Arsip Tag: Sholahuddin Aly

Keputusan Caretaker Terhadap GP Ansor Jawa Tengah Dianggap Zalim, Gus Sholah Akan Adukan Ke Majelis Tahkim PBNU

Lingkar.co – Pengurus Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Tengah 2017-2024 akan mengadukan Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor ke Majelis Tahkim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).karena keputusan caretaker dianggap menzalimi kepengurusan yang telah bersiap menjalankan Konferensi Wilayah (Konferwil).

Adapun, Majelis Tahkim PBNU berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan internal pengurus NU dan badan otonom di semua tingkatan.

Ketua PW GP Ansor Jawa Tengah 2017-2024, Sholahuddin Aly atau Gus Sholah mengatakan, langkah tersebut ditempuh berdasarkan hasil musyawarah dengan pengurus PW GP Ansor Jawa Tengah 2017-2024, dorongan dari PAC dan PC serta masukan para senior.

“Berdasar dorongan dan masukan sahabat-sahabat itulah kami yang merasa didzolimi sepakat memutuskan untuk menempuh upaya mengadukan ke Majelis Tahkim PBNU guna penyelesaian persoalan. Ini semua semata-mata demi tertib aturan dan menjaga marwah organisasi,” ungkapnya, Rabu (18/9/2024).

Gus Sholah menerangkan, langkah ini ditempuh sebagaimana diatur dalam organisasi. Majelis Tahkim telah dibentuk oleh PBNU sebagai tindaklanjut adanya Peraturan Perkumpulan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal.

Diwartakan sebelumnya, PP GP Ansor mengeluarkan surat keputusan caretaker terhadap kepengurusan PW GP Ansor Jawa Tengah pada 6 September 2024 lalu. Surat pengambil alihan kepengurusan tersebut terbit dua kali dengan tanggal dan nomor surat sama namun isi susunan struktur tim caretaker berbeda.

Unggahan GP Ansor Jawa Tengah di akun Instagram. Foto: Instagram

Kemudian, Gus Sholah juga membantah bahwa PW GP Ansor Jawa Tengah dianggap oleh PP tidak mampu menggelar Konferensi Wilayah (Konferwil).

“Faktanya, panitia telah terbentuk dan sudah menyiapkan mekanisme hingga teknis pelaksanaanya. Termasuk menyiapkan tempat sampai pembuatan kaos untuk 2.000 peserta,” ungkapnya.

Ketua Panitia Konferwil GP Ansor Jawa Tengah, Ahadun Maftudji mengungkapkan, Konferwil sedianya dilaksanakan 31 Agustus 2024 di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Kota Semarang. Namun oleh Ketua Umum PP GP Ansor diminta ditunda sampai pertengahan September 2024, dengan alasan berbarengan dengan acara Rakornas GP Ansor di Jakarta.

“Ternyata, 6 September 2024 diterbitkan Surat Keputusan Caretaker,” ungkapnya.

Ahadun menjelaskan, seluruh tahapan juga telah dilaksanakan yakni Musyawarah Kerja Wilayah (Musykerwil) GP Ansor Jateng di IAIN Kudus pada Sabtu, 29 Juni 2024 yang dihadiri PC se Jateng dan menyepakati digelarnya Konferwil pada Agustus 2024 di Kota Semarang.

“Panitia kemudian terus menggodok materi Konferwil. Bahkan draft materi juga telah didistribusikan ke seluruh PC dan PAC se Jateng untuk dibahas di daerah masing-masing yang hasilnya dibahas lagi di Pra-Konferwil,” jelasnya.

Pra-Konferwil kemudian terlaksana di Solo pada 1 Agustus 2024 yang dihadiri Ketua dan Sekretaris dari 35 PC Se Jateng, membahas dan menyepakati Tata Tertib (Tatib) Konferwil, Program Kerja hingga Persyaratan Calon Ketua PW. Seluruh materi yang disepakati itu sudah siap untuk disahkan ke forum tertinggi yakni Konferwil.

“Pra-Konferwil pun dibuka oleh Sekjen PP GP Ansor, dihadiri pula Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah, dan ditutup secara resmi oleh Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharuddin,” paparnya.

Diminta Klarifikasi Caretaker PW Jateng, PP GP Ansor: Sabar Yah

Lingkar.co – Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor mendadak mengambil alih paksa atau Caretaker (Karteker) kepengurusan PW GP Ansor Jawa Tengah (Jateng) yang telah bersiap melaksanakan Konferensi Wilayah (Konferwil).

