Lingkar.co - Langkah Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang mengajak mahasiswa dalam sejumlah kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan Papua mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Keterlibatan mahasiswa dinilai menjadi upaya positif dalam memperkuat dialog antara pemerintah dan generasi muda serta mendorong partisipasi publik dalam proses pembangunan.
Pengamat politik dari Universitas Tanjungpura, Erdi, menilai mahasiswa merupakan kelompok yang relatif independen dan memiliki kapasitas untuk memberikan penilaian objektif terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
"Apa yang dilakukan Pak Wapres ini sangat tepat. Karena pihak yang sangat netral dalam berpendapat, berbicara, dan menilai kinerja adalah mahasiswa. Mereka inilah kelompok-kelompok terpelajar yang memang sudah seharusnya terlibat atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan," kata Erdi, Sabtu (20/6/2026).
Menurut Erdi, selama ini mahasiswa sering mencari ruang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah. Karena itu, keterbukaan Wapres menerima dan berdialog dengan mahasiswa dinilai sebagai sinyal positif bagi penguatan demokrasi partisipatif.
Ia juga menilai langkah tersebut dapat membantah anggapan bahwa Gibran enggan berinteraksi dengan kelompok mahasiswa maupun forum-forum intelektual.
"Ketika Mas Wapres mau menerima mahasiswa, ini merupakan sebuah langkah berani dan mungkin belum pernah terjadi di negara ini. Mahasiswa berada di tengah hiruk-pikuk demonstrasi, kemudian Mas Wapres mampu menerima orang-orang yang memiliki semangat tersebut untuk berbicara, diajak berdialog, dan diserap aspirasinya. Saya pikir ini preseden yang bagus dan bisa menjadi sesuatu yang baik ke depan," ujarnya.
Sebagai Wakil Dekan III FISIP Untan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Erdi menambahkan bahwa pelibatan mahasiswa memungkinkan aspirasi generasi muda tersampaikan langsung kepada pengambil kebijakan.
"Ketika mahasiswa diberikan saluran dan peran, ini menjadi sebuah langkah maju. Artinya, aspirasi mahasiswa sudah langsung sampai kepada pengambil kebijakan. Kita berharap apa yang menjadi aspirasi mahasiswa dapat diwujudkan oleh Mas Wapres dalam bentuk program atau aksi nyata ke depan," tuturnya.
Pandangan serupa disampaikan pakar kebijakan publik dari Universitas Katolik Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dalam kunjungan kerja dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi terkait berbagai program pembangunan pemerintah.
"Untuk mengatasi kesenjangan informasi, metode seperti ini bisa menjadi solusi agar mahasiswa juga mendapat informasi dari sisi upaya pemerintah dalam kebijakan pengelolaan lahan di Papua," kata Kristian.
Ia menilai mahasiswa perlu memperoleh kesempatan melihat langsung kondisi di lapangan agar dapat membandingkan berbagai informasi yang berkembang di masyarakat dengan fakta yang ditemukan secara langsung.
"Saya rasa ini adalah upaya pemerintah untuk membuat mahasiswa bisa membandingkan antara informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dengan informasi versi pemerintah. Artinya, pemerintah mengupayakan ada proses keterbukaan dalam hal ini," ujarnya.
Pelibatan mahasiswa dalam kunjungan kerja tersebut juga berkaitan dengan berbagai isu yang menjadi perhatian kalangan kampus, termasuk kritik terhadap sejumlah program pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebagai tindak lanjut, Gibran mengajak lima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk ikut serta dalam kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan Papua.
Kelima mahasiswa tersebut berasal dari Universitas Sanata Dharma, Universitas Indonesia, Universitas Pelita Harapan, Universitas Jenderal Soedirman, dan Institut Seni Budaya Indonesia.
Pemerintah disebut berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola berbagai program prioritas, termasuk MBG dan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dengan membuka ruang dialog yang lebih luas bersama masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.
