Lingkar.co - Gedung Layanan Disabilitas di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Blora ditargetkan mulai beroperasi secara optimal pada Agustus 2026. Saat ini, berbagai sarana dan prasarana pendukung masih dalam tahap pemasangan dan penyempurnaan.
Kepala SKB Blora, Jumini, mengatakan gedung tersebut akan diresmikan pada Juli 2026 sebelum mulai melayani masyarakat secara penuh pada tahun ajaran baru 2026/2027.
“Sarana prasarana saat ini sedang dilengkapi. Nanti akan diresmikan pada bulan depan (Juli 2026). Namun untuk optimal beroperasi kita targetkan pada bulan Agustus,” ujarnya, Senin (8/6/2026).
Menurut Jumini, layanan yang disediakan meliputi konsultasi dan terapi bagi anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Sejumlah perlengkapan seperti komputer, karpet, dan alat permainan edukatif telah dikirim oleh Dinas Pendidikan dan saat ini tinggal menunggu proses instalasi.
Ia menjelaskan pemasangan sarana pendukung belum dilakukan karena penataan ruang layanan harus melibatkan psikolog yang memahami kebutuhan layanan disabilitas.
“Sebagian sudah dikirim oleh Dinas Pendidikan, ada unit komputer, karpet dan mainan anak. Semuanya sudah dikirim, tinggal instalasi,” katanya.
Dari sisi sumber daya manusia, SKB Blora telah menyiapkan dua psikolog dari Yayasan Moetiah Blora untuk memberikan layanan konsultasi. Sementara tenaga pendukung lainnya akan berasal dari pamong belajar SKB Blora.
Selain itu, pihaknya juga telah mengusulkan penambahan tenaga psikolog kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blora.
“Kita juga sudah mengusulkan ke BKPSDM untuk ada psikolog yang ditugaskan di layanan disabilitas. Jadi layanan ini kita matangkan untuk melayani anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus,” ujarnya.
Layanan disabilitas tersebut akan menyasar peserta didik dari sekolah formal yang menerapkan pendidikan inklusif atau menerima anak berkebutuhan khusus (ABK).
Jumini menjelaskan, sekolah nantinya dapat memberikan rekomendasi terhadap siswa yang diduga memiliki kebutuhan khusus berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran. Selanjutnya, siswa akan menjalani asesmen oleh psikolog untuk menentukan kebutuhan layanan yang diperlukan.
“Layanan ini gratis. Jadi nanti sekolah memberi rekomendasi dugaan disabilitas, khususnya untuk disleksia, kemudian akan diverifikasi psikolog. Untuk terapi, anak diantar oleh orang tua,” jelasnya.
Perkembangan peserta didik yang mengikuti terapi juga akan dipantau dan dilaporkan secara berkala kepada sekolah.
“Lalu untuk perkembangan anak yang menjalani terapi, nanti akan kita laporkan ke pihak sekolah setiap minggu atau setelah menjalani terapi,” tambahnya.
Pada tahap awal, layanan tersebut akan difokuskan untuk jenjang PAUD hingga SMP. Namun ke depan, SKB Blora berencana memperluas jangkauan layanan hingga satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama serta jenjang SMA.
“Kemarin yang kita undang sosialisasi itu RA. Kalau MI dan MTs belum, karena harus koordinasi dengan Kemenag. Sementara untuk jenjang SMA juga harus berkoordinasi dengan provinsi,” pungkasnya. (*)
