Arsip Tag: Pesantren

Tak Masuk Sekolah Negeri, Markarius Anwar Harapkan Pesantren Tampung Peserta Didik

Lingkar.co – Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan, Pondok Pesantren (Ponpes) Dar Aswaja (Dar Ahlussunah Waljamaah) yang membuka cabang di Pekanbaru berpotensi menjadi solusi alternatif dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), terutama bagi anak-anak yang belum tertampung di sekolah negeri. Pemkot membuka peluang kerja sama agar lembaga pendidikan tersebut dapat menjadi pilihan bagi masyarakat.

“Ke depan, kami berharap pesantren ini dapat menampung anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri. Lokasinya yang berada di pinggiran kota tentu akan memudahkan akses dari perumahan warga,” ucap Markarius, Senin (13/4/2026)

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Pekanbaru menyambut baik pencanangan pembangunan Ponpes Dar Aswaja sebagai upaya memperluas akses pendidikan agama Islam di Ibu Kota Provinsi Riau. Pemkot bersyukur atas hadirnya pesantren tersebut di Pekanbaru.

Menurut dia, keberadaan pesantren yang sebelumnya telah berkembang di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) itu diharapkan mampu menjadi wadah pendidikan agama Islam yang berkualitas bagi generasi muda. Pemko menyambut baik pembangunan cabang ponpes ini di Pekanbaru.

“Saya berharap prosesnya berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya dalam pembinaan pendidikan agama Islam,” harapnya.

Sementara itu, Pimpinan Ponpes Dar Aswaja Usman Saufi menyampaikan, pencanangan pembangunan telah dimulai tahun ini dengan dukungan tokoh masyarakat dan ulama setempat.

Kegiatan awal pesantren akan dipusatkan di masjid yang telah tersedia di lokasi. Masjid tersebut sementara difungsikan sebagai pusat kegiatan pendidikan dan pembinaan, sembari menunggu proses pembangunan fisik ponpes rampung.

“Kami mulai dengan kegiatan kajian keagamaan untuk berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Seluruh aktivitas sementara dipusatkan di masjid sambil pembangunan berjalan,” jelasnya.

Pembangunan ponpes ditargetkan dimulai tahun ini. Jika belum selesai, operasional penuh akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Pembangunan pesantren ini berdiri di atas lahan wakaf seluas kurang lebih setengah hektare yang diberikan oleh Zaini Ismail, mantan Sekdaprov Riau. Lahan tersebut diharapkan menjadi amal jariyah yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. (*)

Pemkab Kendal Fasilitasi 11Bus Gratis Bagi 558 Santri Kembali ke Lirboyo

Lingkar.co- Pemerintah Kabupaten Kendal memfasilitasi 558 santri asal Kabupaten Kendal kembali ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur menggunakan bus gratis pada Sabtu (4/4/2026) sore. Mereka diberangkatkan menggunakan 11 bus dari Stadion Utama Kendal secara bersamaan.

Pemerintah Kabupaten Kendal berkolaborasi dengan Baznas Kendal memfasilitasi bus gratis untuk santri asal Kabupaten Kendal yang mondok di Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur. Para santri harus kembali ke pondok pesantren, setelah libur Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman.

Pemberangkatan rombongan bus dilepas oleh Pj Sekda Kendal Agus Dwi Lestari didampingi Ketua Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal) Kabupaten Kendal KH Subhan Idris. Pelepasan bus rombongan santri juga dihadiri Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Kendal KH Mukhammad Mustamsikin dan sejumlah ulama.

Ketua Himasal Kabupaten Kendal, KH Subhan Idris mengatakan, pemberian fasilitas bus gratis ini diawali sejak masa Covid-19 lalu. Sejak saat itu Pemkab Kendal tiap tahun selalu memfasilitasi bus gratis untuk santri asal Kabupaten Kendal yang kembali ke pondok pesantren Lirboyo Kediri. “Fasilitas bus gratis ini dimulai sejak masa pandemi Covid-19 itu rutin tiap tahun hingga sekarang,” ujarnya.

