Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta pemerintah mengusut pihak yang diduga berada di balik penyebaran kembali video-video demonstrasi lama yang dinarasikan seolah-olah merupakan peristiwa terkini.
Menurut Andreas, kemunculan konten tersebut di media sosial menjelang peringatan Hari Kemerdekaan patut dicermati karena dinilai memiliki pola yang serupa dengan penyebaran isu pada Agustus 2025 yang kemudian memicu aksi massa dalam skala besar.
"Ini persis seperti kejadian pada Agustus tahun lalu yang berujung adanya aksi besar-besaran akibat isu yang dilempar ke publik. Isu yang muncul tahun lalu itu patut diduga juga ada yang menggerakkan. Dan sama seperti sekarang, dikeluarkan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan," kata Andreas, Senin (10/8/2026).
Ia menilai pihak yang berada di balik penyebaran informasi tersebut hingga kini belum pernah terungkap secara jelas. Kondisi itu, menurut dia, justru berpotensi memunculkan polemik baru dan membuat masyarakat saling menyalahkan.
Karena itu, Andreas mendorong pemerintah bertindak tegas dengan menelusuri sumber serta jaringan penyebaran video yang telah dipastikan bukan rekaman peristiwa terkini.
"Publik berhak mendapatkan informasi yang kredibel," ujarnya.
Andreas juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh konten yang beredar di media sosial. Menurutnya, kebebasan menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari demokrasi, tetapi dapat menjadi persoalan apabila dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu.
"Menyampaikan aspirasi baik secara langsung maupun di media sosial tentunya itu hak setiap warga negara, tapi kalau hal tersebut dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk tujuan tertentu pula, itu yang sangat bahaya," katanya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat belajar dari kerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025 agar kejadian serupa tidak kembali terjadi dan menimbulkan perpecahan.
Selain berpotensi memicu keresahan, Andreas menilai viralnya kembali video-video demonstrasi lama juga dapat mengalihkan perhatian publik dari persoalan lain yang lebih penting, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Ia pun meminta masyarakat melakukan verifikasi sebelum mempercayai maupun menyebarkan informasi yang diterima melalui media sosial.
"Pastikan menerima informasi dari sumber-sumber akurat. Dan kita harus terus cross check ulang berkali-kali kabar yang ada di media sosial agar tidak teperdaya isu yang dimaksudkan untuk memecah belah bangsa," katanya.
