Lingkar.co - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, meminta pemerintah lebih terbuka menerima kritik dan masukan publik di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah serta pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Menurut Said, sikap terbuka terhadap berbagai pandangan menjadi langkah penting untuk memperkuat kepercayaan pasar dibandingkan mencari penyebab dari faktor eksternal yang berada di luar kendali pemerintah.
"Kita tidak perlu menuding keluar, mengapa The Fed memilih kebijakan hawkish, dan Teluk terus bergejolak, karena itu di luar kendali kita," ujar Said dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).
"Justru yang harus kita persiapkan lebih terencana, dan eksekusi yang baik, adalah bagaimana mengatasi dolar, dan yield SBN yang mahal serta IHSG yang merosot. Ihwal pertama yang perlu kita lakukan, membuka diri terhadap kritik dan masukan," imbuhnya.
*Tiga Langkah untuk Memperkuat Kepercayaan Pasar*
Politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan terdapat tiga langkah utama yang dapat ditempuh pemerintah guna mengembalikan keyakinan pelaku pasar. Rekomendasi tersebut, kata dia, juga sejalan dengan masukan dari lembaga pemeringkat dan kalangan akademisi.
*1. Menjaga Konsistensi Kebijakan*
Said menilai konsistensi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan dunia usaha. Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang diumumkan secara prematur berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan memicu respons negatif dari pasar.
"Pemerintah hendaknya tidak mengumumkan kebijakan yang masih premature, dan lebih membangun dialog multi stakeholder yang produktif atas rencana kebijakan," katanya.
*2. Memastikan Kesehatan Fiskal Tetap Terjaga*
Pada aspek fiskal, Said mengapresiasi usulan pemerintah terkait defisit Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang berada pada kisaran 1,8 hingga 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menurut dia, target tersebut merupakan sinyal positif yang dapat meningkatkan optimisme pelaku pasar terhadap pengelolaan keuangan negara.
"Apalagi bila pada tahun ini realisasi defisit bisa lebih rendah, setidaknya 2,58 persen dari target APBN 2026 sebesar 2,68 persen, dan realisasi 2025, yang mencapai 2,81 persen. Ini menunjukkan tren positif," katanya.
Di sisi lain, Said menilai pasar juga menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan sejumlah program strategis pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Ia menyarankan pemerintah memperkuat kapasitas pelaksanaan program, menghindari potensi konflik kepentingan, serta memastikan fokus pada kelompok sasaran dan wilayah prioritas.
*3. Reformasi Tata Kelola Pasar Modal*
Langkah ketiga yang disoroti Said adalah perlunya pembenahan tata kelola pasar modal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurut dia, OJK perlu meningkatkan transparansi kepemilikan saham, mendorong penambahan porsi saham beredar di publik (free float) di atas 15 persen, serta melakukan evaluasi terhadap lembaga self-regulatory organization (SRO) di pasar modal.
Said berharap berbagai langkah tersebut dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional dan membantu memulihkan kepercayaan investor di tengah tantangan global yang masih berlangsung.
