makna sebagai tempat pendidikan.

“Namun demikian, tetap harus memperhatikan nilai-nilai dasar ilmu teknik pembangunan, sehingga menjamin santri aman, sehat, dan nyaman,” demikian tegasnya.

Lebih lanjut, Abu Choir menyampaikan bahwa penting bagi pesantren menjaga kemandirian agar nilai sarana dapat mendukung pendidikan holistik santri, namun tetap harus memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan bagi santri.

“Pesantren adalah lembaga mandiri yang harus tetap menjaga nilai-nilai dan tradisinya. Namun kemandirian itu tidak berarti mengabaikan standar keselamatan dan kelayakan bangunan,” ujarnya.

Kemudian Ir. Ashar Saputra, Ph.D. dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menjelaskan bahwa pembangunan pesantren idealnya melalui empat tahap penting: perencanaan, konstruksi, operasional dan pemeliharaan, serta evaluasi bangunan.

Setiap tahap, menurutnya, memerlukan keterlibatan tenaga ahli agar bangunan yang dihasilkan sesuai dengan fungsi dan aman digunakan dalam jangka panjang.

“Banyak pesantren membangun secara swadaya tanpa perencanaan teknis. Padahal, keamanan dan kelayakan bangunan menjadi bagian dari tanggung jawab moral pengasuh,” jelasnya.

Selain membahas persoalan teknis, halaqah ini juga mengidentifikasi sejumlah kendala administratif, seperti kesulitan mengurus IMB di lahan wakaf atau tanah yang masuk zona hijau, serta minimnya akses terhadap arsitek dan kontraktor yang memahami karakter pesantren.

Sebagai tindak lanjut, forum ini merekomendasikan agar RMI PWNU Jawa Tengah menjalin kerja sama dengan asosiasi profesional seperti Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo), Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), dll.

Bahkan bisa juga berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi dalam riset dan PKM pada bidang sarana tersebut. Kolaborasi ini diharapkan membantu pesantren melakukan pembangunan secara swakelola dengan biaya yang lebih efisien.

RMI juga didorong untuk memetakan konsultan dan kontraktor dari kalangan santri, serta mengadvokasi pemerintah agar memberikan pembebasan biaya IMB/PBG bagi pesantren untuk bangunan baru dan bangunan lama yang belum memiliki izin.

Selain itu, perguruan tinggi mitra yang memiliki fakultas teknik sipil dan arsitektur diharapkan dapat berkontribusi melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di pesantren.

Halaqah ini menjadi bagian dari peringatan Hari Santri Tahun 2025 sekaligus sebagai bagian upaya RMI dalam memperkuat kapasitas kelembagaan pesantren, tidak hanya di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga dalam pengelolaan infrastruktur yang aman, sehat, dan nyaman secara berkelanjutan.

“Kami ingin pesantren menjadi tempat belajar yang nyaman, tertata, dan tetap berakar pada nilai-nilai tradisi pesantren dalam bingkai Ahlussunnah wal Jamaah,” tutur Abu Choir menutup sesi diskusi.

Forum ini diikuti para pengasuh pesantren dari berbagai daerah di Jawa Tengah yang selama ini menghadapi beragam persoalan dalam pengelolaan infrastruktur, mulai dari izin mendirikan bangunan (IMB), status tanah wakaf, hingga keterbatasan tenaga teknis. (*)

Berita, Pendidikan, Religi

Respons Kasus Bangunan Roboh di Sidoarjo Jawa Timur, PWNU Jateng Dampingi Pesantren Dengan Pelatihan Infrastruktur

Lingkar.co – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah melakukan pendampingan terhadap pesantren dengan menyiapkan program pelatihan arsitektur infrastruktur pesantren. Kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Santri Nasional 2025.

“Kemudian ada beberapa halaqah, seminar, sarasehan, yang dilakukan di beberapa pesantren di Jawa Tengah yang menyangkut beberapa tema penting di pesantren,” kata ketua panitia HSN PWNU Jateng, KH. Ahmad Zaki Fuad dalam jumpa pers Kick off Hari Santri Nasional PWNU Jateng di ruang rapat lt 2 PWNU Jawa Tengah, Senin (13/0/2025) sore.

Beberapa tema tersebut, lanjutnya, merupakan perhatian para kiai/ulama dalam mengatasi masalah bullying di pesantren, pelatihan administrasi pesantren, advokasi pesantren, “Kemudian yang menjadi sorotan saat ini adalah pelatihan arsitektur dan infrastruktur pembangunan gedung di pondok pesantren. Ini akan kita laksanakan sehingga pesantren bisa lebih aware tentang konstruksi,” ujar Gus Zaki sapaan akrabnya.

