Arsip Tag: Pendidikan Agama

Berita, Pemerintahan

Pemkab Jadikan PCNU Sukabumi Mitra Strategis Peningkatan Pendidikan Agama dan Ekonomi Umat

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten Sukabumi menjadikan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sukabumi sebagai mitra strategis, terutama dalam peningkatan pendidikan keagamaan, pemberdayaan ekonomi umat, serta menjaga keharmonisan sosial.

Bupati Sukabumi Asep Japar menegaskan pentingnya sinergi dengan PCNU dalam mendukung pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“PCNU Kabupaten Sukabumi telah menjadi mitra strategis pemerintah,” kata Asep Japar saat menghadiri kegiatan Halal Bihalal PCNU Kabupaten Sukabumi di Gedung PCNU Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026).

Dirinya menilai, PCNU Kabupaten Sukabumi selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal visi pembangunan daerah yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah atau Sukabumi Mubarakah.

“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, pemberdayaan ekonomi umat, dan menjaga keharmonisan sosial di tengah masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Asep Japar mengajak seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk terus meningkatkan sinergi dan memperkuat kerja bersama demi mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya berharap kita dapat lebih bersinergi dan bekerja lebih keras lagi. Semua itu demi terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Mubarakah,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan sejumlah program yang tengah dilakukan pemerintah daerah, termasuk pembangunan hunian tetap bagi penyintas bencana di wilayah Palabuhanratu.

Upaya tersebut, kata dia, dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana.

“Bencana di Sukabumi terus terjadi. Namun kami terus berusaha menyelesaikan permasalahan pascabencana, salah satunya dengan pembangunan hunian tetap. Mudah-mudahan semuanya dapat segera selesai,” tuturnya

Sementara, Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Sukabumi E.S. Mubarok menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama terus berupaya hadir dan membumi di tengah masyarakat Sukabumi melalui berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.

“NU membumi di Sukabumi. Semua itu berkat Tiis, yaitu tawakal, ikhlas, istiqomah, dan sabar,” pungkasnya. (*)

Berita, Pendidikan, Religi

Tak Masuk Sekolah Negeri, Markarius Anwar Harapkan Pesantren Tampung Peserta Didik

Lingkar.co – Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan, Pondok Pesantren (Ponpes) Dar Aswaja (Dar Ahlussunah Waljamaah) yang membuka cabang di Pekanbaru berpotensi menjadi solusi alternatif dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), terutama bagi anak-anak yang belum tertampung di sekolah negeri. Pemkot membuka peluang kerja sama agar lembaga pendidikan tersebut dapat menjadi pilihan bagi masyarakat.

“Ke depan, kami berharap pesantren ini dapat menampung anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri. Lokasinya yang berada di pinggiran kota tentu akan memudahkan akses dari perumahan warga,” ucap Markarius, Senin (13/4/2026)

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Pekanbaru menyambut baik pencanangan pembangunan Ponpes Dar Aswaja sebagai upaya memperluas akses pendidikan agama Islam di Ibu Kota Provinsi Riau. Pemkot bersyukur atas hadirnya pesantren tersebut di Pekanbaru.

Menurut dia, keberadaan pesantren yang sebelumnya telah berkembang di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) itu diharapkan mampu menjadi wadah pendidikan agama Islam yang berkualitas bagi generasi muda. Pemko menyambut baik pembangunan cabang ponpes ini di Pekanbaru.

“Saya berharap prosesnya berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya dalam pembinaan pendidikan agama Islam,” harapnya.

Sementara itu, Pimpinan Ponpes Dar Aswaja Usman Saufi menyampaikan, pencanangan pembangunan telah dimulai tahun ini dengan dukungan tokoh masyarakat dan ulama setempat.

Kegiatan awal pesantren akan dipusatkan di masjid yang telah tersedia di lokasi. Masjid tersebut sementara difungsikan sebagai pusat kegiatan pendidikan dan pembinaan, sembari menunggu proses pembangunan fisik ponpes rampung.

“Kami mulai dengan kegiatan kajian keagamaan untuk berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Seluruh aktivitas sementara dipusatkan di masjid sambil pembangunan berjalan,” jelasnya.

