JAKARTA, Lingkar.co - Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran sesar Rp2.708,7 triliun.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, anggaran sebanyak itu, meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp770,4 triliun.
Besar anggaran tersebut juga mengarah pada sejumlah hal, seperti kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur.
“Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun atau 9,4 persen dari belanja Negara,” kata Jokowi, dalam pidato pengantar RAPBN 2022 di Sidang Paripurna DPR, Senin (16/8/2021).
Anggaran kesehatan tersebut, akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.
Baca Juga:
Evaluasi PPKM Darurat, Ali Ihsan: Kurang Efektif
Pemerintah memfokuskan anggaran untuk mengantisipasi risiko dampak Covid-19, membenahi fasilitas layanan kesehatan, peningkatan ketahanan kesehatan.
Selain itu, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan.
“Kita harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia,” ucapnya.
“Kita harus mampu membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif,” lanjut Presiden.
Selanjutnya, pemerintah juga akan menjaga kesinambungan dan meningkatkan kualitas layanan JKN, serta melakukan percepatan penurunan kasus kekerdilan dengan memperkuat sinergi berbagai institusi.
ANGGARAN PERLINSOS
Untuk perlindungan sosial (Perlinsos), Presiden melanjutkan, pemerintah mengalokasikan sebesar Rp427,5 triliun.
Anggaran sebanyak itu untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan. Dengan harapan dapat memotong rantai kemiskinan.
“Untuk mendukung reformasi program perlindungan sosial yang diarahkan pada melanjutkan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menyinergikan dengan berbagai data terkait,” ucapnya.
Hal itu untuk mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur. Mendukung program jaminan kehilangan pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja.
“Serta peningkatan kualitas implementasi perlindungan sosial dan pengembangan skema perlindungan sosial adaptif,” kata Jokowi.
ANGARAN PENDIDIKAN
Selain itu, Presiden mengucapkan bahwa Indonesia harus dapat memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi.
Oleh karena itu, pembangunan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi agenda prioritas pemerintah.
Kepala begara mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran untuk sektor pendidikan adalah sebesar Rp541,7 triliun.
“Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa,” ucapnya.
ANGGARAN INFRASTRUKTUR
Presiden menuturkan, pemerintah juga akan menganggarkan Rp384,8 triliun untuk pembangunan infrastruktur.
Untuk mendukung target pembangunan infrastruktur, pemerintah akan terus melakukan strategi memadukan anggaran dengan bauran pendanaan atau blended finance.
Jokowi mengatakan, arah pembangunan infrastruktur untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas.
Selain itu, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan
“Serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi,” pungkasnya.*
Penulis : M. Rain Daling
Editor : M. Rain Daling
