Lingkar.co - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) guna memastikan seluruh anggaran yang digunakan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola MBG dan KDMP untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Gibran dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Menurut Gibran, langkah pembenahan tersebut dilakukan agar pelaksanaan kedua program dapat berjalan lebih tepat sasaran, efektif, efisien, serta terhindar dari praktik korupsi.
“Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional,” ujar Gibran.
Sebelumnya, pemerintah juga menyatakan akan melakukan penyempurnaan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis setelah pelantikan jajaran pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN).
Perbaikan tidak hanya menyangkut ketepatan sasaran penerima manfaat, tetapi juga tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai rapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026), menegaskan bahwa pegawai BGN tidak diperkenankan memiliki SPPG guna mencegah terjadinya konflik kepentingan.
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memperkirakan sekitar 40 ribu KDMP dapat mulai beroperasi hingga akhir 2026. Target tersebut sejalan dengan percepatan pembangunan berbagai sarana pendukung program di sejumlah daerah.
Ferry menegaskan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan terus dilanjutkan. Namun, menurutnya, proses operasionalisasi koperasi tetap harus mempertimbangkan aspek kelayakan usaha agar dapat berjalan secara berkelanjutan.
"Tapi operasionalisasi itu kan membutuhkan pendekatan yang sifatnya kualitatif, harus berdasarkan feasibility study seperti yang disampaikan oleh DPR dan Koperasi Desa ini kan harus profit dan lain sebagainya. Jadi, harus ada pendekatan yang kualitatif juga," kata Ferry.
Pemerintah berharap perbaikan tata kelola pada program MBG maupun KDMP dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan program, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
