Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Jawa Tengah menyuarakan kritik keras atas penetapan sejumlah oknum jenderal dari institusi Polri dan TNI sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung. Peristiwa ini dinilai sebagai sinyal bahaya bagi kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia.
Ketua GMPK Jawa Tengah, Edy Susanto, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi aparat penegak hukum yang dinilai sedang menghadapi ujian besar dalam menjaga integritas. Menurutnya, keterlibatan aparat dalam pusaran korupsi menunjukkan adanya persoalan mendasar yang tak bisa lagi dianggap sepele.
“Kasus ini bukan hanya pelanggaran hukum biasa, tetapi pukulan telak bagi marwah institusi penegak hukum. Mereka yang seharusnya menjadi benteng keadilan justru terseret dalam tindakan yang mencederai hukum itu sendiri,” ujar Edy di Semarang, Jumat (3/7/2026).
Ia menilai, munculnya nama-nama perwira tinggi dalam perkara korupsi semakin mempertegas kekhawatiran masyarakat bahwa praktik korupsi telah menjalar hingga level elite. Situasi tersebut, kata dia, mencerminkan kerusakan sistemik yang berpotensi meluas jika tidak segera ditangani secara serius.
“Ketika pucuk pimpinan ikut terseret, publik tentu bertanya-tanya bagaimana kondisi di bawahnya. Ini harus menjadi momentum untuk memutus mata rantai pembusukan,” tegasnya.
GMPK Jateng pun mendesak agar proses hukum berjalan terbuka, profesional, dan bebas dari intervensi. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa pandang bulu agar mampu menghadirkan efek jera sekaligus menjadi titik awal pembenahan besar-besaran di tubuh Polri dan TNI.
Tak hanya itu, GMPK juga meminta adanya reformasi internal yang lebih konkret, termasuk membuka ruang pengawasan publik yang lebih luas. Menurut Edy, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi elemen penting untuk mencegah penyimpangan serupa di masa mendatang.
“Kami meminta Polri dan TNI membuka mekanisme pengawasan partisipatif yang benar-benar efektif, termasuk menyediakan kanal aduan yang mudah diakses masyarakat dan ditindaklanjuti secara serius,” ujarnya.
Edy menegaskan, saat ini kepercayaan masyarakat terhadap aparat berada dalam situasi yang sangat rentan. Karena itu, pemulihan citra institusi harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan sekadar janji.
“Kalau ingin kembali mendapat kepercayaan rakyat, maka tunjukkan keberpihakan pada keadilan lewat langkah konkret. Hukum harus berlaku sama, baik bagi yang di atas maupun di bawah,” pungkasnya.
