Lingkar.co - Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan aspek hukum dalam pengelolaan sumber daya alam agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Menurut Otto, Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang sangat besar dan perlu dikelola dengan baik agar mampu memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan rakyat.
"Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa," kata Otto, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (13/6/2026).
Ia mencontohkan Aceh sebagai salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah dan berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi serta pembangunan nasional. Hal itu disampaikannya saat melakukan audiensi dengan Wali Nanggroe Aceh di Banda Aceh, Minggu (31/5/2026).
Meski memiliki potensi besar, Otto mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan yang perlu mendapat perhatian, termasuk persoalan banjir yang masih terjadi di beberapa wilayah.
Menurutnya, penanganan berbagai persoalan tersebut membutuhkan langkah mitigasi yang berkelanjutan, evaluasi yang komprehensif, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar upaya penanggulangan dapat berjalan lebih efektif.
Dalam kesempatan yang sama, Otto menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diterimanya selama kunjungan ke Aceh. Ia mengaku memperoleh banyak wawasan mengenai sejarah daerah tersebut melalui dialog langsung dengan tokoh-tokoh yang terlibat dalam perjalanan sejarah Aceh.
"Saya sangat senang dapat berkunjung ke Aceh dan mendengar langsung berbagai cerita sejarah dari pelaku sejarah Aceh. Ini menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk memahami perjalanan daerah yang memiliki kontribusi besar bagi bangsa Indonesia," tuturnya.
Sementara itu, Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al-Haythar, menegaskan bahwa Aceh memiliki sumber daya alam yang besar dan perlu dikelola secara optimal dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyambut positif kunjungan dan silaturahmi yang dilakukan Wamenko beserta rombongan. Dalam pertemuan tersebut, Teungku Malik turut memaparkan sejarah panjang Aceh, latar belakang berdirinya lembaga Wali Nanggroe, serta kontribusi strategis Aceh dalam perjalanan bangsa Indonesia.
"Pertemuan seperti ini penting untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah pusat dengan Aceh dalam mendorong pembangunan, menjaga komunikasi, serta mengoptimalkan potensi daerah yang kami miliki," ujar Teungku Malik.
Pertemuan tersebut juga menjadi forum pembahasan berbagai isu strategis, mulai dari pembangunan daerah, penguatan hukum dan HAM, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, hingga upaya menjaga keberlanjutan pembangunan di Aceh.
Selain mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, kegiatan itu diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam merumuskan langkah-langkah pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta pemanfaatan potensi daerah secara berkelanjutan.
