Lingkar.co - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan investor di China tidak menjadikan penilaian lembaga pemeringkat internasional seperti S&P maupun Moody's sebagai acuan utama dalam menilai Panda Bond atau surat utang berdenominasi yuan yang akan diterbitkan pemerintah Indonesia pada akhir Juli 2026.
Menurut Purbaya, Panda Bond akan memperoleh penilaian dari lembaga pemeringkat asal China sehingga lebih relevan bagi investor domestik di negara tersebut.
"Saya rasa, mereka (investor China) tidak peduli rating dari pemeringkat internasional soal Panda Bond, karena mereka tidak terlalu dipengaruhi oleh rating dari S&P, Moody's, dan lain-lain. Mereka akan melihat pemeringkat dari China seperti apa, dan Panda Bond diperingkat oleh lembaga pemeringkat China," kata Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Jumat (26/6/2026).
Ia menjelaskan hasil pemeringkatan dari lembaga China akan diumumkan beberapa hari sebelum Panda Bond resmi dipasarkan kepada investor.
"Nanti akan dipublish beberapa hari sebelum Panda Bond-nya dijual. Hasilnya sih kita kira-kira amat baik," jelasnya.
Sebelumnya, pada April 2026, Moody's mengumumkan hasil evaluasi terhadap peringkat utang sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dalam penilaian tersebut, peringkat utang Indonesia tetap dipertahankan di level Baa2 atau satu tingkat di atas kategori layak investasi (*investment grade*). Namun, prospek (*outlook*) diubah dari stabil menjadi negatif.
Pemerintah Indonesia saat itu menyampaikan apresiasi atas keputusan Moody's yang tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia meski mengubah prospek menjadi negatif.
Sementara itu, lembaga pemeringkat internasional S&P juga mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB/Stable/A-2 pada April 2026.
Meski demikian, S&P menilai posisi kredit Indonesia berpotensi menghadapi tekanan apabila konflik global berkepanjangan dan gangguan di pasar energi terus berlangsung. Lembaga tersebut juga menyebut indikator kredit Indonesia relatif lebih sensitif terhadap pelemahan kondisi fiskal maupun eksternal dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya di Asia Tenggara.