Pembangunan ponpes ditargetkan dimulai tahun ini. Jika belum selesai, operasional penuh akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Pembangunan pesantren ini berdiri di atas lahan wakaf seluas kurang lebih setengah hektare yang diberikan oleh Zaini Ismail, mantan Sekdaprov Riau. Lahan tersebut diharapkan menjadi amal jariyah yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. (*)

Berita, Pemerintahan, Pendidikan

Tangkap Keresahan Masyarakat, Mahfud Sodiq Minta Pemerintah Berlakukan Kembali Sekolah 6 Hari

Lingkar.co – Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Mahfud Sodiq menangkap aspirasi masyarakat yang mengeluhkan dan resah dengan praktek sekolah 5 hari. Untuk itu ia meminta agar pemerintah kembali memberlakukan sekolah 6 hari di Jawa Tengah.

Kata Mahfud, keluhan dan keresahan tersebut ia dapat setelah dirinya bertemu berbagai kelompok masyarakat yang mengutarakan kepada dirinya, baik dari orang tua murid, guru, hingga tokoh masyarakat pelaku dan pemerhati pendidikan yang menilai praktek pembelajaran lima hari di sekolah tidak sepenuhnya sesuai kondisi masyarakat.

Ia berkata, banyak orang tua mengeluhkan efektivitas belajar siswa yang menurun ketika jam pelajaran berlangsung hingga sore. Secara psikologis, anak usia SD dan SMP memiliki keterbatasan konsentrasi setelah melewati pukul 13.00 WIB, sehingga materi yang diberikan setelah lewat jam tersebut tidak terserap dengan baik.

“Hal ini tentunya berdampak pada kualitas pembelajaran harian,” ungkapnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/11/2025).

Di sisi lain, Wakil Rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyoroti fasilitas sekolah yang belum mendukung pelaksanaan sekolah 5 hari. Ia menyebut banyak sekolah belum memiliki musala, masjid, atau tempat wudu yang memadai untuk menampung seluruh siswa dan guru ketika waktu zuhur tiba.

“Ibadah berjamaah terpaksa dilakukan bergantian, padahal dengan waktu yang sangat terbatas, sehingga tidak berjalan maksimal,” urainya.

Masalah keselamatan siswa saat perjalanan pulang juga menjadi perhatian legislator dari daerah pemilihan (Dapil) 4 yang meliputi Patean, Pageruyung, Plantungan, dan Sukorejo. Empat kecamatan yang terbilang area pedesaan bagian selatan Kabupaten Kendal yang masuk kawasan lereng pegunungan.

Maka, menurut dia, ketika jam pulang sekolah bertepatan dengan waktu buruh pulang bekerja, maka transportasi umum menjadi penuh dan rawan berdesakan.

“Di beberapa daerah, siswa bahkan dilaporkan pulang mendekati malam. Kondisi tersebut meningkatkan risiko perundungan maupun gangguan keamanan di perjalanan,” ujarnya.

Bakat dan Membantu Orang Tua

Mahfud juga menampung aspirasi masyarakat yang mengeluhkan berkurangnya kesempatan anak untuk mengembangkan bakat di luar akademik. Waktu pulang yang lebih sore, dan waktu istirahat berkurang membuat mereka kesulitan mengikuti kegiatan olahraga, seni, ataupun pengembangan keterampilan lainnya.

“Interaksi anak dengan lingkungan sekitar rumah juga ikut berkurang karena waktu bermain menjadi lebih pendek,” ungkapnya.

Situasi ini semakin terasa bagi siswa yang tinggal di wilayah pegunungan atau pedesaan dengan akses transportasi terbatas. Perjalanan pulang sore hari dirasa memberatkan, terutama bagi siswa perempuan yang harus melintasi rute lebih jauh atau melalui daerah yang minim transportasi umum.

Selain itu, lanjutnya, banyak anak tidak bisa mengikuti pendidikan keagamaan di madrasah diniyah maupun TPQ. Di Jawa Tengah, ribuan lembaga pendidikan keagamaan tersebut pada umumnya memulai pembelajaran pada pukul 14.00 WIB.

