Sebanyak delapan kecamatan di Kabupaten Blora hingga kini belum memiliki Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) maupun Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN). Akibatnya, sebagian siswa harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk bersekolah di kecamatan lain.
Salah satunya dialami anak Samidi, warga Desa Pojokwatu, Kecamatan Sambong, yang bersekolah di SMA Negeri 1 Cepu. Setiap hari, Samidi harus mengantar dan menjemput anaknya karena tidak ada angkutan umum menuju sekolah.
"Untuk angkutan umum tidak ada, jadi saya harus mengantar dan menjemput anak saya setiap hari, kalau jarak rumah ke sekolah sekitar delapan kilo-an, jadi kalau pulang pergi ya 16 kilo-an," ujar Samidi, Selasa (28/7/2026).
Menurutnya, aktivitas antar jemput tersebut sering berbenturan dengan pekerjaannya. Ia berharap tersedia bus sekolah untuk membantu siswa yang tinggal jauh dari sekolah negeri.
"Seandainya ada angkutan atau bus sekolah mungkin bisa lebih membantu untuk siswa seperti anaknya yang jauh dari SMA negeri terdekat," katanya.
Kepala Cabang Dinas (Cabdin) Wilayah IV Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sukamto, mengatakan delapan kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK negeri yakni Todanan, Japah, Banjarejo, Bogorejo, Jiken, Sambong, Kedungtuban, dan Doplang.
Sementara sekolah negeri tingkat SMA sederajat saat ini tersebar di delapan kecamatan lainnya, yakni Blora, Cepu, Jepon, Ngawen, Tunjungan, Randublatung, Kunduran, dan Jati.
Menurut Sukamto, siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada sekolah swasta untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
"Solusi siswa yang tidak tertampung, bisa sekolah di swasta. Pemprov juga memberi bantuan pada sekolah swasta berupa BOSDA, sebagai upaya meningkatkan kualitas sekolah swasta," ujarnya.
Selain itu, Pemprov Jateng menanggung biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang masuk kategori desil satu hingga desil tiga melalui kerja sama dengan sekolah swasta.
"Semua biaya nanti akan ditanggung oleh Pemprov Jateng. Di Kabupaten Blora terdapat 64 sekolah swasta untuk SMA sederajat, yang tersebar di 16 kecamatan," kata Sukamto.
Ia menyebut daya tampung SMA dan SMK negeri di Kabupaten Blora mencapai 5.231 siswa, terdiri atas 2.772 siswa di SMA negeri dan 2.459 siswa di SMK negeri. Seluruh sekolah negeri, kata dia, menerima peserta didik sesuai kuota yang telah ditetapkan.
"(Sekolah overload?) Tidak ada sekolah negeri yang menerima melebihi kuota daya tampung, yang telah ditetapkan," tegasnya.
Terkait penambahan sekolah negeri baru, Sukamto menjelaskan hal itu memerlukan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Blora dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemkab harus menyediakan lahan yang dihibahkan kepada Pemprov, sedangkan pembangunan sekolah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
"Pendirian sekolah baru juga mempertimbangkan keberadaan sekolah swasta dan potensi jumlah calon siswa di wilayah tersebut. Mekanismenya pendirian sekolah baru, Pemkab harus menyediakan aset tanah untuk dihibahkan ke Pemprov. Selanjutnya Pemprov yang akan membangun gedung dan fasilitas pendukungnya," pungkasnya.