Menurut KH Subhan, pemberian fasilitas bus gratis ini dapat membantu meringankan biaya transportasi bagi para santri. Adapun jumlah santri yang ikut rombongan bus gratis ada 558 santri, dari jumlah total sekitar 600 santri. Harapannya, pemberian fasilitas bus gratis terus dilakukan tiap tahun. “Ini sangat membantu, maka harapan dari wali santri dan Himasal tiap tahun rutin diadakan,” harapnya.

Nur Salim ayah dari santri Fatihatul Huda, warga Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan mengatakan, sudah dua tahun ini putranya ikut rombongan bus gratis dari Pemkab Kendal. Harapannya, fasilitas bus gratis ini terus dilakukan tiap tahun, karena membantu meringankan beban orang tua wali santri. “Kalau naik bus sendiri biayanya 170 ribu, jadi fasilitas bus gratis ini sangat membantu meringankan beban orang tua, terutama bagi mereka yang kondisinya sedang tidak mampu,” katanya.

Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari dalam sambutannya yang disampaikan oleh Pj Sekda Kendal Agus Dwi Lestari berpesan kepada seluruh santri, agar meluruskan niatnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Pesan lainnya, agar menjaga nama baik Kabupaten Kendal dan menjaga persaudaraan sesama santri. “Belajar tekun, perbanyak doa, jaga nama baik Kabupaten Kendal, jaga persaudaraan sesama santri dan tetap menjalin komunikasi dengan orang tua,” pesannya. 

Dengan menuntut ilmu di pondok pesantren, para santri diharapkan akan tumbuh menjadi anak soleh. Ketika pulang di kampung halaman agar menjadi insan yang bermanfaat bagi lingkungan dan bersama-sama membangun untuk Kendal yang lebih baik. (*)

Penulis: Yoedhi

Kunjungan di Boyolali, Wapres Sowan Kiai Pesantren dan Cek Peternak Sapi

Lingkar.co – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke Kabupaten Boyolali pada Jumat (27/3/2026) di beberapa lokasi.

Bupati Boyolali Agus Irawan menyambut kehadiran Wapres Gibran di Pondok Pesantren (Ponpes) An Najah Dawar Kecamatan Mojosongo yang dilanjutkan dengan melaksanakan salat Jumat di Masjid Baitul Muslimin.

Pengasuh Ponpes An Najah KH. Abdul Hamid Zuhri menyebut, tujuan kunjungan Wapres Gibran tersebut adalah untuk bersilaturahmi. Salah satu ulama Kota Susu ini berpesan kepada Wapres Gibran untuk menjaga persatuan dan kekompakan.

Usai salat Jumat, Wapres Gibran mengunjungi salah satu peternak sapi Amir di Desa Pagerjurang, Kecamatan Musuk. Bupati Agus yang mendampingi kunjungan tersebut berharap, dengan kehadiran orang nomor dua di Indonesia ini, Boyolali akan lebih maju lagi, peternak lebih sejahtera dan akan ada banyak bantuan yang masuk.

“Dengan kehadiran Pak Wapres, benar-benar memberikan semangat kita semuanya untuk bagaimana memajukan dan juga tentunya meningkatkan kesejahteraan para peternak yang ada di Kabupaten Boyolali.” harap Bupati Agus.

Pada kesempatan itu, Wapres Gibran menyampaikan kepada para peternak agar segera menyelesaikan masalah penyakit mulut dan kuku (PMK) sebelum mewabah lagi. Peternak bisa memberikan vaksinasi PMK pada seluruh hewan ternaknya dan segera melaporkan jika ada sapi yang terkena PMK.

Selain masalah PMK, Wapres Gibran juga menyinggung mengenai pembangunan pabrik pakan ternak. Menurutnya, adanya pabrik pakan ternak sangat penting agar harga pakan tetap stabil dan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat sehingga meningkatkan kesejahteraan warga.