Selain itu, kata Gus Zaki, PWNU Jateng juga mengadakan pelatihan media pesantren agar media dakwah pesantren menjadi lebih luas. Tidak hanya itu, ia juga menyebut ada Pelatihan Modern Farming dan Pelatihan Tour Leader bagi santri.

Dijelaskan, Kick off Hari Santri pada tahun ini dimulai pada malam ini dengan khataman Al-Qur’an dan Parade Tilawah yang dimotori oleh Pimpinan Wilayah (PW) Jam’iyyatul Qurra’ wal Huffazh Nahdlatul Ulama (JQHNU) Jawa Tengah sebagai badan otonom (Banom) NU yang mewadahi para ahli Al-Qur’an.

Namun demikian, kata dia, rangkaian kegiatan hari santri telah dimulai kemarin di Jepara dengan kegiatan Pekan Madaris yang dilaksanakan oleh Rabithah Masjid Islamiyah (RMI), sebuah lembaga yang menjadi asosiasi pesantren NU, dan beberapa kegiatan lain yang telah terlaksana pada beberapa hari sebelumnya.

Audit Pesantren Istilah Tak Tepat

Gus Rozin juga menanggapi wacana tentang audit di pesantren. Menurut dia, pengunaan kata audit tidak tepat karena banyak pesantren yang dibangun secara mandiri dari swadaya masyarakat, “Karena kan yang namanya audit itu kan dibiayai oleh negara, diaudit oleh negara. Nah pembangunan pesantren kan tidak semuanya dibiayai oleh negara. Jadi banyak yang dibangun sendiri-sendiri, jadi assesmen itu jauh lebih penting,” tegasnya.

Ia mengaku menyambut baik upaya assesmen yang dilakukan pemerintah terhadap lembaga pendidikan pesantren, baik melalui kementerian Pekerjaan Umum (PU) atau dari Menteri Koordinator (Menko) Pemerdayaan Masyarakat (PM). Namun demikian, ia berharap tidak hanya asesmen tanpa tindak lanjut yang jelas.

“Nah, monggo, silakan. Tetapi, tentu saja, satu harapannya, tidak berhenti hanya pada asesmen saja. Pasca asesmen bagaimana? Itu harus komplit,” ujarnya.

Menurut dia, musibah yang terjadi di Pesantren Al Khoziny Sidoarjo Jawa Timur merupakan momentum bagi Nahdlatul Ulama untuk memperbaiki infrastruktur pesantren secara menyeluruh dan tuntas.

“Jangan sampai ini hanya menjadi satu respon saja, dua bulan, tiga bulan kemudian sudah lupa. Nah, ini yang kita tidak harapkan,” tegasnya.

Ia juga tidak setuju dengan adanya asesmen menjadi penghambat perkembangan pesantren dengan larangan membangun gedung, “Nah, juga kita tidak harapkan sampai asesmen kemudian menurut pemerintah, pesantren A berhenti membangun, pesantren B berhenti membangun, itu kita tidak setuju. Karena pesantren itu pembangunannya dari bawah swadaya masyarakat, kan begitu,” tandasnya.

“Nah, saya kira kalau kemudian berani melarang, ya maka kemudian juga harus berani menanggung konsekuensinya, membangunkan pesantren. Nah, maka saya kira pendampingan kepada pesantren yang sedang membangun itu jauh lebih penting,” ucapnya.

Dirinya berpendapat pemerintah bisa melibatkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)alam pendampingan pembuatan gedung, ‘Jadi begini, salah satu upaya misalnya pemerintah itu bisa menugaskan PTN-PTN yang mempunyai fakultas tekniknya, arsitektur, teknik sipil, itu untuk melakukan pendampingan. Dan itu enggak mahal, tidak memberatkan APBN,” jelasnya.

Di lain sisi, rektor Institut Pesantren Mathali’ul Falah (IPMAFA) Pati ini menilai kampus yang mendampingi pembangunan gedung pesantren juga diuntungkan karena bisa menjalankan salah satu tri darma perguruan tinggi, yakni pengabdian masyarakat, “Saya kira itu bisa menyelesaikan masalah dengan cukup pendek dan tidak menjadi tupan pemerintah. Pendampingan itu begitu, sangat penting,” tegasnya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat