Arsip Tag: Politik Identitas

Berita, Pendidikan, Politik

Fisip Unwahas Ajak Mahasiswa Cerdas Pahami Politik Pencitraan di Medsos

Lingkar.co – Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) mengajak mahasiswa untuk cerdas dalam memahami politik pencitraan yang marak di media sosial, terlebih di era yang mengandalkan teknologi informasi ini.

Hal ini menjadi sorotan utama dalam seminar dan kuliah tamu bertema; Tokoh Politik di Media Sosial: Fakta atau Gimmick? yang digelar oleh Program Magister Ilmu Politik (MIP) dan Prodi Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) pada Jumat (11/7/2025) kemarin.

Acara yang berlangsung di Meeting Room Lantai 6 Gedung Dekanat Unwahas, Sampangan, ini dihadiri oleh mahasiswa dan dosen dari berbagai jenjang.

Seminar menghadirkan dua narasumber, salah satunya adalah Tim Ahli DPR/MPR RI sekaligus Konsultan Digital, Prio Hananto, M.I.Kom., yang banyak bicara tentang komunikasi politik di era digital, citra, strategi, dan realita.

Dalam paparannya, Prio Hananto menekankan bahwa media sosial telah mengubah lanskap komunikasi politik secara drastis.

Ia menyebut bahwa platform seperti Instagram, TikTok, dan X (dulu Twitter) kini menjadi arena utama pencitraan politik, di mana narasi, emosi, dan visual menjadi kunci utama dalam membentuk persepsi publik.

“Politisi tidak hanya bicara soal kebijakan, tapi juga bagaimana mereka tampil, terlihat dekat, dan mampu memancing simpati publik,” ujar Prio.

Menurutnya, konten-konten politik di media sosial kerap dibungkus dalam gaya yang menghibur, ringan, dan relatable, meski tak selalu substansial.

Ia juga mengambil studi kasus sosok politisi Golkar di Dapil 2 Jateng yang mengenakan kostum komik “Ultraman” saat Pemilu 2024 lalu

Selain itu, Prio juga mengungkap adanya pergeseran fungsi media sosial dari sarana komunikasi menjadi sarana marketing politik.

“Kita menyaksikan politisi bertransformasi menjadi semacam influencer politik. Mereka memproduksi konten yang dikurasi, penuh strategi, dan kadang menjauh dari realitas kebijakan,” jelasnya.

Ia menilai, pencitraan di media sosial tidak selalu buruk selama masih diiringi dengan transparansi dan akuntabilitas. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika citra sepenuhnya menutupi substansi.

“Di sinilah publik perlu kritis. Apakah yang ditampilkan itu representasi nyata, atau sekadar gimmick untuk mendulang suara?” tegasnya.

Selain itu, Prio juga menyoroti peran tim kreatif dan konsultan digital dalam membentuk narasi politik.

Ia menyebut bahwa banyak tokoh politik kini memiliki tim konten yang profesional, lengkap dengan analis data, editor video, hingga ahli strategi kampanye digital.

“Era digital menuntut politisi melek media. Tapi kita juga perlu mendorong mereka tetap melek etika,” tambah Prio.

Ia mengajak kalangan akademik dan mahasiswa untuk aktif mengkaji dinamika ini agar tidak larut dalam euforia pencitraan semata.

Seminar ini juga menghadirkan Azmi Muttaqin, S.IP., M.Si., dosen Ilmu Politik Unwahas, yang memberikan tinjauan akademik terhadap perubahan relasi antara politisi dan publik di era digital.

Azmi Muttaqin menyoroti sisi etika dan dampak jangka panjang dari politik pencitraan. Ia menekankan pentingnya literasi politik digital bagi masyarakat agar tidak mudah terjebak pada simbol dan drama yang kerap ditampilkan di media sosial.

“Media sosial memang membuka ruang demokratisasi informasi, tetapi juga menyuburkan polarisasi jika digunakan secara manipulatif,” jelas Azmi.

Dibutuhkan Politisi yang Otentik

Sementara itu, Dekan FISIP Unwahas, Dr. Ali Martin, M.Si dalam sambutan pembuka, mengapresiasi kegiatan ini sebagai bagian dari penguatan kompetensi mahasiswa dalam memahami dinamika politik kontemporer.

