Lingkar.co - Perempuan Amanat Nasional (PUAN) mulai memperkuat kaderisasi dan rekrutmen politik perempuan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota minimal 30 persen calon legislatif perempuan. Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa partai berpotensi tidak dapat menjadi peserta pemilu di daerah pemilihan tertentu apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut.
Ketua Umum PUAN, Farah Puteri Nahlia, menegaskan pihaknya akan mengintensifkan upaya kaderisasi sebagai tindak lanjut dari arahan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.
"Pastinya (digenjot demi kuota 30 persen). Itu perintah langsung dari Ketum PAN (Zulkifli Hasan). Jadi kita akan gas terus, gaspol," kata Farah dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).
Pernyataan itu disampaikan Farah di sela pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PUAN yang berlangsung di Balai Sarbini, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026).
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, PAN berencana membentuk sekolah politik khusus bagi kader perempuan. Program tersebut dirancang untuk membekali kader yang ingin maju sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2029.
"Saya sudah punya rencana akan membuat semacam kelas sekolah politik untuk kader PUAN, yang mana langsung straight to the point belajar strategi politik. Sehingga, perempuan PUAN yang ingin maju ke legislatif di 2029 bisa kita kaderisasi," ungkapnya.
Farah menilai persiapan sejak dini menjadi langkah penting agar PAN tidak hanya mampu memenuhi kuota keterwakilan perempuan, tetapi juga meningkatkan jumlah kader perempuan yang berhasil menduduki kursi legislatif di tingkat pusat maupun daerah.
"Kalau kami optimis ya, karena sekarang saja kader perempuan PAN di DPR maupun DPRD sudah banyak. Akan kami tingkatkan, oleh karena itu kita akan mencari kader-kader terbaik di daerah. Kita akan terus maraton sampai 2029 nanti dari sekarang," pungkasnya.
Pelantikan DPP PUAN tersebut turut dihadiri Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang juga Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, serta Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, bersama sejumlah elite PAN lainnya.