Saat rangkaian Pra-Konferwil berlangsung, PP GP Ansor secara mendadak mengambilalih kepengurusan dengan menunjuk Tim Caretaker Pimpinan Wilayah (PW) GP Ansor Jateng yang diketuai oleh Moesafa.

Sontak hal itu menjadi kegaduhan di internal organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama tersebut. Ketua PC GP Ansor Kota Semarang, Abdur Rahman menyebut caretaker itu merupakan tindakan yang semena-mena.

Ia menilai keputusan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada. Abdur Rahman menyebut alasan yang tertulis dalam SK dengan nomor: 1079/PP/SK-01/IX/2024 tidak masuk akal.

“Caretaker pengurus PW GP Ansor Jawa Tengah tidak masuk akal karena sudah ada panitia, artinya proses Konferwil sudah berjalan,” kata ketua PC GP Ansor Kota Semarang, Abdur Rahman dalam siaran persnya, Sabtu (7/9/2024) malam.

Senada, ketua PW GP Ansor Jawa Tengah yang dilengserkan, H. Sholahuddin Aly pun membantah dasar pertama karteker adalah PW GP Ansor Jawa Tengah dianggap tidak mampu menyelenggarakan Konferensi Wilayah (Konferwil).

Sholahuddin mengatakan bahwa sedianya Konferwil GP Ansor Jateng digelar di Masjid Agung Jawa Tengah Kota Semarang pada 31 Agustus 2024 lalu. Namun atas arahan dari Pimpinan Pusat pula agar pelaksanaannya diundur.

“Faktanya, semua tahapan Konferwil sudah dijalankan dengan sangat baik. Mulai Musykerwil di Kudus, pembahasan materi konferensi yang melibatkan PAC dan PC se Jateng, Pra-Konferwil di Solo, hingga pendaftaran bakal calon juga sudah dilakukan,” ungkapnya.

Klarifikasi PP GP Ansor

Menyambut penilaian kontraproduktif tersebut, media Lingkar lantas berusaha menghubungi PP GP Ansor. Saat dimintai klarifikasi oleh Lingkar.co, Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin meminta untuk menghubungi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP GP Ansor Rifki Mubarok.

Ambil Alih Paksa Kepengurusan Ansor Jawa Tengah, Ini Surat Terbuka Untuk Adin Jauharudin

Lingkar.co – Kepengurusan Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Tengah diambil alih atau caretaker (Karteker) oleh Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor secara paksa. Kabar tersebut menjadi viral di media sosial. Tak lama berselang muncul surat terbuka dari Hasyim Asy’ari yang menjabat sebagai Kepala Kesatuan Koordinasi Wilayah (Kasatkorwil) Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jateng pada 2014-2017. Hasyim yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua PW Ansor Jateng pada 2010-2014 itu mengingatkan Adin Jauharudin untuk melakukan klarifikasi sebelum mengambil keputusan karteker.

“Mohon tabayyun (klarifikasi):,” demikian isi pembukaan surat terbuka tersebut

Hasyim mengingatkan bahwa alasan yang dibuat oleh Adin dalam mengambil alih kepemimpinan merupakan alasan yang mengada-ada atau tidak sesuai dengan fakta yang ada.

“Apa alasan ambil alih PW Ansor Jateng? Alasan pada bagian “Menimbang” huruf a dan b itu “mengada-ada” alias dipaksakan, tidak sesuai fakta dan mengandung kebohongan alias manipulasi. Harap Ketum hati2 dan tidak bertindak di luar aturan organisasi,” kata Hasyim pada poin pertama.

“Apakah ada bukti PW Ansor Jateng melakukan sebagaimana “tuduhan” pada huruf a? Silahkan bandingkan dangan PW PW Ansor provinsi lainnya soal produktifitas, aktifitas dan kegiatan,” lanjutnya.

Pada poin selanjutnya, Hasyim Asy’ari bahkan tidak segan menyebut bahwa PP GP Ansor melakukan intervensi terhadap PW GP Ansor Jawa Tengah.

“Apakah ada bukti panitia konferwil mengundurkan diri sebagaimana “tuduhan” mempertimbangkan huruf b? Setahu saya malah PP Ansor yang intervensi terlalu jauh dan cara-cara yang merusak tatanan organisasi,” tukasnya.