“Kami ingin mahasiswa tidak hanya menjadi penonton, tapi juga analis dan pelaku politik yang cerdas dan etis,” tegasnya.

Melalui seminar ini, peserta diajak untuk lebih kritis melihat citra tokoh politik di media sosial—antara yang benar-benar otentik dan sekadar rekayasa digital.

“Kita butuh politisi yang benar-benar otentik, bukan sekedar pencitraan semu, atau bahkan palsu, tegas Ali Martin.

Acara ini juga menjadi pengingat bahwa di balik layar ponsel, ada kekuatan narasi yang mampu membentuk persepsi publik dan arah demokrasi ke depan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kampus dalam mengkritisi peran media sosial dalam demokrasi kontemporer. (*)

Berita, Highlight, Politik

GP Ansor Jateng Dukung Imbauan Menag, Jangan Pilih Capres yang Pernah Gunakan Agama Sebagai Alat Politik

Lingkar.co – Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Tengah, Sholahuddin Aly mengeluarkan pernyataan yang mendukung penuh imbauan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Gus Yaqut, sapaan akrab Menang, menyatakan agar masyarakat tidak memilih calon presiden yang pernah menggunakan agama sebagai alat politik.

Namun, pernyataan Menag menjadi polemik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang telah mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Menurut Sholahuddin Aly atau Gus Sholah, pernyataan Menag sudah benar, yakni menekankan pentingnya tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik.

“Politik identitas merupakan politik ketinggalan jaman, di berbagai negara modern politik identitas sudah ditinggalkan. Karena mereka menyadari tidak bisa berdiri diatas identitas suku ras dan agama,” ungkap Gus Sholah di kantornya, Semarang, Selasa (3/10/2023).

Sebenarnya, katanya, para pendiri bangsa Indonesia memiliki cita-cita yang luhur, dan visi yang jauh kedepan. Komitmen Bangsa Indonesia berada diatas keberagaman. Bahkan menjunjung tinggi perbedaan dalam suku, ras, dan agama.

“Politisi jangan memainkan peran dalam politik identitas, baik berlatar belakang suku, ras, agama, budaya atau kedaerahan. Ini jelas-jelas namanya memecah belah bangsa Indonesia. Mereka sama saja memainkan politik jadul (jaman dulu-red) jauh dari semangat ke-Indonesia-an,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan politik identitas berdampak pada perpecahan bangsa Indonesia.

“Memang tujuan awal dari politik identitas hanya untuk mediskriminasikan sosok lawan politiknya saja. Tapi hal itu dapat berkembang menjadi diskriminasi kelompok lain, hal ini berpotensi perpecahan bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Dampak perpecahan itu, lanjutnya, tidak akan langsung segera pulih, namun membutuhkan rekonsilaiasi yang panjang dan rasa memaafkan yang lama.

“Politik Identitas itu bagian dari strategi memainkan menanfaatkan perbedaan untuk mencari dukungan dengan rasa primordial. Hal ini yang paling bahaya karena dampak sosial politiknya bisa membekas dan memecah belah bangsa,” ujarnya.

Sebab, menurutnya, permainan politik identitas yang pernah terjadi beberapa kali Pilkada dan Pilpres tidak hanya begitu. Namun lebih dari itu, pelaku politik identitas akan kampanye hitam, berupa hoax, berita bohong dan fitnah.

“Mereka akan memainkan kabar yang tidak baik dengan menghalalkan segala cara dengan mementingkan tujuannya tercapai. Hal ini bukan politik yang elegan dan berkebangsaan,” pungkasnya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Politik

Menag Yaqut Ajak Umat Hindu Tegaskan Kembali Revolusi Mental

Lingkar.co – Menteri Agama Republik Indonesia, H. Yaqut Chalil Qoumas mengajak umat Hindu menegaskan kembali revolusi mental yang dicanangkan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) sejak 2016.

