Latar Belakang Pemakzulan Terjadi
Sebelumnya, beredar isu pemakzulan yang diwacanakan oleh DPRD Tapanuli Tengah terhadap Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu. Ada lima fraksi yang mengusulkan, yaitu Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN menjadi pihak yang pertama mewacanakan pemakzulan ini. Namun kini, dikabarkan Gerindra telah menarik diri dari sikap tersebut beberapa waktu yang lalu.
Mereka yang mengusulkan pemakzulan, menyesalkan pengelolaan APBD yang disebut tidak profesional, penyerapan anggaran yang rendah, dan penanganan bantuan pascabencana Tapteng yang tidak optimal. Sehingga, kelima fraksi tersebut mewacanakan pemakzulan jika Masinton tidak meningkatkan penyerapan anggaran. Pernyataan mereka pun viral di media sosial.
“Kami menyesalkan pengelolaan anggaran yang tidak profesional dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola anggaran APBD. Penyerapan anggaran APBD Kabupaten Tapteng tahun anggaran 2026 sampai bulan Agustus 2026, berarti sudah memasuki akhir triwulan ketiga hanya mencapai 30%. Tentu hal ini sebuah insiden yang sangat memalukan dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Tapteng,” kata Ketua DPC Partai Gerindra Tapteng, Hazmi Arif Simatupang, dalam video pernyataannya, dikutip Rabu (9/9).
Respon Ganjar Pranowo Ketua DPP PDIP
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menanggapi wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) yang juga politikus PDIP dan kader dari PDIP. Ganjar meminta DPRD Tapanuli Tengah terlebih dahulu memanggil (Mediasi) Masinton untuk membahas persoalan yang menjadi dasar munculnya wacana pemakzulan tersebut.
Ganjar mengatakan DPRD perlu memastikan terlebih dahulu apakah terdapat pelanggaran yang dilakukan Masinton sesuai dengan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Musti ada kejelasan pelanggaran sesuai ketentuan ini,” kata Ganjar saat dikonfirmasi, Kamis (10/9).
Menurut Ganjar, DPRD sebaiknya memanggil Bupati Tapteng untuk meminta klarifikasi terkait berbagai persoalan yang dipermasalahkan. Dengan begitu, Masinton dapat memberikan penjelasan mengenai kondisi yang terjadi di pemerintahannya.
“Sebaiknya DPRD panggil bupati dan berbicara problem yang ditanyakan DPRD alias klarifikasi,” ujar Ganjar.
“Bupati jawab saja apa yang terjadi,” sambungnya.
Ganjar menyebut langkah yang dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dapat membantu menyelesaikan persoalan tersebut.
“Mediasi yang dilakukan oleh Mendagri juga bisa membantu meredakan ketegangan,” tuturnya.