Lingkar.co - Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), Dewi Meisari Haryanti, menilai pelatihan calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak tepat jika menggunakan pendekatan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) TNI.
Pandangan tersebut disampaikan menyusul meninggalnya lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) saat mengikuti pelatihan.
Menurut Dewi, pembekalan bagi calon manajer koperasi semestinya difokuskan pada peningkatan kemampuan mengelola bisnis, tata kelola organisasi, serta membangun partisipasi anggota koperasi, sebagaimana diterapkan oleh koperasi-koperasi besar di berbagai negara.
"Saya mengamati materi pendidikan manajer koperasi-koperasi besar dunia, apakah mereka melatih manajernya dengan pendekatan militeristik sejauh pengamatan saya tidak ada," kata Dewi , Sabtu (27/6/2026).
Ia mencontohkan sejumlah koperasi yang dinilai berhasil, seperti Mondragon di Spanyol, TINE di Norwegia, FrieslandCampina di Belanda, NongHyup di Korea Selatan, dan Zen-Noh di Jepang. Menurutnya, koperasi-koperasi tersebut membentuk manajer melalui penguatan kompetensi bisnis, kepemimpinan, dan tata kelola, bukan dengan pendidikan bergaya militer.
Dewi juga menilai perusahaan ritel besar di Indonesia yang mengelola ribuan manajer tidak menerapkan metode pelatihan serupa.
Sebagai negara yang mengadopsi konsep koperasi dari luar, Indonesia seharusnya mempelajari praktik-praktik yang telah terbukti berhasil.
"Adopter kok malah ciptakan metode pendidikan sendiri? Kenapa gak sadur pendekatan-pendekatan dari koperasi lain yang sudah jelas sukses."
Menurut Dewi, tantangan utama seorang manajer koperasi bukan membangun ketahanan fisik, melainkan memastikan koperasi dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan.
Ia menegaskan keberhasilan seorang manajer ditentukan oleh kemampuan bisnis (business acumen) yang dipadukan dengan nilai-nilai sosial, termasuk menjaga partisipasi anggota serta kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban simpanan pokok dan simpanan wajib.
Pelatihan, lanjutnya, perlu diarahkan agar para manajer mampu mengelola koperasi secara profesional sehingga menghasilkan surplus yang nantinya dibagikan kembali kepada anggota dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU).
"Jadi ya fokuskan pelatihan untuk menyiapkan manajer bisa mengelola itu, agar koperasinya di semua titik bisa surplus, dan partisipasi anggotanya aktif."
Sementara itu, Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan program latihan bela negara yang diikuti peserta SPPI tidak dimaksudkan untuk membentuk prajurit. Materi pelatihan telah disesuaikan dengan status peserta sebagai warga sipil. ***