“Kalau dua itu terselesaikan, insyaallah ekonomi warga di sini bisa meningkat, saya titip dua hal itu saja.” pesan Wapres Gibran. (Tim Liputan Pemerintah Kabupaten Boyolali. (*)

Lift di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang Mendadak Macet, Dua Orang Terjebak

Lingkar.co – Tim BPBD Kabupaten Jombang melalui Unit Reaksi Cepat (URC) Pusdalops PB bergerak cepat menindaklanjuti laporan adanya dua orang warga yang terjebak di dalam lift di kawasan Pondok Pesantren Darul Ulum, Rejoso, Peterongan, Jombang Jawa Timur, Sabtu (28/2/2026).

Dalam siaran pers Pemkab Jombang dijelaskan, kejadian tersebut sempat menimbulkan kepanikan karena lift yang digunakan tiba-tiba mengalami gangguan dan berhenti beroperasi (macet)sehingga kedua korban tidak dapat keluar.

Peristiwa bermula ketika dua orang warga hendak menggunakan lift yang berada di salah satu bangunan di lingkungan Pondok Pesantren Darul Ulum. Saat lift sedang digunakan, tiba-tiba terjadi gangguan pada sistem lift yang menyebabkan alat tersebut berhenti dan pintu tidak dapat dibuka dari dalam.

Kedua orang yang berada di dalam lift sempat mencoba membuka pintu secara manual, namun upaya tersebut tidak berhasil karena sistem pengunci lift masih aktif.

Mengetahui kondisi tersebut, pihak keamanan setempat segera berupaya membantu dengan mencoba membuka pintu lift dari luar. Namun karena lift mengalami kemacetan pada sistem mekanisnya, pintu tetap tidak dapat dibuka. Situasi tersebut membuat korban yang berada di dalam lift mulai merasa panik karena terjebak di ruang yang sempit.

Melihat kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, pihak keamanan kemudian menghubungi Pos Damkar Jombang yang selanjutnya diteruskan kepada Pusdalops PB BPBD Kabupaten Jombang.

Setelah menerima laporan tersebut, tim Unit Reaksi Cepat BPBD Jombang segera diberangkatkan menuju lokasi dengan membawa peralatan penyelamatan.

Setibanya di lokasi kejadian, tim BPBD Jombang langsung melakukan pengecekan kondisi lift serta memastikan keadaan korban yang berada di dalamnya.

Petugas kemudian melakukan proses evakuasi secara hati-hati dengan menggunakan peralatan penyelamatan yang tersedia. Berkat penanganan yang cepat dan terkoordinasi, kedua korban akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa mengalami luka.

Setelah proses evakuasi selesai, situasi di lokasi kembali aman dan aktivitas di lingkungan Pondok Pesantren Darul Ulum dapat berjalan normal seperti biasa. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya pemeriksaan dan perawatan berkala terhadap fasilitas bangunan, khususnya perangkat mekanis seperti lift yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

BPBD Kabupaten Jombang terus berkomitmen memberikan pelayanan cepat dan tanggap terhadap setiap laporan kejadian darurat di wilayah Kabupaten Jombang, baik yang berkaitan dengan bencana maupun kejadian non-bencana yang membutuhkan tindakan penyelamatan. Sinergi antara petugas, pihak keamanan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan keselamatan bersama. (*)

Gandeng Pemerintah, Lembaga Perekonomian NU Jawa Tengah Gelar Bimtek Pemberdayaan Koperasi Pesantren

Lingkar.co — Lembaga Perekonomian Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (LP PWNU) Jawa Tengah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Dinkop UKM) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemberdayaan Koperasi Pondok Pesantren sebagai Pendidikan Sosial dan Ekonomi Santri.

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, Selasa–Rabu (10–11/2026), bertempat di PPTI Al Falah, Jl Bima, Grogol, Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara LP PWNU Jateng dengan Pemprov Jateng tentang peningkatan pembangunan keumatan bidang perekonomian.

Bimtek diikuti oleh 18 koperasi pondok pesantren (kopontren) dari wilayah Salatiga dan sekitarnya, dengan tujuan memperkuat kapasitas SDM pesantren dalam pengelolaan usaha produktif berbasis potensi lokal.