“Saya mengajak seluruh warga bangsa, khususnya umat Hindu agar menjadikan momentum Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945 ini untuk menegaskan kembali dukungan umat Hindu pada Gerakan Nasional Revolusi Mental yang dicanangkan sejak tahun 2016 oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo,” harap Menag,

Menag mengatakan hal itu saat menghadiri Ritual Tawur Agung Kesanga Nasional 2023 di pelataran Candi Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dihadiri ribuan umat Hindu dari berbagai daerah di Indonesia, Selasa (21/3/2023).

Sebagai informasi, umat Hindu di seluruh Indonesia melaksanakan ritual Tawur Agung Kesanga dalam rangka menyambut Tahun Baru Saka 1945, yang tahun ini bertepatan dengan 22 Maret 2023.

Ritual Tawur Agung Kesanga Nasional 2023 diawali dengan Pembacaan Kitab Suci Weda, doa dan diakhiri dengan penampilan drama tari Sendratari Pengiring Yadnya Pamutering Giri Mandara.

Selanjutnya, umat Hindu akan melaksanakan Catur Brata Penyepian. Saat Hari Suci Nyepi, seluruh rutinitas kehidupan dihentikan sejenak dengan melakukan Amati geni (tidak menyalakan api), Amati Karya (tidak bekerja), Amati Lelungan (tidak bepergian), dan Amati Lelanguan (tidak menikmati hiburan/bersenang-senang).

Tahun ini, Catur Brata Penyepian umat Hindu berlangsung berdekatan dengan umat Muslim melaksanakan puasa Ramadan.

“Hari suci ini mengisyaratkan untuk mulat sarira dan pengendalian diri. Ini menandakan bahwa kita diingatkan oleh penguasa semesta untuk selalu menjaga perilaku agar tetap terkendali sesuai ajaran agama masing-masing,” kata Menag saat memberikan sambutan pada Tawur Agung Kesanga Nasional di pelataran Candi Prambanan, Selasa (21/3/2023).

Menurut Menag, Perayaan Nyepi menjadi momen yang sangat baik untuk melakukan kontemplasi dan introspeksi diri mengenai tata laku yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya.

Melalui Catur Brata Penyepian, umat Hindu diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas diri dalam hubungan manusia dengan Tuhan, sesama anak bangsa, dan dengan lingkungan.

“Ini sebagai upaya agar kita bisa menjadi manusia Indonesia yang berintegritas, pekerja keras, dan memiliki semangat gotong royong,” pesannya.

Perayaan Hari Suci Nyepi Nasional 2023 mengusung tema Melalui Dharma Agama Dan Dharma Negara Kita Sukseskan Pesta Demokrasi Indonesia.

Menag menilai, tema tersebut mengajak umat Hindu untuk menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama dan warga negara, termasuk ikut menyukseskan pesta demokrasi 2024.

“Saya mengajak umat Hindu tidak menggunakan agama sebagai alat atau kepentingan pihak-pihak tertentu, dan tidak menjadikan agama sebagai politik identitas,” ajak Menag.

“Selamat Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945, semoga damai di bumi, damai di langit, damai semuanya,” sambungnya.

Hadir mendampingi Menag, Dirjen Bimas Hindu Prof I Nengah Duija, Kakanwil Kemenag Jawa Tengah Mustain Ahmad, Kakanwil Kemenag Yogyakarta Masmin Afif dan Stafsus Wibowo Prasetyo.

Hadir juga para pengurus PHDI, Pandita, Pinandita, perwakilan Pemprov DI Yogyakarta, Forkopimda dan manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

Ketua Panitia Nasional Tawur Agung Kesanga, Laksma TNI I GP. Alit Jaya menambahkan kegiatan Tawur Agung terselenggara berkat kolaborasi semua pihak dibawah koordinasi Parisada Dharma Hindu Indonesia (PDHI).

“Ritual ini diikuti ribuan umat Hindu dan diharapkan dapat memberi manfaat dan spirit dalam merealisasikan nilai luhur Hindu dalam berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Selain Tawur Agung, kata Alit Jaya, juga digelar bersih-bersih pantai di Indonesia dan kegiatan bakti sosial dan seminar stunting.

“Puncak Perayaan Nyepi Dharma Santi Nasional akan digelar di Jakarta pada Minggu 14 mei 2023,” tutupnya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat