Lingkar.co - Asosiasi Mitra Makan Bergizi Gratis Seluruh Indonesia (AMMSI) menyatakan dukungannya terhadap Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kebijakan tersebut mengatur penghentian sementara distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah.
AMMSI menilai kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat evaluasi tata kelola program sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Menurut organisasi tersebut, penyesuaian operasional selama periode libur sekolah dapat membantu memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan lebih efektif, terukur, transparan, dan akuntabel.
Selain memberikan kepastian dalam mekanisme operasional SPPG, kebijakan itu juga dinilai selaras dengan prinsip efisiensi belanja negara. Dalam kesempatan yang sama, AMMSI menyoroti pentingnya pengawasan terhadap keberadaan dapur-dapur MBG yang beroperasi di luar mekanisme resmi yang telah ditetapkan pemerintah.
Ketua Umum AMMSI, Rizky Herdianto, menegaskan pihaknya menolak keberadaan dapur yang diduga beroperasi melalui mekanisme yang tidak sesuai aturan.
"Kami menolak dengan keras apabila dapur-dapur baru yang bermunculan di luar mekanisme resmi, terutama dapur-dapur yang didaftarkan dari proses jual beli titik yang melanggar hukum padahal portal pendaftaran resmi sudah lama ditutup, tetap dipaksakan beroperasi sehingga terjadi surplus dapur yang mengakibatkan pemborosan keuangan negara," kata Rizky Herdianto, Sabtu (20/6/2026).
Menurut Rizky, praktik tersebut berpotensi memicu penyimpangan tata kelola, menimbulkan pemborosan anggaran negara, serta mengurangi efektivitas pelaksanaan Program MBG.
Karena itu, AMMSI mendorong Badan Gizi Nasional bersama aparat pengawas internal pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk melakukan evaluasi serta penertiban terhadap dapur-dapur yang beroperasi di wilayah yang telah melebihi kebutuhan maupun kuota layanan.
Ia menilai langkah tersebut penting agar pelaksanaan program tetap berfokus pada kebutuhan masyarakat dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang berpotensi merugikan keuangan negara.
AMMSI juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan Program MBG agar berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
"Efisiensi anggaran harus berjalan beriringan dengan pengawasan yang kuat. Tidak boleh ada ruang bagi praktik-praktik ilegal, termasuk keberadaan dapur yang beroperasi di luar mekanisme resmi," katanya.