Ia lantas mengungkapkan perjuangan Ansor Jawa Tengah dalam membangun kekuatan struktur hingga merata dan solid.

“PW Ansor Jateng merintis kaderisasi dan menata organisasi sampai dengan situasi yang seperti ini, bukan hal yang mudah dan penuh dengan perjuangan lahir batin,” ungkapnya.

“Mas Addin jadi Ketum masih baru dengan penuh harapan, tapi faktanya malah “terlibat” dalam “merusak” tatanan organisasi yang diperjuangkan perlahan, bertahap dan persahabatan oleh sahabat-sahabat Ansor di Jawa Tengah,” sambungnya.

Ia pun mempertanyakan motivasi sebenarnya Adin Jauharudin berani maju dan terpilih sebagai ketua umum PP GP Ansor. “Menjadi pertanyaan besar kami, apa sebenarnya yang sedang diperjuangan dan dilakukan Mas Addin sebagai Ketum Ansor yang baru,” ujarnya.

Musyawarah Kerja Wilayah (Musykerwil) GP Ansor Jawa Tengah di Laboratorium IAIN Kudus, Sabtu (29/6/2024). Foto: Dokumentasi.
Musyawarah Kerja Wilayah (Musykerwil) GP Ansor Jawa Tengah di Laboratorium IAIN Kudus, Sabtu (29/6/2024). Foto: Dokumentasi.

Hasyim lantas mengingatkan sebuah kegiatan aksi massa yang dilaksanakan oleh Satkornas Banser di wilayah Jawa Tengah tanpa adanya pemberitahuan atau koordinasi terlebih dahulu.

Kalau itu, Hasyim tidak segan untuk menegur keras dan mendatangi unjuk kekuatan Banser yang dinilai sebatas untuk menunjukkan kekuatan politik.

“Almarhum Mas Alfa Isnaeni sbg Kasat Kornas Banser pernah saya (bersama-sama dengan Kang Ikhwan (Ichwanudin KPU Jateng sebagai Ketua PW Ansor dan Ndan Muchtar Ma’mun Nagabonar Banser sebagai Wakasat Korwil Banser Jateng) tegur keras dan saya datangi dalam sebuah kegiatan Satkornas Banser di wilayah Jateng tanpa pemberitahuan kepada kami Satkorwil Banser Jateng, sebuah kegiatan liar dan tindakan yang tidak organisatoris dan kekanak-kanakan hanya untuk unjuk kekuasaan di hadapan kami para penggerak Ansor/Banser di Jateng,” ingatnya.

Pasca Dilengserkan, Gus Sholah Bantah Alasan Ansor Pusat Caretaker Ansor Jateng

Lingkar.co – Pasca dilengserkan dari posisi Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Tengah, H Sholahuddin Aly atau Gus Sholah akhirnya buka suara. Ia membantah alasan Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor mengambil alih kepengurusan sebagaimana tertuang dalam surat keputusan caretaker.

“Iya betul, kami memang sudah menerima surat caretaker dari Pimpinan Pusat tertanggal 6 September 2024 kemarin,” ungkap Gus Sholah pada wartawan, Senin (9/9/2024).

Ia pun menjelaskan isi surat keputusan caretaker tersebut. Dirinya membantah yang menjadi dasar pertama caretaker (Karteker) adalah PW GP Ansor Jawa Tengah dianggap tidak mampu menyelenggarakan Konferensi Wilayah (Konferwil).

Sedianya, katanya, Konferwil GP Ansor Jateng digelar di Masjid Agung Jawa Tengah Kota Semarang pada 31 Agustus 2024 lalu. Namun atas arahan dari Pimpinan Pusat pula agar pelaksanaannya diundur.

“Faktanya, semua tahapan Konferwil sudah dijalankan dengan sangat baik. Mulai Musykerwil di Kudus, pembahasan materi konferensi yang melibatkan PAC dan PC se Jateng, Pra-Konferwil di Solo, hingga pendaftaran bakal calon juga sudah dilakukan,” ungkapnya.

Ia pun menyebut setelah adanya pengambilalihan kepengurusan tersebut, maka seluruh tahapan jelang Konferwil yang telah berjalan secara otomatis sudah tidak berlaku. “Setelah caretaker maka seluruh tahapan termasuk surat-surat rekomendasi dari PAC dan PC se Jawa Tengah sudah tidak berlaku lagi,” ungkapnya.