Program ini dirancang dengan sistem zonasi dan akan dilaksanakan secara bertahap di berbagai wilayah lain di Jawa Tengah hingga pada akhirnya menjangkau seluruh kabupaten/kota se-Jateng.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sesi pengantar serta pembukaan resmi oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan materi dari anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah oleh Yusuf Hidayat, dengan tema Kebijakan Pemerintah Provinsi dalam Mendukung Pemberdayaan Koperasi Pondok Pesantren di Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Judi Budiman, mewakili Ketua LP PWNU Jawa Tengah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas terjalinnya kolaborasi yang baik antara LPNU dan Dinkop UKM Provinsi Jawa Tengah.

Ia menegaskan bahwa kemandirian ekonomi pondok pesantren perlu terus diperkuat melalui program-program yang sistematis, terukur, serta memiliki kejelasan input dan output.

“Hal ini sejalan dengan salah satu program strategis LPNU PWNU Jawa Tengah dalam pemberdayaan ekonomi umat,” ujarnya.

Pada hari pertama, Selasa (10/2), peserta mendapatkan materi tentang Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Kopontren dalam Budidaya Ikan Lele yang Produktif, Efisien, dan Berkelanjutan yang disampaikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

Selanjutnya, PT Matahari Sakti memaparkan materi lanjutan meliputi manajemen pakan, pengelolaan kesehatan ikan, inovasi dan teknologi budidaya, serta strategi pemasaran hasil budidaya.

Sementara itu, pada hari kedua, Rabu (11/2), materi disampaikan oleh LDP Gema Nusantara yang meliputi pengenalan budidaya ikan lele, persiapan sarana dan prasarana, pemilihan dan penanganan benih, manajemen usaha budidaya, teknik pembesaran lele, hingga panen dan pascapanen.

Melalui kegiatan ini, LP PWNU Jawa Tengah berharap koperasi pondok pesantren mampu meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha secara profesional dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi pilar kemandirian ekonomi pesantren sekaligus sarana pendidikan sosial dan ekonomi bagi para santri di seluruh Jawa Tengah. (*)

Pesantren Sunan Giri Salatiga

Lingkar.co – Pondok Pesantren Sunan Giri, Desa Krasak Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga Jawa Tengah menggelar pawai ta’aruf di setiap menjelang akhir tahun pembelajaran atau alhirus Sanah. Pawai tahun ini, pawai mengangkat tentang budaya Nusantara.

Nampak rombongan demi rombongan santri mengenakan beragam kostum. Yang berbeda. Ada satu rombongan berkostum pasukan pengibar bendera pusaka dengan iringan para santri yang membawa bendera merah putih tampil di depan.

Ada juga rombongan santri yang mengenakan busana tradisional Jawa dengan gunungan seolah sedang melakukan upacara adat saat panen. Ada juga yang berkostum barongan, dan sejumlah kostum unik lainnya.

Panasnya matahari pagi pada hari Ahad (18/1/2026) menjadi penambah semangat para santri dan antusias warga yang menyambut pawai setelah beberapa hari belakangan ini Intensitas hujan yang cukup tinggi.

Setiap rombongan menggunakan alat musik tradisional yang berbeda. Sehingga suasana menjadi lebih khas dan tak beda jauh dengan upacara adat.

Ketua Panitia, Muhammad Khoirul Umam, menuturkan bahwa tema Merawat Keberagaman Budaya di Kota Toleransi sengaja diangkat sebagai respons atas derasnya arus globalisasi.

Ia menilai, generasi muda, khususnya Gen Z atau Zilenial yang lebih suka menjauh dari budaya bangsanya sendiri. Mereka malah lebih akrab dengan budaya luar yang populer dan hadir lewat layar gawai dan musik modern.

“Santri punya tanggung jawab moral untuk memperkenalkan dan menjaga kebudayaan bangsa ini,” ujarnya.

Bagi Umam, pesantren memegang peran strategis sebagai penyaring budaya luar sekaligus menjaga nilai-nilai adiluhung warisan leluhur. Ia bilang, budaya tidak boleh ditolak mentah-mentah, tetapi disaring, dirawat, dan dihidupkan kembali agar tetap relevan dengan zaman.

Selain itu, ia memperhatikan Salatiga dikenal sebagai Kota Toleransi, miniatur Indonesia yang penuh dengan keragaman. Kota kecil dengan luas 54,98 kilometer persegi ini menjadi ruang perjumpaan berbagai agama, suku, dan budaya.

Kampanye Ramah Lingkungan

Pesantren yang didirikan dan diasuh oleh KH. Maslihuddin Yazid, salah satu tokoh Jam’iyyah Ahlut Thariqah Mu’tabarah an Nahdliyyah (Jatman) ini pada mulanya hanya menyelenggarakan pendidikan khas pesantren, yakni madrasah diniyah. Namun seiring perkembangannya kini telah memiliki jenjang pendidikan formal.

Sebagai pesantren yang menjadi tempat belajar dan bermukim ribuan santri ini juga memperhatikan kelestarian lingkungan. Hal itu salah satunya dengan menampilkan drumblek sebagai bentuk kampanye kepedulian terhadap lingkungan.

Drumblek, sebuah kreasi seni musik sengaja ditampilkan Para santri dan cukup memikat hati masyarakat yang melihat.

Para penabuh musik drumblek ikut dalam iringan sebagai edukasi bahwa sampah tidak harus dibuang. Namun bisa dikelola menjadi sesuatu yang berharga, seperti memanfaatkan barang bekas menjadi alat musik yang familiar di telinga.

Melalui drumblek, mereka menegaskan bahwa kreatifitas bermain musik tidak bisa lemah oleh terbatasnya alat musik, dan kreatifitas santri tidak terbatas karena waktu yang lebih banyak digunakan untuk belajar ilmu agama.

Selain itu, pawai ta’aruf kali ini seolah menjadi syiar bahwa santri tak hanya berkutat pada ilmu gramatika bahasa arab dan belajar ilmu agama. Lebih dari itu juga menegaskan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia tetap adaptif terhadap perkembangan zaman.

Umam menegaskan, Pesantren Sunan Giri, seni dan agama bisa berjalan beriringan. Para santri diajarkan bahwa kesenian adalah bagian dari dakwah, media menyampaikan pesan kebaikan dengan cara yang lembut dan membumi.

Nilai budaya dan spiritualitas dipadukan agar ajaran agama terasa indah dan membawa kemaslahatan bagi siapa saja.

“Pawai ta’aruf akhirus sanah kali ini mengajak masyarakat untuk peduli terhadap budaya Indonesia, budaya Nusantara dan peduli terhadap lingkungan yang berkelanjutan,” pungkas Umam. (*)

Penulis: Husni Muso

Editor: Ahmad Rifqi Hidayat

Perda Fasilitasi Pengembangan Pesantren Disahkan, Wali Kota Semarang Siapkan Perwal

Lingkar.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam rapat paripurna, Selasa (30/12/2025).

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengapresiasi DPRD Kota Semarang atas proses pembahasan hingga pengesahan Perda yang dinilainya berlangsung relatif cepat.

Menurut Agustina, dengan disahkannya Perda tersebut, penataan dan pengembangan pesantren di Kota Semarang ke depan dapat berjalan lebih terarah dan optimal.

“Alhamdulillah Perda ini bisa segera disahkan. Kita memasuki tahun baru dengan harapan pesantren semakin tertata dengan baik dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah,” ujar Agustina.

Meski demikian, Agustina menegaskan masih terdapat tahapan lanjutan yang harus dilakukan, yakni proses pengundangan Perda serta pendataan pesantren dan santri di Kota Semarang.

“Yang paling menarik bagi saya adalah pendataan, sehingga tidak ada santri satu pun yang tertinggal,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Semarang juga akan menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai aturan turunan untuk mengatur teknis pelaksanaan fasilitasi pengembangan pesantren.

“Perwal menyusul. Nanti menjadi tugas Bagian Hukum, Bagian Kesra, serta kolaborasi dengan dinas terkait lainnya,” jelas Agustina.

Sementara itu, Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Sodri, menyampaikan bahwa pengesahan Perda tersebut merupakan hasil perjuangan panjang aspirasi pondok pesantren di Kota Semarang.

Ia menjelaskan, Perda ini memuat tiga poin utama. Pertama, fasilitasi penyelenggaraan pendidikan pesantren, termasuk pendidikan nonformal seperti kegiatan mengaji yang dapat didukung oleh Pemkot Semarang.