Lebih jauh ia mengungkapkan, tidak sedikit pula keluarga yang bergantung pada peran anak sepulang sekolah. Anak-anak dari keluarga kurang mampu kerap membantu orang tua menjaga atau mendampingi adik belajar, atau membantu usaha kecil keluarga. Ketika mereka baru pulang menjelang sore, tugas-tugas tersebut tidak dapat dilakukan, yang akhirnya berpengaruh pada ketahanan keluarga.

Maka dari itu ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat menjadi dasar penting untuk mengembalikan sekolah enam hari. Ia berharap kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah provinsi benar-benar mempertimbangkan kondisi lapangan agar tidak menambah beban siswa maupun sekolah.

“Kami ingin pendidikan berjalan sesuai kebutuhan anak dan sesuai kondisi masyarakat di daerah,” tandasnya.

Ia juga menegaskan, pemerintah daerah siap mendukung langkah-langkah yang diambil demi perbaikan kualitas pendidikan dan kenyamanan siswa. (*)

Penulis: Nazlal Firdaus
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Pendidikan, Peristiwa, Religi

Kepala Kemenag Kota Semarang: Askhabul Kahfi Buka Program PDF, Lulus Setara Sekolah Formal

Lingkar.co – Kepala Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kota semarang Muhtasit, SAg, MPd mengatakan, Pesantren Askhabul Kahfi akan membuka program Pendidikan Diniyah Formal (PDF). Santri yang dinyatakan lulus PDF, katanya, setara dengan sekolah formal.

Alumnus pesantren Futuhiyyah Mranggen ini menjelaskan, ijazah pesantren yang menerapkan PDF bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan formal lanjutan sesuai dengan kesetaraan karena sudah diakui oleh Pemerintah setara dengan SMP dan SMA formal.

“Saat ini Pesantren askhabul kahfi Sedang menuju proses mendapatkan izin operasional (PDF) dan kami melakukan pendampingan untuk proses percepatan izin tersebut,” kata Muhtasit saat menyampaikan sambutan pembukaan Kirab Kebangsaan Hari Santri Nasional 2025 di Sirkuit BSB Mijen, Kota Semarang, Sabtu (25/10/2025).

“Maka bagi bapak, ibu yang saat ini anaknya masih SD, MI, MTS atau SMP besok bulan Syawal panjenengan daftarkan di Pesantren Askhabul Kahfi,” ajaknya.

Lebih lanjut ia mengingatkan bahwa peristiwa sejarah mempertahankan kemerdekaan yang dikenal dengan nama Resolusi Jihad merupakan salah satu bukti nyata komitmen kebangsaan ulama pesantren di Indonesia, khususnya Nahdlatul Ulama sebab resolusi jihad dicetuskan oleh salah satu pendiri NU, yakni KH. Hasyim Asy’ari Jombang.

Dirinya juga mengutip alenia keempat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pada kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut dia, konsep itu adalah konsep para santri yang diinisiasi oleh KH. Wahid Hasyim, salah satu putra KH Hasyim Asy’ari.

“Maka jadi santri harus tetap semangat, ‘Hidup Santri, Hidup Askhabul Kahfi, Hidup Santri’. Jadikan waktu di pesantren menjadi kesempatan untuk menambah nilai untuk kalian para santri,” pekiknya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengaku bangga ada pesantren yang besar di Ibu Kota Jawa Tengah. Ia bilang, Askhabul Kahfi saat ini menjadi pesantren dengan santri terbanyak di kota Semarang. (*)

Penulis: Yasin Muntaha
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Pendidikan, Religi

Respons Kasus Bangunan Roboh di Sidoarjo Jawa Timur, PWNU Jateng Dampingi Pesantren Dengan Pelatihan Infrastruktur

Lingkar.co – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah melakukan pendampingan terhadap pesantren dengan menyiapkan program pelatihan arsitektur infrastruktur pesantren. Kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Santri Nasional 2025.

“Kemudian ada beberapa halaqah, seminar, sarasehan, yang dilakukan di beberapa pesantren di Jawa Tengah yang menyangkut beberapa tema penting di pesantren,” kata ketua panitia HSN PWNU Jateng, KH. Ahmad Zaki Fuad dalam jumpa pers Kick off Hari Santri Nasional PWNU Jateng di ruang rapat lt 2 PWNU Jawa Tengah, Senin (13/0/2025) sore.

Beberapa tema tersebut, lanjutnya, merupakan perhatian para kiai/ulama dalam mengatasi masalah bullying di pesantren, pelatihan administrasi pesantren, advokasi pesantren, “Kemudian yang menjadi sorotan saat ini adalah pelatihan arsitektur dan infrastruktur pembangunan gedung di pondok pesantren. Ini akan kita laksanakan sehingga pesantren bisa lebih aware tentang konstruksi,” ujar Gus Zaki sapaan akrabnya.

Selain itu, kata Gus Zaki, PWNU Jateng juga mengadakan pelatihan media pesantren agar media dakwah pesantren menjadi lebih luas. Tidak hanya itu, ia juga menyebut ada Pelatihan Modern Farming dan Pelatihan Tour Leader bagi santri.

Dijelaskan, Kick off Hari Santri pada tahun ini dimulai pada malam ini dengan khataman Al-Qur’an dan Parade Tilawah yang dimotori oleh Pimpinan Wilayah (PW) Jam’iyyatul Qurra’ wal Huffazh Nahdlatul Ulama (JQHNU) Jawa Tengah sebagai badan otonom (Banom) NU yang mewadahi para ahli Al-Qur’an.

Namun demikian, kata dia, rangkaian kegiatan hari santri telah dimulai kemarin di Jepara dengan kegiatan Pekan Madaris yang dilaksanakan oleh Rabithah Masjid Islamiyah (RMI), sebuah lembaga yang menjadi asosiasi pesantren NU, dan beberapa kegiatan lain yang telah terlaksana pada beberapa hari sebelumnya.

Audit Pesantren Istilah Tak Tepat

Gus Rozin juga menanggapi wacana tentang audit di pesantren. Menurut dia, pengunaan kata audit tidak tepat karena banyak pesantren yang dibangun secara mandiri dari swadaya masyarakat, “Karena kan yang namanya audit itu kan dibiayai oleh negara, diaudit oleh negara. Nah pembangunan pesantren kan tidak semuanya dibiayai oleh negara. Jadi banyak yang dibangun sendiri-sendiri, jadi assesmen itu jauh lebih penting,” tegasnya.

Ia mengaku menyambut baik upaya assesmen yang dilakukan pemerintah terhadap lembaga pendidikan pesantren, baik melalui kementerian Pekerjaan Umum (PU) atau dari Menteri Koordinator (Menko) Pemerdayaan Masyarakat (PM). Namun demikian, ia berharap tidak hanya asesmen tanpa tindak lanjut yang jelas.

“Nah, monggo, silakan. Tetapi, tentu saja, satu harapannya, tidak berhenti hanya pada asesmen saja. Pasca asesmen bagaimana? Itu harus komplit,” ujarnya.

Menurut dia, musibah yang terjadi di Pesantren Al Khoziny Sidoarjo Jawa Timur merupakan momentum bagi Nahdlatul Ulama untuk memperbaiki infrastruktur pesantren secara menyeluruh dan tuntas.

“Jangan sampai ini hanya menjadi satu respon saja, dua bulan, tiga bulan kemudian sudah lupa. Nah, ini yang kita tidak harapkan,” tegasnya.

Ia juga tidak setuju dengan adanya asesmen menjadi penghambat perkembangan pesantren dengan larangan membangun gedung, “Nah, juga kita tidak harapkan sampai asesmen kemudian menurut pemerintah, pesantren A berhenti membangun, pesantren B berhenti membangun, itu kita tidak setuju. Karena pesantren itu pembangunannya dari bawah swadaya masyarakat, kan begitu,” tandasnya.

“Nah, saya kira kalau kemudian berani melarang, ya maka kemudian juga harus berani menanggung konsekuensinya, membangunkan pesantren. Nah, maka saya kira pendampingan kepada pesantren yang sedang membangun itu jauh lebih penting,” ucapnya.