Mengenai sikap PW GP Ansor Jateng atas adanya caretaker, pihaknya mengembalikan sikap dan upaya berikutnya pada jajaran kader di tingkat PAC dan PC.

“Saya ini menjalankan amanat organisasi berdasarkan mandataris Konferwil di Pekalongan tahun 2017 yang dipilih secara aklamasi oleh PC dan PAC se Jawa Tengah. Karena saat ini sudah dicabut oleh Pimpinan Pusat, maka sekarang semuanya saya kembalikan lagi ke sahabat-sahabat di PC dan PAC,” ungkapnya.

Ketua GP Ansor Jawa Tengah, Sholahuddin Aly (kanan) bersama Menang RI, Yaqut Cholil Qaumas dalam sebuah kesempatan. Foto: istimewa

Adapun, sebagai langkah berikutnya, Gus Sholah bersama mantan jajaran kepengurusan PW GP Ansor Jateng 2017-2024 berencana menggelar kegiatan silaturahmi dengan PC dan PAC se Jawa Tengah secara bertahap.

“Kami ingin menyapa sahabat-sahabat tercinta di PC dan PAC se Jawa Tengah. Sedianya, kami ingin pamitan saat gelaran Konferwil 31 Agustus 2024 tapi karena dibatalkan maka kami ingin datang langsung ke bawah menemui sahabat-sahabat,” tegasnya.

Sebelumnya, beredar di media sosial kabar bahwa PP GP Ansor melakukan caretaker terhadap kepengurusan PW GP Ansor Jawa Tengah menjelang pelaksanaan Konferwil yang sedianya digelar 31 Agustus 2024 lalu di Kota Semarang.

Bantah Isu ‘Cawe-cawe’ Konferwil GP Ansor Jateng, Kepala Kanwil Kemenag Bakal Lakukan Pengecekan

Lingkar.co – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jawa Tengah, H Musta’ain Ahmad membantah hal adanya cawe-cawe pegawai Kemenag dalam suksesi Konferensi Wilayah (Konferwil) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Tengah yang akan berlangsung pada akhir Agustus ini.

Bahkan Musta’in dengan tegas menyatakan ‘cawe-cawe’ dalam Konferwil GP Ansor tidak boleh dilakukan oleh Kemenag di semua tingkatan dari Kemenag Pusat hingga KUA.

“Tidak benar dan tidak boleh (cawe-cawe),” ujar Musta’in saat dikonfirmasi kebenaran ‘cawe-cawe’ dalam Konferwil PW GP Ansor Jawa Tengah, Sabtu (10/8/2024).

Sejalan dengan hal itu, Musta’in berjanji akan mengecek kebenaran kabar tersebut. “Kita akan cek kebenarannya,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua PC GP Ansor Kota Semarang, Abdur Rahman mengatakan dirinya menerima laporan dugaan ‘cawe-cawe’ tersebut dari PAC GP Ansor Kecamatan Tembalang.

“Nah laporan yang masuk ke saya adalah salah satu yang diintervensi oleh Kemenag adalah PAC GP Ansor Kecamatan Tembalang melalui Kantor Urusan Agama (KUA),” ujar Abdur Rahman dalam keterangan pers yang disampaikan pada Jum’at (9/8/2024).

Mantan Ketua Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Semarang ini kemudian menceritakan bentuk ‘cawe-cawe’ yang dilakukan Kemenag berdasarkan laporan dari PAC GP Ansor Tembalang.

“Jadi bentuk ‘cawe-cawe’nya adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KAU) menghubungi Majelis Wakil Cabang (MWC) NU lalu pihak MWC menghubungi Ketua PAC GP Ansor untuk memilih salah satu ketua yang didukung oleh Kemenag,” jelasnya.

Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Tembalang, Choirul Umam juga sudah memberikan kesaksian. Ia mengungkapkan bahwa dirinya dihubungi oleh seorang guru Madrasah di bawah naungan Kementerian Agama pada Jum’at sore (9/8/2024).

“Jadi gini, tadi sore sekitar jam 4 saya dihubungi salah satu guru madrasah yang bernaung di Kemenag,’ ujar Umam mengawali cerita.

“Beliau menelfon saya menanyakan posisi saya, di mana posisi mas?. Saya menjawab posisi sedang tugas di Makam Depok. Beliau menyampaikan kapan pemilihan Ketua Ansor? Terus saya Tanya balik, pemilihan ketua Ansor nopo ki? Pemilihan Ketua Ansor Provinsi. Saya jawab lagi, nanti akhir agustus,” beber Umam menceritakan dialognya dengan seseorang di sambungan telfon tersebut.