Kedua, pengembangan fisik sarana dan prasarana pesantren, seperti asrama, MCK, dan fasilitas penunjang lain yang selama ini masih terbatas.

“Ketiga, penguatan peran pesantren sebagai pusat dakwah dan pemberdayaan sosial masyarakat, termasuk peningkatan kapasitas santri dan lembaga pesantren,” terang Sodri.

Menurutnya, ketiga aspek tersebut akan difasilitasi melalui sinergi antara Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, serta pihak swasta.

Sodri menambahkan, pesantren yang berhak memperoleh fasilitasi adalah pesantren yang telah memiliki izin dari Kementerian Agama dan tercatat secara administratif di Pemerintah Kota Semarang.

“Perda ini juga bisa menjadi motivasi bagi pesantren yang belum berizin agar segera mengurus administrasi,” ujarnya.

Berdasarkan data sementara, terdapat lebih dari 300 pondok pesantren berizin di Kota Semarang yang berpotensi menerima fasilitasi dari pemerintah daerah.

Perda ini juga memberikan kemudahan pendirian pesantren dengan ketentuan minimal memiliki 15 santri, pengasuh, tempat ibadah, serta asrama. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi pesantren disabilitas selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

“Tidak hanya pesantren umum, pesantren disabilitas juga kami perhatikan agar dapat memperoleh fasilitasi yang sama,” pungkas Sodri. ***

Tindaklanjuti Perpres Nomor 152 Tahun 2024, 4 Kementerian dan BKN Siapkan Rancangan Regulasi Pembentukan Ditjen Pesantren

Lingkar.co – Kementerian Agama (Kemenag), Kemenpan-RB, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara hybrid menindaklajuti Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama, Kamis (4/12/2025). Secara khusus, 4 kementerian dan BKN mulai mempersiapkan regulasi pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren.

Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin mengatakan, pembentukan Ditjen Pesantren sebagai solusi kelembagaan atas kompleksitas dan peningkatan peran strategis pondok pesantren.

Kemudian ia menjelaskan pembagian substansi antara Ditjen Pendidikan Islam (Pendis) dan Ditjen Pesantren. Menurut dia, Ditjen Pendis mengelola pendidikan formal, sementara pendidikan non-formal dan kekhususan pesantren akan berada di bawah otoritas Ditjen Pesantren.

Pembagian ini bertujuan untuk mengatasi beban dan kompleksitas tugas Ditjen Pendis yang selama ini menaungi tiga jenis utama pendidikan keagamaan: pendidikan madrasah, pendidikan keagamaan umum, dan pendidikan pesantren.

“Dengan pemisahan ini, masing-masing Direktorat Jenderal dapat bekerja dengan fokus yang lebih tajam,” ujar Kamaruddin Amin.

Terkait lembaga pendidikan Diniyah Takmiliyah (DT), Sekjen Kemenag mendukung agar keberadaannya tetap berada di bawah pengelolaan Ditjen Pesantren. “Saya setuju Diniyah Takmiliyah tetap berada di Pesantren karena itu adalah pendidikan non-formal dan substansi sejatinya adalah tafaqquh fiddin, yang merupakan inti dari pesantren,” ujar Kamaruddin.

Argumen ini diperkuat dengan fakta bahwa pada saat pengusulan izin prakarsa dan pengajuan naskah akademik, Diniyah Takmiliyah memang berada di Ditjen Pesantren. Keberadaan ratusan ribu lembaga Diniyah Takmiliyah yang sangat masif dan besar di seluruh Indonesia menjadi faktor pendukung yang menunjukkan kelayakan Ditjen Pesantren untuk menjadi direktorat jenderal tersendiri.

Kamaruddin juga menyampaikan ide dari Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i mengenai Direktorat Pendidikan Vokasi Keagamaan. Menurutnya, tugas fungsi vokasi keagamaan sangat penting dan harus ada dalam struktur Kemenag. Pihak kementerian kini mempertimbangkan penempatannya, apakah akan diintegrasikan sebagai direktorat di Dirjen Pendis atau cukup sebagai sub-direktorat.

Secara umum, latar belakang yang menjadi urgensi didirikannya Ditjen Pesantren adalah peningkatan minat masyarakat terhadap pendidikan pesantren. Data Kementerian Agama tahun 2024 menunjukkan ada lebih dari 42.369 pesantren dengan jumlah santri mencapai 11 juta jiwa yang tersebar luas di seluruh wilayah Tanah Air.

Di sisi lain, peningkatan tersebut diiringi sejumlah tantangan yang harus diantisipasi pemerintah, seperti keanekaragaman bentuk dan kurikulum pendidikan pesantren, kebutuhan untuk mengombinasikan pendidikan pesantren dengan dunia modern, serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, dukungan kelembagaan yang lebih terarah sangat diperlukan agar fungsi pesantren dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Faktor-faktor pendorong lainnya yang menguatkan pembentukan Ditjen Pesantren adalah kekhususan karakteristik pondok pesantren, beban kerja dan kompleksitas tugas Ditjen Pendidikan Islam yang sudah terlalu padat, serta peningkatan jumlah dan peran strategis pesantren dalam pembangunan bangsa.

Sebagai bagian dari penataan organisasi yang lebih luas, pertemuan harmonisasi ini juga membahas beberapa hal lain, yaitu: penajaman fungsi umum Kementerian Agama, penataan ulang fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan penghapusan materi mengenai Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dari revisi Perpres tersebut.

Finalisasi Perpres ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pendidikan keagamaan Islam. Dengan terbentuknya Ditjen Pesantren yang terpisah dan berfokus, diharapkan jutaan santri dan ribuan pesantren di Indonesia akan mendapatkan penguatan kelembagaan yang lebih baik. (*)

Percepat Pembahasan Raperda Pesantren di Kota Semarang, Target Sah Akhir Bulan

Lingkar.coDPRD Kota Semarang bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang tengah mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pesantren.

Aturan ini dinilai sangat dinanti oleh masyarakat, terutama kalangan pesantren yang jumlahnya mencapai lebih dari 300 lembaga di Kota Semarang.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Semarang, H. Ma’ruf, menyampaikan bahwa Raperda Pesantren telah lama diusulkan dan menjadi harapan besar umat Islam di Kota Semarang.

Menurutnya, keberadaan perda ini penting untuk memperkuat peran pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

“Pesantren sudah sejak masa penjajahan menjadi benteng perjuangan dan pendidikan moral. Maka sudah selayaknya pemerintah memberikan dukungan finansial maupun non-finansial,” ujar Ma’ruf, Selasa (2/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa perda tersebut nantinya akan memuat dukungan anggaran yang dapat digunakan untuk pembangunan fisik seperti gedung dan rehabilitasi fasilitas, serta dukungan non-fisik seperti pelatihan dan insentif bagi ustaz maupun tenaga pendidik pesantren.

Ma’ruf menilai kondisi tenaga pengajar pesantren selama ini cukup memprihatinkan, karena sebagian besar mengajar tanpa standar penghasilan layaknya guru formal.

“Ini sangat ironis. Mereka memberikan transfer ilmu dan pendidikan karakter, tetapi belum mendapatkan dukungan seperti guru di lembaga formal,” tegasnya.

Saat ini Raperda Pesantren masih dalam tahap fasilitasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan ditargetkan dapat disahkan pada akhir bulan ini.

Ketua DPC PKB Kota Semarang, H. Mahsun, menegaskan bahwa pihaknya sejak awal telah mendorong percepatan lahirnya regulasi turunan dari Undang-Undang Pesantren.

Ia menyampaikan bahwa anggota Fraksi PKB yang duduk sebagai Sekretaris Pansus memiliki latar belakang pesantren sehingga mengetahui dengan baik kebutuhan riil di lapangan.

“Banyak kader NU yang terlibat dalam pembahasan, dan mereka memahami betul kebutuhan pesantren. Kami optimistis Raperda ini bisa mengakomodasi kebutuhan meski nanti tetap bisa disempurnakan,” ungkap Mahsun.