Dirinya berpendapat pemerintah bisa melibatkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)alam pendampingan pembuatan gedung, ‘Jadi begini, salah satu upaya misalnya pemerintah itu bisa menugaskan PTN-PTN yang mempunyai fakultas tekniknya, arsitektur, teknik sipil, itu untuk melakukan pendampingan. Dan itu enggak mahal, tidak memberatkan APBN,” jelasnya.

Di lain sisi, rektor Institut Pesantren Mathali’ul Falah (IPMAFA) Pati ini menilai kampus yang mendampingi pembangunan gedung pesantren juga diuntungkan karena bisa menjalankan salah satu tri darma perguruan tinggi, yakni pengabdian masyarakat, “Saya kira itu bisa menyelesaikan masalah dengan cukup pendek dan tidak menjadi tupan pemerintah. Pendampingan itu begitu, sangat penting,” tegasnya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Komitmen Tingkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan Agama, Fraksi PPP Jateng Dorong Kenaikan Insentif Guru Madin

Lingkar.co — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmen dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan agama. Salah satunya dengan mendorong pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat untuk segera menaikkan alokasi insentif bagi guru Madrasah Diniyah (Madin).

Usulan ini disampaikan Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Tengah, Muhammad Naryoko, sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kesejahteraan guru keagamaan non-pegawai negeri sipil yang memiliki peran besar dalam pembinaan akhlak dan karakter generasi muda.

Menurut Naryoko, jumlah guru Madin yang sangat besar menuntut kebijakan anggaran yang lebih berpihak. Data Kanwil Kementerian Agama mencatat bahwa di Jawa Tengah terdapat lebih dari 230 ribu pengajar keagamaan yang menerima insentif, mayoritas guru madin dan TPQ. Namun, besaran insentif yang diterima masih sangat terbatas dan belum sebanding dengan dedikasi mereka di lapangan.

“Kami mendorong pemerintah provinsi dan pusat untuk meninjau kembali besaran insentif guru Madin. Kenaikan ini penting, bukan hanya soal angka, tetapi bentuk penghargaan negara atas pengabdian mereka dalam mendidik dan membina akhlak anak bangsa,” tegas Muhammad Naryoko.

Ia menjelaskan, dorongan kenaikan insentif ini juga bersumber dari aspirasi masyarakat yang muncul dalam kegiatan reses masa sidang ketiga DPRD Jateng. Banyak guru Madin dan masyarakat yang menyampaikan langsung kebutuhan mendesak ini.

“Banyak masukan dari masyarakat saat reses kemarin. Aspirasi tersebut sudah kami sampaikan secara resmi dalam pandangan umum Fraksi PPP saat rapat pari purna hari ini,” lanjut Naryoko.

Sebagai langkah lanjutan, Fraksi PPP akan memperjuangkan usulan ini dalam pembahasan di Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng, sekaligus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemangku kebijakan eksekutif agar kebijakan ini segera terwujud.

Fraksi PPP menyodorkan sejumlah rekomendasi teknis untuk memperkuat realisasi kebijakan, antara lain:

  1. Kenaikan nominal insentif disesuaikan dengan kenaikan biaya hidup agar lebih layak dan bermanfaat bagi kesejahteraan guru.
  2. Frekuensi pencairan insentif ditingkatkan agar tidak menumpuk dalam jangka panjang dan bisa membantu kebutuhan ekonomi sehari-hari guru.
  3. Pendataan yang akurat melalui Kanwil Kemenag serta verifikasi kabupaten/kota untuk memastikan insentif tepat sasaran.
  4. Sinergi sumber pendanaan, baik dari APBD Provinsi, dana hibah melalui Kemenag, maupun APBD Kabupaten/Kota, sehingga jangkauan dan nilai insentif bisa diperbesar.
  5. Pembelajaran dari praktik baik daerah lain, misalnya beberapa kabupaten/kota yang telah lebih dulu menaikkan alokasi insentif guru Madin, agar Jawa Tengah bisa mengadopsi model yang berhasil.

Naryoko menegaskan, perjuangan Fraksi PPP untuk menaikkan insentif guru Madin bukan semata urusan kesejahteraan, melainkan strategi memperkuat pendidikan keagamaan dan karakter bangsa.