Kata Umam, dirinya diminta untuk memilih ke salah satu calon yang didukung oleh Kementerian Agama. “Setelah itu beliau menyampaikan, ini saya diminta tolong oleh Kepala Kemenag. Minta tolong nopo yi? Minta tolong untuk memilih Gus Hanis (Muhammad Hanies Cholil barro’),” tuturnya.

Namun Umam menegaskan bahwa dirinya bersama semua PAC di Kota Semarang sudah satu komando memilih Shidqon Prabowo. “Saya jawab, nuwun sewu yi, Kota Semarang sudah satu komando memilih Gus Shidqon. Kalau njenengan (Anda) mau nego atau rembugan silahkan dengan Ketua PC (GP Ansor) Kota Semarang karena kita sudah satu komando,” tutupnya.

Sementara, Ketua PW GP Ansor Jawa Tengah, H Sholahuddin Aly atau Gus Sholah meminta seluruh kader dan pengurus serta pihak-pihak yang akan melakukan suksesi tidak melibatkan pihak luar untuk ‘cawe-cawe’.

“Semua sudah hebat-hebat, maka dalam forum kita (Pra-Konferwil hingga Konferwil) tidak perlu membawa pihak luar untuk terlibat dalam forum ini. Maka, nantinya yang akan dipilih harus berdasar hati Nurani dari kader-kader di bawah untuk Ansor Jateng yang lebih baik,” ujarnya pada Jum’at (9/8/2024).

Gus Sholah mengungkapkan, dalam proses reorganisasi adanya dinamika itu adalah sebuah keniscayaan yang harus dilalui. Namun, GP Ansor yang telah menisbahkan sebagai peretas jalan NU masa depan harus mencari cara yang baik dan terhormat.

“Saya yakin seyakin-yakinnya, sahabat-sahabat Ansor adalah kader yang sudah teruji, semua adalah kader yang tidak mudah didikte oleh siapapun untuk memilih siapa yang dinilai mampu membawa GP Ansor Jateng kedepan lebih baik,” tegas Gus Sholah.

Adapun, Konferwil GP Ansor Jawa Tengah akan dilaksanakan pada 31 Agustus 2024 mendatang di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Kota Semarang. Dalam Konferwil akan ditetapkan sejumlah program kerja strategis dan pemilihan ketua PW GP Ansor Jawa Tengah masa khidmat 2024-2028.

Adapun peta politik Konferwil GP Ansor Jateng kini tengah menguat dua figur kandidat, yaitu H Muhammad Shidqon Prabowo, dan H. Hanies Cholil Barro’.

Gus Shidqon diketahui sebagai Wakasatkorwil Banser Jawa Tengah. Ia juga seorang dosen di Universitas Wahid Hasyim (Unwahas), dan pengasuh Ponpes Ash Shodiqiyyah. Sementara Gus Hanies merupakan seorang politisi dan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Daerah (Cakada) pada Pilbup Rembang

Ia merupakan adik kandung Menteri Agama yang juga mantan Ketum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas yang juga adik Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Tsaquf. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Jelang Konferwil Ansor Jateng, Muncul Cawe-cawe Oknum Pegawai Kemenag

Lingkar.co – Menjelang Konferensi Wilayah (Konferwil) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Tengah tersiar kabar adanya cawe-cawe dari oknum Kementerian Agama (Kemenag). Menyikapi hal itu, Ketua PW GP Ansor Jawa Tengah, H Sholahuddin Aly (Gus Sholah) menegaskan agar semua kader yang berkepentingan dengan Konferwil, tidak perlu melibatkan pihak luar untuk ‘cawe-cawe’.

“Semua sudah hebat-hebat, maka dalam forum kita (Pra-Konferwil hingga Konferwil) tidak perlu membawa pihak luar untuk terlibat dalam forum ini. Maka, nantinya yang akan dipilih harus berdasar hati nurani dari kader-kader di bawah untuk Ansor Jateng yang lebih baik,” ujarnya pada Jum’at (9/8/2024).

Gus Sholah melanjutkan, dalam proses reorganisasi adanya dinamika itu adalah sebuah keniscayaan yang harus dilalui. Namun, GP Ansor yang telah menisbatkan sebagai peretas jalan NU masa depan harus mencari cara yang baik dan terhormat.

