Lingkar.co, Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membangun birokrasi berintegritas terus diperkuat. Melalui Program E-Learning ASN Berintegritas yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebanyak 7.245 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jateng telah mengikuti pembelajaran antikorupsi berbasis digital.
Jumlah tersebut jauh melampaui target awal yang ditetapkan KPK, yakni 2.500 peserta. Atas capaian itu, Pemprov Jawa Tengah menerima penghargaan dari KPK dalam peluncuran nasional Program E-Learning ASN Berintegritas di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tingginya partisipasi ASN Jawa Tengah dalam program penguatan integritas yang dikembangkan KPK.
“Target dari KPK sebanyak 2.500 ASN, tetapi yang berhasil mengikuti program mencapai 7.245 ASN atau sekitar 289 persen dari target,” ujarnya.
Menurut Uswatun, keberhasilan tersebut menjadi modal penting untuk memperluas pelaksanaan program kepada seluruh ASN Pemprov Jawa Tengah yang jumlahnya mencapai sekitar 47 ribu hingga 49 ribu orang.
BPSDMD telah menyiapkan pembukaan batch berikutnya dengan kapasitas sekitar 3.000 ASN setiap gelombang. Langkah ini dilakukan agar seluruh pegawai dapat memperoleh pemahaman yang sama mengenai integritas, etika pelayanan publik, dan pencegahan tindak pidana korupsi.
Meski mencatat capaian tinggi, pelaksanaan program pada tahap awal tidak lepas dari berbagai tantangan teknis. Tingginya antusiasme peserta menyebabkan sistem pembelajaran daring sempat mengalami kendala, mulai dari lambatnya proses login hingga akses materi yang tidak optimal.
Selain itu, proses migrasi materi pembelajaran juga menjadi salah satu hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program.
Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, BPSDMD bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Digital Provinsi Jawa Tengah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Di antaranya memperkuat kapasitas server, memindahkan sistem ke Virtual Private Server (VPS), menyederhanakan konten pembelajaran agar lebih ringan, serta mengatur jumlah peserta per angkatan secara lebih proporsional.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa penguatan integritas ASN merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional.
Menurutnya, program e-learning yang dikembangkan KPK tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran, tetapi juga menjadi instrumen pencegahan agar ASN tidak terjerumus dalam praktik penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran hukum.
“Integritas adalah marwah sebuah institusi. Pendidikan seperti ini penting untuk membangun kesadaran ASN agar bekerja sesuai aturan dan menjunjung tinggi nilai-nilai pelayanan publik,” kata Luthfi.
Secara nasional, Program E-Learning ASN Berintegritas telah menjangkau 55.493 ASN di 12 kementerian dan pemerintah daerah yang menjadi lokasi percontohan. Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, menilai program tersebut akan menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat budaya integritas di lingkungan birokrasi Indonesia.
Dengan capaian yang telah diraih, Jawa Tengah kini menjadi salah satu daerah dengan tingkat partisipasi tertinggi dalam program pendidikan antikorupsi bagi ASN dan berpeluang menjadi model pengembangan program serupa di tingkat nasional.