“Dengan insentif yang lebih layak, guru Madin akan semakin bersemangat. Kita ingin kualitas pendidikan keagamaan semakin baik, dan Jawa Tengah bisa menjadi contoh bagaimana negara hadir memberi penghargaan kepada para pengajar yang telah mendidik generasi penerus bangsa,” tutupnya. (*).

Berita, Pemerintahan, Pendidikan

Sebut Semarang Masih Marak Gangster dan Kreak, Wagub Jateng Minta Pembinaan Pendidikan Karakter

Lingkar.co – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) menilai fenomena gangster dan geng motor atau yang lebih akrab disebut kreak-kreak masih marak di kota Semarang. Memperhatikan dinamika tersebut, Gus Yasin menyebut perlunya pendekatan pembinaan berbasis karakter untuk menanggulangi persoalan yang kerap kali melibatkan anak di bawah umur..

“Kita anggap kenakalan remaja ini masih timbul-tenggelam, kumat–kumatan. Dan yang sekarang muncul ini, banyak anak di bawah usia yang hanya ikut-ikutan,” ungkapnya saat acara Halal Bihalal dan Harlah ke-79 Muslimat NU Kota Semarang, Sabtu, (17/5/2025).

Wagub lantas menawarkan solusi dengan menggagas pendekatan berbasis pendidikan agama. Karena menurut dia, jika pendekatan kreatif tak lagi mempan, anak-anak tersebut bisa difasilitasi untuk belajar di pesantren atau boarding school.

“Di Provinsi Jawa Tengah ini, kita punya program yang namanya Kecamatan Berdaya. Program ini tidak hanya menyasar perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, tapi juga mencakup anak-anak zilenial,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Yasin program Kecamatan Berdaya bisa menjadi pintu masuk untuk menjangkau mereka, dengan membentuk karakter yang lebih baik melalui kegiatan positif berbasis komunitas.

“Sekarang ini banyak kasus gangster yang pelakunya anak-anak muda, generasi zilenial. Kenapa mereka nggak kita arahkan ke kegiatan yang lebih kreatif dan positif saja? Kalau memang sudah sulit ditangani, kita bisa ajak kerja sama dengan Muslimat, Aisyiyah, atau pondok pesantren untuk memberikan edukasi. Kita fasilitasi mereka ke pesantren (atau boarding school), bukan sekadar untuk disiplin, tapi juga agar mereka paham nilai-nilai keagamaan—apapun agamanya,” jelasnya.

Politisi asal Sarang ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas organisasi dalam upaya membina generasi muda dan menjaga ketahanan sosial masyarakat. “Kami rangkul semua elemen, termasuk Muslimat, Fatayat, IPNU, IPPNU, Aisyiyah, semua kami beri ruang,” tuturnya.

Sebagai informasi, Nawal Arafah Yasin hadir memberikan pesan-pesan keagamaan atau Mauidhoh Hasanah dalam acara tersebut. Hadir juga Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Semarang, Anasom dan perwakilan organisasi NU serta Muhammadiyah. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Highlight, Pendidikan

Prof Abu Hapsin Sebut Mas Wawan NU Tulen; Saya Salut Semangat Belajarnya

Lingkar.co – Guru besar Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Abu Hapsin Umar, MA PHD menyebut bahwa Dr. Dr. Ady Setiawan, SH, MM, MH (Mas Wawan) kader Nahdlatul Ulama (NU) tulen. Ia katakan, semasa menjabat sebagai ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah dirinya menunjuk Mas Wawan sebagai ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Jawa Tengah.

“Saya ingin menjamin pak Ady ini kader NU. Pernah menjabat ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Jawa Tengah 2013-2018,” kata Abu Hafsin saat menjadi narasumber Warak Semarang (Rembuk Mas Wawan) Edisi Bidang Pendidikan ‘Tantangan dan Peluang Pendidikan di Tengah Dominasi Teknologi’ bersama Dr. Dr. Ady Setiawan, SH, MM, MH.

Kegiatan tersebut digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Wahid Hasyim di Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasyim (Unwahas), Gunungpati, Kota Semarang, Minggu (9/6/2024).