“Saya yakin seyakin-yakinnya, sahabat-sahabat Ansor adalah kader yang sudah teruji, semua adalah kader yang tidak mudah didikte oleh siapapun untuk memilih siapa yang dinilai mampu membawa GP Ansor Jateng kedepan lebih baik,” tegasnya.

Adapun, Konferwil GP Ansor Jawa Tengah akan dilaksanakan pada 31 Agustus 2024 mendatang di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Kota Semarang. Dalam Konferwil akan ditetapkan sejumlah program kerja strategis dan pemilihan ketua PW GP Ansor Jawa Tengah masa khidmat 2024-2028.

Namun muncul kabar adanya dugaan keterlibatan pihak luar yang mau cawe-cawe ketika suasana masih dinamis. Kabar tersebut disampaikan oleh Ketua PC GP Ansor Kota Semarang, Abdur Rahman yang mengatakan dirinya menerima laporan dugaan ‘Cawe-cawe’ dari oknum pegawai Kementerian Agama (Kemenag).

“Nah laporan yang masuk ke saya adalah salah satu yang diintervensi oleh Kemenag adalah PAC GP Ansor Kecamatan Tembalang melalui Kantor Urusan Agama (KUA),” ujar Abdur Rahman saat dikonfirmasi oleh media pada Jum’at (9/8/2024).

Ia kemudian menceritakan bentuk campur tangan yang dilakukan oknum pegawai Kemenag berdasarkan laporan dari PAC GP Ansor Tembalang.

GP Ansor Jateng Dukung Imbauan Menag, Jangan Pilih Capres yang Pernah Gunakan Agama Sebagai Alat Politik

Lingkar.co – Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Tengah, Sholahuddin Aly mengeluarkan pernyataan yang mendukung penuh imbauan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Gus Yaqut, sapaan akrab Menang, menyatakan agar masyarakat tidak memilih calon presiden yang pernah menggunakan agama sebagai alat politik.

Namun, pernyataan Menag menjadi polemik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang telah mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Menurut Sholahuddin Aly atau Gus Sholah, pernyataan Menag sudah benar, yakni menekankan pentingnya tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik.

“Politik identitas merupakan politik ketinggalan jaman, di berbagai negara modern politik identitas sudah ditinggalkan. Karena mereka menyadari tidak bisa berdiri diatas identitas suku ras dan agama,” ungkap Gus Sholah di kantornya, Semarang, Selasa (3/10/2023).

Sebenarnya, katanya, para pendiri bangsa Indonesia memiliki cita-cita yang luhur, dan visi yang jauh kedepan. Komitmen Bangsa Indonesia berada diatas keberagaman. Bahkan menjunjung tinggi perbedaan dalam suku, ras, dan agama.

“Politisi jangan memainkan peran dalam politik identitas, baik berlatar belakang suku, ras, agama, budaya atau kedaerahan. Ini jelas-jelas namanya memecah belah bangsa Indonesia. Mereka sama saja memainkan politik jadul (jaman dulu-red) jauh dari semangat ke-Indonesia-an,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan politik identitas berdampak pada perpecahan bangsa Indonesia.

“Memang tujuan awal dari politik identitas hanya untuk mediskriminasikan sosok lawan politiknya saja. Tapi hal itu dapat berkembang menjadi diskriminasi kelompok lain, hal ini berpotensi perpecahan bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Dampak perpecahan itu, lanjutnya, tidak akan langsung segera pulih, namun membutuhkan rekonsilaiasi yang panjang dan rasa memaafkan yang lama.

“Politik Identitas itu bagian dari strategi memainkan menanfaatkan perbedaan untuk mencari dukungan dengan rasa primordial. Hal ini yang paling bahaya karena dampak sosial politiknya bisa membekas dan memecah belah bangsa,” ujarnya.

Sebab, menurutnya, permainan politik identitas yang pernah terjadi beberapa kali Pilkada dan Pilpres tidak hanya begitu. Namun lebih dari itu, pelaku politik identitas akan kampanye hitam, berupa hoax, berita bohong dan fitnah.

“Mereka akan memainkan kabar yang tidak baik dengan menghalalkan segala cara dengan mementingkan tujuannya tercapai. Hal ini bukan politik yang elegan dan berkebangsaan,” pungkasnya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat