DEMAK, Lingkar.co – Audiensi Aliansi Buruh Demak (Gebrak) meminta pemerintah daerah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak untuk melakukan perbaikan terkait pengupahan terhadap para buruh.
Hal tersebut ditanggapi positif oleh Ketua DPRD Demak, Sri Fahrudin Bisri Slamet. Pihaknya berjanji akan melibatkan buruh dalam penentuan upah.
Lebih lanjut, Ketua DPRD Demak akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) agar penentuan upah terhadap buruh bisa disesuaikan dengan baik.
“Besaran upah sudah disesuaikan dengan kondisi ekonomi setiap kabupaten atau kota. Sebagai wakil rakyat, kami wajib memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” ujarnya saat audiensi di ruang rapat pada Kamis, 15 September 2022.
Selain buruh dan Apindo, Ketua DPRD Demak juga akan mengajak Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) agar dewan pengupahan berfungsi dengan baik.
“Kami akan mengundang pihak Disnaker dan kalian semua untuk kita temukan di mana agar dewan pengupahan ini dapat berfungsi dengan baik, nanti setelah bertemu dengan dinas kita akan berkoordinasi dengan Bupati terkait hal tersebut,” sambungnya.
Dalam audiensi itu, para buruh juga mengemukakan penolakan atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena dinilai mempersulit ekonomi.
Mengenai itu, Ketua DPRD Demak menyatakan jika regulasi kenaikan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kendati demikian, pihaknya tetap akan menampung aspirasi buruh dan menyampaikannya ke pemerintah pusat.
Kondisi kenaikan harga BBM ini, sudah diantisipasi pemerintah pusat dengan skema yang dapat menjaga stabilitas jual-beli masyarakat di antaranya ada Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.
“Kami berharap dengan kondisi saat ini kita semua bisa menjaga stabilitas yang ada karena kalau sampai terjadi kekacauan, terjadi demo besar-besaran yang rugi kita sendiri juga. Artinya kalau stabilitas nasional goncang pastinya stabilitas ekonomi juga ikut goncang,” tuturnya. (Lingkar Network | Lingkar.co)