Ia pun mengungkapkan kenangan masa itu yang mana ia kagum dengan semangat Mas Wawan dalam mencari ilmu. Meski Mas Wawan menjadi pengurus struktural NU Jateng, dan duduk sebagai direktur BUMD namun selalu menggunakan waktu untuk melanjutkan belajar hingga gelar yang dimiliki demikian banyak.

“Saya salut semangat belajarnya, dia masih menyempatkan diri untuk kuliah di dua perguruan tinggi untuk dua gelar doktornya,” ungkapnya.

Ia juga sependapat dalam pendidikan yang berkarakter Pancasila. Menurutnya, tarbiyah bukan sebatas taklim. Belajar dalam agama Islam menggunakan istilah tarbiyah karena tidak sebatas transfer of knowledge sebagaimana definisi belajar dengan istilah taklim. Sehingga, pendidikan dengan karakter Pancasila harusnya selaras dengan praktik tarbiyah. “Makanya dalam tasawuf biasa menggunakan istilah murabbi,” paparnya.

Sebelumnya, desen kebijakan publik MTKP Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Ady Setiawan menerangkan mmeberi motivasi mahasiswa untuk giat belajar. Menurutnya meski ada banyak bea siswa bagi pelajar sampai mahasiswa, namun biaya UKT di perguruan tinggi masih dirasa masih tinggi. Oleh karena itu harus dicari solusi lain untuk menekan biaya uang kuliah tunggal (UKT) agar lebih murah. Salah satunya dengan pentahelix atau Chairman Social Responsibility (CSR).

“Tidak boleh UKT itu terlalu mahal. Kalau ada yang tidak mampu, maka pemerintah harus hadir untuk memberikan kesempatan bagi warga yang ingin melanjutkan belajar,” ujarnya.

Selain itu, Mas Wawan selaku Bakal Calon Wakil Wali Kota Semarang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mendukung pendidikan pesantren. Menurutnya, Pemkot Semarang bisa memunculkan Perda terkait muatan lokal yang khas Semarang, pendidikan akhlak sebagai implementasi pendidikan yang berkarakter Pancasila.

“Tidak boleh didominasi sekolah formal. Perilaku anak terhadap guru, orangtua dan lingkungan, ini diatur oleh pendidikan akhlak. Insyaallah, kalau kita diberi kesempatan ini kita atur,” tuturnya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan

Prof. Suyitno: Bangsa Indonesia Butuh Inovasi Role Model Moderasi Beragama

Lingkar.co – Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, Prof. Dr. Suyitno mengatakan, bangsa Indonesia butuh inovasi role model moderasi beragama

“Kita butuh inovasi di tengah-tengah masyarakat yang bisa dijadikan role model, karena ke depan dengan rancangan yang dilakukan Sekretariat Bersama, tata kelola Penguatan Moderasi Beragama (PMB) di semua Kementerian/Lembaga tidak mungkin diseragamkan,” katanya.

Prof. Suyitno mengungkapkan hal itu dalam diskusi publik dan ekspos inovasi moderasi beragama dengan tema ‘Membangun Harmoni Melalui Kampung Moderasi dan Rumah Ibadah Moderasi.’

Kegiatan dilaksanakan di Universitas Airlangga, Surabaya, yang digagas Balai Litbang Agama (BLA) Semarang di Surabaya, Senin (23/10/2023)

Menurutnya, kegiatan dilaksanakan di perguruan tinggi umum karena sesuai dengan mandatori Perpres Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. PMB itu, bukan semata tusinya Kemenag, tetapi juga menjadi kewajiban bersama semua Kementerian/Lembaga.

“Ini baru awal, nanti seterusnya kita akan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi umum, di bidang riset, pengabdian masyarakat, insersi kurikulum,” tuturnya.

Prof. Suyitno melanjutkan, kita harus sudah menyapa mahasiswa di kampus umum. Hasil riset International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mengatakan, telah banyak terjadi praktik baik moderasi beragama di lembaga pemerintahan, khususnya di lembaga pendidikan.

“Kita membuat program inovasi moderasi, tujuannya agar praktik baik dari masyarakat dan lembaga pendidikan bisa menjadi role model. Bahwa apa yang dilakukan sebagai contoh yang bisa dikembangkan dan didesiminasikan di tempat lain,” ungkapnya.

