Ribuan anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Jawa Tengah kini mulai merasakan manfaat Program Sekolah Rakyat. Hingga awal tahun ajaran 2026/2027, sebanyak 2.692 siswa telah diterima dan belajar di 16 Sekolah Rakyat yang terdiri atas 10 sekolah permanen serta enam sekolah rintisan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan program tersebut akan terus dikembangkan agar semakin banyak anak memperoleh akses pendidikan yang layak. Bahkan, jika seluruh 35 kabupaten/kota memiliki Sekolah Rakyat, daya tampung diproyeksikan mencapai sekitar 35 ribu siswa.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, Program Sekolah Rakyat bukan sekadar menyediakan bangku sekolah, tetapi juga menjadi sarana membangun masa depan anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memiliki kesempatan memperbaiki taraf hidup.
"Program ini menjadi salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Karena itu pelaksanaannya harus terus dikawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Taj Yasin saat menerima Tim Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK RI dalam pembahasan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Semarang, Rabu (5/8/2026).
Menurutnya, Jawa Tengah memiliki pengalaman dalam mengelola pendidikan berbasis asrama bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Selama hampir satu dekade, pemerintah provinsi telah menjalankan tiga sekolah berasrama penuh di Kabupaten Pati, Kabupaten Semarang, dan Purbalingga, serta mengembangkan 15 sekolah semi-boarding.
Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang kini digagas pemerintah pusat.
Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur menjelaskan, dari total 2.692 peserta didik yang diterima, sebanyak 380 siswa berada di jenjang SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA. Seluruhnya telah mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 31 Juli 2026.
Sekolah Rakyat permanen saat ini telah beroperasi di Kabupaten Pati, Banyumas, Wonosobo, Sragen, Jepara, Brebes, Cilacap, Sukoharjo, Rembang, dan Kota Semarang. Sementara enam sekolah rintisan berada di Banjarnegara, Temanggung, Blora, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kebumen.
Imam menyebut, penerimaan siswa SMP dan SMA hampir seluruhnya telah memenuhi kuota. Sebaliknya, minat pada jenjang SD masih relatif rendah karena banyak orang tua belum siap melepas anak usia dini tinggal di asrama.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Kementerian Sosial memberikan keleluasaan dengan mengalihkan kuota SD yang belum terisi menjadi tambahan rombongan belajar pada jenjang SMP dan SMA sehingga fasilitas yang tersedia tetap dapat dimanfaatkan secara optimal.
Ke depan, pembangunan Sekolah Rakyat akan dilakukan secara bertahap di daerah-daerah yang telah menyiapkan lahan. Pemprov Jawa Tengah berharap perluasan program ini dapat memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, sekaligus membantu menekan angka putus sekolah di berbagai wilayah.