Ia menambahkan, setelah regulasi disahkan, implementasinya akan menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan pesantren di Kota Semarang dapat berkembang dan memperoleh akses pembiayaan melalui APBD.

Berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah santri di Semarang cukup besar dan selama ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam anggaran pemerintah daerah.

“Dengan disahkannya Raperda, maka APBD memiliki dasar hukum untuk mendukung pengembangan pesantren,” ujarnya.

Raperda Pesantren diharapkan menjadi pijakan penting bagi kemajuan pendidikan non-formal, penguatan karakter, dan pembangunan moral generasi muda di Kota Semarang. Jika pembahasan berjalan lancar, aturan ini diproyeksikan mulai memberi manfaat bagi pesantren pada tahun anggaran berikutnya. (*)

Sekolah Baru Langsung Raih Banyak Prestasi, MA Sabilunnajah Kendal Siap Terima Peserta Didik Baru

Lingkar.co – Madrasah Aliyah (MA) Sabilunnajah yang berada di Desa Penjalin, Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal merupakan sekolah yang baru akan mewisuda siswa yang kedua di tahun pelajaran 2025-2026.

Namun demikian, sebagai sekolah baru, MA Sabilunnajah telah meraih banyak prestasi. Kepala MA Sabilunnajah, Muslikh, S.Ag menuturkan keberhasilan tersebut tidak lepas dari para murid yang juga produk Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sabilunnajah.

“Alhamdulillah, keberhasilan kami ini berkat kerja keras para guru di MTs yang mengarahkan siswa lanjut ke MA yang baru berdiri. Sehingga keberlanjutan pembelajaran dan pendidikan bisa secara bertahap sesuai dengan harapan,” ungkapnya dalam siaran persnya, Senin (1/12/2025).

Disebutkan, prestasi yang berhasil diraih dalam beberapa tahun ini antara lain; juara pertama lomba Konten Kreatif, peringkat ketiga pada lomba karya tulis ilmiah tingkat kabupaten pada Hari Amal Bakti (HAB)) Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kendal tahun 2023

Pada ajang Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) Kecamatan Brangsong tahun 2023 juga meraih juara dua pada cabang Tilawah dan cabang Tartil Al Qur’an.

Namun pada Hari Jadi ke-418 Kabupaten Kendal hanya meraih peringkat kelima pada lomba karya tulis ilmiah dan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Mata Pelajaran (Mapel) Geografi jenjang SMA/SMK/MA tingkat Kabupaten Kendal.

Lebih lanjut ia menginformasikan juga bahwa MA Sabilunnajah secara resmi membuka Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026–2027 secara online melalui website https://bit.ly/SPMB_MTs-MA_SABILUNNAJAH_2026-2027.

Jika mengalami kendala pada link, calon peserta didik atau orang tua sebagai wali murid bisa komunikasi melalui nomor +62 818-0412-4221

“Pembukaan sistem ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memberikan layanan pendidikan yang unggul, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh calon peserta didik,” ujarnya.

Solusi Persoalan Sekolah Lima Hari

Ketua Yayasan Sabilunnajah, KH. Mandzhur Labib mengatakan ada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), Madrasah Diniyah Awaliyah dan Wustho, serta pesantren. “Pada umumnya anak sekolah MTs dan MA yang warga sekitar ikut madrasah. Jadi, tidak ada kekhawatiran tentang pergaulan anak sepulang sekolah,” ungkap Gus Labib, sapaan akrabnya.

Kegiatan keagamaan yang lebih dalam, lanjutnya, juga biasa diikuti oleh siswa yang tinggal di sekitar pesantren, “Untuk madrasah Diniyah pesantren secara khusus untuk santri, tapi ada juga sebagian anak warga sekitar yang ikut ngaji di pesantren,” terangnya.

Ia lanjut menjelaskan, pesantren putra dan putri Sabilunnajah membagi dua blok, yakni untuk yang fokus pada program salafiyah dan blok tahfizh Al Qur’an, “Kami mohon doa dan dukungan dari santri, alumni dan semua pihak yang peduli dengan pendidikan, semoga perkembangan selanjutnya bisa lebih baik setelah kita relokasi MA ke gedung baru,” pungkasnya. (*)