Lingkar.co - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong desa-desa di wilayahnya mengambil peran lebih besar sebagai pemasok bahan pangan bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat perekonomian desa sekaligus menciptakan rantai pasok pangan yang berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Luthfi saat menghadiri penandatanganan Surat Dukungan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang digagas Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Papdesi) di Koperasi Desa Merah Putih Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, Sabtu (27/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DPD Papdesi dengan sejumlah kementerian dan lembaga guna memperkuat kolaborasi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Luthfi, BUMDes dan KDMP memiliki posisi penting dalam mendukung pelaksanaan Program MBG. Keduanya dapat berperan menghimpun hasil produksi petani, peternak, maupun nelayan, memastikan kualitas bahan pangan, hingga mendistribusikannya ke dapur SPPG.
"Saya sangat mendukung MoU yang kita laksanakan. Tetapi kami minta jangan hanya sebatas MoU. Kita harus ikut cek, recheck, dan final check, sehingga program ini benar-benar membumi di masyarakat," katanya.
Ia juga mendorong agar BUMDes tidak hanya menjadi pemasok bahan pangan, tetapi turut mengelola operasional SPPG. Dengan demikian, seluruh rantai pasok mulai dari produksi hingga distribusi dapat dikelola oleh desa sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengarahkan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan untuk operasional dapur SPPG, salah satunya melalui pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG), agar Program MBG berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.
Berdasarkan data Pemprov Jateng, jumlah penerima manfaat Program MBG di provinsi tersebut mencapai lebih dari 9 juta orang yang akan dilayani oleh 4.382 SPPG. Sementara itu, Jawa Tengah telah memiliki lebih dari 8.500 KDMP yang dinilai menjadi modal kelembagaan dalam mendukung ekosistem program tersebut.
Luthfi menambahkan, pemerintah daerah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan maupun keluhan terkait pelaksanaan MBG di desa. Menurutnya, produk unggulan dan potensi lokal harus menjadi prioritas agar manfaat program tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi desa.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kebutuhan bahan pangan SPPG harus dipenuhi dari potensi yang ada di desa.
"SPPG wajib membeli bahan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, koperasi desa, atau usaha desa lainnya. Tidak boleh mengambil dari tempat lain jika potensi di desa tersedia," ujarnya.
Ketua DPP Papdesi, Wargiyati, berharap sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, dan SPPG mampu menciptakan perputaran ekonomi yang lebih baik di pedesaan.
"Kami berharap Koperasi Desa dan BUMDes dapat bersinergi sebagai pemasok bahan pangan dari potensi desa masing-masing untuk mendukung Program MBG. Dengan begitu, perekonomian desa berputar dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat," kata Wargiyati.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Anggota DPR RI Mohammad Hatta, Staf Khusus Presiden Bidang Buruh Said Iqbal, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Shoffan Shoffwan, Bupati Semarang Ngesti Nugraha, serta jajaran Forkopimda Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang. ***
