Lingkar.co - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027 perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi pertumbuhan kelompok kelas menengah.
Menurut Misbakhun, arah kebijakan fiskal harus difokuskan pada penguatan ekonomi domestik, termasuk menjaga daya tahan kelas menengah yang selama ini berkontribusi besar terhadap konsumsi dan aktivitas ekonomi nasional. Ia menilai tekanan ekonomi kini tidak hanya dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mulai dirasakan oleh kelompok kelas menengah.
“Banyak keluarga kelas menengah hari ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Pengeluaran bertambah, cicilan tetap berjalan, biaya pendidikan naik, sementara mereka juga harus memikirkan tabungan dan masa depan keluarganya,” kata Misbakhun di Jakarta, Jumat (13/6/2026).
Ia menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi pada 2027 tidak cukup hanya berorientasi pada capaian angka statistik. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus mampu menghadirkan lapangan kerja yang lebih berkualitas, memperkuat sektor usaha, serta menjaga kemampuan belanja masyarakat.
Misbakhun menjelaskan bahwa kelas menengah memiliki posisi strategis dalam menjaga dinamika perekonomian nasional. Ketika kelompok tersebut memiliki kepercayaan untuk berbelanja, membeli rumah, mengembangkan usaha, maupun berinvestasi, maka perputaran ekonomi akan semakin kuat.
Sebaliknya, apabila kelas menengah mulai menahan konsumsi dan menunda berbagai keputusan ekonomi, dampaknya akan cepat dirasakan oleh dunia usaha dan pasar tenaga kerja.
"Menjaga kelas menengah bukan semata-mata soal membantu satu kelompok masyarakat. Ini juga soal menjaga mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bergerak,” katanya.
Dalam pembahasan KEM-PPKF 2027, lanjut Misbakhun, pemerintah bersama DPR telah menyepakati target rasio pendapatan negara pada kisaran 12,01 hingga 12,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Ia menilai pencapaian target tersebut seharusnya dilakukan melalui perluasan basis penerimaan negara dan reformasi fiskal yang lebih efektif serta berkelanjutan, bukan dengan menambah beban bagi kelompok masyarakat yang selama ini telah memenuhi kewajiban perpajakan.
“Jangan sampai kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi domestik justru semakin terbebani. Reformasi fiskal harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan mendorong pertumbuhan,” katanya.