Terakhir, Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang ini menginginkan adanya upaya menggali konsep dan informasi dari berbagai komponen masyarakat dan Kementerian/Lembaga dalam proses menuju roadshow KMBAA untuk mengimpor dan mengekspor praktek-praktek baik moderasi beragama di benua Asia Afrika.

“Saya berharap, KMBAA ini bisa berkontribusi kepada masyarakat Asia Afrika. Konsep moderasi beragama bisa menjadi salah satu solusi, memberikan pandangan kepada kita semua agar terus memastikan hidup yang damai, meskipun kita semua berbeda latar belakang, suku bangsa, agama dan heterogenitas lainnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Prof Dr Nizar M.Ag mengatakan Penguatan Moderasi Beragama (PMB) tahun ini merupakan puncak capaian target pengimplementasian di seluruh lini Kementerian Agama.

“Untuk itulah Moderasi Beragama perlu diperkenalkan kepada seluruh lini masyarakat melalui unit-unit terkecil yang ada di sekitar masyarakat, seperti unit kampung dan rumah ibadah,” tuturnya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Highlight, Pendidikan, Politik

Wachid Gerindra Sebut Anggaran Untuk Guru Madin Sangat Sedikit, Butuh Diperjuangkan

Lingkar.co – Anggota Komisi VIII DPR RI, H. Abdul Wachid mengungkapkan, anggaran untuk pendidikan keagamaan atau pendidikan agama pada umumnya masih kalah jauh dengan pendidikan umum (Pendidikan nasional).

Padahal pendidikan keagamaan, baik pondok pesantren (Ponpes), madrasah diniyah (Madin), TPQ di Indonesia berperan luar biasa.

“Pendidikan keagamaan dari sudut politik anggaran sangat sedikit dibandingkan dengan pendidikan nasional, ini perlu dan butuh diperjuangkan. Kami kedepan memperjuangkan anggaran untuk pendidikan islam bisa bertambah,” kata Wachid usai acara Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) di Hotel @Hom Kudus, Jumat (25/8).

Wachid lantas menyebut para pendiri bangsa telah menegaskan orientasi pendidikan yang tertuang dalam lagi Indonesia Raya, yakni bangunlah jiwanya yang artinya aspek religius atau pendidikan keagamaan, akhlak dan budaya. Setelah itu bangunlah raganya. Ia tegaskan, untuk menjadikan pelaksana negara ini baik, maka perlu dilandasi dengan agama.

“Pendidikan agama bisa mengurangi tindakan korupsi bagi pelaksana negara, mulai Presiden, DPR, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat sampai Lurah/Kades. Pendidikan agama bisa membangun karakter lebih baik,” paparnya.

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah itu lantas mengungkapkan, dari sisi infrastruktur pembangunan lembaga pendidikan islam, seperti Madrasah Tsanawiyah, Aliyah yang dibantu pemerintah baru 15 persen.

Selebihnya, lembaga-lembaga pendidikan islam yang ada, disiapkan, dibuat, dibantu oleh masyarakat sendiri. Selain itu, honor untuk para guru/ustadz madrasah, madin, TPQ dan pesantren juga masih minim, jauh untuk memenuhi kebutuhan.

“Mereka butuh perhatian, supaya mereka ngajarnya biar bisa maksimal. Kalau perut kosong, kesejahteraannya kurang, tentu tidak bisa fokus dan maksimal dalam mengajar. Setidaknya mereka bisa dapat honor UMR (Upah minimum regional), inilah yang kita perjuangkan,” tegasnya

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kanwil Kemenag Jawa Tengah, Muhtasit mengajak kepada para peserta Ngopi dan masyarakat pada umumnya, jika masih mempunyai anak usia MTs (SMP) atau MA (SMA) untuk menitipkan putra-putrinya di Pondok Pesantren.

“Kudus ini gudangnya pesantren, banyak pesantren, baik yang spesialisasi Al Qur’an atau yang kitab kuning. Silahkan tinggal pilih, dengan mondok di pesantren insyaallah kelak bisa menjadi anak yang anak sholeh-sholehah dan sukses,” ucapnya. (*)

Penulis Ahmad Rifqi Hidayat